KPPIP Tunggu Keputusan Menteri Keuangan

Rabu 12 Okt 2016 13:37Admindibaca 52 kaliSemua Kategori

BISNIS 1014

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas segera menentukan proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Ketua Tim Implementasi KPPIP Wahyu Utomo mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi 30 proyek infrastruktur prioritas yang potensial menampung dana repatriasi. Namun, dia menyatakan keputusan akhir mengenai hal tersebut masih akan dibahas bersama dengan Menteri Keuangan dan kalangan perbankan, serta manajer investasi.

“Kami hanya memberikan input, analisis bahwa proyek ini bisa menggunakan MTN , atau dana repatriasi melalui DIRE . Namun, keputusan akhirnya bukan dari kami, kami hanya mengidentifikasi,” ujarnya, Selasa (11/10).

Dia menjelaskan, nilai total 30 proyek prioritas KPPIP mencapai Rp1.000 triliun sehingga tidak semuanya dapat menyerap dana repatriasi.

Dari segi skema pendanaan, Wahyu menegaskan, penggunaan dana repatriasi dimungkinkan untuk proyek yang dibiayai sepenuhnya oleh APBN atau merupakan penugasan kepada BUMN, tetapi tidak untuk proyek dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Jika dilihat dari jenis proyek, Wahyu menilai proyek infrastruktur dari sektor jalan tol dan pembangkit listrik menjadi proyek yang paling menarik minat investor. Hal itu dikarenakan kedua proyek jenis itu menjanjikan keuntungan besar dalam jangka panjang.

“Kebanyakan tol dan ketenagalistrikan. Ini proyek yang paling menarik bagi investor. Mungkin juga penyediaan air, seperti SPAM Umbulan karena tidak semuanya investor besar. Investor kecil juga ada,” ujarnya.

Wahyu belum dapat memastikan kapan tepatnya dana repatriasi dapat mulai diserap oleh sektor riil, khususnya proyek infrastruktur. Dia berharap agar pada sisa akhir tahun ini pihaknya dapat melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan dan manajer investasi serta kalangan perbankan untuk melakukan analisis lebih lanjut.

Proyek prioritas yang ditetapkan KPPIP berbeda dengan proyek strategis nasional yang sudah ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang di dalamnya menetapkan 225 proyek infrastruktur ke dalam Proyek Strategis Nasional.

Adapun, ke-30 proyek prioritas tersebut mencakup empat ruas jalan tol seperti Balikpapan—Samarinda, Manado—Bitung, Serang—Panimbang, dan delapan ruas prioritas Trans-Sumatra. Selain itu, enam proyek kereta api termasuk mass rapid transit (MRT) dan kereta api ringan (light rail transit/LRT), dua pelabuhan hub internasional.

Selain itu, ada pula 4 proyek PLTA, 2 proyek PLTU, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat, dan proyek pengolahan limbah Jakarta. (Lihat ilustrasi)

 

JALAN TOL 

Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah menyusun daftar sejumlah proyek jalan tol untuk didanai dari dana repatriasi program pengampunan pajak.

Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, instansinya tengah menunggu kepastian dari pemerintah pusat mengenai instrumen yang tepat dalam penempatan modal terhadap proyek infrastruktur.

Dia pun memperkirakan instrumen yang dapat digunakan melalui surat utang jangka panjang dan pendek, reksa dana penempatan terbatas (RDPT), dan instrumen investasi lainnya.

"Produk harus disesuaikan, apakah RDPT, syariah, baru nanti uang disalurkan ke proyek. Kami siapkan daftar proyek tolnya yang banyak sekali dan berpeluang didanai dari hasil repatriasi," tuturnya, Selasa (11/10).

Herry mengklaim, seluruh ruas tol yang masuk dalam dari 30 proyek prioritas KPPIP dapat dibiayai dari dana pengampunan pajak. Di antaranya, jalan tol Serang—Panimbang sepanjang 83,90 kilometer yang sedang dalam tahap lelang. Proyek tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp6,70 triliun dengan biaya tanah Rp1 triliun dan ditargetkan rampung 2018.

Selanjutnya, jalan tol Manado—Bitung sepanjang 39 km yang tengah menunggu financial closing dengan PT Jasa Marga Tbk. Kemudian, Samarinda—Balikpapan yang tengah dalam tahap untuk memulai konstruksi.

Jalan tol lainnya, bagian dari tol Trans-Sumatra, yakni Tebingtinggi—Kisaran sepanjang 60 km, ruas Pekanbaru—Dumai membentang 135 km senilai Rp14,70 triliun.

"Jadi, semua jalan tol bisa dibiayai dari dana repatriasi, pendanaan konstruksi, pengadaan tanah, dan lainnya," tuturnya.

Apalagi, menurut Herry, rata-rata internal rate of return jalan tol di Indonesia di atas weight average cost of capital sebesar 12%--13%.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 12 Oktober 2016)

Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Wijaya Karya Siapkan Tiga Proyek Tol untuk Tampung Dana RepatriasiWijaya Karya Siapkan Tiga Proyek Tol untuk Tampung Dana Repatriasi

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menyatakan siap menampung dana yang masuk ke dalam negeri (repatriasi) dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat ini perseroan sedang menyiapkan tiga proyek jalan tol untuk menyerap dana tersebut.selengkapnya

Jokowi Paparkan Proyek-Proyek yang Butuh Dana Tax AmnestyJokowi Paparkan Proyek-Proyek yang Butuh Dana Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomiten mengunakan dana dari hasil kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk pembangunan di Tanah Air. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.selengkapnya

Dana Repatriasi: KPPIP Rekomendasikan Proyek Prioritas Ke KemenkeuDana Repatriasi: KPPIP Rekomendasikan Proyek Prioritas Ke Kemenkeu

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan segera menentukan proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak, setelah mendapat persetujuan dari kementerian keuangan.selengkapnya

Ini Proyek Prioritas yang Bakal Tampung Dana Tax AmnestyIni Proyek Prioritas yang Bakal Tampung Dana Tax Amnesty

Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak dijadwalkan akan mulai dijalankan minggu depan. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan instrumen untuk menampung dana yang masuk ke Indonesia.selengkapnya

PUPR Siapkan Proyek Infrastruktur untuk Tampung Dana RepatriasiPUPR Siapkan Proyek Infrastruktur untuk Tampung Dana Repatriasi

Setelah Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak disahkan, Pemerintah terus mencari cara agar dana-dana orang Indonesia yang berada di luar negeri bisa tertarik masuk ke dalam negeri (repatriasi). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur yang bisa dibiayai oleh dana repatriasi ini.selengkapnya

Kementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek InfrastrukturKementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menentukan jenis proyek infrastruktur untuk menampung dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Ada tiga jenis proyek yang disiapkan untuk menampung dana hasil kebijakan yang mulai berjalan pertengahan Juli lalu itu, yaitu proyek jalan tol, proyek air minum, serta proyek perumahan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya

Google Janji Bayar PajakGoogle Janji Bayar Pajak

Perusahaan raksasa internet Google akhirnya berkomitmen untuk membayar pajak. Kepastian untuk membayar pajak itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (1/2/2016).selengkapnya

Tebusan WP Real Estat Capai Rp3,07 TriliunTebusan WP Real Estat Capai Rp3,07 Triliun

Kementerian Keuangan mengungkapkan, hingga Selasa (29/11), baru sekitar 5.300 wajib pajak dari kalangan pelaku usaha real estat yang telah mengikuti program pengampunan pajak dengan total nilai tebusan Rp3,07 triliun. Padahal, Kementerian Keuangan mencatat, setidaknya ada 26.247 wajib pajak (WP) dari kalangan pelaku usaha real estat. Dengan demikian, baru sekitar 20,20% dari WP kalangan real estatselengkapnya

Apindo Minta Ditjen Pajak tidak Menakuti-Nakuti Wajib PajakApindo Minta Ditjen Pajak tidak Menakuti-Nakuti Wajib Pajak

Pemerintah kembali mengingatkan adanya risiko yang harus ditanggung oleh wajib pajak bila tidak melaporkan harta dan asetnya yang belum tercatat melalui amnesti pajak. Mengacu pada pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk melakukan tindakan tegas bagi wajib pajak yang diketahui ternyata memiliki harta dan aset yang belum dilaporselengkapnya

Ini Kisah Menkeu tentang Sumber PMN untuk BUMNIni Kisah Menkeu tentang Sumber PMN untuk BUMN

Seharusnya dalam acara tersebut Menkeu, Sri didampingi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, namun dengan alasan yang tidak jelas Menteri Rini tidak hadir dalam acara sosialisasi tersebut.selengkapnya

Kepatuhan Masih Rendah, Sri Mulyani: Pajak untuk Merah Putih!Kepatuhan Masih Rendah, Sri Mulyani: Pajak untuk Merah Putih!

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat bahwa hingga saat ini kepatuhan pajak masih tergolong rendah. Dari total 31,7 juta wajib pajak (WP) terdaftar, total tax ratio hanya mencapai 13%. Padahal di negara-negara lainnya, total tax ratio dapat mencapai 20%. "Tahun 2016 ada 32,7 juta wp terdaftar.selengkapnya

Menkeu Sedih BUMN Ogah Ikut TA Tapi Ngarep PMNMenkeu Sedih BUMN Ogah Ikut TA Tapi Ngarep PMN

Hal tersebut dikatakan oleh Menkeu Sri saat acara sosialisasi tax amnesty bagi jajaran direksi dan komisaris BUMN, di Gedung Pertamina Jakarta Rabu (30/11/2016).selengkapnya

Pemda Bisa Menjadi Ujung Tombak Pencapaian Target Tax AmnestyPemda Bisa Menjadi Ujung Tombak Pencapaian Target Tax Amnesty

Pemerintah didorong bisa melibatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang menyasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena banyak UMKM berada di daerah dan merupakan binaan pemda. Sehingga sosialisasi lewat pemda merupakan cara yang efektif kepada UMKM tersebut.selengkapnya



 
TAGS # :