Kongres XI Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dengan tema “Memperkuat Profesi Konsultan Pajak Indonesia yang Profesional, Bebas, Mandiri dan Bertanggung Jawab,” akan digelar Convetion Hall-The Singhasari Resort, Batu-Malang-Jawa Timur, pada Selasa, 20 hingga Jumat, 23 Agustus 2019.
Salah satu agenda besar dalam Kongres XI IKPI ini adalah Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Pengawas IKPI periode 2019-2024. Ada beberapa nama yang diusung sebagai kandidat Ketua Umum (Ketum)di kongkres kali ini, yaitu Eddy Faisal, Mochammad Soebakir, Sri Wahyuni sujono dan David Tjhai.
Jauh sebelum kongres digelar, sosok low profil, tegas, lugas, visioner yang sedang mengikuti Program Doktoral (S3) bidang entrepreneurship & Innovation pada Binus university Jakarta, Eddy Faisal, menjadi salah satu kandidat yang paling banyak diperbincangkan para peserta kongres dan dinilai layak didapuk menjadi orang nomor satu di IKPI periode 2019-2024.
Ada beberapa poin yang Menunjang Eddy Faisal layak memimpin IKPI. Selain muda, cerdas, energik, Eddy demikian disapa, menyimpan passion tinggi di dunia perpajakan. Apalagi sebagai konsultan pajak profesional, Eddy telah banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat wajib pajak yang dilayani, termasuk berkontribusi untuk membantu lahirnya regulasi perpajakan, seperti undang-undang pengampunan pajak.
“Ya, terus terang saya merasa terpanggil untuk memimpin IKPI. Apabila saya dipercaya dan mendapatkan amanah dari IKPI Cabang Depok, saya berjuang untuk menjadikan IKPI sebagai organisasi kelas dunia yang disegani dan terhormat,”ujar peraih banyak gelar di bidang akuntansi, manajemen dan hukum itu, saat dihubungi redaksi via telepon, pada Senin sore (19/8/2019).
President Director PT Duta Pratama Konsulindo itu mengatakan, dirinya ingin lebih memperat eksistensi IKPI sebagai sebuah lembaga profesi terhadap stakeholder, seperti: terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Asosiasi Profesi Penunjang Lainnya, Asosiasi bisnis terkait lainnya termasuk di manca negara.
“Selain itu saya juga berencana, secara berkesinambungan kompetensi para anggota profesi Konsultan Pajak agar lebih teredukasi, berpengalaman, handal dan berintegritas. Yangtidak kalah pentingnya adalah merealisasikan keberadaan UU Konsultan Pajak sebagai sebuah payung hukum berprofesi bagi para konsultan pajak di Indonesia,”ujarnya dengan penuh optimistis.
Ragam terobosan itu menyakinkan para kongres IKPI, untuk memilih Eddy Faisal sebagai calon terkuat. Seperti yang diutarakan Ketua IKPI Cabang Depok, Nuryadin. Menurutnya, alasan IKPI cabang Depok mengusung Eddy Faisal karena dinilai memiliki misi untuk membawa IKPI ke kelas Dunia dan profesional.
“Kami menginginkan ketua umum IKPI mempunyai pandangan yang jauh ke depan, profesional dan tangguh dalam persaingan dengan konsultan-konsultan luar negeri. Kami ingin membawa perubahan dalam segala bidang termasuk perbaikan pelayanan kepada anggota,”ujarnya.
Hal senada juga diutarakan Anggota IKPI lainnya, Wilsary. Wanita muda yang sudah matang pengalaman dalam dunia perpajakan itu menginginkan perubahan di organisasi IKPI.
“Saya melihat sosok Eddy Faisal sebagai calon yang tepat untuk jadi Ketum IKPI periode 2019—2024. Dia berpengalaman di pemerintahan, parlemen, dan dunia usaha. Dia memiliki beberapa ide brilian dan saya yakin mampu membuat IKPI menjadi organisasi profesi kelas dunia yang disegani dan dihormati,”ujarnya bangga.
Sumber : sindonews.com (Jakarta, 20 Agustus 2019)
Foto : Sindonews
Jelang Kongres, Ini Dia 2 Calon Ketua Umum IKPIWacana pembahasan rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak akan menjadi salah satu pembahasan dalam kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang akan digelar Malang, Jawa Timur pada 20 - 23 Agustus 2019.selengkapnya
IKPI Dorong Terbentuknya UU Konsultan PajakKetua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir mendorong perkuatan regulasi konsultan pajak dengan membentuk undang-undang (UU).selengkapnya
IKPI Beri Lima Usulan RUU Konsultan PajakRancangan Undang Undang (RUU) Konsultan Pajak masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2018. Menyikapi hal ini, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir memberikan lima usulan. Apa saja itu?selengkapnya
IKPI Minta DPR Segera Mengesahkan RUU Konsultan PajakIkatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak yang saat ini sudah berada di Senayan. Pasalnya, ketentuan hukum yang mengatur keberadaan dan pelaksanaan konsultan pajak selama ini hanya berupa keputusan atau peraturan menteri keuangan.selengkapnya
Harapan IKPI terhadap Dirjen Pajak BaruPenunjukan Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak diharapkan makin memperkuat kolaborasi antara pihak otoritas dan konsultan pajak.selengkapnya
IKPI Bekasi Deklarasikan Dukung Amnesti PajakSegenap jajaran pengurus daerah (pengda) dan anggota IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) Cabang Bekasi melakukan deklarasi untuk mendukung penuh kebijakan Amnesti Pajak yang mulai diberlakukan pemerintah pada 1 Juli 2016. Ketua Pengurus Cabang IKPI Bekasi Suwardi, Hasan, S.Kom, SE, M.Ak, Ak memimpin pendeklarasian tersebut pada acara seminar sehari Pengampunan Pajak 2016selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
