Luhut Ajak 10.000 Peserta Sosialisasi Tax Amnesty Investasi di Natuna

Selasa 2 Ags 2016 08:41Administratordibaca 190 kaliSemua Kategori

okezone 215

Setelah sempat terjadi berbagai pelanggaran menerobos batas negara, kini pemerintah sedang gencar mengoptimalkan ekonomi di pulau-pulau terluar di Indonesia, salah satunya Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Untuk itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan mengajak 10 ribuan lebih peserta sosialisasi pengampunan pajak (tax amnesty) di JIEXpo Kemayoran, untuk mau berinvestasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.


Seperti diketahui, kata Luhut, adapun besaran nilai investasi yang dibutuhkan pemerintah untuk mengembangkan Kabupaten Natuna adalah sekitar USD170 miliar. Salah satunya adalah program kelistrikan yang rencananya akan dibangun pembangkit listrik berdaya 2 Megawatt (Mw).


"Proyeksi kelautan USD170 miliar bisa investasi di sini. Anda bisa investasi di pembangkit listrik, itu hanya Rp15 miliar. Kalau yang lebih besar lagi ada semua dan bisa di sini," ucapnya di hadapan 10.000 peserta sosialisasi tax amnesty, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016).


Bahkan saking besarnya potensi pengembangannya, Luhut pun tak ragu untuk menyebutkan dengan berinvestasi di Kabupaten Natuna, kelak akan dijanjikan untuk mendapatkan pengembalian pendapatan atau return yang menjanjikan. Terutama return yang lebih besar dibandingkan negara lainnya yang ada di belahan dunia.


"Sekarang konektivitas ini banyak sekali untuk menjadi tempat Anda berinvestasi. Jangan ragu, karena return di Natuna lebih bagus daripada di tempat lain," tuturnya.


Selain diajak agar mau berinvestasi di sektor kelistrikan, Luhut juga mengajak para peserta sosialisasi tax amnesty ini agar mau berinvestasi di sektor perikanan. Saat ini daya tangkap ikan di Kabupaten Natuna baru 9 persen dari total seluruh kekayaan laut yang ada di Laut China Selatan.


"Sekarang kesempatan terbuka, untuk itu Thomas Lembong di BKPM terbuka, Apindo juga terbuka," katanya.

Sumber : okezone.com (jakarta, 1 Agustus 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

SOSIALISASI AMNESTI PAJAK: Sekitar 5.000 Peserta Padati JIExpo KemayoranSOSIALISASI AMNESTI PAJAK: Sekitar 5.000 Peserta Padati JIExpo Kemayoran

Sekitar 5.000 warga memadati Hall D2 JIExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, untuk mengikuti sosialisasi amnesti pajak yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, Senin (1/8/2016).selengkapnya

Begini Cara Berinvestasi di BKPM bagi Peserta Tax AmnestyBegini Cara Berinvestasi di BKPM bagi Peserta Tax Amnesty

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membentuk tim khusus untuk melayani rencana investasi para wajib pajak yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Nantinya para wajib pajak tersebut akan dilayani oleh account officer yang ditugaskan untuk mendampingi proses penanaman modal.selengkapnya

Kembangkan Blok Natuna, Pemerintah Wajib Beri InsentifKembangkan Blok Natuna, Pemerintah Wajib Beri Insentif

Pemerintah harus menyiapkan insentif yang menarik bagi investor jika ingin mengembangkan kawasan minyak dan gas bumi (migas) di Natuna. Alasannya, insentif bisa memberikan nilai tambah di saat kondisi harga minyak dunia saat ini sedang mengalami penurunan.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Luhut Sebut Punya Data Lengkap untuk Dukung Tax AmnestyLuhut Sebut Punya Data Lengkap untuk Dukung Tax Amnesty

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

Soal Pajak Migas, Luhut: Ada Hal Struktural yang Musti DibenahiSoal Pajak Migas, Luhut: Ada Hal Struktural yang Musti Dibenahi

Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 masih belum rampung pendiskusiannya. Adapun, PP tersebut tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. "Ternyata masih ada hal struktural yang musti kita benahi," kata Luhut di Kantor Kementerian ESDM, Jakartaselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :