BerandaBeritaLuhut Kejar Pengemplang Pajak Ribuan Triliun

Luhut Kejar Pengemplang Pajak Ribuan Triliun

Rabu 16 Mar 2016 08:46Administratordibaca 539 kaliSemua Kategori

beritametro

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kegeramannya atas masih maraknya pengemplangan pajak.  Selama delapan bulan ini, Kementerian Polhukam telah bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan menemukan adanya beberapa oknum yang belum membayar pajak dengan nilai mencapai ribuan triliun rupiah. 
 
"Kami mencoba membuat random, berapa bayar pajak yang angkanya triliunan rupiah, tapi hanya bayar pajak, misalnya, Rp2 triliun, seperti kasus di Sulawesi Selatan dan banyak tempat lain," kata Luhut dalam seminar di kantor PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (15/3).
 
Menurut Luhut dia mendorong pemberian pengampunan pajak (tax amnesty) sehingga perkara pajak perusahaan masa lalu segera selesai dan bisa memfokuskan pada target pajak saat sekarang dan akan datang. 
 
“Dan ke depan kami akan membuat tindakan tegas dan terukur buat orang-orang yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada," kata Luhut yang juga menjabat Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
 
Luhut menjelaskan rasio pajak negara masih kurang 11 persen berdasarkan data tahun lalu. Padahal rata-rata negara Asia Tenggara berada di tataran 14 persen hingga 16 persen. Menurutnya, rasio pajak yang rendah karena inefisiensi di pemerintahan yang sangat tinggi.
 
“Bagi yang punya usaha, coba buat asosiasi-asosiasi juga untuk mengorganisir membayar kewajiban. Kami akan turunkan,” kata Luhut. Menurut dia pengampunan pajak akan diturunkan dari 25 persen menjadi 18 persen. 
 
Ribuan
Pemerintah menyatakan akan secara ketat mengawasi pelaporan pajak yang disetor perusahaan-perusahaaan.
 
Ini dilakukan seiring dengan banyaknya perusahaan di Indonesia yang diindikasikan telah melakukan pengemplangan (manipulasi) guna menekan besaran pembayaran pajak.
 
"Perusahaan yang selama ini tidak pernah bayar pajak jumlahnya besar sekali, mungkin di Jakarta sudah ratusan. Kalau di Indonesia masuk kategori ribuan," ujar Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, kemarin.
 
Bambang mengungkapkan, umumnya praktik manipulasi dilakukan dengan menurunkan nilai aset dan mengelabui petugas pemeriksa pajak. 
 
Bahkan, tak jarang ribuan dari perusahaan tadi juga mengurangi potensi pendapatan perusahaan sehingga angka kewajiban pembayarannya jauh lebih rendah dari yang asli.
 
"Ini perusahaan yang sepanjang masa hidupnya lebih banyak tidak bayar pajak tapi tetap hidup sehat, gaji direksinya tidak pernah dipotong, gaji karyawannya tetap naik. Tidak pernah melakukan lay off, bahkan tetap melakukan ekspansi," imbuh Bambang.
 
Sementara itu, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Edi Slamet Irianto memperkirakan perusahaan yang tak membayar pajak sesuai kewajibannya mencapai 4 ribu badan usaha.
 
Edi menuturkan, umumnya perusahaan tersebut merupakan perusahaan dengan status pemodal asing (PMA).
 
"Jadi selama ini  mereka melaporkan rugi terus menerus. Data yang mereka laporkan tidak sesuai dengan nilai penjualan mereka. Ketika penjualan cendering di under price, supaya penghasilannya lebih kecil, maka pajaknya juga akan mengecil," kata Edi.
 
Berangkat dari hal tadi, Edi bilang pihaknya pun akan membekali diri dengan data dan informasi yang akurat untuk dijadikan acuan (benchmark) dalam melakukan pemeriksaan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.
 
Sehingga kedepan, kata dia praktik manipulasi data semacam ini bisa dihindari.
"Kita sudah buat benchmark, sehingga nantinya kita deteksi dini yang mencoba melakukan cara-cara itu," katanya.

Sumber : beritametro.co.id (Jakarta, 16 Maret 2016)
Foto : beritametro.co.id




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Ini Besaran Pajak untuk Perusahaan Internet Asing dan LokalIni Besaran Pajak untuk Perusahaan Internet Asing dan Lokal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan penyedia konten internet atau Over The Top (OTT) lokal maupun asing tetap akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 25 persen.selengkapnya

Menko Luhut Sebut Ribuan Triliun Rupiah Pajak Belum TerbayarkanMenko Luhut Sebut Ribuan Triliun Rupiah Pajak Belum Terbayarkan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

Jokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar PajakJokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar Pajak

Presiden Joko Widodo melakukan sosialisasi tax amensty kepada para pengusaha se-Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jokowi ingin kesadaran pengusaha dalam mengungkap harta kekayaan meningkat.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :


Semua Kategori


BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :


perusahaan (9) ribuan (5) persen (5) jakarta (4) bayar pajak (4) membayar (3) manipulasi (3) bambang (3) tidak pernah (3) perusahaan yang (3) menyatakan (2) beritametro co (2) indonesia (2) pengemplangan (2) bahkan (2) menteri (2) praktik (2) pemeriksaan (2) di indonesia (2) dilakukan (2) pengampunan pajak (2) negara (2) membuat (2) membayar pajak (2) dengan nilai (2) pengampunan (2) menurut (2) mencoba (2) rupiah (2) keuangan (2) kewajiban (2) ribuan triliun (2) rendah (2) mencapai (2) praktik manipulasi (2) pelaporan (2) umumnya (2) penjualan (2) sesuai (2) benchmark (2) rasio pajak (2) beritametro co id (2) beritametro (2) nantinya kita deteksi (1) kita deteksi dini (1) sehingga nantinya kita (1) benchmark sehingga nantinya (1) buat benchmark sehingga (1) menemukan adanya (1) analisis transaksi (1) deteksi dini yang (1) keuangan ppatk (1)