Kepala Daerah Ikut Sosialisasikan Tax Amnesty

Kamis 21 Jul 2016 09:22Administratordibaca 241 kaliSemua Kategori

tax amnesty 001

Sejumlah gubernur mengajak para pengusaha untuk ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan ikut program tax amnesty dapat mendukung ekonomi dan investasi di daerah sehingga juga dapat berdampak positif untuk ekonomi nasional.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi menuturkan hal itu saat mengikuti apel Gelar Pasukan Persiapan Penyambutan Kedatangan Presiden Joko Widodo di Lapangan Benteng Medan, Rabu (20/7/2016).

Jokowi juga akan turut hadir dalam rangka sosialisasi tax amnesty yang akan berlangsung di hotel Santika Dyandra Medan pada Kamis 21 Juli 2016.

"Kita layak bangga, karena Bapak Presiden memberikan perhatian terhadap masyarakat Sumatera Utara karena telah beberapa kali datang dalam rangka kunjungan kerja. Sehari setelah dilantik menjadi Presiden RI, Pak Jokowi langsung melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian erupsi Gunung Sinabung. Kemudian saat 100 hari kerja, Maret lalu saat meninjau sejumlah pembangunan insfrastruktur dan esok dalam rangka sosialisasi tax amnesty," ujar Erry.


Perhatian tersebut, sebut Erry, layak mendapat apresiasi dari masyarakat Sumut, terutama para pengusaha dan investor Sumut yang masih menyimpan dan menanamkan modalnya di luar negeri.

"Kita berharap, para pengusaha dan masyarakat terketuk untuk menggunakan uangnya membangun berbagai usaha di Sumut. Misalnya membantu pertumbuhan UMKM dan sektor lainnya. Dengan begitu, perekonomian di Sumut akan tumbuh baik. Itu akan berdampak pada peningkatan perenonomian nasional nantinya," harap Erry.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi turut hadir ikut sosialisasi tax amnesty di Sumatera Utara juga lantaran Sumatera Utara merupakan pusat ekonomi nasional bagian barat.

Sementara itu, Mayjen TNI Lodwyk Pusung selaku Irup Apel Persiapan Penyambutan Presiden menegaskan dalam amanatnya, pengamanan Presiden tidak boleh gagal dan harus sukses. Prajurit dan seluruh personil dari lintas kesatuan harus bertanggungjawab sesuai tugas dan perannya masing-masing.

"Jangan anggap pengamanan Bapak Presiden sebagai tugas rutin. Harus serius. Jangan ragu-ragu dan laksanakan tugas penuh tanggungjawab. Saya tidak mau mendengar ada personil yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik," tegas Lodwyk.

Tiap personil yang telah mendapat tugas pengamanan, wajib melakukan koordinasi proses pengamanan berlangsung lancar di wilayah tugas masing-masing.

"Prajurit yang di Ring I, II dan III, jangan sampai lengah. Jangan karena Bapak Presiden sudah beberapa kali datang ke Sumut, makan pengamanan ini dianggap pengaman rutin. Ini pengamanan yang serius dan penuh tanggungjawab," ujar Lodwyk.

Lodwik mengatakan, guna mengamankan kedatangan dan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Medan, pihaknya menyiagakan seidkitnya 2 ribu personil TNI, Polri dan petugas pengamanan dari Pemprov Sumut dan Pemko Medan dan masyarakat.

"Semua tersebar di beberapa titik. Ada di rute, Santika, Aston dan objek yang dikunjungi Bapak Presiden nantinya. Juga ada penembak jitu. Petugas pengamanan kita tegaskan harus serius," pesan Lodwik.

Gubernur Sumbar Dorong Pengusaha Investasi

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menuturkan, kebijakan tax amnesty dapat mendorong pengusaha asal Sumatera Barat investasi di daerah.


Karena itu, pengusaha asal Sumatera Barat yang menghimpun dana di luar negeri dapat mengalirkan modalnya ke daerah.

"Kami dorong pengusaha asal Sumbar yang punya dana di luar negeri agar dialirkan ke daerah, bisa diinvestasikan," kata Irwan Prayitno.

Ia meyakini, ada banyak dana milik pengusaha asal Sumbar yang parkir di luar negeri. Bila wajib pajak yang ikut program tax amnesty dan mengalihkan dana ke dalam negeri, Irwan menjamin, aliran dana repatriasi yang masuk ke daerah untuk kebutuhan investasi mendapat fasilitas kemudahan perizinan investasi dan kemudahan memperoleh lahan.


"Kalau persoalan lahan, kami bantu fasilitasi, bisa sistem kontrak dan dibicarakan," ujar dia.

Pemerintah daerah menyiapkan sektor potensi investasi di Sumbar yang bisa dimanfaatkan untuk aliran modal repatriasi. Mulai dari sektor energi terbarukan, pariwisata, infrastruktur, tambang dan gas, industri pengolahan, serta pertanian dan peternakan.

Pemerintah daerah Sumatera Barat menargetkan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 850 miliar pada tahun ini.

Sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai US$ 26 juta. Angka ini cukup realistis mengingat realisasi investasi PMA di Sumbar tahun lalu mencapai US$ 70 juta dan meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang mencapai US$ 29 juta.

Realisasi PMDN tahun lalu mencapai Rp 2,78 triliun, tumbuh 126 persen dibanding tahun 2014 yang  menyentuh Rp 1,23 triliun. Investasi ke Sumbar didominasi sektor agro industri, perkebunan, pertanian dan peternakan. Selanjutnya,  pertambangan energi terbarukan dan kelistrikan, pariwisata, industri pengolahan.

Perbankan Daerah Siap

Bank milik daerah dan swasta yang beroperasi di Sumbar menyatakan kesangggupannya menampung aliran dana pengusaha asal Sumbar yang parkir di luar negeri. "Bank Nagari siap menampung dana repatriasi," ujar Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 20 Juli 2016)
Foto : @klinik_pajak




BERITA TERKAIT
 

Pengusaha Daerah Pilih Properti untuk Investasi Dana Tax AmnestyPengusaha Daerah Pilih Properti untuk Investasi Dana Tax Amnesty

Sektor properti dipandang jadi salah satu alternatif menarik untuk menyalurkan dana dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun sektor ini dianggap hanya menjadi pilihan kalangan tertentu saja yang bakal menggunakan properti sebagai sarana investasi hasil amnesti pajaknya.selengkapnya

Masih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax AmnestyMasih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hingga saat ini, masih sedikit pemegang saham dan pengurus perusahaan perbankan yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Presiden Jokowi Terbang ke Jambi dan MedanPresiden Jokowi Terbang ke Jambi dan Medan

Presiden Joko Widodo pada Kamis (21/6) pagi, melakukan kunjungan kerja ke kota Jambi, Provinsi Jambi, dan kota Medan, Sumatera Utara. Presiden akan meresmikan Bandar Udara Internasional Sultan Thaha dan melakukan sosialisasi pengampunan pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan data kendaraan mewah roda empat yang mengemplang pajak. Total pajak yang belum terbayarkan adalah Rp 26 miliar dari 744 mobil seharga Rp 1 miliar.selengkapnya

Sama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda Motor

Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.selengkapnya



 
TAGS # :