Maskapai Sriwijaya Air Akui 99 Persen Hartanya Ada di Luar Negeri

Rabu 28 Sep 2016 19:48Administratordibaca 409 kaliSemua Kategori

tribunnews 134

Maskapai Sriwijaya Air telah melaporkan hartanya untuk program pengampunan pajak.

Sebelumnya CEO dan Presiden Direktur Sriwijaya Air Chandra Lie sudah lebih dulu menjadi peserta program tersebut.


"Saya mengikuti perusahaan saya Sriwijaya ikut tax amnesty, artinya sebagai WNI yang baik mengikuti tax amnesty," ujar Chandra Lie di kantor pelayanan pajak Gambir, Selasa (27/9/2016).


Chandra Lie mengakui aset yang dimiliki Sriwijaya Air 99 persen berada di luar negeri telah dilaporkan ke kantor pajak.


Sedangkan 1 persen nya administrasi digunakan untuk ke luar negeri.


"Semuanya ada Sriwijaya group 99 persen uang kita diluar negeri," kata Chandra.


Chandra pun mengakui kehebatan para petugas pajak dalam mengelola program pengampunan.

Semua laporan aset Sriwijaya Air pun kini telah masuk ke dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.


"Sudah selesai dan kita bawa kesini untuk diperiksa. Tidak ada kendala sama sekali. Pelayanannya sangat luar biasa mudahnya," ungkap Chandra.

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 28 September 2016)
Foto : tribunnnews.com




BERITA TERKAIT
 

Grup Sriwijaya Air Jadi Maskapai Pertama Ikut Tax AmnestyGrup Sriwijaya Air Jadi Maskapai Pertama Ikut Tax Amnesty

Setelah kemarin, Chandra Lie menyerahkan bukti dirinya ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty‎ secara pribadi, kini dirinya menyerahkan bukti perusahaannya grup Sriwijaya Air untuk mengikuti program yang sama.selengkapnya

Penuhi Janji ke Jokowi, Pendiri Sriwijaya Air Ikut Tax AmnestyPenuhi Janji ke Jokowi, Pendiri Sriwijaya Air Ikut Tax Amnesty

Jelang berakhirnya periode I program pengampunan pajak (tax amnesty) dan tak ingin ketinggalan memanfaatkan tarif tebusan termurah 2 persen, duo pendiri Sriwijaya Air ikut tax amnesty. Mereka adalah Chandra Lie dan Hendry Lie yang rencananya minta pengampunan pajak pada Senin (26/9/2016).selengkapnya

Lapor ke Kantor Pajak, Kekayaan Thohir Bersaudara 70 Persen Ada di dalam NegeriLapor ke Kantor Pajak, Kekayaan Thohir Bersaudara 70 Persen Ada di dalam Negeri

Duo kakak beradik yang juga pengusaha kelas kakap, Garibaldi Thohir dan Erick Thohir, pada hari ini, Rabu (14/9), mengajukan Surat Pelaporan Harta (SPH) untuk mendapat pengampunan pajak.selengkapnya

Jokowi: Masih Ada Uang Gede Di Luar NegeriJokowi: Masih Ada Uang Gede Di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo menilai dana repatriasi yang berhasil dijaring dari program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap I sebesar Rp 143 triliun masih sangat kecil. Capaian itu tidak sebanding dengan besarnya uang milik masyarakat yang disimpan di luar negeri, yang besarnya mencapai Rp 11.000 triliun.selengkapnya

Bos Sinarmas Tarik Harta di Luar Negeri, Keluarganya MengikutiBos Sinarmas Tarik Harta di Luar Negeri, Keluarganya Mengikuti

Bos Sinarmas, Franky Widjaja, memilih memulangkan hartanya di luar negeri ke Indonesia, usai mengikuti program pengampunan pajak di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).selengkapnya

Tax Amnesty, Dana dari Luar Negeri Lebih Baik Masuk DahuluTax Amnesty, Dana dari Luar Negeri Lebih Baik Masuk Dahulu

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) akan kembali digulirkan pasca masa reses parlemen. Salah satu fokus yang akan dibahas, disinyalir terkait tarif tebusan tax amnesty yang dianggap terlalu rendah. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, mekanisme penentuan skema tarif tax amnesty memang menjadi hak sepenuhnya pemerintah. Namun, dia menyarankan,selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan Asing

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangKonsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa Sekarang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerce

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

Bea masuk barang tak berwujud bidik pebisnisBea masuk barang tak berwujud bidik pebisnis

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Cara Samsat Pekalongan Menangih Tunggakan Pajak Motor Rp 5,8 MCara Samsat Pekalongan Menangih Tunggakan Pajak Motor Rp 5,8 M

Tunggakan pajak kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Pekalongan, Jawa Tengah, hingga akhir November 2017 menembus angka Rp 5,8 miliar. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Kota Pekalongan Alep Refain di Pekalongan mengatakan jumlah nominal tunggakan atau pajak yang belum terbayarkan itu didominasi oleh pajak sepeda motor.selengkapnya

PMK E-commerce Mencakup Barang Tak BerwujudPMK E-commerce Mencakup Barang Tak Berwujud

Perlakuan fiskal terhadap barang tak berwujud (Intangible Goods) akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang e-commerce atau dagang el.selengkapnya

Target Pajak di Tangan RobertTarget Pajak di Tangan Robert

DILANTIK menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak di akhir tahun jelas menjadi berkat tersendiri bagi Robert Pakpahan. Pasalnya, Robert terhindar dari "tudingan" kegagalan mengumpulkan penerimaan pajak di tahun ini. Soalnya, praktis di tahun ini Robert hanya bertugas kurang dari 30 hari kerja. Jelas tak masuk akal kalau kegagalan penerimaan pajak tahun ini diletakkan di pundak Robert.selengkapnya

Kerja Berat Dua Tahun Robert PakpahanKerja Berat Dua Tahun Robert Pakpahan

DI ERA pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak selalu menjadi sorotan banyak kalangan. Maklum, beban yang harus dipikul di pundaknya teramat berat. Lancarnya program-program pembangunan pemerintahan Jokowi ada di tangan Dirjen Pajak.selengkapnya

Revisi UU KUP memberatkan wajib pajakRevisi UU KUP memberatkan wajib pajak

Pengusaha terus menyuarakan keresahan atas sejumlah pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebab, dalam RUU yang saat ini masuk penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, banyak pasal dinilai memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya



 
TAGS # :