Konglomerasi & Korporasi Asing Paling Rawan

Selasa 7 Feb 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 214 kaliSemua Kategori

REUTERS 1027

PPATK menilai konglomerasi dan perusahaan multinasional merupakan sektor yang paling rawan untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan, berdasarkan kajian lembaganya, semua sektor memiliki potensi praktik peng hindaran pajak (tax avoidance). “Namun tingkat kerawanan konglomerasi dan perusahaan multinasional paling tinggi,” kata Dian kepada Bisnis di Jakarta, Senin (6/2).

Praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing dilakukan dengan menaikkan (mark up) harga atau menurunkan harga (mark down) dan sebagian besar dilakukan oleh perusahaan global. Dian melanjutkan sebagai bentuk pencegahan, PPATK yang merupakan lembaga intelijen di sektor keuangan telah bertukar informasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Beberapa temuan telah kami serahkan kepada DJP selaku salah satu penyidik tindak pidana pencucian uang, seperti dalam kasus kejahatan pajak yang pernah diungkap sebelumnya,” jelasnya.

Selain itu terkait dengan hasil National Risk Assessment (NRA) yang menyebutkan, tindak pidana perpajakan sebagai predicate crime yang paling tinggi risikonya terutama terkait dengan korupsi dan narkoba, ujar Dian, PPATK telah menberikan beberapa rekomendasi ke Otoritas Pajak untuk bahan perbaikan.

“Kami secara proaktif juga menyerahkan data tertentu terkait wajib pajak kepada DJP agar dilakukan kajian lebih lanjut mengenai potensi penyimpangan perpajakannya,” ujarnya.

Adapun data PPATK menunjukkan, hingga akhir tahun lalu mereka telah membantu meningkatkan pendapatan pajak bagi negara senilai Rp3,5 triliun. Jumlah pendapatan tersebut diperoleh dari 85 Hasil Analisis proaktif PPATK. Sedangkan empat Hasil Analisis reaktif yang berhasil ditindaklanjuti otoritas pajak menghasilkan pendapatan negara senilai Rp131,9 miliar.

PPATK juga diminta DJP untuk melacak 3.100 data wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan pajak. Dari jumlah tersebut, mereka telah mengidentifikasi 2.961 WP. Data tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh DJP dengan total perkiraan hutang pajak senilai Rp25,9 triliun.

Walau demikian, PPATK menyatakan, selain kerja sama antar institusi di dalam negeri, persoalan pajak nampaknya juga harus ditangani bersama dengan Otoritas Pajak dan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negeri lainnya. PPATK juga telah membentuk desk fiskal, khusus untuk mengawasi praktik tersebut.

PRAKTIK LAMA

Sementara itu Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, persoalan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional melalui mekanisme transfer pricing bukan hal yang baru.

DJP telah mengidentifikasi ribuan investasi asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak. Indikasi itu muncul lantaran para pemilik investasi asing yang sudah melakukan aktivitas usaha selama puluhan tahun tak pernah menyampaikan keuntungannya. “Sehingga, kami menduga ribuan PMA tersebut berusaha menghindarkan pajak mereka,” jelasnya.

Guna meningkatkan SDM pajak, Ditjen Pajak belum lama ini memperkuat kerja sama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Langkah ditempuh dengan melakukan penandatanganan pembaruan nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MoU) pada Kamis (25/1) di KBRI Paris, Prancis. Ruang lingkup kerja sama ini sebagian besar mencakup area perpajakan internasional dan e-commerce.

“Diharapkan ke depan kualitas SDM DJP sekelas dengan negara-negara utama OECD seperti UK , Jepang, Korea, Australia, Perancis dan Jerman, serta IRS dari Amerika,” ujar John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional DJP.

Output dari kerja sama tersebut yakni adanya peningkatan pengetahuan di bidang perpajakan internasional. Selain itu, pegawai DJP harus cakap dan handal dalam mengelola permasalahan perpajakan seperti sengketa.

Dalam kerja sama tersebut, ada kesepakatan untuk meningkatkan kapasitas perpajakan di berbagai bidang termasuk perjanjian penghindaran pajak berganda, penentuan harga transfer, pemeriksaan perusahaan multinasional dan usaha kecil menengah (UKM).

Salah satu peraturan yang belum lama ini dikeluarkan yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 213/ PMK.03/2016 terkait dengan transfer pricing documentations (TP Doc). Dalam payung hukum tersebut, wajib pajak (WP) yang melakukan transaksi dengan afiliasinya – baik lintas negara maupun domestik – wajib menyelenggarkan dan menyediakan TP Doc.

TP Doc itu terdiri atas tiga bagian yakni dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara (country by country reporting/CbCR). Informasi yang terdapat CbCR hanya di gunakan untuk keperluan penilaian risiko adanya penghin daran pajak lewat TP.

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Ke - uangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan, berdasarkan ka jian lembaganya, semua sektor memiliki potensi praktik peng hindaran pajak (tax avoi - dance). “Namun tingkat ke ra - wanan konglomerasi dan pe - rusahaan multinasional paling ting gi,” kata Dian kepada Bisnis di Jakarta, Senin (6/2). Praktik penghindaran pa - jak melalui transfer pricing di lakukan dengan menaikkan (mark up) harga atau me nu - run kan harga (mark down) dan sebagian besar dilakukan oleh perusahaan global. Dian melanjutkan sebagai ben tuk pencegahan, PPATK yang merupakan lembaga in - telijen di sektor keuangan te lah bertukar informasi dengan Di - rek torat Jenderal Pajak (DJP). “Beberapa temuan telah ka mi serahkan kepada DJP se laku salah satu penyidik tin dak pi dana pencucian uang, se - perti dalam kasus kejahatan pa jak yang pernah diungkap se belumnya,” jelasnya. Selain itu terkait dengan ha - sil National Risk Assessment (NRA) yang menyebutkan, tindak pidana perpajakan se - ba gai predicate crime yang paling tinggi risikonya terutama ter kait dengan korupsi dan nar koba, ujar Dian, PPATK telah menberikan beberapa re - komendasi ke Otoritas Pajak untuk bahan perbaikan. “Kami secara proaktif juga me nyerahkan data tertentu ter - kait wajib pajak kepada DJP agar dilakukan kajian le bih lanjut mengenai potensi pe - nyim pangan perpajakannya,” ujar nya. Adapun data PPATK menun - juk kan, hingga akhir tahun lalu mereka telah membantu meningkatkan pendapatan pajak bagi negara senilai Rp3,5 triliun. Jumlah pendapatan tersebut diperoleh dari 85 Ha - sil Analisis proaktif PPATK. Se dangkan empat Hasil Ana - lisis reaktif yang berhasil di - tin daklanjuti otoritas pajak menghasilkan pendapatan ne gara senilai Rp131,9 miliar. PPATK juga diminta DJP un tuk melacak 3.100 data wajib pajak (WP) yang me - mi liki tunggakan pajak. Dari jum lah tersebut, mereka te - lah mengidentifikasi 2.961 WP. Data tersebut kemudian di tindaklanjuti oleh DJP dengan total perkiraan hutang pajak se nilai Rp25,9 triliun. Walau demikian, PPATK me - nyatakan, selain kerja sama antar institusi di dalam negeri, per soalan pajak nampaknya juga harus ditangani bersama dengan Otoritas Pajak dan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negeri lainnya. PPATK juga telah membentuk desk fi skal, khusus untuk mengawasi prak - tik tersebut. PRAKTIK LAMA Sementara itu Direktur Pe - nyuluhan, Pelayanan, dan Hu - bungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, per soalan penghindaran pa jak yang dilakukan oleh per usa - haan multinasional melalui me kanisme transfer pricing bu kan hal yang baru. DJP telah mengidentifi kasi ri buan investasi asing yang ditengarai melakukan peng - hi daran pajak. Indikasi itu muncul lantaran para pe - mi lik investasi asing yang su dah melakukan aktivitas usa ha selama puluhan tahun tak pernah menyampaikan ke - untungannya. “Sehingga, ka mi menduga ribuan PMA tersebut ber usaha meng hin dar kan pajak me reka,” jelasnya Guna meningkatkan SDM pajak, Ditjen Pajak belum la ma ini memperkuat kerja sa ma dengan Organisation for Eco nomic Co-operation and De velopment (OECD) Langkah ditempuh dengan me lakukan penandatanganan pembaruan nota kesepahaman (memo randum of understan - ding/ MoU) pada Kamis (25/1) di KBRI Paris, Prancis. Ruang lingkup kerja sama ini se ba - gian besar mencakup area per pajakan internasional dan e-commerce. “Diharapkan ke depan kua - litas SDM DJP sekelas dengan ne gara-negara utama OECD se perti UK , Jepang, Korea, Australia, Perancis dan Jerman, serta IRS dari Amerika,” ujar John Hutagaol, Direktur Per pajakan Internasional DJP. Output dari kerja sama ter - sebut yakni adanya peningkatan penge tahuan di bidang perpa - jak an internasional. Selain itu, pe gawai DJP harus cakap dan handal dalam mengelola per - masalahan perpajakan seperti sengketa. Dalam kerja sama tersebut, ada kesepakatan untuk me ning - kat kan kapasitas per pa jakan di berbagai bidang termasuk perjanjian penghindaran pa - jak berganda, penentuan har ga transfer, pemeriksaan per usahaan multinasional dan usa ha kecil menengah (UKM). Salah satu peraturan yang belum lama ini dike luar - kan yakni Peraturan Men - teri Keuangan No. 213/ PMK.03/2016 terkait dengan trans fer pricing documentations (TP Doc). Dalam payung hu - kum tersebut, wajib pajak (WP) yang melakukan transaksi de - ngan afi liasinya – baik lintas ne gara maupun domestik – wajib menyelenggarkan dan me nyediakan TP Doc. TP Doc itu terdiri atas tiga ba gian yakni dokumen induk, do kumen lokal, dan laporan per negara (country by country reporting/CbCR). Informasi yang terdapat CbCR hanya di gunakan untuk keperluan pe nilaian risiko adanya peng - hin daran pajak lewat TP.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 7 Febuari 2017)

