KPK Didesak Tuntaskan Kasus Pajak Bhakti Investama

Jumat 29 Jan 2016 11:50Administratordibaca 700 kaliSemua Kategori

bhati investama 001

Puluhan orang yang mengaku sebagai Gerakan Pemuda Pemudi Nusantara menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (28/1). Mereka meminta KPK menuntaskan kasus dugaan suap restitusi pajak PT Bhakti Investama.

Koordinator Aksi, Helmi menyatakan, aksi ini digelar untuk menagih janji KPK yang sempat menyatakan akan mengusut tuntas kasus dugaan suap restitusi pajak PT Bhakti Investama. Bahkan pada September 2014, Komisioner KPK Jilid III, Bambang Widjojanto sempat berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan memeriksa Hary Tanoesoedibjo sebagai CEO PT Bhakti Investama.

"Waktu itu BW (Bambang Widjojanto) janji akan panggil HT (Hary Tanoesoedibjo). Tapi enggak ada sampai sekarang," kata Helmi dalam orasinya di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/1).

Helmi mempertanyakan nyali Pimpinan KPK Jilid IV yang belum menentukan sikap untuk mengusut tuntas kasus ini. Padahal, katanya, PT Bhakti Investama telah melakukan transaksi fiktif yang merugikan keuangan negara.

"Dia telah melakukan transaksi fiktif. Kami ada untuk selamatkan uang negara," tegasnya.

Helmi mendesak Pimpinan KPK untuk memenuhi tuntutan pihaknya. Dikatakan, jika KPK tidak memiliki keberanian, kasus ini sebaiknya dilimpahkan kepada penegak hukum lain.

"Kami menolak lupakan kasus Bhakti Investama. Kalau perlu serahkan saja ke Kejaksaan yang tangani kasus Mobile 8 yang juga menyeret HT," pungkas dia.

Sebelumnya, KPK memang sempat mengisyaratkan membuka lagi penyidikan kasus dugaan suap restitusi pajak PT Bhakti Investama. BW menyatakan pengusutan kasus ini akan dilanjutkan lantaran Komisaris Independen PT Bhakti Investama Antonius Tonbeng belum dimintai pertanggungjawabannya secara hukum dalam kasus ini. Padahal Antonius Tonbeng disebut telah memberikan uang sebesar Rp 285 juta kepada Tommy Hindratno selaku penyidik pajak karena telah memberikan informasi dan data-data terkait pemeriksaan pajak milik PT Bhakti Investama.

"Contoh Tonbeng (kasus dugaan suap restitusi pajak PT Bhakti Investama), itu kan tindaklanjutnya harus diputuskan pimpinan," kata BW pada 28 September 2014 lalu.

BW saat itu menyatakan, sejumlah kasus yang pernah ditangani KPK sebelumnya dan belum tuntas akan kembali ditelisik. Termasuk dugaan suap restitusi pajak PT Bhakti Investama.

"Jadi seperti itu, kami akan selesaikan pelan-pelan, sesuai dengan SDM yang ada," kata Bambang.

Diberitakan, kasus dugaan suap restitusi pajak PT Bhakti Investama terbongkar saat Tim Satgas KPK menangkap tangan penyidik pajak Tommy Hindratno dan pengusaha James Gunarjo di sebuah rumah makan Padang di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu 7 Juni 2012. Sejumlah barang bukti pun berhasil diamankan dari operasi tangkap tangan tersebut. Salah satunya, uang Rp285 juta yang diduga adalah suap terkait pengurusan kelebihan pembayaran pajak di PT Bhakti Investama Tbk senilai Rp2,9 miliar dari James.

Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah rumah Tommy dan menyita berkas-berkas penting milik keluarga Tommy. Selain itu, KPK juga menggeledah kantor Hary Tanoe di Menara MNC, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Penggeledahan ini diduga ada keterkaitan dengan status James yang bekerja di perusaahan tersebut.

Hary Tanoe selaku CEO PT Bhakti Investama juga pernah diperiksa KPK terkait kasus tersebut. Bahkan pernah dihadirkan dalam persidangan terdakwa kasus itu. Namun, HT berulang kali membantah terlibat kasus tersebut.

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 28 Januari 2016)
Foto : suara pembaharuan/mikael niman




BERITA TERKAIT
 

KPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapKPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengembangkan kasus dugaan suap untuk penghilangan pajak Rp78 miliar oleh Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakkan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno (HS). Hal ini untuk menemukan kemungkinan keterlibatan pegawai pajak lainnya selain Handang, sebab KPK menilai ada kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.selengkapnya

Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Pejabat Kanwil Ditjen Pajak JakartaKasus Suap Pajak, KPK Periksa Pejabat Kanwil Ditjen Pajak Jakarta

Nama Harun Al Rasyid masuk dalam agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Dia diperiksa terkait dugaan suap pengamanan wajib pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.selengkapnya

Kasus suap pajak, Sri Mulyani buka akses luas pada KPKKasus suap pajak, Sri Mulyani buka akses luas pada KPK

KPK baru saja membongkar praktik suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga antirasuah itu tidak berhenti melakukan penyelidikan pasca pejabat di Dirjen Pajak itu ditetapkan sebagai tersangka. Apa kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ihwal itu?selengkapnya

Ini Kata Jokowi Terkait Adik Iparnya Terseret Kasus di KPKIni Kata Jokowi Terkait Adik Iparnya Terseret Kasus di KPK

Presiden Joko Widodo menanggapi dengan tenang kasus yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persoalan suap pejabat Ditjen Pajak oleh Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia atau PT EKP. Padahal, dalam kasus ini melibatkan adik ipar Presiden Jokowi, ‎Arif Budi Sulistyo, yang merupakan Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera.selengkapnya

Kasus Suap Pejabat Pajak, KPK Bidik Pihak LainKasus Suap Pejabat Pajak, KPK Bidik Pihak Lain

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, pihaknya masih mengembangkan kasus dugaan pengamanan wajib pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Terutama untuk menelusuri ada tidaknya keterlibatan pihak lain.selengkapnya

KPK Pastikan Segera Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi Keberatan Pajak BCAKPK Pastikan Segera Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi Keberatan Pajak BCA

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan kembali menggelar perkara kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesTempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena Protes

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini, Rabu 22 Februari 2017, kembali menggelar dialog perpajakan dengan para tokoh masyarakat. Kali ini, peserta dialog merupakan para pemuka agama Budha, Hindu, dan Konghucu.selengkapnya

Deadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap LemburDeadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap Lembur

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dituntut mampu memberikan pelayanan prima pada Maret 2017. Alasannya karena bulan depan pegawai pajak akan disibukkan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 2016 dan berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak Bersuara

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

Wamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax AmnestyWamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax Amnesty

"Kalau sudah ikut amnesti dan Ditjen Pajak menemukan tambahan harta yang belum dilaporkan, maka bisa dikenakan sanksi administrasi," kata Mardiasmo dalam acara dialog perpajakan dengan pengusaha di Jakarta, Selasa (21/2/2017).selengkapnya

Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?

Kepada tim konsultasi pajak, Apabila TKI yang wajib membayar pajak, tarif pajak yang dikenakan tetap dalam mata uang negara itu (valuta asing/valas) atau harus di rupiahkan terlebih dahulu?selengkapnya

Usai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WPUsai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WP

Hitung mundur program amnesti pajak sudah berjalan. Tak lama lagi, program amnesti pajak yang dimulai 1 Juli 2016 akan berakhir di 31 Maret 2017. Di waktu yang makin pendek, Ditjen Pajak mengumpulkan 250 asosiasi pengusaha di bawah Kadin Indonesia.selengkapnya

Ditjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanDitjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak Perusahaan

Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) memikirkan ulang keberatan perusahaan terkait aturan perpajakan yang harus ditaati. Hal ini setelah pemerintah mengharuskan PTFI mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

Pemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakPemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran Pajak

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

Turunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea CukaiTurunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea Cukai

Konkretnya, DJBC memberikan penyederhanaan dalam prosedural kepabeanan melalui program partnership yang menyasar pelaku usaha berkualitas baik.selengkapnya

Wajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT TahunanWajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT Tahunan

Pemerintah Provinsi NTB mengimbau seluruh wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahunan, baik pribadi maupun badan. Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan hal ini merupakan ikhtiar untuk menggenjot salah satu sumber kekayaan negara yang paling strategis dan sangat erat hubungannya dengan berbagai program pembangunan.selengkapnya



 
TAGS # :