Masih Banyak Pekerjaan Rumah Setelah Amnesti

Senin 25 Jul 2016 14:53Administratordibaca 307 kaliSemua Kategori

antara 129

Semenjak Undang-undang Amnesti Pajak (tax amnesty) disetujui DPR pada akhir Juni lalu, pemerintah gencar melakukan sosialisasi ke berbagai kota di Indonesia untuk menyukseskan program pengampunan pajak yang berdurasi 9 bulan itu.

Tak kurang, Presiden Joko Widodo sendiri langsung terjun ke lapangan, melakukan sosialisasi bersama otoritas terkait yakni kementerian keuangan termasuk Otoritas Jasa Keuangan.


Upaya sosialisasi yang gencar ini mau tak mau dilakukan mengingat program amnesti pajak seakan menjadi taruhan pemerintahan Presiden Jokowi untuk penyelamatan anggaran dalam jangka pendek, sekaligus perbaikan ekonomi dalam jangka panjang.


Pemerintah sendiri menargetkan dari program amnesti pajak itu akan memperoleh dana repatriasi yang akan dimasukkan ke dalam sistem keuangan dalam negeri sedikitnya Rp1.000 triliun. Dana atau aset yang diharapkan dilaporkan atau dideklarasi ditargetkan sebesar Rp4.500 triliun.


Kita melihat, program tax amnesty akan membawa banyak konsekuensi bagi perekonomian nasional. Dengan asumsi program tersebut berjalan sesuai harapan, pasca amnesti pajak akan membuat struktur basis pajak membaik.


Ini tentu akan memperbaiki profil data wajib pajak, di mana selama ini rasio pajak Indonesia sejauh ini hanya di kisaran 11%-12%, rasio yang sangat rendah jika dibandingkan relatif dengan negara tetangga yang angkanya sudah jauh di atas 15%.


Bagi anggaran pemerintah, amnesti pajak ini akan berdampak langsung terhadap penerimaan dari uang tebusan atas repatriasi maupun deklarasi dari luar negeri maupun dalam negeri.


Setidaknya, target pemerintah adalah Rp165 triliun yang akan masuk langsung ke anggaran pemerintah (APBN).


Namun, apabila rencana menggiring dana repatriasi ke instrumen obligasi infrastruktur berhasil dilakukan, secara tidak langsung akan turut menopang APBN.


Apabila instrumen obligasi infrastruktur ini menjadi pilihan, maka dukungan pembiayaan proyek pemerintah untuk menggenjot infrastruktur akan bertambah.


Begitu pula apabila instrumen investasi infrastruktur di daerah juga dapat digalakkan, maka perekonomian daerah akan dapat menikmati langsung berkah dari amnesti pajak tersebut. Namun, berkah amnesti tersebut tentu tidak akan terjadi begitu saja.


Harian ini mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan seiring dan setelah program amnesti ini digulirkan.


Pemerintah memang telah menyiapkan berbagai instrumen investasi, memberikan kepastian hukum, dan menjamin agar program amnesti pajak memberikan keuntungan yang maksimal bagi para warga negara yang mengikuti program tersebut.


Otoritas Jasa Keuangan, seperti disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad pekan lalu, juga telah bertekad agar sistem dan lembaga keuangan di dalam negeri mendukung dan siap menyambut kedatangan aliran dana dari luar dalam rangka repatriasi.


Program pendalaman sistem keuangan pun terus dilakukan. Industri keuangan, baik perbankan maupun pasar modal, juga telah bertekad dan siap menampung aliran dana tersebut.


Namun tidak kalah penting adalah setelah program amnesti berjalan. Masih akan banyak pekerjaan rumah pemerintah dan otoritas terkait, untuk memastikan bahwa dana yang masuk nantinya akan tetap tinggal di Indonesia dan tidak pergi kembali.


Reformasi perpajakan, terutama dalam hal tarif pajak yang selama ini merupakan titik paling lemah dalam bersaing dengan negara tetangga, mesti menjadi prioritas pemerintah.


Ini selain untuk memberikan kepastian dana repatriasi tetap tinggal dalam jangka panjang, juga memberikan keadilan dan ‘insentif’ bagi para wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak.


Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki kerangka dan strategi kebijakan fiskal yang lebih “realistis tetapi agresif” dalam jangka panjang, agar tidak terus menerus dikejar setoran karena memasang target terlampau optimistis.


Ini penting agar kebijakan fiskal di masa yang akan datang semakin kredibel, sekaligussustainable. Karena itu, pemberian peran terhadap sektor swasta dan BUMN sebagai motor pertumbuhan ekonomi menjadi sangat strategis.


Segera perbaiki iklim berusaha agar semakin ramah, didukung reformasi perpajakan, dan kepastian hukum serta stabilitas politik.

Ini semua akan menjadi kunci bahwa pekerjaan rumah pemerintah dapat diselesaikan dengan baik.


Tujuan akhirnya adalah fundamental ekonomi yang lebih kuat, dan pada ujungnya akan menjadi landasan kokoh bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 25 Juli 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Program Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEIProgram Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEI

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berinisiasi memberikan beberapa stimulus yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan program amnesti pajak.selengkapnya

Pajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiPajak akan periksa WP yang tidak ikut amnesti

Batas waktu pelaksanaan amnesti pajak hampir berakhir. Jika dihitung mundur, program amnesti atau pengampunan pajak akan berakhir 48 hari lagi. Dengan makin dekatnya batas waktu tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku mulai bersiap-siap memeriksa wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti program ini.selengkapnya

Ini Makna Logo Burung dalam Program Amnesti PajakIni Makna Logo Burung dalam Program Amnesti Pajak

Tahukah Anda, arti makna logo burung berwarna emas dalam program amnesti pajak, yang saat ini digenjarkan oleh pemerintah? ‎Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)Yustinus Prastowo menjelaskan, burung tersebut merupakan burung merpati yang memiliki sifat setia terhadap pasangannya, sehingga diharapkan setelah mengikuti program amnesti pajak, dana repatriasi tidak pergiselengkapnya

Ini Program Perpajakan Pemerintah Setelah Tax Amnesty RampungIni Program Perpajakan Pemerintah Setelah Tax Amnesty Rampung

Pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi sebagai tindak lanjut dari Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Strategi tersebut ditempuh untuk mereformasi perpajakan di Indonesia.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :