Masih Banyak Pekerjaan Rumah Setelah Amnesti

Senin 25 Jul 2016 14:53Administratordibaca 335 kaliSemua Kategori

antara 129

Semenjak Undang-undang Amnesti Pajak (tax amnesty) disetujui DPR pada akhir Juni lalu, pemerintah gencar melakukan sosialisasi ke berbagai kota di Indonesia untuk menyukseskan program pengampunan pajak yang berdurasi 9 bulan itu.

Tak kurang, Presiden Joko Widodo sendiri langsung terjun ke lapangan, melakukan sosialisasi bersama otoritas terkait yakni kementerian keuangan termasuk Otoritas Jasa Keuangan.


Upaya sosialisasi yang gencar ini mau tak mau dilakukan mengingat program amnesti pajak seakan menjadi taruhan pemerintahan Presiden Jokowi untuk penyelamatan anggaran dalam jangka pendek, sekaligus perbaikan ekonomi dalam jangka panjang.


Pemerintah sendiri menargetkan dari program amnesti pajak itu akan memperoleh dana repatriasi yang akan dimasukkan ke dalam sistem keuangan dalam negeri sedikitnya Rp1.000 triliun. Dana atau aset yang diharapkan dilaporkan atau dideklarasi ditargetkan sebesar Rp4.500 triliun.


Kita melihat, program tax amnesty akan membawa banyak konsekuensi bagi perekonomian nasional. Dengan asumsi program tersebut berjalan sesuai harapan, pasca amnesti pajak akan membuat struktur basis pajak membaik.


Ini tentu akan memperbaiki profil data wajib pajak, di mana selama ini rasio pajak Indonesia sejauh ini hanya di kisaran 11%-12%, rasio yang sangat rendah jika dibandingkan relatif dengan negara tetangga yang angkanya sudah jauh di atas 15%.


Bagi anggaran pemerintah, amnesti pajak ini akan berdampak langsung terhadap penerimaan dari uang tebusan atas repatriasi maupun deklarasi dari luar negeri maupun dalam negeri.


Setidaknya, target pemerintah adalah Rp165 triliun yang akan masuk langsung ke anggaran pemerintah (APBN).


Namun, apabila rencana menggiring dana repatriasi ke instrumen obligasi infrastruktur berhasil dilakukan, secara tidak langsung akan turut menopang APBN.


Apabila instrumen obligasi infrastruktur ini menjadi pilihan, maka dukungan pembiayaan proyek pemerintah untuk menggenjot infrastruktur akan bertambah.


Begitu pula apabila instrumen investasi infrastruktur di daerah juga dapat digalakkan, maka perekonomian daerah akan dapat menikmati langsung berkah dari amnesti pajak tersebut. Namun, berkah amnesti tersebut tentu tidak akan terjadi begitu saja.


Harian ini mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan seiring dan setelah program amnesti ini digulirkan.


Pemerintah memang telah menyiapkan berbagai instrumen investasi, memberikan kepastian hukum, dan menjamin agar program amnesti pajak memberikan keuntungan yang maksimal bagi para warga negara yang mengikuti program tersebut.


Otoritas Jasa Keuangan, seperti disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad pekan lalu, juga telah bertekad agar sistem dan lembaga keuangan di dalam negeri mendukung dan siap menyambut kedatangan aliran dana dari luar dalam rangka repatriasi.


Program pendalaman sistem keuangan pun terus dilakukan. Industri keuangan, baik perbankan maupun pasar modal, juga telah bertekad dan siap menampung aliran dana tersebut.


Namun tidak kalah penting adalah setelah program amnesti berjalan. Masih akan banyak pekerjaan rumah pemerintah dan otoritas terkait, untuk memastikan bahwa dana yang masuk nantinya akan tetap tinggal di Indonesia dan tidak pergi kembali.


Reformasi perpajakan, terutama dalam hal tarif pajak yang selama ini merupakan titik paling lemah dalam bersaing dengan negara tetangga, mesti menjadi prioritas pemerintah.


Ini selain untuk memberikan kepastian dana repatriasi tetap tinggal dalam jangka panjang, juga memberikan keadilan dan ‘insentif’ bagi para wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak.


Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki kerangka dan strategi kebijakan fiskal yang lebih “realistis tetapi agresif” dalam jangka panjang, agar tidak terus menerus dikejar setoran karena memasang target terlampau optimistis.


Ini penting agar kebijakan fiskal di masa yang akan datang semakin kredibel, sekaligussustainable. Karena itu, pemberian peran terhadap sektor swasta dan BUMN sebagai motor pertumbuhan ekonomi menjadi sangat strategis.


Segera perbaiki iklim berusaha agar semakin ramah, didukung reformasi perpajakan, dan kepastian hukum serta stabilitas politik.

Ini semua akan menjadi kunci bahwa pekerjaan rumah pemerintah dapat diselesaikan dengan baik.


Tujuan akhirnya adalah fundamental ekonomi yang lebih kuat, dan pada ujungnya akan menjadi landasan kokoh bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 25 Juli 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Program Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEIProgram Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEI

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berinisiasi memberikan beberapa stimulus yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan program amnesti pajak.selengkapnya

Pajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiPajak akan periksa WP yang tidak ikut amnesti

Batas waktu pelaksanaan amnesti pajak hampir berakhir. Jika dihitung mundur, program amnesti atau pengampunan pajak akan berakhir 48 hari lagi. Dengan makin dekatnya batas waktu tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku mulai bersiap-siap memeriksa wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti program ini.selengkapnya

Ini Makna Logo Burung dalam Program Amnesti PajakIni Makna Logo Burung dalam Program Amnesti Pajak

Tahukah Anda, arti makna logo burung berwarna emas dalam program amnesti pajak, yang saat ini digenjarkan oleh pemerintah? ‎Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)Yustinus Prastowo menjelaskan, burung tersebut merupakan burung merpati yang memiliki sifat setia terhadap pasangannya, sehingga diharapkan setelah mengikuti program amnesti pajak, dana repatriasi tidak pergiselengkapnya

Ini Program Perpajakan Pemerintah Setelah Tax Amnesty RampungIni Program Perpajakan Pemerintah Setelah Tax Amnesty Rampung

Pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi sebagai tindak lanjut dari Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Strategi tersebut ditempuh untuk mereformasi perpajakan di Indonesia.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :