Komisi dari Perusahaan Farmasi Sering Tidak Dilaporkan

Rabu 10 Feb 2016 11:20Administratordibaca 657 kaliSemua Kategori

beritasatu 001

Komisi yang diterima dokter dari penjualan produk perusahaan farmasi sering tidak dicatatkan dalam laporan pajak, sehingga negara dirugikan karena pajak atas penghasilan tersebut tidak dibayarkan. Hal ini terjadi karena komisi itu sering disamarkan dalam bentuk sponsorship seminar ke luar negeri atau pemberian natura lain. Praktik tersebut mendorong Ditjen Pajak untuk lebih intensif meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) profesi dokter.

“Yang menjadi masalah komisi tersebut sering disamarkan dalam bentuk lain. Misalnya, seminar ke luar negeri dengan biaya dari perusahaan farmasi, atau pemberian natura lainnya. Padahal, itu sebenarnya adalah komisi atas penjualan produk perusahaan farmasi atas jasa dokter,” kata Direktur Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (7/2).

Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufactures Group (IPMG) Parulian Simanjuntak mengakui adanya pemberian dari perusahaan farmasi kepada dokter pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat publik serta dokter swasta, dalam bentuk biaya perjalanan untuk mengikuti scientific event. Perusahaan farmasi ini tidak diperbolehkan memberikan uang secara langsung kepada dokter, melainkan dibayarkan kepada hotel maupun travel agent.

"Kalau di luar negeri, untuk scientific event atau sejenisnya, memang dari biaya pribadi dokter, tapi itu nanti jadi pengurang komponen pajak. Jadi, di luar negeri, negara datang untuk mendukung pendidikan berkelanjutan bagi dokter," ujar Parulian kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.

Mengomentari ramainya pemberitaan gratifikasi yang diberikan perusahaan farmasi kepada dokter di Indonesia, Parulian menganggap hal itu sudah menjadi rahasia umum. "Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik gratifikasi tersebut, mungkin salah satunya karena kesejahteraan dokter belum mencukupi, apalagi dalam BPJS," imbuh dia.


Dokter Jadi Tak Objektif

Parulian menjelaskan, di Indonesia, pemberian sesuatu dari perusahaan farmasi kepada dokter bisa menyalahi hukum kalau dokter itu merupakan PNS atau pejabat publik. Sedangkan secara etika, semua praktik gratifikasi tidak diperkenankan. Pasalnya, semua tindakan yang dilakukan perusahaan farmasi dan dokter yang dapat memengaruhi objektivitas dokter dalam penentuan jenis obat yang akan digunakan pasien sangat tidak diperbolehkan. Ketidakobjektifan ini tidak hanya merugikan pasien dari sisi biaya obat yang menjadi mahal, bahkan bisa membahayakan kesehatan dan jiwa pasien.


"Hal itu tidak baik bagi pasien, karena bisa merugikan, bahkan membahayakan pasien. Ini contohnya terjadi polifarmasi, di mana pasien diberikan 8 macam obat, padahal seharusnya 3-4 obat saja sudah cukup. Bahkan, kalau ditelusuri, ternyata obat-obatan itu dari satu perusahaan farmasi. Jadi, pasien meminum obat yang tidak perlu dan bisa saja justru membahayakan dia," papar Parulian.


Praktik gratifikasi dari perusahaan farmasi kepada dokter itu di negara maju sudah dilarang. Bahkan, Tiongkok tahun 2014 pernah mendenda perusahaan farmasi raksasa. Menurut kantor berita resmi RRT Xinhua, sebagaimana dilansir Abc News, Tiongkok mendenda perusahaan farmasi raksasa dari Inggris GlaxoSmithKline (GSK) sekitar US$ 488.800.000 atau 3 miliar yuan karena melakukan penyuapan besar-besaran kepada dokter agar menggunakan produk-produknya. Lima mantan karyawannya dideportasi dan dihukum 2-4 tahun penjara.


Harus Jadi Perhatian Pemerintah

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan secara terpisah, praktik pemberian komisi dari perusahaan farmasi kepada dokter harus segera mendapat perhatian pemerintah. "Terkadang hal ini sering hampir dilupakan oleh pemerintah. Ada anggapan praktik tersebut sebagai hal yang wajar sehingga tidak diatur dengan rinci. Pada akhirnya yang akan dirugikan adalah konsumen dan tentunya penerimaan pajak," ujarnya kepada Investor Daily di Jakarta.


Sedangkan Parulian Simanjuntak mengatakan, pemberian dari perusahaan farmasi kepada dokter PNS maupun swasta dalam bentuk biaya perjalanan untuk mengikuti scientific event harus transparan dan diketahui pihak berwenang. Perusahaan farmasi itu tidak boleh memberikan uang secara langsung kepada dokter.


Sementara itu, Ketua Umum IPMG Luthfi Mardiansyah mengatakan, IPMG telah menandatangani kesepakatan untuk mencegah gratifikasi kepada dokter. Kesepakatan itu diteken pada 2 Februari lalu, oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes), organisasi profesi kedokteran seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), perwakilan rumah sakit, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu butir kesepakatan tersebut adalah mewajibkan pemerintah segera menyediakan anggaran yang cukup untuk menunjang pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan.


Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius mengatakan, kesepakatan tersebut sangat baik untuk kemajuan pengetahuan dan pendidikan medis. Kesepakatan ini harus diikuti oleh semua pemangku kepentingan dalam dunia kesehatan.


Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menilai, kesepakatan tersebut merupakan langkah yang positif. Sebab, muara dari kesepakatan itu adalah terwujudnya biaya berobat yang rasional bagi pasien, karena biaya gratifikasi pada akhirnya dibebankan ke konsumen.


Sudaryatmo menambahkan, KPK tidak boleh hanya menandatangani kesepakatan tersebut, namun juga harus melakukan upaya lain yang lebih efektif. Upaya pemberantasan gratifikasi ini juga tidak bisa dilakukan sendirian. Publik juga perlu mendapat edukasi agar mereka tahu hak-haknya sebagai pasien.


“Di sinilah peran Kementerian Kesehatan sangat besar dan harus full power mengatur dan mengawasi. Yang menjadi masalah, di Kementerian Kesehatan juga banyak yang berprofesi dokter, sehingga tidak menutup kemungkinan di sana juga banyak terjadi conflict of interest,” kata dia.


Dokter Juga Harus Dilarang

Bagi IPMG, lanjut Luthfi, kesepakatan tersebut sekaligus untuk menjawab tudingan yang selama ini dialamatkan kepada pihak farmasi bahwa ada konspirasi atau kongkalikong antara perusahaan farmasi dengan dokter, yang pada akhirnya merugikan pasien. Kalaupun benar kongkalikong ada, lanjut dia, hal itu dilakukan oleh oknum.


Setelah penandatanganan kesepakatan tersebut, IPMG langsung menyosialisasikannya kepada seluruh anggota hingga ke daerah. “Saya berharap komitmen ini dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua elemen yang ikut menandatangani kesepakatan. Kita harus memastikan juga pihak IDI dan lainnya memiliki komitmen yang sama. Jadi, jangan sampai hanya pihak farmasinya saja yang dilarang, tapi pihak dokternya tidak. Jadi, tidak ada lagi saling menyalahkan,” kata Luthfi.


Menurut Luthfi, sebelumnya tidak ada peraturan yang melarang adanya pemberian fasilitas kepada dokter dari pihak farmasi. Biasanya, lanjut dia, fasilitas yang diberikan adalah tiket seminar, akomodasi, hotel, dan lainnya. Jadi, tidak dalam bentuk uang tunai.


Parulian mengatakan, sebenarnya baik perusahaan farmasi maupun dokter sudah memiliki kode etik masing-masing. Selain itu, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang gratifikasi, yakni Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2014. Namun demikian, law enforcement-nya masih menjadi masalah.


"Saya menduga, kasus-kasus pemberian kepada dokter tersebut saat ini sudah jarang, terutama sejak keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2014 tentang Gratifikasi. Setidaknya, kalau yang terang-terangan seperti misalnya pemberian door prize sudah jarang, tapi tidak tahu juga kalau yang sembunyi-sembunyi, itu sulit untuk dideteksi," ungkap dia.

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 09 Februari 2016)
Foto : beritasatu.com




BERITA TERKAIT
 

Ada Dokter Umum yang Bayar Tebusan Tax Amnesty Cuma Rp 15 RibuAda Dokter Umum yang Bayar Tebusan Tax Amnesty Cuma Rp 15 Ribu

Wajib Pajak dari kalangan dokter yang ikut serta dalam program pengampunan pajak atau tax amensty masih sedikit. Sejauh ini, jumlah dokter yang ikut tax amnesty baru 7.125 dokter. Padahal jumlah dokter sesuai data kependudukan mencapai 106.495 dokter. Sementara data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mencapai 177.588 dokter.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Amnesti Pajak Periode Kedua, Pemerintah Sasar Kalangan Dokter dan AkuntanAmnesti Pajak Periode Kedua, Pemerintah Sasar Kalangan Dokter dan Akuntan

Pada periode pertama, animo masyarakat mengikuti amnesti pajak sangat tinggi. Hasilnya, sebanya 405.405 wajib pajak (WP) mengikuti program nasional itu dengan perincian 321.983 di antaranya merupakan WP orang.selengkapnya

Keikutsertaan Dokter dalam Pengampunan Pajak Masih RendahKeikutsertaan Dokter dalam Pengampunan Pajak Masih Rendah

Keikutsertaan dokter dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty terbilang masih rendah hingga periode pertama yang berakhir pada akhir September 2016.selengkapnya

Analis, Pengacara, dan Dokter Paling Malas Ikut Tax AmnestyAnalis, Pengacara, dan Dokter Paling Malas Ikut Tax Amnesty

Pemerintah berencana membidik para wajib pajak dengan profesi berpenghasilan di atas rata-rata untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) tahap kedua. Sebab, sejauh ini, keikutsertaan mereka dalam program pengampunan pajak sejak dimulai 18 Juli lalu masih minim. Wajib pajak berprofesi analis, pengacara, dan dokter paling malas ikut amnesti pajak.selengkapnya

Ini Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuIni Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf Kemenkeu

Setelah adanya penangkapan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada seluruh jajaran dan staf Kemenkeu untuk memerangi korupsi.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode III

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan Pajak

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak Perorangan

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tiga

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya



 
TAGS # :