Emiten minyak dan gas PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) membukukan pendapatan US8,58 juta pada semester I/2018, meningkat 42,36% year-on-year (yoy) seiring memanasnya harga komoditas dan pemasukan dari sektor kelistrikan.
Pada semester I/2017, perseroan mencatatkan pendapatan sebesar US6,41 juta.
Presiden Direktur Medco Energi Internasional Hilmi Panigoro menyampaikan perusahaan mampu memperkuat posisi fundamentalnya pada semester I/2018. Perseroan juga menambah kapasitas produksi dan kontribusi pajak bagi negara.
“Dengan menyediakan energi yang kompetitif dan terjangkau, perusahaan akan melanjutkan rencana memberikan keuntungan bagi para pemangku kepentingan kami serta berinvestasi di masa depan,” paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/8/2018).
Penjualan terbesar berasal dari produk minyak dan gas bumi dengan nilai US1,66 juta, naik 15,01% dari semester I/2017 yang sebesar US1,39 juta.
Selanjutnya, penjualan tenaga listrik dan jasa terkait senilai US6,46 juta pada Januari-Juni 2018, dari sebelumnya tidak ada.
CEO Medco Energi Internasional Roberto Lorato menuturkan peningkatan pendapatan didukung kenaikan kinerja operasional dan program efisiensi perusahaan. Biaya produksi hanya US,5 per Barrel Oil Equivalent (BOE), sesuai target perseroan yang menjaga biaya per unit di bawah US per BOE.
Pada semester I/2018, produksi minyak dan gas turun menjadi 82,4 Milion Barrel Oil of Equivalent Per Day (MBOEPD) dari paruh pertama 2017 karena perusahaan menyesuaikan permintaan gas.
Namun, Medco tetap mempertahankan estimasi produksi 2018 sebesar 85 MBOEPD dengan kapasitas 100 MBOEPD.
“Volume produksi migas akan menyesuaikan dengan permintaan pelanggan. Penjualan gas di Aceh dimulai awal Agustus 2018, sehingga kapasitas produksi dapat naik menjadi 100 MBOEPD,” terangnya.
Pada kuartal IV/2017, perusahaan meningkatkan kepemilikan sahamnya di Medco Power Indonesia (MPI) menjadi 88,6% dari sebelumnya 49%. Alhasil, peningkatan pendapatan dari anak usaha mulai terasa pada 2018.
MPI memiliki kapasitas listrik terpasang sebesar 2.795 MW, meningkat 30% dari akhir 2017 sebesar 2.150 MW. Peningkatan terjadi mulai Mei 2018 setelah perusahaan mengoperasikan unit III fase pertama Sarulla Geothermal sebesar 110 MW.
Sementara itu, afiliasi tambang perseroan yaitu PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah mengembangkan fase-7 Batu Hijau mencapai kapasitas penuh. AMNT juga sudah mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank internasional.
“Saat ini, perusahaan dalam proses penunjukan kontraktor Front End Engineering Design (FEED) untuk pembangunan smelter,” papar Lorato.
Walaupun kinerja operasional membaik, laba tahun berjalan dari operasi dilanjutkan pada semester I/2018 turun menjadi US,07 juta dari sebelumnya US,68 juta. Pasalnya, beban pajak penghasilan naik menjadi US,17 juta dibandingkan US,66 juta pada semester I/2017.
Laba bersih perseroan pun menjadi US,44 juta pada semester I/2018, terpangkas 48,63% dari sebelumnya US,67 juta.
Sementara itu, liabilitas Medco menyusut menjadi US,65 miliar dari posisi akhir 2017 yang sebesar US,76 miliar. Liabilitas jangka pendek juga merosot menjadi US,02 miliar dari sebelumnya US,29 miliar.
Ekuitas perusahaan mencapai US,45 miliar pada semester I/2018, naik dari akhir tahun lalu sebesar US,4 miliar.
Aset Medco pun terkoreksi menjadi US,1 miliar dibandingkan sebelumnya US,16 miliar.
Lorato menyebutkan EBITDA perseroan tumbuh 50% secara yoy menjadi US0 juta per Juni 2018. Hal ini membuat rasio utang bersih terhadap EBITDA dapat dipertahankan pada level 3,5 kali.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 03 Agustus 2018)
Foto : Bisnis
Pajak naik 125%, harga Harley Davidson dari Rp 600 juta menjadi Rp 1,2 miliarPemerintah diminta menurunkan pajak barang mewah motor gede (moge) dari yang saat ini diberlakukan sebesar 125% dari harga motor. Besaran pajak itu dinilai terlalu tinggi hingga membuat penjualan motor gede kurang berkembang di Indonesia di tengah kondisi ekonomi yang kurang bagus saat ini.selengkapnya
Penerimaan Pajak di Sumut Mencapai Rp10,75 Triliun pada Semester I/2018Sepanjang enam bulan pertama 2018, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp10,75 triliun.selengkapnya
Realisasi PNBP dan Pajak Sektor ESDM Semester I/2018 MeningkatData Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, realisasi penerimaaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas maupun pertambangan pada semester I/2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.selengkapnya
Penerimaan Pajak Semester I/2018, Menkeu Sebut Ada Dinamika Ekonomi yang PositifMenteri Keuangan Sri Mulyani menyebut adanya dinamika ekonomi yang positif setelah melihat penerimaan perpajakan pada semester I/2018.selengkapnya
Penerimaan Pajak Semester I Tahun 2018 Capai Rp581,5 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa penerimaan pajak sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai sebesar 40,48% atau senilai Rp581,5 triliun dari target Rp1.424,0 triliun. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Robert Pakpahan menerangkan realisasi pajak sudah sangat bagus dibandingkan tahun lalu.selengkapnya
Penerimaan pajak semester I-2018 tumbuh 16,7%, ini sebab dan detailnyaDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, penerimaan pajak selama semester I-2018 sebesar 40,84% dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
