Kepala Daerah Ikut Sosialisasikan Tax Amnesty

Kamis 21 Jul 2016 09:22Administratordibaca 216 kaliSemua Kategori

tax amnesty 001

Sejumlah gubernur mengajak para pengusaha untuk ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan ikut program tax amnesty dapat mendukung ekonomi dan investasi di daerah sehingga juga dapat berdampak positif untuk ekonomi nasional.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi menuturkan hal itu saat mengikuti apel Gelar Pasukan Persiapan Penyambutan Kedatangan Presiden Joko Widodo di Lapangan Benteng Medan, Rabu (20/7/2016).

Jokowi juga akan turut hadir dalam rangka sosialisasi tax amnesty yang akan berlangsung di hotel Santika Dyandra Medan pada Kamis 21 Juli 2016.

"Kita layak bangga, karena Bapak Presiden memberikan perhatian terhadap masyarakat Sumatera Utara karena telah beberapa kali datang dalam rangka kunjungan kerja. Sehari setelah dilantik menjadi Presiden RI, Pak Jokowi langsung melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian erupsi Gunung Sinabung. Kemudian saat 100 hari kerja, Maret lalu saat meninjau sejumlah pembangunan insfrastruktur dan esok dalam rangka sosialisasi tax amnesty," ujar Erry.


Perhatian tersebut, sebut Erry, layak mendapat apresiasi dari masyarakat Sumut, terutama para pengusaha dan investor Sumut yang masih menyimpan dan menanamkan modalnya di luar negeri.

"Kita berharap, para pengusaha dan masyarakat terketuk untuk menggunakan uangnya membangun berbagai usaha di Sumut. Misalnya membantu pertumbuhan UMKM dan sektor lainnya. Dengan begitu, perekonomian di Sumut akan tumbuh baik. Itu akan berdampak pada peningkatan perenonomian nasional nantinya," harap Erry.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi turut hadir ikut sosialisasi tax amnesty di Sumatera Utara juga lantaran Sumatera Utara merupakan pusat ekonomi nasional bagian barat.

Sementara itu, Mayjen TNI Lodwyk Pusung selaku Irup Apel Persiapan Penyambutan Presiden menegaskan dalam amanatnya, pengamanan Presiden tidak boleh gagal dan harus sukses. Prajurit dan seluruh personil dari lintas kesatuan harus bertanggungjawab sesuai tugas dan perannya masing-masing.

"Jangan anggap pengamanan Bapak Presiden sebagai tugas rutin. Harus serius. Jangan ragu-ragu dan laksanakan tugas penuh tanggungjawab. Saya tidak mau mendengar ada personil yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik," tegas Lodwyk.

Tiap personil yang telah mendapat tugas pengamanan, wajib melakukan koordinasi proses pengamanan berlangsung lancar di wilayah tugas masing-masing.

"Prajurit yang di Ring I, II dan III, jangan sampai lengah. Jangan karena Bapak Presiden sudah beberapa kali datang ke Sumut, makan pengamanan ini dianggap pengaman rutin. Ini pengamanan yang serius dan penuh tanggungjawab," ujar Lodwyk.

Lodwik mengatakan, guna mengamankan kedatangan dan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Medan, pihaknya menyiagakan seidkitnya 2 ribu personil TNI, Polri dan petugas pengamanan dari Pemprov Sumut dan Pemko Medan dan masyarakat.

"Semua tersebar di beberapa titik. Ada di rute, Santika, Aston dan objek yang dikunjungi Bapak Presiden nantinya. Juga ada penembak jitu. Petugas pengamanan kita tegaskan harus serius," pesan Lodwik.

Gubernur Sumbar Dorong Pengusaha Investasi

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menuturkan, kebijakan tax amnesty dapat mendorong pengusaha asal Sumatera Barat investasi di daerah.


Karena itu, pengusaha asal Sumatera Barat yang menghimpun dana di luar negeri dapat mengalirkan modalnya ke daerah.

"Kami dorong pengusaha asal Sumbar yang punya dana di luar negeri agar dialirkan ke daerah, bisa diinvestasikan," kata Irwan Prayitno.

Ia meyakini, ada banyak dana milik pengusaha asal Sumbar yang parkir di luar negeri. Bila wajib pajak yang ikut program tax amnesty dan mengalihkan dana ke dalam negeri, Irwan menjamin, aliran dana repatriasi yang masuk ke daerah untuk kebutuhan investasi mendapat fasilitas kemudahan perizinan investasi dan kemudahan memperoleh lahan.


"Kalau persoalan lahan, kami bantu fasilitasi, bisa sistem kontrak dan dibicarakan," ujar dia.

Pemerintah daerah menyiapkan sektor potensi investasi di Sumbar yang bisa dimanfaatkan untuk aliran modal repatriasi. Mulai dari sektor energi terbarukan, pariwisata, infrastruktur, tambang dan gas, industri pengolahan, serta pertanian dan peternakan.

Pemerintah daerah Sumatera Barat menargetkan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 850 miliar pada tahun ini.

Sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai US$ 26 juta. Angka ini cukup realistis mengingat realisasi investasi PMA di Sumbar tahun lalu mencapai US$ 70 juta dan meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang mencapai US$ 29 juta.

Realisasi PMDN tahun lalu mencapai Rp 2,78 triliun, tumbuh 126 persen dibanding tahun 2014 yang  menyentuh Rp 1,23 triliun. Investasi ke Sumbar didominasi sektor agro industri, perkebunan, pertanian dan peternakan. Selanjutnya,  pertambangan energi terbarukan dan kelistrikan, pariwisata, industri pengolahan.

Perbankan Daerah Siap

Bank milik daerah dan swasta yang beroperasi di Sumbar menyatakan kesangggupannya menampung aliran dana pengusaha asal Sumbar yang parkir di luar negeri. "Bank Nagari siap menampung dana repatriasi," ujar Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 20 Juli 2016)
Foto : @klinik_pajak




BERITA TERKAIT
 

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

Pengusaha Daerah Pilih Properti untuk Investasi Dana Tax AmnestyPengusaha Daerah Pilih Properti untuk Investasi Dana Tax Amnesty

Sektor properti dipandang jadi salah satu alternatif menarik untuk menyalurkan dana dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun sektor ini dianggap hanya menjadi pilihan kalangan tertentu saja yang bakal menggunakan properti sebagai sarana investasi hasil amnesti pajaknya.selengkapnya

Masih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax AmnestyMasih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hingga saat ini, masih sedikit pemegang saham dan pengurus perusahaan perbankan yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Presiden Jokowi Terbang ke Jambi dan MedanPresiden Jokowi Terbang ke Jambi dan Medan

Presiden Joko Widodo pada Kamis (21/6) pagi, melakukan kunjungan kerja ke kota Jambi, Provinsi Jambi, dan kota Medan, Sumatera Utara. Presiden akan meresmikan Bandar Udara Internasional Sultan Thaha dan melakukan sosialisasi pengampunan pajak.selengkapnya

Muslim yang Baik Harus Taat Zakat dan PajakMuslim yang Baik Harus Taat Zakat dan Pajak

Kebangkitan zakat di Indonesia belakangan memang semakin terasa. Bahkan, keinginan masyarakat membayar zakat dirasa telah melampaui kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :