Dalam acara Dialog Pimpinan Kementerian LHK dengan Media yang digelar Kamis (23/02/2017) di Taman Wisata Alam (TWA) Telaga Patengan, Menteri LHK mengatakan pentingnya keterbukaan informasi yang didukung dengan narasumber dan data-data yang kuat.
"Hal (dialog) ini merupakan sebuah permulaan untuk interaksi yang baik dan lebih terbuka antara pimpinan di KLHK dan media. Selama ini sudah ada interaksi dengan media, namun belum dapat terlayani dengan optimal, karena banyaknya kesibukan-kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan", ujar Siti Nurbaya.
Mendukung pernyataan Siti Nurbaya, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyampaikan bahwa KLHK bersepakat untuk membuka saluran informasi kepada media sedekat-dekatnya dan seluas-luasnya dalam hal dukungan data dan informasi. "Saat ini sedang dilakukan pembenahan pengelolaan sistem informasi, yang disiapkan oleh Biro Humas KLHK dengan menjalin kontak person pada setiap unit Eselon I teknis. Ketika muncul isu-isu bidang lingkungan hidup dan kehutanan di publik, mohon agar media dapat mendukungnya dengan baik," jelas Bambang.
Dialog ini mengundang para pimpinan Eselon I, Eselon II, dan 15 media yang tergabung dalam Forum Wartawan LHK sebagai media mitra KLHK, dan lima media lokal. Ketua Forum Wartawan LHK berterima kasih atas diselenggarakannya acara ini, dan disampaikan bahwa komunikasi dengan para pimpinan KLHK selama ini telah berjalan dengan baik, tetapi masih perlu diefektifkan dengan waktu tenggat masing-masing media untuk publikasi yang optimal.
Dalam rangka memperkuat publikasi data dan informasi bidang LHK, pada kesempatan ini masing-masing Direktur Jenderal dan Kepala Badan menyampaikan paparan terkait program kerja dan isu strategis di bidangnya. Dengan demikian, diharapkan hal-hal tersebut dapat terinformasikan kepada publik dengan baik.
"Peran KLHK dalam mendukung pembangunan, selain dalam pengelolaan lahan hutan, juga terkait erat dengan penyelesaian permasalahan lingkungan, seperti pencemaran limbah, pengelolaan sampah, dampak perubahan iklim, dan bahkan upaya penegakan hukum dalam menangani tindak pidana LHK," Bambang menambahkan.
Beberapa hal penting yang dapat menjadi perhatian dalam menjalankan program kerja KLHK antara lain yaitu :
1. Pengelolaan sumber daya berbasis potensi untuk pemanfaatan secara berkelanjutan.
2. Optimalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) untuk bekerja pada tingkat tapak dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Aplikasi perencanaan daerah dan perencanaan lingkungan dalam tata lingkungan.
4. Monitoring media dalam reforma agraria agar tepat sasaran.
5. Pemerataan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses kelola terhadap hutan melalui perhutanan sosial.
6. Pengelolaan sampah bersama komunitas-komunitas secara gotong royong dan bertanggung jawab.
7. Pengelolaan limbah yang inovatif dalam mengurangi pencemaran lingkungan.
8. Penegakan hukum yang cepat dan tegas terhadap pelaku tindak pidana LHK melalui instrumen administrastif dan hukum pidana atau perdata.
9. Dukungan anggaran dalam kinerja KLHK melalui peningkatan APBN dengan skala prioritas.
10. Pentingnya akuisisi perubahan iklim dalam pembangunan, program kampung iklim, dan penggabungan sistem informasi indeks kerentanan perubahan iklim,
11. Peningkatan inovasi penelitian bidang LHK yang dapat mendukung upaya penegakan hukum.
12. Perlindungan konservasi keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial.
Acara dialog juga diperkaya dengan agenda pelepasliaran satwa Elang Jawa, penanaman pohon di kawasan TWA Telaga Patengan, Provinsi Jawa Barat, dialog dengan masyarakat Tani Hutan di sekitar kawasan, serta kunjungan ke obyek wisata Kawah Putih yang dikelola Perum Perhutani, pada hari Jumat (24/02/2017). Dengan adanya dialog ini, diharapkan segala informasi bidang LHK dapat diterima dengan baik oleh media untuk dapat dikemas menjadi berita yang positif sekaligus media edukasi bagi publik.
Sumber : inilah.com (Jakarta, 27 Februari 2017)
Foto : inilah
Semangat Gotong Royong Bisa Mengikis KemiskinanSemangat gotong royong mampu mengentaskan kemiskinan. Salah satu wujud gotong royong adalah membayar pajak dengan benar. Hanya dengan penerimaan pajak yang cukup dan belanja yang tepat sasaran, angka kemiskinan bisa dipangkas. Rasio pajak terhadap PDB atau tax ratio Indonesia yang baru 11% merupakan bukti bahwa semangat gotong royong bangsa ini belum cukup kuat.selengkapnya
Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangPajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya
Menakar Potensi Nyata Pengampunan PajakLangkah pemerintah untuk menjalankan program Tax Amnesty atau yang lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak tampaknya sudah di depan mata karena saat ini pemerintah sudah mengajukan RUU Pengampunan Pajak dan tinggal menunggu pengesahan DPR. Kalau tidak ada aral melintang, RUU tersebut semestinya dapat disahkan di akhir bulan ini. Artinya program pengampunan pajak tersebut dapat dijalankanselengkapnya
Penerimaan Bea Cukai Semester I Tertinggi dalam 3 Tahun TerakhirSebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, dengan indikasi pencapaian turunnya angka kemiskinan, rendahnya ketimpangan dan pengangguran, serta meningkatnya kualitas SDM hingga pembangselengkapnya
Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanPENGHASILAN yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi dari pengalihan atas tanah dan/atau bangunan adalah:selengkapnya
Ini Aturan Pembebasan Pajak Impor Kapal, Pesawat dan Suku CadangPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
