Komisi dari Perusahaan Farmasi Sering Tidak Dilaporkan

Komisi yang diterima dokter dari penjualan produk perusahaan farmasi sering tidak dicatatkan dalam laporan pajak, sehingga negara dirugikan karena pajak atas penghasilan tersebut tidak dibayarkan. Hal ini terjadi karena komisi itu sering disamarkan dalam bentuk sponsorship seminar ke luar negeri atau pemberian natura lain. Praktik tersebut mendorong Ditjen Pajak untuk lebih intensif meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) profesi dokter.

“Yang menjadi masalah komisi tersebut sering disamarkan dalam bentuk lain. Misalnya, seminar ke luar negeri dengan biaya dari perusahaan farmasi, atau pemberian natura lainnya. Padahal, itu sebenarnya adalah komisi atas penjualan produk perusahaan farmasi atas jasa dokter,” kata Direktur Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (7/2).

Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufactures Group (IPMG) Parulian Simanjuntak mengakui adanya pemberian dari perusahaan farmasi kepada dokter pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat publik serta dokter swasta, dalam bentuk biaya perjalanan untuk mengikuti scientific event. Perusahaan farmasi ini tidak diperbolehkan memberikan uang secara langsung kepada dokter, melainkan dibayarkan kepada hotel maupun travel agent.

"Kalau di luar negeri, untuk scientific event atau sejenisnya, memang dari biaya pribadi dokter, tapi itu nanti jadi pengurang komponen pajak. Jadi, di luar negeri, negara datang untuk mendukung pendidikan berkelanjutan bagi dokter," ujar Parulian kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.

Mengomentari ramainya pemberitaan gratifikasi yang diberikan perusahaan farmasi kepada dokter di Indonesia, Parulian menganggap hal itu sudah menjadi rahasia umum. "Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik gratifikasi tersebut, mungkin salah satunya karena kesejahteraan dokter belum mencukupi, apalagi dalam BPJS," imbuh dia.

Dokter Jadi Tak Objektif

Parulian menjelaskan, di Indonesia, pemberian sesuatu dari perusahaan farmasi kepada dokter bisa menyalahi hukum kalau dokter itu merupakan PNS atau pejabat publik. Sedangkan secara etika, semua praktik gratifikasi tidak diperkenankan. Pasalnya, semua tindakan yang dilakukan perusahaan farmasi dan dokter yang dapat memengaruhi objektivitas dokter dalam penentuan jenis obat yang akan digunakan pasien sangat tidak diperbolehkan. Ketidakobjektifan ini tidak hanya merugikan pasien dari sisi biaya obat yang menjadi mahal, bahkan bisa membahayakan kesehatan dan jiwa pasien.

"Hal itu tidak baik bagi pasien, karena bisa merugikan, bahkan membahayakan pasien. Ini contohnya terjadi polifarmasi, di mana pasien diberikan 8 macam obat, padahal seharusnya 3-4 obat saja sudah cukup. Bahkan, kalau ditelusuri, ternyata obat-obatan itu dari satu perusahaan farmasi. Jadi, pasien meminum obat yang tidak perlu dan bisa saja justru membahayakan dia," papar Parulian.

Praktik gratifikasi dari perusahaan farmasi kepada dokter itu di negara maju sudah dilarang. Bahkan, Tiongkok tahun 2014 pernah mendenda perusahaan farmasi raksasa. Menurut kantor berita resmi RRT Xinhua, sebagaimana dilansir Abc News, Tiongkok mendenda perusahaan farmasi raksasa dari Inggris GlaxoSmithKline (GSK) sekitar US$ 488.800.000 atau 3 miliar yuan karena melakukan penyuapan besar-besaran kepada dokter agar menggunakan produk-produknya. Lima mantan karyawannya dideportasi dan dihukum 2-4 tahun penjara.

Harus Jadi Perhatian Pemerintah

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan secara terpisah, praktik pemberian komisi dari perusahaan farmasi kepada dokter harus segera mendapat perhatian pemerintah. "Terkadang hal ini sering hampir dilupakan oleh pemerintah. Ada anggapan praktik tersebut sebagai hal yang wajar sehingga tidak diatur dengan rinci. Pada akhirnya yang akan dirugikan adalah konsumen dan tentunya penerimaan pajak," ujarnya kepada Investor Daily di Jakarta.

