Kompromi Tax Amnesty

Jumat 23 Sep 2016 14:50Administratordibaca 381 kaliSemua Kategori

bisnis 184

Pemerintah segera melansir peraturan Menteri Keuangan untuk memperpanjang tenggat penyerahan persyaratan administrasi bagi wajib pajak yang berminat mengikuti program pengam punan pajak periode pertama menjadi Desember 2016.

Keputusan itu diambil pemerintah setelah bertemu dengan para taipan di Istana Negara, Kamis (22/9). Tampak puluhan pengusaha kelas kakap menghadiri pertemuan itu, di antaranya Aburizal Bakrie, Peter F. Sondakh, Arifin Panigoro, Erwin Aksa, Ali Mar kus, Franky O. Widjaja, Chandra Lie, Surya Paloh, hingga Sugianto Kusuma alias Aguan.


Sementara itu, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


Usai pertemuan, Sri Mulyani mengungkapkan pengusaha masih membutuhkan waktu untuk melengkapi dokumen. Pemerintah, lanjutnya, mengakomodasi usulan tersebut sehingga wajib pajak (WP) tetap bisa menikmati tarif tebusan terendah meskipun dokumen dan persyaratan administrasi belum lengkap.


“Yang penting melakukan deklarasi dan membayar tebusan sesuai tarif yang dia sampaikan dengan rate yang ada. Kalau minggu-minggu ini berarti masih 2%, sementara persyaratan administrasi dan dokumen pendukungnya bisa kita atur untuk bisa disertakan atau diserahkan sampai dengan akhir tahun,” ujarnya.


Artinya, dalam sepekan menjelang tenggat 30 September ini bisa jadi uang tebusan bakal meningkat tajam. Hingga pukul 22.00 WIB, kemarin, uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta Rp35,6 triliun dan realisasi surat setoran pajak Rp36,3 triliun. Adapun deklarasi harta tercatat Rp1.478 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pelonggaran waktu sedang disusun.


“Untuk administrasi memang bisa diberikan kelonggaran. Karena tax amnesty kan masih bisa berjalan sampai April . Jadi kami akan lihat bagaimana peraturan yang bisa mewadahi secara baik. Tidak hanya sampai September ini,” ujarnya.


Namun, Sri Mulyani enggan membahas soal pencapaian target meski ada pelonggaran waktu bagi WP yang ingin melakukan deklarasi dan repatriasi hingga Desember ini.


“Saya tidak akan membuat prediksi. Tugas saya adalah mengumpulkan dan mencari berdasarkan informasi yang kami miliki. Saya tetap mencari terus, untuk kepentingan kita.”


Wacana perpanjangan batas waktu pelaksanaan program pengampunan pajak periode pertama mencuat sejak awal pekan ini. Puncaknya, pengusaha dan ekonom membawa usulan perpanjangan tersebut, kemarin, kepada Presiden Joko Widodo.


Di luar agenda resmi, Kamis (22/9), Presiden melakukan pertemuan dengan 20 ekonom dan perwakilan asosiasi, seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Istana Merdeka.


Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menyampaikan usulan pengusaha soal perlunya perpanjangan waktu dan mengusulkan agar periode I diundur sampai Desember 2016.


Sejumlah alasan, katanya, menjadi pertimbangan, yaitu pertama, saat diluncurkan pada Juli 2016, sosialisasi program juga baru dilaksanakan sehingga dinilai tidak maksimal. Saat itu, PMK mengenai special purpose vehicle (SPV) juga menyusul.


Kedua, perihal konsolidasi perusahaan. Me nurutnya, perlu waktu yang lebih panjang agar ribuan perusahaan melakukan konsolidasi terkait dengan program tersebut dengan sejumlah proses dan tahapan di internal perusahaan.


Ketiga, perusahaan yang melantai di pasar modal memerlukan waktu dan tahapan yang lebih lama dalam menanggapi program itu.


TANDA TANGAN METERAI


Rosan mencontohkan prosedur pelaksanaan rapat umum pemegang saham membutuhkan waktu 2x14 hari, atau hampir satu bulan, sehingga seharusnya diberikan keleluasaan.

Dia mengusulkan solusi kepada Presiden yaitu bagi para pengusaha yang berkomitmen untuk mengikuti amnesti pajak, wajib menanda tangani dokumen di atas materai pada 30 September ini, tetapi proses administrasinya dapat diundur hingga Desember.


“Jadi, tidak perlu ada perubahan undang-undang. Dan beliau mengatakan wah itu bagus itu saya akan segera tindak lanjuti.”


Pengamat ekonomi UGM A. Tony Prasetiantono, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan bahwa dalam diskusi itu memang disadari bahwa time table pelaksanaan amnesti pajak periode I terlalu mepet.


“Intinya kita sepakat kalau ini sebaiknya diperpanjang. Cuma mundurnya berapa? Tadi ada berbagai macam ide. Menurut saya, sebulan saja,” ujarnya.


Dia mengkhawatirkan apabila periode I amnesti pajak dimundurkan sampai Desember, banyak pihak yang menunda-nunda atau menyepelekan program tersebut.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 23 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Usulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami HarapkanUsulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami Harapkan

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan peluang agar pemerintah menurunkan pajak pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak cukup baik. Pasalnya, pemerintah juga ingin Indonesia lebih kompetitif. “Memang itu yang kami harapkan untuk penurunan pajak,” ujar Shinta kepada Republika.co.id, Kamis (13/10).selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

Pengusaha Desak Periode I Tax Amnesty Diperpanjang sampai DesemberPengusaha Desak Periode I Tax Amnesty Diperpanjang sampai Desember

Periode I program pengampunan pajak (tax amnesty) akan segera berakhir pada September ini. Untuk itu, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar periode dengan tarif tebusan 2 persen ini diperpanjang.selengkapnya

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

UKM dan Pengusaha Masih Jadi Target Tax Amnesty Periode 2UKM dan Pengusaha Masih Jadi Target Tax Amnesty Periode 2

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan Wajib Pajak Besar dan WP Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) akan tetap diprioritaskan pada pelaksanaan periode tahap kedua program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty pemerintah.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Bukalapak ingin keadilan di pajak e-commerceBukalapak ingin keadilan di pajak e-commerce

Laiknya para pebisnis online yang lain, Bukalapak juga memberi respon terkait rencana penerapan pajak e-commerce yang tengah digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Pelaku e-commerce dukung pajak e-commercePelaku e-commerce dukung pajak e-commerce

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana meringankan beban pajak bagi pelaku UKM yang menjajakan produk lokal ketimbang barang impor di platform e-commerce.selengkapnya

Tokopedia syaratkan mitra harus bayar pajakTokopedia syaratkan mitra harus bayar pajak

Tokopedia beri tanggapan mengenai rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce terutama tarif PPh final yang lebih ringan bagi UKM yang menjajakan produk lokal dibandingkan produk impor.selengkapnya

Aturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariAturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung Februari

Pembahasan aturan untuk kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce kini sampai pada tahap pengumpulan data dalam rangka menentukan kerangka kebijakan. Melalui rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (15/1/2018), disebutkan teknis pengumpulan data akan melibatkan Badan Pusat Statistik ( BPS) bersama kementerian terkait.selengkapnya

Imbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKMImbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembahasan aturan pajak e-commerce. Insentif itu diberikan dalam rangka mendukung perkembangan UMKM sekaligus mengantisipasi ekspansi pelaku e-commerce dari luar negeri.selengkapnya

Pajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat TanganPajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat Tangan

Setiap tahun, pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju populasi kendaraan di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya



 
TAGS # :