Ketua Tim Ahli Wapres: Aneh Kalau Ada Gugat UU Pengampunan Pajak

Sabtu 16 Jul 2016 09:37Administratordibaca 269 kaliSemua Kategori

liputan6 094

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), Sofjan Wanandi meyakini Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) layak tidak batal karena telah melalui prosedur panjang dan sesuai dengan ketentuan penyusunan perundang-undangan.

"Bagaimana layak batal, pemerintah dan DPR sudah membahasnya selama setahun. Alasannya apa untuk membatalkan, semua sudah disetujui kok," ujar dia saat dihubungiLiputan6.com, Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Berdasarkan pengamatannya, Sofjan Wanandi mengaku, Mahkamah Konstitusi (MK) di luar negeri belum ada yang menggugat, bahkan sampai membatalkan Tax Amnesty. "Tidak ada negara lain yang menggugat kebijakan tax amnesty. Makanya kalau terjadi di negara kita, itu aneh saja menurut saya," ujar dia.


Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) itu justru menyindir organisasi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengajukan judicial review atau uji materi UU Tax Amnesty ke MK untuk membatalkannya.


"Gugatan tidak jelas, tidak logis. LSM yang gugat bayar pajak tidak, punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak atau malah dimanfaatkan untuk kepentingan asing supaya menggagalkan tax amnesty," tutur Sofjan.


Lebih jauh dia optimistis, para pengusaha tidak akan ambil pusing dengan gugatan tersebut. "Tidak ada keraguan dari pengusaha untuk ikut tax amnesty. Aturan yang sudah masuk tidak berlaku mundur lagi, jadi tidak usah diambil pusing. Jalankan saja," pintanya.


Sofjan berharap, dana repatriasi dari kebijakan tax amnesty berduyung-duyun membanjiri Indonesia di tahun ini. "Tidak mudah uang masuk ke sini, kalaupun uang masuk jangan sampai nganggur. Harus diputar investasi, jadi mungkin tahun depan baru merasakan dampaknya," kata dia.


Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu), Hadiyanto optimistis UU pengampunan pajak akan mengiringi perjalanan implementasi program pengampunan pajak yang dipastikan berlaku mulai pekan depan. Keyakinan tersebut bukan tanpa alasan, karena penyusunan UU ini telah melalui prosedur yang benar.


"Gugatan ke MK bukan sesuatu yang istimewa, setiap orang dengan keyakinannya bisa saja menggugat, mengajukan permohonan pembatalan UU. Di Kemenkeu banyak sekali gugatan ke MK, tapi kita punya keyakinan dan argumen untuk menang," ujar dia.


Ketua Wakil Pemerintah dalam Panja Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty ini menjelaskan, proses perjalanan penyusunan RUU Tax Amnesty hingga pengesahan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi Hadiyanto optimistis UU tersebut tidak akan diketok batal oleh MK

Mulai dari tahapan penyusunan secara akademis, sosialisasi, dengar pendapat dengan berbagai kalangan, serta melewati proses pembahasan bersama DPR hingga pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR pada 28 Juni lalu dijalani dalam kurun waktu cukup panjang.


"Dari segi proses, penyusunan UU Tax Amnesty sudah jelas sesuai ketentuan, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan perundang-undangan. Jadi bertentangan dengan konstitusi yang mananya?," tutur Hadiyanto.


Selanjutnya dari segi isi atau substansi, dia bilang, UU Tax Amnesty memberikan kepastian hukum. Produk hukum ini menjamin dan melindungi data maupun informasi peserta tax amnesty dari berbagai penyalahgunaan yang merugikan Wajib Pajak (WP).


Dari aspek keadilan, tambahnya, program pengampunan pajak memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat Indonesia. Sebab dengan potensi penerimaan pajak Rp 165 triliun dari tebusan tax amnesty dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, belanja produktif di pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya dengan tujuan mendorong perekonomian nasional.


"Jadi dari harta-harta yang belum jelas, dideklarasikan atau di repatriasi, bayar uang tebusan, masuk ke penerimaan pajak dan bisa dialokasikan untuk mendukung kegiatan ekonomi kerakyatan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memacu pertumbuhan ekonomi," jelas dia.


Hadiyanto mengungkapkan, UU ini pun memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah mendesain UU Tax Amnesty mengenai apa yang menjadi hak dan larangan WP maupun fiskus (pegawai pajak) secara terbuka dan transparan.

UU tersebut, Ia mengakui juga sangat akuntabel karena basis data pajak pemerintah lebih luas, ekosistem perpajakan terbangun sehingga pengelolaan pajak menjadi lebih baik.

"Jadi kalau dibilang kita memberikan keistimewaan bagi WP yang ngemplang, sebetulnya tidak begitu. Karena setiap orang berhak ikut tax amnesty, wong yang ngemplang pajak bukan cuma WP besar, tapi yang kecil juga banyak," ujar dia.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 15 Juli 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Wajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta KekayaannyaWajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta Kekayaannya

Dalam UU Pengampunan Pajak, bagi Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tax amnesty tidak akan diusut total aset kekayaannya. Tujuan utamanya agar aturan yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah menarik dan banyak peminatnya.selengkapnya

9.588 Orang yang Tidak Pernah Lapor SPT Ikut Tax Amnesty9.588 Orang yang Tidak Pernah Lapor SPT Ikut Tax Amnesty

Sejumlah Wajib pajak (WP) yang selama ini tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Wakil Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Agar Tax Amnesty Tidak Salah SasaranWakil Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Agar Tax Amnesty Tidak Salah Sasaran

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta agar pelaksanaan UU pengampunan pajak‎ (tax amnesty) tidak salah sasaran. Hal itu harus dimanfaatkan para orang-orang kaya yang berada di luar negeri dan tidak membayar pajak.selengkapnya

Dengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi KetahuanDengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi Ketahuan

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan pemerintah selama satu bulan telah mendapatkan hasil. Hal ini menunjukan dampak positif mengetahui banyaknya pelanggaran dan potensi dana yang masuk dari luar negeri. Dari data Kementerian Keuangan ada 2.216 wajib pajak (WP) yang tidak pernah lapor SPT. Jika dilaporkan, maka WP yang didapatkan dari tarif tebusan sebanyak Rp109,5 miliar.selengkapnya

Menkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar PajakMenkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar Pajak

Pemerintah terus mendorong adanya penerapan tax amnesty tahun ini, agar memberikan ruang bagi masyarakat yang masih lalai dalam membayar pajak. Pasalnya, tidak semua pengemplang pajak adalah perusahaan atau pribadi yang bermodal besar. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pengemplang pajak yang umum tidaklah selalu besar. Menurutnya masyarakat kelas menengah dan kecil juga ada yangselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :