Margin Emiten Bisa Terkerek

Senin 15 Ags 2016 11:36Administratordibaca 120 kaliSemua Kategori

bisnis 139

Sejumlah emiten memprediksi tingkat margin penjualan akan mengalami kenaikan menyusul pemotongan pajak penghasilan atas penjualan properti sebesar 50%.

Cesardela Cruz, Direktur Keuangan PT Agung Podomoro Land Tbk. mengatakan penurunan pajak akan menguntungkan perusahaan pengembang karena beban pajak berkurang.


“(Diskon pajak) Bisa mendongkrak property market. Tetapi saya pikir efeknya baru terasa tahun depan,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/8/2016).


Sebagaimana diketahui, pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016. Beleid ini mengatur pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan bangunan. Aturan ini akan mulai berlaku pada September 2016.


Dalam ketentuan ini, pajak penghasilan untuk pengalihan hak properti di luar kategori rumah sederhana ditetapkan 2,5%, turun dari aturan semula sebesar 5%. Sementara itu, pajak untuk pengalihan hak rumah sederhana ditetapkan 1%.


Cesar mengatakan, penurunan pajak juga membuat perusahaan memiliki ruang untuk menurunkan harga jual ke konsumen. Namun, dia mengaku masih perlu berhitung soal besaran penurunan harga.


Dia menuturkan, jika harga jual turun, penjualan properti di estimasi bakal meningkat. Hingga akhir 2016, perusahaan bersandi saham APLN itu menargetkan marketing sales atau prapenjualan sebanyak Rp3 triliun dan realisasi target telah mencapai 51% dalam enam bulan pertama tahun ini.


Kendati merasa diuntungkan, Cesar menyebut penurunan pajak penghasilan akan memiliki dampak yang lebih luas jika bea hak atas perolehan tanah dan bangunan (BPHTB) juga diturunkan.


“Kita perlu lihat totalitasnya. Oke pajak untuk penjual (pengembang) turun.BPHTB juga perlu turun akan sinkron.” 


Sebagaimana diketahui, BPHTB menjadi beban konsumen. Saat ini, konsumen dibebani pajak BPTHB sebesar 5% dari nilai properti yang dibelinya. Pajak BPTHB dibayarkan ke pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.


Indaryanto, Direktur Keuangan PT PP Properti Tbk. mengatakan perseroan berpeluang meningkatkan margin seiring penurunan pajak penjualan. Namun, berniat menjaga tingkat margin yang ada saat ini dengan menurunkan harga jual.


“Kami lebih ingin increase volume penjualan. Kalau harga lebih murah, itu akan lebih cepat diserap pasar,” jelasnya.


Menurut Indaryanto, tingkat margin bersih perseroan saat ini mencapai 17%. Adapun, margin kotor berkisar 25%–30%. Hingga akhir 2016, perusahaan ber-kode emiten PPRO berniat meluncurkan sedikitnya empat proyek baru. Salah satu proyek yang diandalkan yakni Grand Kamala Lagoon di Bekasi.

PPRO akan merilis menara keempat ber kapasitas 900 unit dengan banderol Rp180 juta per unit.


PROPERTI


Indaryanto optimistis, target prapenjualan tahun ini sebesar Rp2,6 triliun bisa dipenuhi, disumbang dari prapenjualan proyek baru dan proyek yang sudah diluncurkan sebelumnya.


Bambang Dwi Yanto, Direktur Keuangan PT Green wood Sejahtera, mengatakan penurunan pajak akan mendorong penjualan properti. Dia mengatakan, konsumen diperkirakan akan tergiur dengan penurunan pajak yang harus di bayarkan.


“Kami harap ini bisa meningkatkan penjualan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (12/8/2016).


Bambang menambahkan, Green wood menargetkan pra penjualan Rp400 miliar hingga akhir 2016. Per Juli 2016, raihan prapenjualan telah mencapai Rp160 miliar atau 40% dari target. Prapenjualan menurutnya akan di topang oleh proyek kawasan mul tifungsi Capital Square di Surabaya.


Stevanus Juanda, analis UOB Kay Hian Securities, mengatakan pemotongan pajak penjualan dari 5% menjadi 2,5% akan meningkatkan transaksi properti.


“Jika transaksi Rp1 miliar, investor cukup membayar (pajak) Rp75 juta,” tulisnya dalam riset yang dipublikasikan Jumat (12/8/2016).


Kendati emiten properti akan diuntungkan pemotongan pajak, DBS Vickers Securites memperkirakan dampaknya baru akan timbul paling cepat di kuartal IV/2017.


Dalam riset DBS Vickers yang terbit Kamis (11/8/2016), emiten baru bisa mengakui pendapatan prapenjualan dari proyek-proyek yang diluncurkan selepas September 2016.

Sumber : bsnis.com (Jakarta, 15 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

TAX AMNESTY: Bakal Berlaku, Berikut Sejumlah Emiten Yang Akan DiuntungkanTAX AMNESTY: Bakal Berlaku, Berikut Sejumlah Emiten Yang Akan Diuntungkan

Saat ini, pemerintah tengah menggodok aturan tentang tax amnesty atau pengampunan pajak. Terkait hal tersebut, emiten apa saja yang akan diuntungkan dengan berlakunya aturan tersebut? Riset PT Mandiri Sekuritas menyatakan dari sisi fundamental kinerja emiten, Mansek meyakini bahwa aturan pengampunan pajak (tax amnesty) akan disetujui DPR dalam waktu dekat, dengan syarat bahwa implementasi aturanselengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari Estimasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Tax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target PenjualanTax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target Penjualan

Kondisi bisnis properti sepanjang 2016 dinilai membaik. Sinarmas Land, salah satu pengembang properti di Indonesia, optimistis bisa mencapai target penjualan sebesar Rp3 triliun hingga akhir tahun.selengkapnya

Tax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan PropertiTax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan Properti

PT Metropolitan Land Tbk (MLTA) tahun ini mematok target penjualan sebesar Rp1,3 triliun. Meskipun penjualan properti masih terasa lesu, perseroan yakin target tersebut bisa tercapai. Presiden Direktur Thomas J Angfendy megatakan, ada beberapa kebijakan yang diyakini bisa mendorong kinerja perseroan, seperti pelonggaran Loan to Value (LTV) dan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI).selengkapnya

Tarif Pajak Turun, Properti Daerah akan BergairahTarif Pajak Turun, Properti Daerah akan Bergairah

Pemerintah pusat berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan keluwesan kepada pengembangan bisnis properti. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus menuturkan, keluwesan dalam bentuk dapat menurunkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang tarifnya masih 5 %. "Penggenan pajak penerbitan DIRE sebesar 1,5 persenselengkapnya

PPh Penjualan Properti Digunting Jadi 2,5%PPh Penjualan Properti Digunting Jadi 2,5%

Pemerintah kembali menyebar insentif. Kali ini di sektor properti. Lewat Peraturan Pemerintah no 36/2016, pemerintah memangkas pajak penghasilan (PPh) atas penjualan properti.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :