Ketiban Rezeki dari Revaluasi, Profesi Ini Pasang Harga Tinggi

Jumat 29 Jan 2016 13:41Administratordibaca 442 kaliSemua Kategori

Gedung_1

Salah satu poin kebijakan pemerintah jilid V, berupa revaluasi aset telah mendatangkan pundi-pundi uang bagi seseorang yang berprofesi sebagai penilai aset. Rezeki nomplok ini dirasakan profesi penilai yang tergabung dalam Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). 

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, geliat perkembangan bisnis saat ini dan ke depan ikut menggerakkan perekonomian sebuah negara. Dampaknya, terjadi penciptaan lapangan kerja, menurunkan angka pengangguran, dan meningkatkan lapangan kerja. 

"Pengambilan keputusan yang tepat menjadi bagian dari mitigasi krisis. Salah satu yang berperan adalah profesi penilai. Penilai Indonesia telah memberi sumbangsih nyata di beberapa sektor, seperti pajak bumi dan bangunan, pengadaan lahan dan lainnya," kata Bambang saat membuka Munas MAPPI di Hotel Bidakara, Jumat (29/1/2016).

 Ia menjelaskan, peran profesi penilai sangat besar pada paket kebijakan ekonomi jilid V, yakni revaluasi aset. Upaya Direktorat Jenderal Pajak tersebut, Bambang memgakui, telah menyumbang penerimaan pajak hingga Rp 20 triliun atau melampaui target yang diperkirakan sebelumnya Rp 10 triliun pada 2015.

"Jadi saat kami memutuskan kebijakan revaluasi aset, kami sudah sadar kalau ini rejeki nomplok buat profesi penilai, kebanjiran order buat menilai aset," terang Bambang.

Namun ia mengeluhkan, penilai aset memasang harga tinggi sebagai balas jasa membantu perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peserta revaluasi aset. Sementara tarif pajak yang dipungut pemerintah kepada peserta revaluasi aset pada tahun lalu sebesar 3 persen.

"Tapi ada selentingan kabar, para penilai pasang harga ketinggian, terutama kepada BUMN yang tidak besar," ujar dia. 

Kebijakan revaluasi aset, sambung Bambang, masih akan berlanjut pada tahun ini. Pungutan pajak untuk bisa mengikuti revaluasi aset dikenakan 4 persen pada paruh waktu pertama 2016, dan semester ke-II ini sebesar 6 persen. 

"Pasang harga tinggi itu pasti, namanya mekanisme pasar begitu kalau permintaan lagi tinggi. Tapi mungkin jangan sampai masalah harga balas jasa ini menjadi penghambat bagi perusahaan yang tidak besar. Mari bersama sukseskan revaluasi aset," harap Bambang. 

Sementara Ketua Umum MAPPI, Hamid Yusuf mengatakan, para penilai aset saat ini menghadapi tantangan besar terutama di sektor pertanahan seiring pembangunan infrastruktur yang marak dikejar pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sejak tahun lalu.

Ada lima sektor yang ditangani profesi penilai, yakni, sektor perbankan, sektor perpajakan, sektor pasar modal, sektor akuntansi dan sektor pertanahan. 

"Yang paling menyita waktu dan pikiran kita sekarang ini yang melibatkan pengadaan tanah, karena kaitannya dengan pembangunan proyek infrastruktur secara massif dan besar. Tapi ini merupakan bentuk dukungan kita terhadap pembangunan infrastruktur, termasuk revaluasi aset yang menjadi tantangan kami di tahun ini," tandas Hamid.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 29 Januari 2016)
Foto : @_wahyususeno




BERITA TERKAIT
 

Dampak Positif Revaluasi Aset Bagi Pajak dan EkonomiDampak Positif Revaluasi Aset Bagi Pajak dan Ekonomi

Hingga pukul 12 siang pada 30 Desember 2015, penerimaan pajak sudah mencapai Rp1.016 triliun. Kementerian Keuangan terus berusaha untuk dapat mencapai target, paling minimal dalam menjaga defisit anggaran di kisaran 2,7 persen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan revaluasi aset, yang dilakukan oleh perusahaan BUMN dan swasta.selengkapnya

Revaluasi Aset dan Pajak Bukan Momok Bagi Wajib PajakRevaluasi Aset dan Pajak Bukan Momok Bagi Wajib Pajak

Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dwi Martani mengatakan, revaluasi aset dan revaluasi pajak tidak perlu menjadi momok yang menakutkan bagi wajib pajak. Menurutnya, revaluasi aset merupakan konsep netral yang bisa menghasilkan penilaian aset dengan nilai baru (terkini) menjadi lebih tinggi atau lebih rendah.selengkapnya

2016, Revaluasi Aset Masih Jadi Andalan Pajak2016, Revaluasi Aset Masih Jadi Andalan Pajak

Poin krusial nantinya tergantung upaya tambahan yang dilakukan pemerintah. Terkait hal ini Mardiasmo mengaku sudah menyiapkan beberapa upaya, salah satunya mengejar kembali perusahaan yang belum melakukan revaluasi aset.selengkapnya

Ini Negara yang Paling Banyak Repatriasi AsetIni Negara yang Paling Banyak Repatriasi Aset

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyatakan tekadnya untuk mensukseskan tax amnesty. Dan hingga 5 September kemarin, data wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya di luar negeri mencapai Rp30,4 triliun.selengkapnya

Tambahan Dana PMN PLN Rp 13 Triliun dari Pajak Revaluasi AsetTambahan Dana PMN PLN Rp 13 Triliun dari Pajak Revaluasi Aset

Pemerintah menambah dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 13,6 triliun. Dana itu untuk membantu PLN mempercepat program pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt (GW). Adapun dana PMN itu bersumber dari pengalihan pajak revaluasi aset perusahaan setrum pelat merah tersebut.selengkapnya

Kejar Diskon Pajak, BUMN masih Banyak Lakukan Revaluasi AsetKejar Diskon Pajak, BUMN masih Banyak Lakukan Revaluasi Aset

Minat perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan revaluasi aset masih cukup banyak pada awal 2016. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya



 
TAGS # :