Foto : bisnis




BERITA TERKAIT
 

Konglomerasi dan Perusahaan Multinasional Rawan Praktik Transfer PricingKonglomerasi dan Perusahaan Multinasional Rawan Praktik Transfer Pricing

Konglomerasi dan Perusahaan Multinasional menjadi sektor paling rawan penggelapan pajak sebagai akibat dari praktik transfer pricing hingga tax avoidance.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Pemerintah Sikat Praktik Penghindaran Pajak Lewat Transfer Pricing, Ini StrateginyaPemerintah Sikat Praktik Penghindaran Pajak Lewat Transfer Pricing, Ini Strateginya

Mulai Januari 2017 ini setiap perusahaan bakal semakin sulit menjalankan praktik akal-akalan menghindari pajak melalui praktik skema harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahGoogle Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan Pemerintah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya

RI dan Arab Saudi Kerja Sama Penegakan Hukum di Sektor PajakRI dan Arab Saudi Kerja Sama Penegakan Hukum di Sektor Pajak

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi baru-baru telah menandatangani 11 nota kesepahaman untuk mempererat hubungan bilateral antar kedua negara. Empat MoU di antaranya mengenai kerja sama di bidang ekonomi, salah satunya, pendanaan terhadap proyek pembangunan.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jurus Ditjen Pajak Kejar Setoran Rp 1.424 Triliun Tahun DepanJurus Ditjen Pajak Kejar Setoran Rp 1.424 Triliun Tahun Depan

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memaksimalkan data pasca program pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) untuk mengejar penerimaan di tahun 2018.selengkapnya

Batasan Gaji Bebas Pajak Ketinggian, Rasio Pajak RI Malah MerosotBatasan Gaji Bebas Pajak Ketinggian, Rasio Pajak RI Malah Merosot

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memastikan batas Penerimaan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua setelah Vietnam.selengkapnya

Kejar Setoran Rp 1.283 Triliun, Ditjen Pajak: Capai 100% BeratKejar Setoran Rp 1.283 Triliun, Ditjen Pajak: Capai 100% Berat

Target penerimaan pajak Rp 1.283,6 triliun pada APBNP Tahun Anggaran 2017 berat untuk direalisasikan 100% oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ini pun sebenarnya sudah diproyeksi sejak pertengahan tahun.selengkapnya

DJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari TargetDJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari Target

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan posisi penerimaan perpajakan hingga awal Desember 2017 masih lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2016.selengkapnya

Pajak BPHTB Semarang Lampaui TargetPajak BPHTB Semarang Lampaui Target

Perolehan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp336 miliar pada 2017.selengkapnya

Kemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineKemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan Online

Pemerintah berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada kesenjangan antara pelaku usaha konvensional maupun digital.selengkapnya

Kata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari TransaksiKata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari Transaksi

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mewajibkan penggunaan mata uang digital bitcoin sebagai produk investasi oleh wajib pajak yang peroleh keuntungan harus bayar pajak penghasilan (PPh) dan lapor ke surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Lalu bagaimana tanggapan CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengenal hal itu?selengkapnya

Sebab tax ratio Indonesia rendah dari negara lainSebab tax ratio Indonesia rendah dari negara lain

Tax ratio atau rasio pajak Indonesia yang masih di bawah 11% (dalam artian sempit) terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Namun Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, rendahnya tax ratio Indonesia lantaran basis pajak yang rendah yang juga disebabkan oleh sejumlah hal.selengkapnya

Tak mau perang tarif, Pajak perkuat sistem & SDMTak mau perang tarif, Pajak perkuat sistem & SDM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan menjadi salah satu agenda reformasi perpajakan di sejumlah negara. Namun, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan menolak mengikuti tren yang tengah terjadi, terutama di benua Afrika. Pemerintah Indonesia memilih menggunakan cara lain dalam reformasi perpajakan.selengkapnya

Kemkeu segera rilis formula atasi defisit BPJSKemkeu segera rilis formula atasi defisit BPJS

Setelah mengeluarkan kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membayar tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat juga akan meluncurkan skema kebijakan dua kebijakan lainnya untuk mengendalikan defisit BPJS Kesehatan.selengkapnya



 
TAGS # :