Program pengampunan pajak (tax amnesty) telah membukukan nilai pengungkapan harta mencapai Rp 3.999 triliun sampai Selasa ini (13/12/2016). Dengan jumlah Wajib Pajak (WP) yang sudah menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) tercatat sebanyak 499.379 WP.
Dari data dashboard Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta seperti dikutip pada pagi ini, sebanyak 499.379 WP telah melaporkan harta senilai Rp 3.999 triliun.
Angka ini terdiri dari deklarasi harta di dalam negeri sebesar Rp 2.868 triliun, deklarasi luar negeri Rp 988 triliun, dan pengalihan harta dari luar ke dalam negeri (repatriasi) mencapai Rp 144 triliun.
Sementara uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan senilai Rp 95,7 triliun. Paling banyak berasal dari WP Orang Pribadi Non UMKM Rp 80,9 triliun, kemudian disusul WP Badan Non UMKM dengan uang tebusan Rp 10,6 triliun, WP Orang Pribadi UMKM Rp 3,98 triliun, serta WP Badan UMKM Rp 254 miliar.
Realisasi uang tebusan berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp 100 triliun. Rinciannya pembayaran uang tebusan Rp 96,1 triliun, pembayaran tunggakan pajak senilai Rp 3,06 triliun, dan pembayaran bukti permulaan (bukper) Rp 530 miliar.
Presiden Joko Widodo kembali menggelar sosialisasi program tax amnesty pada Jumat malam (9/12/2016) di Istana Negara, Jakarta. Pada sosialisasi tax amnesty kali ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa peserta sosialisasi tax amnesty kali ini adalah para wajib pajak prominen.
"Malam ini yang kita undang adalah para wajib pajak prominen di indonesia, dimana dikhususkan kepada mereka yang dikatagorikan dalam 500 wajib pajak prominen. Yang kita sebut prominen itu adalah mereka yang masuk dalam 242 wajib pajak yang masuk dalam list-nya orang terkaya di indonesia versi majalah Forbes dan Globe Asia tahun 2015," ujar Sri Mulyani.
Presiden Jokowi berharap agar wajib pajak prominen yang belum mengikuti program tax amnesty untuk dapat segera memanfaatkan kesempatan tersebut. "Dengan adanya sosialisasi tax amnesty ini, diharapkan agar antusiasme dan kesadaran para wajib pajak bisa meningkat sebelum masuk periode ketiga," jelas Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menegaskan kesempatan bahwa tahap untuk mengikuti tax amnesty saat ini sudah memasuki tahap kedua, dan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2016.
"Tax amnesty ini merupakan suatu kesempatan untuk bisa ikut didalam mendeklarasikan harta-harta yang selama ini belum di deklarasikan. Masa untuk mengikuti tax amnesty sekarang sudah masuk tahap kedua dan untuk tahap kedua ini hingga tanggal 31 Desember jam tiga sore," tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa peserta program amnesti pajak saat ini mencapai 483 wajib pajak atau hanya 2,4 persen dari total wajib pajak di Indonesia yang menyerahkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak. Menurutnya capaian tersebut masih belum sebanding dengan potensi yang bisa didapatkan.
“Masih sangat kecil sebetulnya. Orang bisa mengatakan enggak apa-apa, Ibu. Ibu harus bahagia itu berarti yang 97,6 persen itu wajib pajak yang patuh. Saya berharap begitu tapi buktinya tidak begitu,” ujarnya.
Oleh karena itu, dengan sosialisasi amnesti pajak kali ini, Presiden Jokowi bersama seluruh jajaran Kabinet Kerja berharap agar antusiasme dan kesadaran para wajib pajak terutama wajib pajak prominen bisa meningkat sebelum memasuki periode ketiga.
"Kita berharap tentu pada dua minggu ke depan tingkat kepesertaan akan meningkat seperti yang terjadi pada September yang lalu, dan kemudian kita akan memasuki tax amnesty pada periode terakhir yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Maret," tutup Sri Mulyani.
Sumber : liputan6.com (Jakarta, 13 Desember 2016)
Foto : liputan6.com
Presiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyempatkan diri hadir di Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengarahan terkait kesiapan Ditjen Pajak mengamankan target penerimaan pada tahun 2016 ini. Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-filing.selengkapnya
Uang Tebusan Tax Amnesty Berdasarkan SPH Tercatat Rp 91,2 TriliunPerlahan namun pasti deklarasi dan repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty terus meningkat terutama pada periode kedua.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak: Tidak ada aturan khusus untuk influencer atau SelebgramKementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku tidak menyiapkan aturan pajak khusus bagi influencer, baik selebgram maupun youtuber. Hal ini merespon keinginan Menteri Kominfo Rudiantara yang meminta ada pajak khusus influencer atau Selebritas Instagram.selengkapnya
KPK dan Ditjen Pajak Kerja Sama Tingkatkan Angka Kepatuhan PajakKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sepakat meningkatkan kepatuhan bagi para wajin pajak di Indonesia.selengkapnya
Negara paling bahagia di dunia warganya bayar pajak tinggiNegara paling bahagia tahun ini ternyata warganya membayar pajak tinggi. Tiga negara paling bahagia yakni Norwegia, Denmark, dan Islandia memiliki besaran pajak yang tinggi.selengkapnya
KPK: Nilai LHKPN dan Surat Pemberitahuan Pajak Harus SeimbangWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan, harta pejabat yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus sesuai dengan yang tercatat pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. "Nanti kami akan cek silang sehingga harta yang dilaporkan di LHKPN itu sama dengan yang dilaporkan ke SPT," kata Alex di kantor KPK, Jakarta, Jumat (18/3).selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