Sedangkan Parulian Simanjuntak mengatakan, pemberian dari perusahaan farmasi kepada dokter PNS maupun swasta dalam bentuk biaya perjalanan untuk mengikuti scientific event harus transparan dan diketahui pihak berwenang. Perusahaan farmasi itu tidak boleh memberikan uang secara langsung kepada dokter.

Sementara itu, Ketua Umum IPMG Luthfi Mardiansyah mengatakan, IPMG telah menandatangani kesepakatan untuk mencegah gratifikasi kepada dokter. Kesepakatan itu diteken pada 2 Februari lalu, oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes), organisasi profesi kedokteran seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), perwakilan rumah sakit, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu butir kesepakatan tersebut adalah mewajibkan pemerintah segera menyediakan anggaran yang cukup untuk menunjang pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan.

Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius mengatakan, kesepakatan tersebut sangat baik untuk kemajuan pengetahuan dan pendidikan medis. Kesepakatan ini harus diikuti oleh semua pemangku kepentingan dalam dunia kesehatan.

Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menilai, kesepakatan tersebut merupakan langkah yang positif. Sebab, muara dari kesepakatan itu adalah terwujudnya biaya berobat yang rasional bagi pasien, karena biaya gratifikasi pada akhirnya dibebankan ke konsumen.

Sudaryatmo menambahkan, KPK tidak boleh hanya menandatangani kesepakatan tersebut, namun juga harus melakukan upaya lain yang lebih efektif. Upaya pemberantasan gratifikasi ini juga tidak bisa dilakukan sendirian. Publik juga perlu mendapat edukasi agar mereka tahu hak-haknya sebagai pasien.

“Di sinilah peran Kementerian Kesehatan sangat besar dan harus full power mengatur dan mengawasi. Yang menjadi masalah, di Kementerian Kesehatan juga banyak yang berprofesi dokter, sehingga tidak menutup kemungkinan di sana juga banyak terjadi conflict of interest,” kata dia.

Dokter Juga Harus Dilarang

Bagi IPMG, lanjut Luthfi, kesepakatan tersebut sekaligus untuk menjawab tudingan yang selama ini dialamatkan kepada pihak farmasi bahwa ada konspirasi atau kongkalikong antara perusahaan farmasi dengan dokter, yang pada akhirnya merugikan pasien. Kalaupun benar kongkalikong ada, lanjut dia, hal itu dilakukan oleh oknum.

Setelah penandatanganan kesepakatan tersebut, IPMG langsung menyosialisasikannya kepada seluruh anggota hingga ke daerah. “Saya berharap komitmen ini dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua elemen yang ikut menandatangani kesepakatan. Kita harus memastikan juga pihak IDI dan lainnya memiliki komitmen yang sama. Jadi, jangan sampai hanya pihak farmasinya saja yang dilarang, tapi pihak dokternya tidak. Jadi, tidak ada lagi saling menyalahkan,” kata Luthfi.

Menurut Luthfi, sebelumnya tidak ada peraturan yang melarang adanya pemberian fasilitas kepada dokter dari pihak farmasi. Biasanya, lanjut dia, fasilitas yang diberikan adalah tiket seminar, akomodasi, hotel, dan lainnya. Jadi, tidak dalam bentuk uang tunai.

Parulian mengatakan, sebenarnya baik perusahaan farmasi maupun dokter sudah memiliki kode etik masing-masing. Selain itu, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang gratifikasi, yakni Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2014. Namun demikian, law enforcement-nya masih menjadi masalah.

"Saya menduga, kasus-kasus pemberian kepada dokter tersebut saat ini sudah jarang, terutama sejak keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2014 tentang Gratifikasi. Setidaknya, kalau yang terang-terangan seperti misalnya pemberian door prize sudah jarang, tapi tidak tahu juga kalau yang sembunyi-sembunyi, itu sulit untuk dideteksi," ungkap dia.

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 09 Februari 2016)
Foto : beritasatu.com