Margin Emiten Bisa Terkerek

Senin 15 Ags 2016 11:36Administratordibaca 187 kaliSemua Kategori

bisnis 139

Sejumlah emiten memprediksi tingkat margin penjualan akan mengalami kenaikan menyusul pemotongan pajak penghasilan atas penjualan properti sebesar 50%.

Cesardela Cruz, Direktur Keuangan PT Agung Podomoro Land Tbk. mengatakan penurunan pajak akan menguntungkan perusahaan pengembang karena beban pajak berkurang.


“(Diskon pajak) Bisa mendongkrak property market. Tetapi saya pikir efeknya baru terasa tahun depan,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/8/2016).


Sebagaimana diketahui, pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016. Beleid ini mengatur pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan bangunan. Aturan ini akan mulai berlaku pada September 2016.


Dalam ketentuan ini, pajak penghasilan untuk pengalihan hak properti di luar kategori rumah sederhana ditetapkan 2,5%, turun dari aturan semula sebesar 5%. Sementara itu, pajak untuk pengalihan hak rumah sederhana ditetapkan 1%.


Cesar mengatakan, penurunan pajak juga membuat perusahaan memiliki ruang untuk menurunkan harga jual ke konsumen. Namun, dia mengaku masih perlu berhitung soal besaran penurunan harga.


Dia menuturkan, jika harga jual turun, penjualan properti di estimasi bakal meningkat. Hingga akhir 2016, perusahaan bersandi saham APLN itu menargetkan marketing sales atau prapenjualan sebanyak Rp3 triliun dan realisasi target telah mencapai 51% dalam enam bulan pertama tahun ini.


Kendati merasa diuntungkan, Cesar menyebut penurunan pajak penghasilan akan memiliki dampak yang lebih luas jika bea hak atas perolehan tanah dan bangunan (BPHTB) juga diturunkan.


“Kita perlu lihat totalitasnya. Oke pajak untuk penjual (pengembang) turun.BPHTB juga perlu turun akan sinkron.” 


Sebagaimana diketahui, BPHTB menjadi beban konsumen. Saat ini, konsumen dibebani pajak BPTHB sebesar 5% dari nilai properti yang dibelinya. Pajak BPTHB dibayarkan ke pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.


Indaryanto, Direktur Keuangan PT PP Properti Tbk. mengatakan perseroan berpeluang meningkatkan margin seiring penurunan pajak penjualan. Namun, berniat menjaga tingkat margin yang ada saat ini dengan menurunkan harga jual.


“Kami lebih ingin increase volume penjualan. Kalau harga lebih murah, itu akan lebih cepat diserap pasar,” jelasnya.


Menurut Indaryanto, tingkat margin bersih perseroan saat ini mencapai 17%. Adapun, margin kotor berkisar 25%–30%. Hingga akhir 2016, perusahaan ber-kode emiten PPRO berniat meluncurkan sedikitnya empat proyek baru. Salah satu proyek yang diandalkan yakni Grand Kamala Lagoon di Bekasi.

PPRO akan merilis menara keempat ber kapasitas 900 unit dengan banderol Rp180 juta per unit.


PROPERTI


Indaryanto optimistis, target prapenjualan tahun ini sebesar Rp2,6 triliun bisa dipenuhi, disumbang dari prapenjualan proyek baru dan proyek yang sudah diluncurkan sebelumnya.


Bambang Dwi Yanto, Direktur Keuangan PT Green wood Sejahtera, mengatakan penurunan pajak akan mendorong penjualan properti. Dia mengatakan, konsumen diperkirakan akan tergiur dengan penurunan pajak yang harus di bayarkan.


“Kami harap ini bisa meningkatkan penjualan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (12/8/2016).


Bambang menambahkan, Green wood menargetkan pra penjualan Rp400 miliar hingga akhir 2016. Per Juli 2016, raihan prapenjualan telah mencapai Rp160 miliar atau 40% dari target. Prapenjualan menurutnya akan di topang oleh proyek kawasan mul tifungsi Capital Square di Surabaya.


Stevanus Juanda, analis UOB Kay Hian Securities, mengatakan pemotongan pajak penjualan dari 5% menjadi 2,5% akan meningkatkan transaksi properti.


“Jika transaksi Rp1 miliar, investor cukup membayar (pajak) Rp75 juta,” tulisnya dalam riset yang dipublikasikan Jumat (12/8/2016).


Kendati emiten properti akan diuntungkan pemotongan pajak, DBS Vickers Securites memperkirakan dampaknya baru akan timbul paling cepat di kuartal IV/2017.


Dalam riset DBS Vickers yang terbit Kamis (11/8/2016), emiten baru bisa mengakui pendapatan prapenjualan dari proyek-proyek yang diluncurkan selepas September 2016.

Sumber : bsnis.com (Jakarta, 15 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

TAX AMNESTY: Bakal Berlaku, Berikut Sejumlah Emiten Yang Akan DiuntungkanTAX AMNESTY: Bakal Berlaku, Berikut Sejumlah Emiten Yang Akan Diuntungkan

Saat ini, pemerintah tengah menggodok aturan tentang tax amnesty atau pengampunan pajak. Terkait hal tersebut, emiten apa saja yang akan diuntungkan dengan berlakunya aturan tersebut? Riset PT Mandiri Sekuritas menyatakan dari sisi fundamental kinerja emiten, Mansek meyakini bahwa aturan pengampunan pajak (tax amnesty) akan disetujui DPR dalam waktu dekat, dengan syarat bahwa implementasi aturanselengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari Estimasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Tax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target PenjualanTax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target Penjualan

Kondisi bisnis properti sepanjang 2016 dinilai membaik. Sinarmas Land, salah satu pengembang properti di Indonesia, optimistis bisa mencapai target penjualan sebesar Rp3 triliun hingga akhir tahun.selengkapnya

Tax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan PropertiTax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan Properti

PT Metropolitan Land Tbk (MLTA) tahun ini mematok target penjualan sebesar Rp1,3 triliun. Meskipun penjualan properti masih terasa lesu, perseroan yakin target tersebut bisa tercapai. Presiden Direktur Thomas J Angfendy megatakan, ada beberapa kebijakan yang diyakini bisa mendorong kinerja perseroan, seperti pelonggaran Loan to Value (LTV) dan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI).selengkapnya

Skema Pajak Penjualan Tanah Akan DiubahSkema Pajak Penjualan Tanah Akan Diubah

Pemerintah tengah menggodok berbagai aturan untuk menekan para spekulan tanah. Seperti diketahui, spekulan ini menumpuk tanah agar harganya naik dan bisa mengambil untung dari hasil penjualanya.selengkapnya

Tarif Pajak Turun, Properti Daerah akan BergairahTarif Pajak Turun, Properti Daerah akan Bergairah

Pemerintah pusat berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan keluwesan kepada pengembangan bisnis properti. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus menuturkan, keluwesan dalam bentuk dapat menurunkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang tarifnya masih 5 %. "Penggenan pajak penerbitan DIRE sebesar 1,5 persenselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :