Keuntungan Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Lebih Awal

Selasa 9 Ags 2016 13:28Administratordibaca 354 kaliSemua Kategori

Biro Pers Setpres 003

Presiden Joko Widodo menegaskan. langkah Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bagi wajib pajak yang menyimpan aset hartanya di luar negeri dipastikan terserap sesuai portofolio yang tengah disiapkan.

Jokowi menyebutkan, portofolio aset tersebut di antaranya bursa, reksadana, industri keuangan, dana pensiun, dan asuransi.

"Uang masuk ke Indonesia untuk apa? Pemerintah menyiapkan investasi jangka pendek, instrumen jangka pendek lewat bentuk surat berharga negara bentuk saham, kalau obligasi ada BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Semua portofolio sudah dipersiapkan," kata Jokowi di Dago Bandung Jawa Barat, Senin 8 Agustus 2016.

Sedangkan untuk jangka menengah, Jokowi menjelaskan, Indonesia saat ini membutuhkan alokasi dana besar untuk pembangunan infrastruktur. Saat ini, pemerintah membutuhkan dana tambahan untuk infrastruktur mencapai Rp3.400 triliun.

"Jangka menengah, panjang. Untuk apa saja? Kita baru gencar-gencarnya bangun infrastruktur, duitnya masih kurang banyak. Dalam lima tahun perkiraan Rp4.900 triliun. Dari APBN dalam lima tahun kita perkirakan hanya menyuplai Rp1.500 triliun. Masih kurang," terang Jokowi.

Karena itu, dengan program Tax Amnesty ini, perputaran aset yang disimpan para wajib pajak di luar negeri bisa menjadi kesempatan meningkatkan 'denyut' keuangan.

"Dari mana arus investasi masuk? Dari program Tax Amnesty ini. Kemudian untuk apa? Bisa dimasukkan untuk pembangunan Pelabuhan di Kuala Nanjung Sumatera Utara, Priok juga," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, Infrastruktur saat ini menjadi perhatian, karena sebagai dasar untuk meningkatkan ekonomi dari segala sektor. Bahkan, mantan Gubernur DKI ini menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia harus bergerak, istilah Jokowi, 'cepat - cepatan' dengan negara lain.

"Karena basic, dasar untuk bantuan ekonomi jangka sedang, menengah, dan panjang, infrastruktur. Kalau tidak siap, ya sudah kita akan ditinggal sama negara lain," katanya.

Keuntungan

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, wajib pajak yang ditargetkan mengikuti program Tax Amnesty akan mendapatkan uang tebusan lebih rendah, jika lebih awal mendeklarasikan asetnya.

Menurutnya, ada beberapa tarif yang berbeda. Di antaranya, tarif uang tebusan atas harta repatriasi, atau deklarasi dalam negeri, atau harta yang dibawa ke dalam negeri sebesar dua persen, tiga persen, dan lima persen.

"Harus melaporkan dan menghitung, serta membayar tebusan sebelum tanggal 31 September," ujar Sri Mulyani di Bandung.

Dengan syarat itu, menurut Sri Mulyani, para wajib pajak yang menyimpat aset bergerak dan tidak bergerak itu diprediksi akan banyak memilih tarif uang tebusan dua persen. "Makanya, bapak Presiden mengatakan akhir bulan ini dan awal September akan dilihat, mungkin banyak yang memilih dua persen," terangnya.

Sedangkan untuk yang tiga persen, adalah bagi yang melaporkan dan akan membayar uang tebusan berlaku mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016. "Sedangkan Kalau melebihi tanggal 31 Desember, berarti bapak ibu akan mendapatkan sampai lima persen sampai akhir Maret," tegasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, untuk wajib pajak dari pelaku Usaha Kecil Menengah adalah 0,5 persen, dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar, dan dua persen sesuai dengan nilai keseluruhan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Sri Mulyani mengimbau bagi yang memiliki harta di luar negeri diharapkan dibawa ke Indonesia untuk digunakan kepentingan pembangunan saat ini. Bila tidak mau dibawa ke dalam negeri, tetap harus dideklarasikan.

"Namun, uang tebusannya, rate-nya dua kali lipat, yaitu empat persen sampai dengan akhir September, enam persen sampai dengan Desember, dan 10 persen mulai Januari tahun depan sampai dengan Maret," jelasnya.

Pihaknya, saat ini, bekerja sama dengan 55 perusahaan sebagai gateway sebagai fasilitator wajib pajak termasuk 18 Bank, 18 manajer investasi, dan 19 perantara pedagang efek.

"Jadi, kalau bapak yang terbiasa dengan bank yang dipakai, gunakan itu saja. Terutama, untuk repatriasi dan kami perluas, sehingga tidak lagi ada keluhan, 'oh ini bukan bank yang biasa saya pakai'. Keluhan itu kami kurangi," papar Sri.

Sumber : viva.co.id (9 Agustus 2016)
Foto : biro pers setpres




BERITA TERKAIT
 

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Jokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax AmnestyJokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo mengatakan program Tax Amnesty periode I disebut tersukses di dunia. Namun, Jokowi menyayangkan hanya lima persen Wajib Pajak (WP) yang ikut Tax Amnesty.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Wajib Pajak Sektor Tambang yang Ikut Tax Amnesty Cuma 16 PersenWajib Pajak Sektor Tambang yang Ikut Tax Amnesty Cuma 16 Persen

Partisipasi dari pekerja di sektor tambang serta minyak dan gas (migas) dalam Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) masih sangat minim. Hal tersebut terbukti dari data surat pernyataan harga program tax amensty yang tidak sebesar wajib pajak di sektor tambang dan migas yang terdaftar.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmu

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split Transparan

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Tak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan PajakTak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan Pajak

Sebanyak 5 Nomor Objek Pajak (NOP) dari 4 Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Cilincing belum melunasi kewajiban melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).selengkapnya

Pungutan pajak alat berat di daerah bakal distopPungutan pajak alat berat di daerah bakal distop

Perhimpunan Agen tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) menegaskan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017, maka diharapkan tidak ada lagi pungutan retribusi kepada alat berat sebagaimana kendaraan bermotor pada umumnya.selengkapnya

Amnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnyaAmnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnya

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK tidak hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset, melainkan juga membuka kesempatan mendapatkan pengampunan pajak, bak amnesti pajak jilid II.selengkapnya

Analis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasarAnalis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasar

Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid dua yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani diperkirakan tidak berdampak signifikan bagi pasar.selengkapnya

RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya



 
TAGS # :