Mabes TNI Gelar Sosialisasi Amnesti Pajak

Ahad 18 Sep 2016 10:03Administratordibaca 195 kaliSemua Kategori

republika 119

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak menggelar sosialisasi Tax Amnesty Pajak. Sosialisasi ini diikuti oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Kolonel di jajaran Mabes TNI, bertempat di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (15/9) lalu.
 
Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI Brigjen TNI Arif Rahman menyampaikan bahwa amnesti pajak tahap satu akan berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Pajak Nomor 11 tahun 2016 dan ditinjaklanjuti Ditjen Pajak. “Oleh karena itu, sebagai warga negara yang taat pajak yang memiliki NPWP perlu mengetahui secara mendalam apa lisensi dari Undang-Undang Ditjen tersebut,” tegasnya.
 
Arif menilai amnesti pajak sangat bermanfaat untuk anggaran negara Indonesia. Kalau pendapatan pajaknya besar tentunya anggaran untuk TNI pasti besar juga. Sekarang ini anggaran tahun 2016, menurut  Arif Rahman begitu penerimaan pajak tidak sesuai akhirnya ada pemotongan anggaran. Contohnya, TNI sendiri nomor dua terbesar, sehingga pembelian belanja modal dan kegiatan-kegiatan Mabes TNI pada tri wulan tiga dan empat mungkin hanya kegiatan-kegiatan operasional saja. Sedangkan kegiatan lainnya sementara tidak dapat dilakukan.
 
Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak Dadang Suwarna menyampaikan, bahwa latar belakang amnesti pajak, sebetul banyak perusahaan atau wajib pajak berpribadi yang sudah punya usaha. Namun nyatanya belum melaporkan seluruhnya transaksi perdagangan ke direktorat pajak.

"Di lain pihak banyak saudara-saudara kita bertebaran di seluruh dunia ini yang mempunyai harta disimpan dan diolah di luar negeri," kata Dadang 

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 17 September 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Kapusku TNI : Personel TNI Patuh Terhadap PajakKapusku TNI : Personel TNI Patuh Terhadap Pajak

Personel Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU baik militer maupun sipil siap mendukung program pemerintah, mudah-mudahan ini mampu menjadi contoh ke masyarakat, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pernah mengatakan bahwa TNI memiliki kepatuhan dalam hal Pajak.selengkapnya

Panglima TNI beri wawasan kebangsaan Ditjen PajakPanglima TNI beri wawasan kebangsaan Ditjen Pajak

Panglima TNI, Jendral Gatot Nurmantyo memberikan wawasan kebangsaan terkait tantangan yang dihadapi Indonesia dan global kepada seluruh kepala Kanwil dan KKP pajak seluruh Indonesia.selengkapnya

Panglima TNI: Dirjen Pajak Adalah `Debt Collector` LegalPanglima TNI: Dirjen Pajak Adalah `Debt Collector` Legal

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan tiga wakil kepala staf angkatan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak masing-masing secara elektronik dengan menggunakan e-filling. Dalam kesempatan itu Gatot menyatakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merupakan 'debt collector' legal.selengkapnya

Panglima TNI: Invisible Hand Ingin Memanfaatkan Kondisi NegeriPanglima TNI: Invisible Hand Ingin Memanfaatkan Kondisi Negeri

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bangsa Indonesia untuk senantiasa waspada terhadap ancaman dari luar, yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).selengkapnya

Panglima TNI Minta Prajurit Dukung Program Tax AmnestyPanglima TNI Minta Prajurit Dukung Program Tax Amnesty

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo meminta seluruh prajuritnya, wajib mendukung dan menyukseskan program pengampunan pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

Panglima TNI Beri Wawasan Kebangsaan Pegawai DJPPanglima TNI Beri Wawasan Kebangsaan Pegawai DJP

Jenderal Gatot menuturkan tujuan kedatangannya kali ini untuk menggali kemampuan bangsa dalam meningkatkan pendapatan pajak ditengah kondisi ekonomi global yang tengah dilanda kesulitan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifTanah Nganggur Bakal Kena Pajak Progresif

Pemerintah berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

Janji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald TrumpJanji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald Trump

Baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump langsung membuat gebrakan. Diundangnya pada Chief Executive Officer (CEO) dan dijanjikannya pemangkasan pajak secara besar-besaran sebagai langkah Trump.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta, Selasa mengatakan bahwa mata uang rupiah bergerak menguat terhadap dolar AS sejak hari pertama pasca pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.selengkapnya

Bertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas PajakBertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas Pajak

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat langkah besar pada awal pemerintahannya.selengkapnya

Trump Berkuasa, TPP Langsung Mati GayaTrump Berkuasa, TPP Langsung Mati Gaya

Pendiri perusahaan riset independen High Frequency Economics, Carl Winberg meyakini bahwa gebrakan pertama Presiden AS Donald Trump adalah keluar dari Trans Pacific Partnerships (TPP).selengkapnya

Menembus tembok pajak GoogleMenembus tembok pajak Google

Masih buntu! Begitulah gambaran upaya Direktorat Jenderal Pajak memajaki Google atas penghasilan yang didapat di Indonesia. Negosiasi yang dilakukan berkali-kali belum membuahkan hasil. Google masih menolak membayar pajak penghasilan yang ditaksir sebesar Rp 5 triliun.selengkapnya

Amnesti Pajak Jadi Jalan PintasAmnesti Pajak Jadi Jalan Pintas

India kini sedang dirundung panik setelah kebijakan penarikan mata uang terbesarnya menjadi bumerang bagi perekonomiannya. Kebijakan amnesti pajak kini menjadi solusi yang ditawarkan.selengkapnya

Mendikbud Inginkan Satuan Kerjanya Bisa Jadi Sumber Penghasil UangMendikbud Inginkan Satuan Kerjanya Bisa Jadi Sumber Penghasil Uang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menginstruksikan pada satuan kerjanya untuk bisa menjadi sumber penghasil negara bukan pajak.selengkapnya

Tax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKMTax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKM

Program tax amnesty telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir. Sejauh ini, program tax amnesty terbilang cukup sukses dengan tingginya tarif tebusan yang diperoleh.selengkapnya

Suatu saat kartu NPWP bisa jadi kartu e-moneySuatu saat kartu NPWP bisa jadi kartu e-money

Otoritas pajak berharap fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak hanya sekadar kartu identitas saja. Oleh karenany, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah menyiapkan cara agar NPWP juga bisa dijadikan alat transaksi oleh WP.selengkapnya



 
TAGS # :