Luhut: Revisi Aturan Investasi Hulu Siap ke Setneg

Selasa 13 Sep 2016 21:52Administratordibaca 86 kaliSemua Kategori

inilah 145

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memasuki tahap akhir.

Revisi beleid itu segera diserahkan ke Sekretariat Negara (Setneg) untuk dievaluasi. Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, persoalan administratif aturan tersebut tengah dirampungkan. Ia pun tinggal melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).


"(Revisi PP 79) sudah selesai sekarang lagi adminitrasi sekarang saya mau lapor presiden saya harap kirim ke Setneg," kata Luhut di Jakarta, Selasa (13/9/2016).


Ia belum bisa memastikan kapan revisi PP itu akan terbit. Jika Setneg cepat melakukan evaluasi, maka aturan yang dinanti pelaku usaha hulu migas tersebut bisa segera diimplementasikan. "Saya enggak tahu bergantung Setneg," kata Luhut.


Direktur Eksekutif Center for Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman sebelumnya meminta pemerintah berhati-hati dalam merevisi PP No 79/2010. Ia berharap revisi itu tidak hanya melulu membantu pengusaha, tapi memerhatikan kepentingan negara.

Faktanya penerimaan negara dari sektor migas terus merosot sepanjang tahun. Di saat yang bersamaan, cost recovery atau pengembalian dana investasi kontraktor migas terus melambung.

"Faktanya, dengan konsep bagi hasil yang sekarang saja, berdasarkan data dari SKK Migas, PNBP dari sektor migas pada 2015 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pengembalian biaya eksplorasi (cost recovery) yang dibayarkan ke KKKS," kata Yusri.


Menurut data prediksi SKK Migas, realisasi PNBP Migas hingga akhir tahun 2015 hanya sebesar US,25 miliar atau 81,72% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Sedangkan cost recovery diperkirakan mencapai US,82 miliar.


Sumber : inilah.com (Jakarta, 13 September 2016)
Foto : inilah.com




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasPemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu Migas

Pemerintah sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Aturan ini berisi tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan revisi aturan tersebut sudah hampir final. Kemungkinan pekan depanselengkapnya

Jokowi Dorong Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasJokowi Dorong Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu Migas

Presiden Joko Widodo turut mendorong penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang cost recovery dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Tujuannya agar investasi di sektor hulu migas kembali bergairah di tengah rendahnya harga minyak dunia.selengkapnya

Disetujui Jokowi, Luhut Umumkan Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak MigasDisetujui Jokowi, Luhut Umumkan Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Migas

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku, akhir pekan ini akan mengumumkan isi dari PP 79 Tahun 2010 yang telah selesai proses revisinya.selengkapnya

Revisi Pajak Migas dan Cost Recovery Siap Ditandatangani JokowiRevisi Pajak Migas dan Cost Recovery Siap Ditandatangani Jokowi

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi sudah tinggal selangkah lagi.selengkapnya

Darmin Belum Mau Teken Revisi Aturan Cost Recovery MigasDarmin Belum Mau Teken Revisi Aturan Cost Recovery Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih perlu bersabar dalam menerapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 untuk menggairahkan bisnis di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Penyebabnya, hingga kini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum meneken draf final revisi aturan tentang cost recovery (penggantian biaya talangan kontraktor migas)selengkapnya

Luhut-Sri Mulyani Akan Umumkan Revisi Aturan Pajak MigasLuhut-Sri Mulyani Akan Umumkan Revisi Aturan Pajak Migas

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera mengumumkan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax AmnestyCara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi menilai, sosialiasi ini sangat diperlukan mengingat potensi dana yang masuk masih sangat besar.selengkapnya

Jokowi: Tax Amnesty Soal Kesadaran, Bukan TargetJokowi: Tax Amnesty Soal Kesadaran, Bukan Target

Memasuki periode kedua pelaksanaan tax amnesty, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan sosialisasi ke berbagai kota di Indonesia. Sosialisasi dilakukan karena melihat potensi yang masih sangat besar yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak 2016 Diprediksi di Bawah 85 PersenRealisasi Penerimaan Pajak 2016 Diprediksi di Bawah 85 Persen

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada 2016 ini dinilai akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun diprediksi kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

KPK Usut Keterlibatan Pegawai Pajak Lain Kasus Suap PT EK PrimaKPK Usut Keterlibatan Pegawai Pajak Lain Kasus Suap PT EK Prima

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pengamanan wajib pajak‎ PT EK Prima Ekspor Indonesia. Keduanya, yakni Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno dan Presiden ‎Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair‎.selengkapnya

Jokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar PajakJokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar Pajak

Presiden Joko Widodo melakukan sosialisasi tax amensty kepada para pengusaha se-Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jokowi ingin kesadaran pengusaha dalam mengungkap harta kekayaan meningkat.selengkapnya

Cara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax AmnestyCara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi menilai, sosialiasi ini sangat diperlukan mengingat potensi dana yang masuk masih sangat besar.selengkapnya

Samsat Keliling Sisir 80.000 Penunggak PajakSamsat Keliling Sisir 80.000 Penunggak Pajak

Hingga Desember 2016 masih ada sebanyak 80.000 kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang belum melakukan daftar ulang pajaknya. Untuk mengurangi semakin banyaknya penunggak pajak, kini Kantor Pajak berusaha melakukan pelayanan setiap hari dan pelayanan keliling ke desa-desa.selengkapnya

Babak 2 Tax Amnesty Masih Seret, Pertanda Apes?Babak 2 Tax Amnesty Masih Seret, Pertanda Apes?

Program amnesti (pengampunan) pajak di periode dua, jauh dari harapan. Bak langit dan bumi dibandingkan periode pertama. Pertanda buruk?selengkapnya

PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada tahun 2016 ini, akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun dinilai hanya kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

Jokowi: Masih Ada Uang Gede Di Luar NegeriJokowi: Masih Ada Uang Gede Di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo menilai dana repatriasi yang berhasil dijaring dari program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap I sebesar Rp 143 triliun masih sangat kecil. Capaian itu tidak sebanding dengan besarnya uang milik masyarakat yang disimpan di luar negeri, yang besarnya mencapai Rp 11.000 triliun.selengkapnya



 
TAGS # :