Sejumlah gubernur mengajak para pengusaha untuk ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan ikut program tax amnesty dapat mendukung ekonomi dan investasi di daerah sehingga juga dapat berdampak positif untuk ekonomi nasional.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi menuturkan hal itu saat mengikuti apel Gelar Pasukan Persiapan Penyambutan Kedatangan Presiden Joko Widodo di Lapangan Benteng Medan, Rabu (20/7/2016).
Jokowi juga akan turut hadir dalam rangka sosialisasi tax amnesty yang akan berlangsung di hotel Santika Dyandra Medan pada Kamis 21 Juli 2016.
"Kita layak bangga, karena Bapak Presiden memberikan perhatian terhadap masyarakat Sumatera Utara karena telah beberapa kali datang dalam rangka kunjungan kerja. Sehari setelah dilantik menjadi Presiden RI, Pak Jokowi langsung melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian erupsi Gunung Sinabung. Kemudian saat 100 hari kerja, Maret lalu saat meninjau sejumlah pembangunan insfrastruktur dan esok dalam rangka sosialisasi tax amnesty," ujar Erry.
Perhatian tersebut, sebut Erry, layak mendapat apresiasi dari masyarakat Sumut, terutama para pengusaha dan investor Sumut yang masih menyimpan dan menanamkan modalnya di luar negeri.
"Kita berharap, para pengusaha dan masyarakat terketuk untuk menggunakan uangnya membangun berbagai usaha di Sumut. Misalnya membantu pertumbuhan UMKM dan sektor lainnya. Dengan begitu, perekonomian di Sumut akan tumbuh baik. Itu akan berdampak pada peningkatan perenonomian nasional nantinya," harap Erry.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi turut hadir ikut sosialisasi tax amnesty di Sumatera Utara juga lantaran Sumatera Utara merupakan pusat ekonomi nasional bagian barat.
Sementara itu, Mayjen TNI Lodwyk Pusung selaku Irup Apel Persiapan Penyambutan Presiden menegaskan dalam amanatnya, pengamanan Presiden tidak boleh gagal dan harus sukses. Prajurit dan seluruh personil dari lintas kesatuan harus bertanggungjawab sesuai tugas dan perannya masing-masing.
"Jangan anggap pengamanan Bapak Presiden sebagai tugas rutin. Harus serius. Jangan ragu-ragu dan laksanakan tugas penuh tanggungjawab. Saya tidak mau mendengar ada personil yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik," tegas Lodwyk.
Tiap personil yang telah mendapat tugas pengamanan, wajib melakukan koordinasi proses pengamanan berlangsung lancar di wilayah tugas masing-masing.
"Prajurit yang di Ring I, II dan III, jangan sampai lengah. Jangan karena Bapak Presiden sudah beberapa kali datang ke Sumut, makan pengamanan ini dianggap pengaman rutin. Ini pengamanan yang serius dan penuh tanggungjawab," ujar Lodwyk.
Lodwik mengatakan, guna mengamankan kedatangan dan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Medan, pihaknya menyiagakan seidkitnya 2 ribu personil TNI, Polri dan petugas pengamanan dari Pemprov Sumut dan Pemko Medan dan masyarakat.
"Semua tersebar di beberapa titik. Ada di rute, Santika, Aston dan objek yang dikunjungi Bapak Presiden nantinya. Juga ada penembak jitu. Petugas pengamanan kita tegaskan harus serius," pesan Lodwik.
Gubernur Sumbar Dorong Pengusaha Investasi
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menuturkan, kebijakan tax amnesty dapat mendorong pengusaha asal Sumatera Barat investasi di daerah.
Karena itu, pengusaha asal Sumatera Barat yang menghimpun dana di luar negeri dapat mengalirkan modalnya ke daerah.
"Kami dorong pengusaha asal Sumbar yang punya dana di luar negeri agar dialirkan ke daerah, bisa diinvestasikan," kata Irwan Prayitno.
Ia meyakini, ada banyak dana milik pengusaha asal Sumbar yang parkir di luar negeri. Bila wajib pajak yang ikut program tax amnesty dan mengalihkan dana ke dalam negeri, Irwan menjamin, aliran dana repatriasi yang masuk ke daerah untuk kebutuhan investasi mendapat fasilitas kemudahan perizinan investasi dan kemudahan memperoleh lahan.
"Kalau persoalan lahan, kami bantu fasilitasi, bisa sistem kontrak dan dibicarakan," ujar dia.
Pemerintah daerah menyiapkan sektor potensi investasi di Sumbar yang bisa dimanfaatkan untuk aliran modal repatriasi. Mulai dari sektor energi terbarukan, pariwisata, infrastruktur, tambang dan gas, industri pengolahan, serta pertanian dan peternakan.
Pemerintah daerah Sumatera Barat menargetkan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 850 miliar pada tahun ini.
Sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai US$ 26 juta. Angka ini cukup realistis mengingat realisasi investasi PMA di Sumbar tahun lalu mencapai US$ 70 juta dan meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang mencapai US$ 29 juta.
Realisasi PMDN tahun lalu mencapai Rp 2,78 triliun, tumbuh 126 persen dibanding tahun 2014 yang menyentuh Rp 1,23 triliun. Investasi ke Sumbar didominasi sektor agro industri, perkebunan, pertanian dan peternakan. Selanjutnya, pertambangan energi terbarukan dan kelistrikan, pariwisata, industri pengolahan.
Perbankan Daerah Siap
Bank milik daerah dan swasta yang beroperasi di Sumbar menyatakan kesangggupannya menampung aliran dana pengusaha asal Sumbar yang parkir di luar negeri. "Bank Nagari siap menampung dana repatriasi," ujar Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan.
Sumber : liputan6.com (Jakarta, 20 Juli 2016)
Foto : @klinik_pajak
Menakar Potensi Nyata Pengampunan PajakLangkah pemerintah untuk menjalankan program Tax Amnesty atau yang lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak tampaknya sudah di depan mata karena saat ini pemerintah sudah mengajukan RUU Pengampunan Pajak dan tinggal menunggu pengesahan DPR. Kalau tidak ada aral melintang, RUU tersebut semestinya dapat disahkan di akhir bulan ini. Artinya program pengampunan pajak tersebut dapat dijalankanselengkapnya
Tax Amnesty Sasar Siapa?Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah menjadi buah simalakama. Sejumlah kalangan masyarakat, terutama para penunggak pajak, merasa keberatan dengan tarif tebusan yang dinilai cukup besar bila dihitung dari jumlah penghasilan yang tidak dilaporkan selama ini.selengkapnya
Dilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus InvestasiPRESIDEN Joko Widodo belum lama ini kecewa dengan kinerja investasi Indonesia. Meskipun pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 13 persen pada 2017, yang itu melampui baik target pertumbuhan investasi 11 persen maupun realisasi tahun sebelumnya yang tercatat 12,4 persen, pencapaian itu belum bisa memuaskannya.selengkapnya
Ini Aturan Pembebasan Pajak Impor Kapal, Pesawat dan Suku CadangPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya
Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangPajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya
UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiRancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
