Bank Mandiri mengembangkan channel pembayaran pajak via jaringan Electronic Data Capture (EDC) untuk mendukung program optimalisasi pajak. Pada tahap awal, bank yang memiliki kode emiten BMRI ini akan menempatkan 15 mesin EDC untuk pembayaran pajak di kantor-kantor pajak yang terlah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Wakil Direktur Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto menjelaskan, pengembangan fasilitas EDC ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama Kementrian Keuangan dan perbankan dalam mengembangkan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) untuk memudahkan pembayaran setoran penerimaan negara baik dalam bentuk pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Untuk itu, mesin EDC tersebut juga dapat menerima pembayaran PNBP dan Cukai.
“Bank Mandiri menyadari sepenuhnya betapa pentingnya setoran pajak masyarakat untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Maka kami berharap langkah ini dapat semakin mendorong peningkatan partisipasi wajib pajak dalam pembangunan,” kata Sulaiman di Jakarta, Selasa (15/12).
Bank berlogo pita emas ini telah menjadi salah satu bank persepsi penerimaan negara, baik dalam rupiah maupun valuta asing, melalui MPN G2. Di samping mesin EDC, pembayaran penerimaan negara di Bank Mandiri telah dapat dilakukan melalui 2.437 jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia serta jaringan e-channel mulai dari ATM, Internet Banking, sampai dengan Mandiri Cash Management.
“Nasabah juga dapat melakukan pembayaran penerimaan negara selama 24 jam dalam 7 hari pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur,” ucap Sulaiman.
Catatan saja, hingga Oktober 2015, realisasi transaksi penerimaan negara yang dilakukan di Bank Mandiri mencapai sekitar 2,8 juta transaksi dengan nilai nominal Rp 263,12 trilliun.
Adapun seremoni uji coba pembayaran pajak via EDC ini dilakukan oleh nasabah Bank Mandiri dan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto serta disaksikan oleh Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan Askolani.
Sumber : Harian Kontan (Jakarta, Selasa - 15 Desember 2015)
foto : @_wahyususeno
PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri) bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional untuk memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).selengkapnya
Presiden Joko Widodo sejak 1 Juli 2016 lalu telah mengesahkan Amnesti Pajak sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya
Bea Cukai kembali menjalin kerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk untuk meluncurkan integrasi sistem pembayaran kepabeanan dan cukai dengan perbankan.selengkapnya
Bank Mandiri menyediakan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan. Layanan ini dapat mempercepat transaksi pembayaran bagi pengguna jasa di lingkup Kementerian Perhubungan.selengkapnya
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berkomitmen mendukung program amnesti pajak untuk memperkuat basis wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Terkait hal itu, Bank Mandiri memperpanjang jam operasional 260 kantor cabang di seluruh Indonesia hingga pukul 21.00 WIB pada hari ini atau hari terakhir sebelum berakhirnya periode pertama pengampunan pajak 2%.selengkapnya
Direktorat Jendral Pajak meluncurkan sistem baru dalam melayani pembayaran pajak dengan nama core billing 2.0. Sistem yang dikerjasamakan dengan Bank Mandiri itu ditargetkan dapat menyerap Rp280 Triliun pembayaran pajak.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tarif cukai pada 2022. HMSP menilai semenjak pandemi, kinerja industri hasil tembakau (IHT) dilaporkan merosot hampir 10% selama 2020.selengkapnya
Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon caranya dengan menerapkan pajak. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.selengkapnya
Pemerintah berencana mau menarik pajak karbon pada 2022. Sebelum menerapkan itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi.selengkapnya