KPPIP Tunggu Keputusan Menteri Keuangan

Rabu 12 Okt 2016 13:37Admindibaca 163 kaliSemua Kategori

BISNIS 1014

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas segera menentukan proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Ketua Tim Implementasi KPPIP Wahyu Utomo mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi 30 proyek infrastruktur prioritas yang potensial menampung dana repatriasi. Namun, dia menyatakan keputusan akhir mengenai hal tersebut masih akan dibahas bersama dengan Menteri Keuangan dan kalangan perbankan, serta manajer investasi.

“Kami hanya memberikan input, analisis bahwa proyek ini bisa menggunakan MTN , atau dana repatriasi melalui DIRE . Namun, keputusan akhirnya bukan dari kami, kami hanya mengidentifikasi,” ujarnya, Selasa (11/10).

Dia menjelaskan, nilai total 30 proyek prioritas KPPIP mencapai Rp1.000 triliun sehingga tidak semuanya dapat menyerap dana repatriasi.

Dari segi skema pendanaan, Wahyu menegaskan, penggunaan dana repatriasi dimungkinkan untuk proyek yang dibiayai sepenuhnya oleh APBN atau merupakan penugasan kepada BUMN, tetapi tidak untuk proyek dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Jika dilihat dari jenis proyek, Wahyu menilai proyek infrastruktur dari sektor jalan tol dan pembangkit listrik menjadi proyek yang paling menarik minat investor. Hal itu dikarenakan kedua proyek jenis itu menjanjikan keuntungan besar dalam jangka panjang.

“Kebanyakan tol dan ketenagalistrikan. Ini proyek yang paling menarik bagi investor. Mungkin juga penyediaan air, seperti SPAM Umbulan karena tidak semuanya investor besar. Investor kecil juga ada,” ujarnya.

Wahyu belum dapat memastikan kapan tepatnya dana repatriasi dapat mulai diserap oleh sektor riil, khususnya proyek infrastruktur. Dia berharap agar pada sisa akhir tahun ini pihaknya dapat melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan dan manajer investasi serta kalangan perbankan untuk melakukan analisis lebih lanjut.

Proyek prioritas yang ditetapkan KPPIP berbeda dengan proyek strategis nasional yang sudah ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang di dalamnya menetapkan 225 proyek infrastruktur ke dalam Proyek Strategis Nasional.

Adapun, ke-30 proyek prioritas tersebut mencakup empat ruas jalan tol seperti Balikpapan—Samarinda, Manado—Bitung, Serang—Panimbang, dan delapan ruas prioritas Trans-Sumatra. Selain itu, enam proyek kereta api termasuk mass rapid transit (MRT) dan kereta api ringan (light rail transit/LRT), dua pelabuhan hub internasional.

Selain itu, ada pula 4 proyek PLTA, 2 proyek PLTU, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat, dan proyek pengolahan limbah Jakarta. (Lihat ilustrasi)

 

JALAN TOL 

Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah menyusun daftar sejumlah proyek jalan tol untuk didanai dari dana repatriasi program pengampunan pajak.

Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, instansinya tengah menunggu kepastian dari pemerintah pusat mengenai instrumen yang tepat dalam penempatan modal terhadap proyek infrastruktur.

Dia pun memperkirakan instrumen yang dapat digunakan melalui surat utang jangka panjang dan pendek, reksa dana penempatan terbatas (RDPT), dan instrumen investasi lainnya.

"Produk harus disesuaikan, apakah RDPT, syariah, baru nanti uang disalurkan ke proyek. Kami siapkan daftar proyek tolnya yang banyak sekali dan berpeluang didanai dari hasil repatriasi," tuturnya, Selasa (11/10).

Herry mengklaim, seluruh ruas tol yang masuk dalam dari 30 proyek prioritas KPPIP dapat dibiayai dari dana pengampunan pajak. Di antaranya, jalan tol Serang—Panimbang sepanjang 83,90 kilometer yang sedang dalam tahap lelang. Proyek tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp6,70 triliun dengan biaya tanah Rp1 triliun dan ditargetkan rampung 2018.

Selanjutnya, jalan tol Manado—Bitung sepanjang 39 km yang tengah menunggu financial closing dengan PT Jasa Marga Tbk. Kemudian, Samarinda—Balikpapan yang tengah dalam tahap untuk memulai konstruksi.

Jalan tol lainnya, bagian dari tol Trans-Sumatra, yakni Tebingtinggi—Kisaran sepanjang 60 km, ruas Pekanbaru—Dumai membentang 135 km senilai Rp14,70 triliun.

"Jadi, semua jalan tol bisa dibiayai dari dana repatriasi, pendanaan konstruksi, pengadaan tanah, dan lainnya," tuturnya.

Apalagi, menurut Herry, rata-rata internal rate of return jalan tol di Indonesia di atas weight average cost of capital sebesar 12%--13%.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 12 Oktober 2016)

Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Wijaya Karya Siapkan Tiga Proyek Tol untuk Tampung Dana RepatriasiWijaya Karya Siapkan Tiga Proyek Tol untuk Tampung Dana Repatriasi

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menyatakan siap menampung dana yang masuk ke dalam negeri (repatriasi) dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat ini perseroan sedang menyiapkan tiga proyek jalan tol untuk menyerap dana tersebut.selengkapnya

Jokowi Paparkan Proyek-Proyek yang Butuh Dana Tax AmnestyJokowi Paparkan Proyek-Proyek yang Butuh Dana Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomiten mengunakan dana dari hasil kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk pembangunan di Tanah Air. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.selengkapnya

Dana Repatriasi: KPPIP Rekomendasikan Proyek Prioritas Ke KemenkeuDana Repatriasi: KPPIP Rekomendasikan Proyek Prioritas Ke Kemenkeu

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan segera menentukan proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak, setelah mendapat persetujuan dari kementerian keuangan.selengkapnya

PUPR Siapkan Proyek Infrastruktur untuk Tampung Dana RepatriasiPUPR Siapkan Proyek Infrastruktur untuk Tampung Dana Repatriasi

Setelah Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak disahkan, Pemerintah terus mencari cara agar dana-dana orang Indonesia yang berada di luar negeri bisa tertarik masuk ke dalam negeri (repatriasi). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur yang bisa dibiayai oleh dana repatriasi ini.selengkapnya

Ini Proyek Prioritas yang Bakal Tampung Dana Tax AmnestyIni Proyek Prioritas yang Bakal Tampung Dana Tax Amnesty

Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak dijadwalkan akan mulai dijalankan minggu depan. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan instrumen untuk menampung dana yang masuk ke Indonesia.selengkapnya

Kementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek InfrastrukturKementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menentukan jenis proyek infrastruktur untuk menampung dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Ada tiga jenis proyek yang disiapkan untuk menampung dana hasil kebijakan yang mulai berjalan pertengahan Juli lalu itu, yaitu proyek jalan tol, proyek air minum, serta proyek perumahan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara AdilPemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara Adil

Pemerintah berjanji akan menerapkan aturan pajak berkeadilan bagi pelaku industri e-commerce demi menciptakan level playing field yang sama dengan kegiatan ekonomi konvensional. Aturan tersebut masih difinalkan di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal.selengkapnya

Gubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak PengusahaGubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak Pengusaha

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, Indonesia butuh banyak pengusaha. Karena saat ini, dari Rp2.200 triliun APBN (2018), sebanyak Rp1.600 triliun adalah sumbangan pajak yang yang berasal dari para pengusaha. Sehingga era lama yang sebelumnya mengandalkan hasil bumi dan minyak bumi, sekarang telah berbalik.selengkapnya

Revisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanRevisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait Perpajakan

Selain memperkuat mekanisme pemidanaan, rencana perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mencakup memperluas ketentuan permintaan informasi terkait perpajakan.selengkapnya

Ditjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineDitjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi Online

Selain melalui skema yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dagang elektronik atau e-commerce, Ditjen Pajak mengaku memiliki sistem yang bisa mengidentifikasi dinamika industri digital.selengkapnya

Pemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarifPemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarif

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi jika tujuannya untuk perang tarif. Salah satu negara yang berencana memangkas tarif pajak korporasi adalah Amerika Serikat.selengkapnya

idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan Asing

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangKonsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa Sekarang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerce

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

Bea masuk barang tak berwujud bidik pebisnisBea masuk barang tak berwujud bidik pebisnis

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya



 
TAGS # :