Komisi dari Perusahaan Farmasi Sering Tidak Dilaporkan

Rabu 10 Feb 2016 11:20Administratordibaca 2451 kaliSemua Kategori

beritasatu 001

Komisi yang diterima dokter dari penjualan produk perusahaan farmasi sering tidak dicatatkan dalam laporan pajak, sehingga negara dirugikan karena pajak atas penghasilan tersebut tidak dibayarkan. Hal ini terjadi karena komisi itu sering disamarkan dalam bentuk sponsorship seminar ke luar negeri atau pemberian natura lain. Praktik tersebut mendorong Ditjen Pajak untuk lebih intensif meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) profesi dokter.

“Yang menjadi masalah komisi tersebut sering disamarkan dalam bentuk lain. Misalnya, seminar ke luar negeri dengan biaya dari perusahaan farmasi, atau pemberian natura lainnya. Padahal, itu sebenarnya adalah komisi atas penjualan produk perusahaan farmasi atas jasa dokter,” kata Direktur Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (7/2).

Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufactures Group (IPMG) Parulian Simanjuntak mengakui adanya pemberian dari perusahaan farmasi kepada dokter pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat publik serta dokter swasta, dalam bentuk biaya perjalanan untuk mengikuti scientific event. Perusahaan farmasi ini tidak diperbolehkan memberikan uang secara langsung kepada dokter, melainkan dibayarkan kepada hotel maupun travel agent.

"Kalau di luar negeri, untuk scientific event atau sejenisnya, memang dari biaya pribadi dokter, tapi itu nanti jadi pengurang komponen pajak. Jadi, di luar negeri, negara datang untuk mendukung pendidikan berkelanjutan bagi dokter," ujar Parulian kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.

Mengomentari ramainya pemberitaan gratifikasi yang diberikan perusahaan farmasi kepada dokter di Indonesia, Parulian menganggap hal itu sudah menjadi rahasia umum. "Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik gratifikasi tersebut, mungkin salah satunya karena kesejahteraan dokter belum mencukupi, apalagi dalam BPJS," imbuh dia.


Dokter Jadi Tak Objektif

Parulian menjelaskan, di Indonesia, pemberian sesuatu dari perusahaan farmasi kepada dokter bisa menyalahi hukum kalau dokter itu merupakan PNS atau pejabat publik. Sedangkan secara etika, semua praktik gratifikasi tidak diperkenankan. Pasalnya, semua tindakan yang dilakukan perusahaan farmasi dan dokter yang dapat memengaruhi objektivitas dokter dalam penentuan jenis obat yang akan digunakan pasien sangat tidak diperbolehkan. Ketidakobjektifan ini tidak hanya merugikan pasien dari sisi biaya obat yang menjadi mahal, bahkan bisa membahayakan kesehatan dan jiwa pasien.


"Hal itu tidak baik bagi pasien, karena bisa merugikan, bahkan membahayakan pasien. Ini contohnya terjadi polifarmasi, di mana pasien diberikan 8 macam obat, padahal seharusnya 3-4 obat saja sudah cukup. Bahkan, kalau ditelusuri, ternyata obat-obatan itu dari satu perusahaan farmasi. Jadi, pasien meminum obat yang tidak perlu dan bisa saja justru membahayakan dia," papar Parulian.


Praktik gratifikasi dari perusahaan farmasi kepada dokter itu di negara maju sudah dilarang. Bahkan, Tiongkok tahun 2014 pernah mendenda perusahaan farmasi raksasa. Menurut kantor berita resmi RRT Xinhua, sebagaimana dilansir Abc News, Tiongkok mendenda perusahaan farmasi raksasa dari Inggris GlaxoSmithKline (GSK) sekitar US$ 488.800.000 atau 3 miliar yuan karena melakukan penyuapan besar-besaran kepada dokter agar menggunakan produk-produknya. Lima mantan karyawannya dideportasi dan dihukum 2-4 tahun penjara.


Harus Jadi Perhatian Pemerintah

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan secara terpisah, praktik pemberian komisi dari perusahaan farmasi kepada dokter harus segera mendapat perhatian pemerintah. "Terkadang hal ini sering hampir dilupakan oleh pemerintah. Ada anggapan praktik tersebut sebagai hal yang wajar sehingga tidak diatur dengan rinci. Pada akhirnya yang akan dirugikan adalah konsumen dan tentunya penerimaan pajak," ujarnya kepada Investor Daily di Jakarta.


Sedangkan Parulian Simanjuntak mengatakan, pemberian dari perusahaan farmasi kepada dokter PNS maupun swasta dalam bentuk biaya perjalanan untuk mengikuti scientific event harus transparan dan diketahui pihak berwenang. Perusahaan farmasi itu tidak boleh memberikan uang secara langsung kepada dokter.


Sementara itu, Ketua Umum IPMG Luthfi Mardiansyah mengatakan, IPMG telah menandatangani kesepakatan untuk mencegah gratifikasi kepada dokter. Kesepakatan itu diteken pada 2 Februari lalu, oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes), organisasi profesi kedokteran seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), perwakilan rumah sakit, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu butir kesepakatan tersebut adalah mewajibkan pemerintah segera menyediakan anggaran yang cukup untuk menunjang pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan.


Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius mengatakan, kesepakatan tersebut sangat baik untuk kemajuan pengetahuan dan pendidikan medis. Kesepakatan ini harus diikuti oleh semua pemangku kepentingan dalam dunia kesehatan.


Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menilai, kesepakatan tersebut merupakan langkah yang positif. Sebab, muara dari kesepakatan itu adalah terwujudnya biaya berobat yang rasional bagi pasien, karena biaya gratifikasi pada akhirnya dibebankan ke konsumen.


Sudaryatmo menambahkan, KPK tidak boleh hanya menandatangani kesepakatan tersebut, namun juga harus melakukan upaya lain yang lebih efektif. Upaya pemberantasan gratifikasi ini juga tidak bisa dilakukan sendirian. Publik juga perlu mendapat edukasi agar mereka tahu hak-haknya sebagai pasien.


“Di sinilah peran Kementerian Kesehatan sangat besar dan harus full power mengatur dan mengawasi. Yang menjadi masalah, di Kementerian Kesehatan juga banyak yang berprofesi dokter, sehingga tidak menutup kemungkinan di sana juga banyak terjadi conflict of interest,” kata dia.


Dokter Juga Harus Dilarang

Bagi IPMG, lanjut Luthfi, kesepakatan tersebut sekaligus untuk menjawab tudingan yang selama ini dialamatkan kepada pihak farmasi bahwa ada konspirasi atau kongkalikong antara perusahaan farmasi dengan dokter, yang pada akhirnya merugikan pasien. Kalaupun benar kongkalikong ada, lanjut dia, hal itu dilakukan oleh oknum.


Setelah penandatanganan kesepakatan tersebut, IPMG langsung menyosialisasikannya kepada seluruh anggota hingga ke daerah. “Saya berharap komitmen ini dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua elemen yang ikut menandatangani kesepakatan. Kita harus memastikan juga pihak IDI dan lainnya memiliki komitmen yang sama. Jadi, jangan sampai hanya pihak farmasinya saja yang dilarang, tapi pihak dokternya tidak. Jadi, tidak ada lagi saling menyalahkan,” kata Luthfi.


Menurut Luthfi, sebelumnya tidak ada peraturan yang melarang adanya pemberian fasilitas kepada dokter dari pihak farmasi. Biasanya, lanjut dia, fasilitas yang diberikan adalah tiket seminar, akomodasi, hotel, dan lainnya. Jadi, tidak dalam bentuk uang tunai.


Parulian mengatakan, sebenarnya baik perusahaan farmasi maupun dokter sudah memiliki kode etik masing-masing. Selain itu, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang gratifikasi, yakni Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2014. Namun demikian, law enforcement-nya masih menjadi masalah.


"Saya menduga, kasus-kasus pemberian kepada dokter tersebut saat ini sudah jarang, terutama sejak keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2014 tentang Gratifikasi. Setidaknya, kalau yang terang-terangan seperti misalnya pemberian door prize sudah jarang, tapi tidak tahu juga kalau yang sembunyi-sembunyi, itu sulit untuk dideteksi," ungkap dia.

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 09 Februari 2016)
Foto : beritasatu.com




BERITA TERKAIT
 

Ada Dokter Umum yang Bayar Tebusan Tax Amnesty Cuma Rp 15 RibuAda Dokter Umum yang Bayar Tebusan Tax Amnesty Cuma Rp 15 Ribu

Wajib Pajak dari kalangan dokter yang ikut serta dalam program pengampunan pajak atau tax amensty masih sedikit. Sejauh ini, jumlah dokter yang ikut tax amnesty baru 7.125 dokter. Padahal jumlah dokter sesuai data kependudukan mencapai 106.495 dokter. Sementara data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mencapai 177.588 dokter.selengkapnya

Keikutsertaan Dokter dalam Pengampunan Pajak Masih RendahKeikutsertaan Dokter dalam Pengampunan Pajak Masih Rendah

Keikutsertaan dokter dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty terbilang masih rendah hingga periode pertama yang berakhir pada akhir September 2016.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Ada Insentif Pajak buat Perusahaan Farmasi, Vaksin Bisa Dikebut?Ada Insentif Pajak buat Perusahaan Farmasi, Vaksin Bisa Dikebut?

Pemerintah baru saja mengeluarkan aturan untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Salah satunya adalah perusahaan farmasi.selengkapnya

Kenapa Dokter harus Ikut Tax Amnesti?Kenapa Dokter harus Ikut Tax Amnesti?

Selain sektor pertambangan, ternyata masih banyak juga dokter yang belum membayarkan pajaknya dengan benar.selengkapnya

Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalSri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan global

Usai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunPenerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya

Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifRasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM Mobil

Pelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi Lanjutan

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiPPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur Strategi

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenKenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan Konsumen

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniSri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun Ini

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisDibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analis

Kinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya



 
TAGS # :