Margin Emiten Bisa Terkerek

Senin 15 Ags 2016 11:36Administratordibaca 246 kaliSemua Kategori

bisnis 139

Sejumlah emiten memprediksi tingkat margin penjualan akan mengalami kenaikan menyusul pemotongan pajak penghasilan atas penjualan properti sebesar 50%.

Cesardela Cruz, Direktur Keuangan PT Agung Podomoro Land Tbk. mengatakan penurunan pajak akan menguntungkan perusahaan pengembang karena beban pajak berkurang.


“(Diskon pajak) Bisa mendongkrak property market. Tetapi saya pikir efeknya baru terasa tahun depan,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/8/2016).


Sebagaimana diketahui, pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016. Beleid ini mengatur pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan bangunan. Aturan ini akan mulai berlaku pada September 2016.


Dalam ketentuan ini, pajak penghasilan untuk pengalihan hak properti di luar kategori rumah sederhana ditetapkan 2,5%, turun dari aturan semula sebesar 5%. Sementara itu, pajak untuk pengalihan hak rumah sederhana ditetapkan 1%.


Cesar mengatakan, penurunan pajak juga membuat perusahaan memiliki ruang untuk menurunkan harga jual ke konsumen. Namun, dia mengaku masih perlu berhitung soal besaran penurunan harga.


Dia menuturkan, jika harga jual turun, penjualan properti di estimasi bakal meningkat. Hingga akhir 2016, perusahaan bersandi saham APLN itu menargetkan marketing sales atau prapenjualan sebanyak Rp3 triliun dan realisasi target telah mencapai 51% dalam enam bulan pertama tahun ini.


Kendati merasa diuntungkan, Cesar menyebut penurunan pajak penghasilan akan memiliki dampak yang lebih luas jika bea hak atas perolehan tanah dan bangunan (BPHTB) juga diturunkan.


“Kita perlu lihat totalitasnya. Oke pajak untuk penjual (pengembang) turun.BPHTB juga perlu turun akan sinkron.” 


Sebagaimana diketahui, BPHTB menjadi beban konsumen. Saat ini, konsumen dibebani pajak BPTHB sebesar 5% dari nilai properti yang dibelinya. Pajak BPTHB dibayarkan ke pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.


Indaryanto, Direktur Keuangan PT PP Properti Tbk. mengatakan perseroan berpeluang meningkatkan margin seiring penurunan pajak penjualan. Namun, berniat menjaga tingkat margin yang ada saat ini dengan menurunkan harga jual.


“Kami lebih ingin increase volume penjualan. Kalau harga lebih murah, itu akan lebih cepat diserap pasar,” jelasnya.


Menurut Indaryanto, tingkat margin bersih perseroan saat ini mencapai 17%. Adapun, margin kotor berkisar 25%–30%. Hingga akhir 2016, perusahaan ber-kode emiten PPRO berniat meluncurkan sedikitnya empat proyek baru. Salah satu proyek yang diandalkan yakni Grand Kamala Lagoon di Bekasi.

PPRO akan merilis menara keempat ber kapasitas 900 unit dengan banderol Rp180 juta per unit.


PROPERTI


Indaryanto optimistis, target prapenjualan tahun ini sebesar Rp2,6 triliun bisa dipenuhi, disumbang dari prapenjualan proyek baru dan proyek yang sudah diluncurkan sebelumnya.


Bambang Dwi Yanto, Direktur Keuangan PT Green wood Sejahtera, mengatakan penurunan pajak akan mendorong penjualan properti. Dia mengatakan, konsumen diperkirakan akan tergiur dengan penurunan pajak yang harus di bayarkan.


“Kami harap ini bisa meningkatkan penjualan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (12/8/2016).


Bambang menambahkan, Green wood menargetkan pra penjualan Rp400 miliar hingga akhir 2016. Per Juli 2016, raihan prapenjualan telah mencapai Rp160 miliar atau 40% dari target. Prapenjualan menurutnya akan di topang oleh proyek kawasan mul tifungsi Capital Square di Surabaya.


Stevanus Juanda, analis UOB Kay Hian Securities, mengatakan pemotongan pajak penjualan dari 5% menjadi 2,5% akan meningkatkan transaksi properti.


“Jika transaksi Rp1 miliar, investor cukup membayar (pajak) Rp75 juta,” tulisnya dalam riset yang dipublikasikan Jumat (12/8/2016).


Kendati emiten properti akan diuntungkan pemotongan pajak, DBS Vickers Securites memperkirakan dampaknya baru akan timbul paling cepat di kuartal IV/2017.


Dalam riset DBS Vickers yang terbit Kamis (11/8/2016), emiten baru bisa mengakui pendapatan prapenjualan dari proyek-proyek yang diluncurkan selepas September 2016.

Sumber : bsnis.com (Jakarta, 15 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

TAX AMNESTY: Bakal Berlaku, Berikut Sejumlah Emiten Yang Akan DiuntungkanTAX AMNESTY: Bakal Berlaku, Berikut Sejumlah Emiten Yang Akan Diuntungkan

Saat ini, pemerintah tengah menggodok aturan tentang tax amnesty atau pengampunan pajak. Terkait hal tersebut, emiten apa saja yang akan diuntungkan dengan berlakunya aturan tersebut? Riset PT Mandiri Sekuritas menyatakan dari sisi fundamental kinerja emiten, Mansek meyakini bahwa aturan pengampunan pajak (tax amnesty) akan disetujui DPR dalam waktu dekat, dengan syarat bahwa implementasi aturanselengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari Estimasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Tax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target PenjualanTax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target Penjualan

Kondisi bisnis properti sepanjang 2016 dinilai membaik. Sinarmas Land, salah satu pengembang properti di Indonesia, optimistis bisa mencapai target penjualan sebesar Rp3 triliun hingga akhir tahun.selengkapnya

Tax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan PropertiTax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan Properti

PT Metropolitan Land Tbk (MLTA) tahun ini mematok target penjualan sebesar Rp1,3 triliun. Meskipun penjualan properti masih terasa lesu, perseroan yakin target tersebut bisa tercapai. Presiden Direktur Thomas J Angfendy megatakan, ada beberapa kebijakan yang diyakini bisa mendorong kinerja perseroan, seperti pelonggaran Loan to Value (LTV) dan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI).selengkapnya

Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanPajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

PENGHASILAN yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi dari pengalihan atas tanah dan/atau bangunan adalah:selengkapnya

Skema Pajak Penjualan Tanah Akan DiubahSkema Pajak Penjualan Tanah Akan Diubah

Pemerintah tengah menggodok berbagai aturan untuk menekan para spekulan tanah. Seperti diketahui, spekulan ini menumpuk tanah agar harganya naik dan bisa mengambil untung dari hasil penjualanya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya

Kejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai GangKejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai Gang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyampaikan ada 744 mobil mewah milik pribadi di Jakarta yang belum membayar pajak untuk tahun 2017. Di Jakarta Barat misalnya, per tanggal 15 Januari 2018 tercatat 185 mobil mewah milik perorangan masih menunggak pajak.selengkapnya



 
TAGS # :