Keuntungan Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Lebih Awal

Selasa 9 Ags 2016 13:28Administratordibaca 334 kaliSemua Kategori

Biro Pers Setpres 003

Presiden Joko Widodo menegaskan. langkah Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bagi wajib pajak yang menyimpan aset hartanya di luar negeri dipastikan terserap sesuai portofolio yang tengah disiapkan.

Jokowi menyebutkan, portofolio aset tersebut di antaranya bursa, reksadana, industri keuangan, dana pensiun, dan asuransi.

"Uang masuk ke Indonesia untuk apa? Pemerintah menyiapkan investasi jangka pendek, instrumen jangka pendek lewat bentuk surat berharga negara bentuk saham, kalau obligasi ada BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Semua portofolio sudah dipersiapkan," kata Jokowi di Dago Bandung Jawa Barat, Senin 8 Agustus 2016.

Sedangkan untuk jangka menengah, Jokowi menjelaskan, Indonesia saat ini membutuhkan alokasi dana besar untuk pembangunan infrastruktur. Saat ini, pemerintah membutuhkan dana tambahan untuk infrastruktur mencapai Rp3.400 triliun.

"Jangka menengah, panjang. Untuk apa saja? Kita baru gencar-gencarnya bangun infrastruktur, duitnya masih kurang banyak. Dalam lima tahun perkiraan Rp4.900 triliun. Dari APBN dalam lima tahun kita perkirakan hanya menyuplai Rp1.500 triliun. Masih kurang," terang Jokowi.

Karena itu, dengan program Tax Amnesty ini, perputaran aset yang disimpan para wajib pajak di luar negeri bisa menjadi kesempatan meningkatkan 'denyut' keuangan.

"Dari mana arus investasi masuk? Dari program Tax Amnesty ini. Kemudian untuk apa? Bisa dimasukkan untuk pembangunan Pelabuhan di Kuala Nanjung Sumatera Utara, Priok juga," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, Infrastruktur saat ini menjadi perhatian, karena sebagai dasar untuk meningkatkan ekonomi dari segala sektor. Bahkan, mantan Gubernur DKI ini menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia harus bergerak, istilah Jokowi, 'cepat - cepatan' dengan negara lain.

"Karena basic, dasar untuk bantuan ekonomi jangka sedang, menengah, dan panjang, infrastruktur. Kalau tidak siap, ya sudah kita akan ditinggal sama negara lain," katanya.

Keuntungan

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, wajib pajak yang ditargetkan mengikuti program Tax Amnesty akan mendapatkan uang tebusan lebih rendah, jika lebih awal mendeklarasikan asetnya.

Menurutnya, ada beberapa tarif yang berbeda. Di antaranya, tarif uang tebusan atas harta repatriasi, atau deklarasi dalam negeri, atau harta yang dibawa ke dalam negeri sebesar dua persen, tiga persen, dan lima persen.

"Harus melaporkan dan menghitung, serta membayar tebusan sebelum tanggal 31 September," ujar Sri Mulyani di Bandung.

Dengan syarat itu, menurut Sri Mulyani, para wajib pajak yang menyimpat aset bergerak dan tidak bergerak itu diprediksi akan banyak memilih tarif uang tebusan dua persen. "Makanya, bapak Presiden mengatakan akhir bulan ini dan awal September akan dilihat, mungkin banyak yang memilih dua persen," terangnya.

Sedangkan untuk yang tiga persen, adalah bagi yang melaporkan dan akan membayar uang tebusan berlaku mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016. "Sedangkan Kalau melebihi tanggal 31 Desember, berarti bapak ibu akan mendapatkan sampai lima persen sampai akhir Maret," tegasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, untuk wajib pajak dari pelaku Usaha Kecil Menengah adalah 0,5 persen, dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar, dan dua persen sesuai dengan nilai keseluruhan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Sri Mulyani mengimbau bagi yang memiliki harta di luar negeri diharapkan dibawa ke Indonesia untuk digunakan kepentingan pembangunan saat ini. Bila tidak mau dibawa ke dalam negeri, tetap harus dideklarasikan.

"Namun, uang tebusannya, rate-nya dua kali lipat, yaitu empat persen sampai dengan akhir September, enam persen sampai dengan Desember, dan 10 persen mulai Januari tahun depan sampai dengan Maret," jelasnya.

Pihaknya, saat ini, bekerja sama dengan 55 perusahaan sebagai gateway sebagai fasilitator wajib pajak termasuk 18 Bank, 18 manajer investasi, dan 19 perantara pedagang efek.

"Jadi, kalau bapak yang terbiasa dengan bank yang dipakai, gunakan itu saja. Terutama, untuk repatriasi dan kami perluas, sehingga tidak lagi ada keluhan, 'oh ini bukan bank yang biasa saya pakai'. Keluhan itu kami kurangi," papar Sri.

Sumber : viva.co.id (9 Agustus 2016)
Foto : biro pers setpres




BERITA TERKAIT
 

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Jokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax AmnestyJokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo mengatakan program Tax Amnesty periode I disebut tersukses di dunia. Namun, Jokowi menyayangkan hanya lima persen Wajib Pajak (WP) yang ikut Tax Amnesty.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Wajib Pajak Sektor Tambang yang Ikut Tax Amnesty Cuma 16 PersenWajib Pajak Sektor Tambang yang Ikut Tax Amnesty Cuma 16 Persen

Partisipasi dari pekerja di sektor tambang serta minyak dan gas (migas) dalam Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) masih sangat minim. Hal tersebut terbukti dari data surat pernyataan harga program tax amensty yang tidak sebesar wajib pajak di sektor tambang dan migas yang terdaftar.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :