Masih Banyak Pekerjaan Rumah Setelah Amnesti

Senin 25 Jul 2016 14:53Administratordibaca 616 kaliSemua Kategori

antara 129

Semenjak Undang-undang Amnesti Pajak (tax amnesty) disetujui DPR pada akhir Juni lalu, pemerintah gencar melakukan sosialisasi ke berbagai kota di Indonesia untuk menyukseskan program pengampunan pajak yang berdurasi 9 bulan itu.

Tak kurang, Presiden Joko Widodo sendiri langsung terjun ke lapangan, melakukan sosialisasi bersama otoritas terkait yakni kementerian keuangan termasuk Otoritas Jasa Keuangan.


Upaya sosialisasi yang gencar ini mau tak mau dilakukan mengingat program amnesti pajak seakan menjadi taruhan pemerintahan Presiden Jokowi untuk penyelamatan anggaran dalam jangka pendek, sekaligus perbaikan ekonomi dalam jangka panjang.


Pemerintah sendiri menargetkan dari program amnesti pajak itu akan memperoleh dana repatriasi yang akan dimasukkan ke dalam sistem keuangan dalam negeri sedikitnya Rp1.000 triliun. Dana atau aset yang diharapkan dilaporkan atau dideklarasi ditargetkan sebesar Rp4.500 triliun.


Kita melihat, program tax amnesty akan membawa banyak konsekuensi bagi perekonomian nasional. Dengan asumsi program tersebut berjalan sesuai harapan, pasca amnesti pajak akan membuat struktur basis pajak membaik.


Ini tentu akan memperbaiki profil data wajib pajak, di mana selama ini rasio pajak Indonesia sejauh ini hanya di kisaran 11%-12%, rasio yang sangat rendah jika dibandingkan relatif dengan negara tetangga yang angkanya sudah jauh di atas 15%.


Bagi anggaran pemerintah, amnesti pajak ini akan berdampak langsung terhadap penerimaan dari uang tebusan atas repatriasi maupun deklarasi dari luar negeri maupun dalam negeri.


Setidaknya, target pemerintah adalah Rp165 triliun yang akan masuk langsung ke anggaran pemerintah (APBN).


Namun, apabila rencana menggiring dana repatriasi ke instrumen obligasi infrastruktur berhasil dilakukan, secara tidak langsung akan turut menopang APBN.


Apabila instrumen obligasi infrastruktur ini menjadi pilihan, maka dukungan pembiayaan proyek pemerintah untuk menggenjot infrastruktur akan bertambah.


Begitu pula apabila instrumen investasi infrastruktur di daerah juga dapat digalakkan, maka perekonomian daerah akan dapat menikmati langsung berkah dari amnesti pajak tersebut. Namun, berkah amnesti tersebut tentu tidak akan terjadi begitu saja.


Harian ini mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan seiring dan setelah program amnesti ini digulirkan.


Pemerintah memang telah menyiapkan berbagai instrumen investasi, memberikan kepastian hukum, dan menjamin agar program amnesti pajak memberikan keuntungan yang maksimal bagi para warga negara yang mengikuti program tersebut.


Otoritas Jasa Keuangan, seperti disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad pekan lalu, juga telah bertekad agar sistem dan lembaga keuangan di dalam negeri mendukung dan siap menyambut kedatangan aliran dana dari luar dalam rangka repatriasi.


Program pendalaman sistem keuangan pun terus dilakukan. Industri keuangan, baik perbankan maupun pasar modal, juga telah bertekad dan siap menampung aliran dana tersebut.


Namun tidak kalah penting adalah setelah program amnesti berjalan. Masih akan banyak pekerjaan rumah pemerintah dan otoritas terkait, untuk memastikan bahwa dana yang masuk nantinya akan tetap tinggal di Indonesia dan tidak pergi kembali.


Reformasi perpajakan, terutama dalam hal tarif pajak yang selama ini merupakan titik paling lemah dalam bersaing dengan negara tetangga, mesti menjadi prioritas pemerintah.


Ini selain untuk memberikan kepastian dana repatriasi tetap tinggal dalam jangka panjang, juga memberikan keadilan dan ‘insentif’ bagi para wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak.


Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki kerangka dan strategi kebijakan fiskal yang lebih “realistis tetapi agresif” dalam jangka panjang, agar tidak terus menerus dikejar setoran karena memasang target terlampau optimistis.


Ini penting agar kebijakan fiskal di masa yang akan datang semakin kredibel, sekaligussustainable. Karena itu, pemberian peran terhadap sektor swasta dan BUMN sebagai motor pertumbuhan ekonomi menjadi sangat strategis.


Segera perbaiki iklim berusaha agar semakin ramah, didukung reformasi perpajakan, dan kepastian hukum serta stabilitas politik.

Ini semua akan menjadi kunci bahwa pekerjaan rumah pemerintah dapat diselesaikan dengan baik.


Tujuan akhirnya adalah fundamental ekonomi yang lebih kuat, dan pada ujungnya akan menjadi landasan kokoh bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 25 Juli 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Pajak Rumah Mewah akan Masuk Daftar yang Diikhlaskan PemerintahPajak Rumah Mewah akan Masuk Daftar yang Diikhlaskan Pemerintah

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengungkapkan potential loss atau potensi kehilangan penerimaan pajak rumah mewah akan masuk daftar belanja perpajakan alias tax expenditure.selengkapnya

Pajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiPajak akan periksa WP yang tidak ikut amnesti

Batas waktu pelaksanaan amnesti pajak hampir berakhir. Jika dihitung mundur, program amnesti atau pengampunan pajak akan berakhir 48 hari lagi. Dengan makin dekatnya batas waktu tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku mulai bersiap-siap memeriksa wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti program ini.selengkapnya

Pemerintah akan memperluas sektor industri yang dapat menerima tax holidayPemerintah akan memperluas sektor industri yang dapat menerima tax holiday

Pemerintah kembali menebar insentif bagi pelaku industri. Kali ini, pemerintah menawarkan insentif fiskal berupa pembebasan pajak atau tax holiday. Berlaku mulai pekan ini, pemerintah memperluas sektor industri yang berhak bebas pajak serta mempercepat waktu pemberian insentif.selengkapnya

Terkait foto yang viral di Medan, Pajak klaim tak punya program sosialisasi nasionalTerkait foto yang viral di Medan, Pajak klaim tak punya program sosialisasi nasional

Sejumlah grup WhatsApp kemarin membagikan sebuah foto yang tiba-tiba saja menjadi viral. Dalam foto tersebut terlihat, sejumlah orang menggunakan kaos berlogo Optimalisasi Door to Door Kepatuhan Pajak. Kabarnya foto ini diambil di Medan Sumatera Utara. Beberapa orang tersebut terlihat memasuki sebuah kios barber shop.selengkapnya

BI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana RepatriasiBI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana Repatriasi

Bank Indonesia akan menambah penerbitan instrumen di pasar keuangan untuk menampung dana repatriasi modal dari luar negeri yang hadir sebagai dampak dari implementasi kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

Pemerintah Optimistis Dana Repatriasi Tax Amnesty Bertahan di Dalam NegeriPemerintah Optimistis Dana Repatriasi Tax Amnesty Bertahan di Dalam Negeri

Pemerintah optimistis dana repatriasi dari program amnesti pajak tetap bertahan di dalam negeri selepas masa tahan dana (holding period) berakhir tahun ini.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunPenerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya

Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifRasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM Mobil

Pelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi Lanjutan

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiPPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur Strategi

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenKenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan Konsumen

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniSri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun Ini

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisDibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analis

Kinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya



 
TAGS # :