Lembaga Pajak

Selasa 14 Jun 2016 14:15Administratordibaca 637 kaliSemua Kategori

sindonews 046

Bola Rancangan Undang Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) kini sudah menggelinding di markas wakil rakyat di Senayan. Salah satu poin besar dari RUU KUP tersebut adalah soal kelembagaan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang selama ini di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera berdiri sendiri.

Sebagai lembaga yang terlepas dari struktur Kemenkeu adalah sebuah wacana lama yang mengemuka pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang lengser. Pengajuan RUU KUP adalah sebuah persyaratan yang diajukan pihak DPR sebelum membahas RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, untuk melakukan perubahan mendasar dalam sistem perpajakan di negeri ini. 

Selanjutnya, nama jabatan direktur jenderal (Dirjen) pajak berubah menjadi kepala lembaga. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka kewenangan Menteri Keuangan (Menkeu) yang terkait permintaan data, informasi, bukti atau keterangan seputar perbankan menjadi kewenangan kepala lembaga pajak (KLP). Perubahan kewenangan itu hanya serangkaian kecil dari berbagai perubahan mendasar menuju pada sistem perpajakan di Indonesia yang ideal.

Nantinya, pemerintah tidak lagi menggunakan istilah wajib pajak namun pembayar pajak. Adminstrasi perpajakn pun mendapat perhatian khusus, misalnya pembayar pajak harus terdaftar dengan mendapatkan Nomor Identitas Pembayar Pajak (NIPP). Berdasarkan naskah RUU KUP yang bocor ke publik bahwa KLP ditargetkan beroperasi penuh paling lambat 1 Januari 2018.

Selain itu, sebagaimana tertuang dalam naskah RUU KUP, lembaga pajak juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pembayar pajak, bahkan hingga melakukan tindakan penangkapan terhadap pengemplang pajak. Kewenangan penyidikan tersebut memberi keleluasaan terhadap petugas pajak melaksanakan penangkapan walaupun tidak disertai surat.

Soal konsep KLP, sebagaima diungkapkan Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Luky Alfirman, akan mempelajari di berbagai negara seperti praktik perpajakan di negara –negara maju dengan tetap menyesuaikan kebutuhan dalam negeri.

Sejauhamana pentingnya pembentukan kelembagaan pajak? Mengutip pernyataan Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo, adalah untuk menjawab kondisi ke depan di mana tugas dan tanggung jawab bidang perpajakan akan semakin luas dan berat seiring meningkatnya jumlah wajib pajak. Tugas dan fungsi lembaga pajak lebih fokus pada pengumpulan pajak sedang kebijakan pajak mengenai fiskal masih di bawah wewenang Kemenkeu.

Terlepas dari RUU KUP yang kini sedang dibahas DPR dan pemerintah, persoalan penerimaan pajak semakin memprihatinkan. Tengok saja, setoran pajak baru mencapai Rp364,1 triliun per Mei 2016. Perolehan pajak tersebut baru mencapai sekitar 26,8% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp1.360,2 triliun.

Dibanding periode yang sama pada tahun lalu pertumbuhan pajak masih minus. Sejumlah komponen pajak memang belum menyumbangkan pemasukan yang maksimal karena disebabkan berbagai hal. Mulai dari Pajak Penghasilan (PPh) migas yang melemah akibat dampak harga minyak dunia yang anjlok. Begitupula PPh non migas yang juga loyo karena perekonomian Indonesia yang melambat.

Konsekuensi dari pelambatan realisasi penerimaan pajak adalah pemangkasan anggaran belanja negara. Dalam rancangan APBN Perubahan (APBN-P) 2016 pemerintah bersiap memangkas anggaran belanja mencapai sebesar 70 triliun.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 04 Tahun 2016 setiap kementerian/lembaga diminta menghemat belanja dalam APBN-P 2016. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Kemenkeu mengusulkan penghematan sebesar Rp1,47 triliun atau dari anggaran semula sebesar Rp39,38 triliun menjadi sebesar Rp38,07 triliun, dengan fokus penghematan pada perjalanan dinas dan seminar.

Melihat penerimaan pajak yang memble membuat pemerintah lebih realistis, lazimnya setiap pembahasan APBN-P angka-angka anggaran dinaikkan, kali ini terbalik justru dikurangi. Bukan hanya itu, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sekitar 5,3% dalam APBN 2016 dikoreksi menjadi 5,1% pada APBN-P 2016. Jadi, langkah pemerintah memperkuat posisi pengumpul pajak yang memisahkan dari Kemenkeu dengan berbagai penguatan menjadi lembaga tersendiri jangan sampai berhenti di tengah jalan.

Sumber : sindonews.com
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu akan Dibahas dalam RUU KUPPemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu akan Dibahas dalam RUU KUP

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan, untuk menjadi lembaga sendiri akan dibahas dalam waktu dekat. Penguatan ini telah masuk dalam rancangan undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).selengkapnya

Pemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan LembagaPemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan Lembaga

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menganggap wajar adanya pemotongan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga. Dikatakannya, pemangkasan anggaran di Kementerian dan Lembaga harus dilakukan karena pemasukan negara melalui pajak tidak tercapai seperti yang ditargetkan pemerintah. "Jadi memang pemangkasan anggaran ini sudah tentunya harus dilaksanakan.selengkapnya

RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RIRUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RI

“Usul inisiatif RUU KUP dilatarbelakangi UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan perekonomian global serta domestik, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan yang lebih modern sehingga perlu diganti,”ujarselengkapnya

Lembaga Pajak diperkuat lewat RUU KUPLembaga Pajak diperkuat lewat RUU KUP

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dengan yang ada saat ini, nantinya Ditjen Pajak akan berubah menjadi Lembaga Perpajakan.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016

Menteri Keuangan (Menkeu) memutuskan untuk mengubah target defisit anggaran pada tahun ini menjadi 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp17 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang telah disepakati DPR sebelumnya, target defisit anggaran sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35% dari PDB.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara AdilPemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara Adil

Pemerintah berjanji akan menerapkan aturan pajak berkeadilan bagi pelaku industri e-commerce demi menciptakan level playing field yang sama dengan kegiatan ekonomi konvensional. Aturan tersebut masih difinalkan di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal.selengkapnya

Gubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak PengusahaGubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak Pengusaha

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, Indonesia butuh banyak pengusaha. Karena saat ini, dari Rp2.200 triliun APBN (2018), sebanyak Rp1.600 triliun adalah sumbangan pajak yang yang berasal dari para pengusaha. Sehingga era lama yang sebelumnya mengandalkan hasil bumi dan minyak bumi, sekarang telah berbalik.selengkapnya

Revisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanRevisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait Perpajakan

Selain memperkuat mekanisme pemidanaan, rencana perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mencakup memperluas ketentuan permintaan informasi terkait perpajakan.selengkapnya

Ditjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineDitjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi Online

Selain melalui skema yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dagang elektronik atau e-commerce, Ditjen Pajak mengaku memiliki sistem yang bisa mengidentifikasi dinamika industri digital.selengkapnya

Pemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarifPemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarif

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi jika tujuannya untuk perang tarif. Salah satu negara yang berencana memangkas tarif pajak korporasi adalah Amerika Serikat.selengkapnya

idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan Asing

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangKonsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa Sekarang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerce

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

Bea masuk barang tak berwujud bidik pebisnisBea masuk barang tak berwujud bidik pebisnis

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya



 
TAGS # :