Kepala Daerah Ikut Sosialisasikan Tax Amnesty

Kamis 21 Jul 2016 09:22Administratordibaca 151 kaliSemua Kategori

tax amnesty 001

Sejumlah gubernur mengajak para pengusaha untuk ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan ikut program tax amnesty dapat mendukung ekonomi dan investasi di daerah sehingga juga dapat berdampak positif untuk ekonomi nasional.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi menuturkan hal itu saat mengikuti apel Gelar Pasukan Persiapan Penyambutan Kedatangan Presiden Joko Widodo di Lapangan Benteng Medan, Rabu (20/7/2016).

Jokowi juga akan turut hadir dalam rangka sosialisasi tax amnesty yang akan berlangsung di hotel Santika Dyandra Medan pada Kamis 21 Juli 2016.

"Kita layak bangga, karena Bapak Presiden memberikan perhatian terhadap masyarakat Sumatera Utara karena telah beberapa kali datang dalam rangka kunjungan kerja. Sehari setelah dilantik menjadi Presiden RI, Pak Jokowi langsung melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian erupsi Gunung Sinabung. Kemudian saat 100 hari kerja, Maret lalu saat meninjau sejumlah pembangunan insfrastruktur dan esok dalam rangka sosialisasi tax amnesty," ujar Erry.


Perhatian tersebut, sebut Erry, layak mendapat apresiasi dari masyarakat Sumut, terutama para pengusaha dan investor Sumut yang masih menyimpan dan menanamkan modalnya di luar negeri.

"Kita berharap, para pengusaha dan masyarakat terketuk untuk menggunakan uangnya membangun berbagai usaha di Sumut. Misalnya membantu pertumbuhan UMKM dan sektor lainnya. Dengan begitu, perekonomian di Sumut akan tumbuh baik. Itu akan berdampak pada peningkatan perenonomian nasional nantinya," harap Erry.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi turut hadir ikut sosialisasi tax amnesty di Sumatera Utara juga lantaran Sumatera Utara merupakan pusat ekonomi nasional bagian barat.

Sementara itu, Mayjen TNI Lodwyk Pusung selaku Irup Apel Persiapan Penyambutan Presiden menegaskan dalam amanatnya, pengamanan Presiden tidak boleh gagal dan harus sukses. Prajurit dan seluruh personil dari lintas kesatuan harus bertanggungjawab sesuai tugas dan perannya masing-masing.

"Jangan anggap pengamanan Bapak Presiden sebagai tugas rutin. Harus serius. Jangan ragu-ragu dan laksanakan tugas penuh tanggungjawab. Saya tidak mau mendengar ada personil yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik," tegas Lodwyk.

Tiap personil yang telah mendapat tugas pengamanan, wajib melakukan koordinasi proses pengamanan berlangsung lancar di wilayah tugas masing-masing.

"Prajurit yang di Ring I, II dan III, jangan sampai lengah. Jangan karena Bapak Presiden sudah beberapa kali datang ke Sumut, makan pengamanan ini dianggap pengaman rutin. Ini pengamanan yang serius dan penuh tanggungjawab," ujar Lodwyk.

Lodwik mengatakan, guna mengamankan kedatangan dan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Medan, pihaknya menyiagakan seidkitnya 2 ribu personil TNI, Polri dan petugas pengamanan dari Pemprov Sumut dan Pemko Medan dan masyarakat.

"Semua tersebar di beberapa titik. Ada di rute, Santika, Aston dan objek yang dikunjungi Bapak Presiden nantinya. Juga ada penembak jitu. Petugas pengamanan kita tegaskan harus serius," pesan Lodwik.

Gubernur Sumbar Dorong Pengusaha Investasi

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menuturkan, kebijakan tax amnesty dapat mendorong pengusaha asal Sumatera Barat investasi di daerah.


Karena itu, pengusaha asal Sumatera Barat yang menghimpun dana di luar negeri dapat mengalirkan modalnya ke daerah.

"Kami dorong pengusaha asal Sumbar yang punya dana di luar negeri agar dialirkan ke daerah, bisa diinvestasikan," kata Irwan Prayitno.

Ia meyakini, ada banyak dana milik pengusaha asal Sumbar yang parkir di luar negeri. Bila wajib pajak yang ikut program tax amnesty dan mengalihkan dana ke dalam negeri, Irwan menjamin, aliran dana repatriasi yang masuk ke daerah untuk kebutuhan investasi mendapat fasilitas kemudahan perizinan investasi dan kemudahan memperoleh lahan.


"Kalau persoalan lahan, kami bantu fasilitasi, bisa sistem kontrak dan dibicarakan," ujar dia.

Pemerintah daerah menyiapkan sektor potensi investasi di Sumbar yang bisa dimanfaatkan untuk aliran modal repatriasi. Mulai dari sektor energi terbarukan, pariwisata, infrastruktur, tambang dan gas, industri pengolahan, serta pertanian dan peternakan.

Pemerintah daerah Sumatera Barat menargetkan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 850 miliar pada tahun ini.

Sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai US$ 26 juta. Angka ini cukup realistis mengingat realisasi investasi PMA di Sumbar tahun lalu mencapai US$ 70 juta dan meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang mencapai US$ 29 juta.

Realisasi PMDN tahun lalu mencapai Rp 2,78 triliun, tumbuh 126 persen dibanding tahun 2014 yang  menyentuh Rp 1,23 triliun. Investasi ke Sumbar didominasi sektor agro industri, perkebunan, pertanian dan peternakan. Selanjutnya,  pertambangan energi terbarukan dan kelistrikan, pariwisata, industri pengolahan.

Perbankan Daerah Siap

Bank milik daerah dan swasta yang beroperasi di Sumbar menyatakan kesangggupannya menampung aliran dana pengusaha asal Sumbar yang parkir di luar negeri. "Bank Nagari siap menampung dana repatriasi," ujar Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 20 Juli 2016)
Foto : @klinik_pajak




BERITA TERKAIT
 

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

Pengusaha Daerah Pilih Properti untuk Investasi Dana Tax AmnestyPengusaha Daerah Pilih Properti untuk Investasi Dana Tax Amnesty

Sektor properti dipandang jadi salah satu alternatif menarik untuk menyalurkan dana dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun sektor ini dianggap hanya menjadi pilihan kalangan tertentu saja yang bakal menggunakan properti sebagai sarana investasi hasil amnesti pajaknya.selengkapnya

Masih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax AmnestyMasih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hingga saat ini, masih sedikit pemegang saham dan pengurus perusahaan perbankan yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Presiden Jokowi Terbang ke Jambi dan MedanPresiden Jokowi Terbang ke Jambi dan Medan

Presiden Joko Widodo pada Kamis (21/6) pagi, melakukan kunjungan kerja ke kota Jambi, Provinsi Jambi, dan kota Medan, Sumatera Utara. Presiden akan meresmikan Bandar Udara Internasional Sultan Thaha dan melakukan sosialisasi pengampunan pajak.selengkapnya

Muslim yang Baik Harus Taat Zakat dan PajakMuslim yang Baik Harus Taat Zakat dan Pajak

Kebangkitan zakat di Indonesia belakangan memang semakin terasa. Bahkan, keinginan masyarakat membayar zakat dirasa telah melampaui kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya

Kemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen PajakKemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh pejabat otoritas pajak terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno (HS).selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakSri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan Pajak

Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya



 
TAGS # :