Pemerintah diminta segera menyelenggarakan lelang frekuensi 2.100 MHz dan 2.300 MHz untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) selain mempercepat akselerasi broadband di Indonesia.
Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengaku mendukung langkah rencana pelelangan frekuensi karena penerimaan PNBP akan optimal dengan disegerakannya lelang tersebut.
“Semakin cepat lelang dilakukan, maka semakin besar potensi PNBP dari sektor telekomunikasi diperoleh,” ujarnya Senin (6/2).
Selain akan meningkatkan PNBP ketika terjadi pelelangan frekuensi, dia juga menjelaskan, penataan operator yang berada di frekuensi 2.300 MHz juga juga semakin mudah dengan skema konsolidasi.
Alamsyah juga meminta proses lelang frekuensi bisa mempertimbangkan aspek kebutuhan operator telekomunikasi. “Jangan sampai operator yang memenangkan lelang adalah operator yang hanya ingin menguasai frekuensi. Intinya, pengalokasian frekuensi sebaiknya berdampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan industri telekomunikasi nasional.”
Setelah tiga operator seluler--PT Indosat Tbk, PT XL Axiata dan Huschison Tri Indonesia (Tri)--menyatakan minatnya untuk ikut lelang frekuensi 2.100 dan 2.300 MHz, Telkomsel pun menyatakan minat yang sama untuk ikut lelang yang direncanakan digelar pada kuartal pertama 2017.
BERMINAT
Dirut Telkomsel Ririek Adrianyah mengemukakan operator itu sangat berminat untuk mendapatkan frekuensi 2.100 MHz dan 2.300 MHz karena saat ini operator itu sangat membutuhkan tambahan spektrum yang akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan juga negara.
“Kami meminta pemerintah memperhatikan faktor komitmen dan realisasi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh operator untuk menentukan pemenang lelang.”
Dia berpendapat pemerintah sudah sewajarnya memberikan prioritas kepada operator yang membangun hingga ke seluruh pelosok negeri, sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya hanya yang tinggal di perkotaan tapi juga di daerah terpencil, terluar, terdalam dan perbatasan.
Selain itu, Ririek juga mengemukakan sebaiknya operator dibolehkan mengikuti tender kedua spektrum ini, tidak hanya salah satu saja. “Dengan demikian tender ini akan menghasilkan penerimaan negara yang maksimal. Kami juga berharap pelaksanaan tender ini dapat dilaksanakan secepatnya.”
Pada kesempatan terpisah, Ketua Program Studi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward menambahkan frekuensi yang dilelang pemerintah sebaiknya tak diberikan kepada operator yang tak membutuhkannya. Pasalnya, menurut pengamatan Ian, tidak semua operator yang mengikuti lelang itu berhak memenangkan sumber daya terbatas tersebut, karena belum tentu memiliki komitmen pembangunan yang kuat.
"Seharusnya lelang diutamakan bagi operator yang benar-benar membutuhkan atau bagi yang kekurangan bandwidth," ungkapnya.
Bentuk pengukuran kebutuhan frekuensi bisa diketahui berdasarkan rasio antara jumlah pelanggan dan frekuensi yang dikuasai operator saat ini. Semakin tinggi rasio pelanggan dibandingkan dengan frekuensi, maka operator bisa dikatakan membutuhkan frekuensi tersebut.
Menurut Ian, skema lelang memang akan memaksimalkan PNBP, namun pemerintah perlu pula memasukkan pertimbangan teknis dalam menentukan pemenang tender frekuensi.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 7 Febuari 2017)
Foto : bisnis
Selain menyiapkan skema penurunan tarif jalan tol, pemerintah juga bakal memberikan insentif kepada operator yang masa konsesinya akan diperpanjang maksimal sampai 50 tahun.selengkapnya
Pemerintah memastikan telah memiliki bukti kuat untuk menagih pajak Google. Adapun, Google Asia Pacific Pte Ltd diminta segera menyampaikan seluruh data keuangan agar terhindar dari sanksi denda berlipat.selengkapnya
Bagi konsumen yang ingin mendapatkan mobil dengan harga yang bersaing, opsi lelang bisa jadi pilihan. Baru-baru ini Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mengumumkan akan melelang mobil yang terbilang jarang ada di pasaran yakni Subaru.selengkapnya
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kembali akan melakukan lelang mobil murah. Melansir lelang.go.id, ada 10 unit mobil Subaru yang akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.selengkapnya
Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali melelang mobil sitaan Subaru. Kali ini jumlahnya hanya 10 unit dan prosesnya digelar di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya