KEPAILITAN BATAVIA : Kurator Janjikan Pembayaran Pajak Tahap Keempat

Kamis 26 Mei 2016 14:37Administratordibaca 1305 kaliSemua Kategori

bisnis 012

Tim kurator PT Metro Batavia akan mengupayakan pembayaran tagihan pajak melalui pembagian hasil lelang tahap keempat.

Salah satu kurator PT Metro Batavia Turman Panggabean mengatakan kantor pajak mengajukan keberatan terkait pembagian hasil lelang tahap kedua. Pembagian yang sempat mendapat keberatan dari sejumlah karyawan tersebut tanpa menyertakan pembayaran pajak dalam pemerinciannya.


“Kami tidak bisa melakukan pembayaran pajak pada tahap kedua, jadi nanti kompensasinya akan dimasukkan pada tahap keempat,” kata Turman kepada Bisnis.com, Selasa (24/5/2016).


Dia menambahkan pembayaran tahap kedua lebih dialokasikan untuk gaji dan pesangon mantan karyawan debitur. Pembayaran tersebut dinilai lebih penting karena menyangkut hajat orang banyak.


Sementara, tagihan pajak yang semula ditagihkan pada pembagian tahap kedua bisa dikompensasi ke pembagian tahap keempat. Namun, kurator belum mendapatkan pemberitahuan resmi mengenai permohonan keberatan yang diajukan kantor pajak.


Pihaknya akan berkonsultasi dengan hakim pengawas terkait dengan keberatan kantor pajak. Selain itu, dirinya akan meminta untuk diizinkan melakukan negosiasi dengan perwakilan pajak agar bisa berakhir damai.


Menurutnya, jika kantor pajak mengajukan permohonan keberatan saat ini juga sudah terlambat. Permohonan keberatan diajukan untuk pembagian tahap kedua, sementara saat ini pembagian sudah memasuki tahap ketiga.


Uang yang digunakan untuk pembagian tahap kedua, lanjutnya, sudah habis terbagi. Aset yang belum terjual rencananya akan dialokasikan untuk pembagian tahap keempat.


Turman menuturkan total tagihan kantor pajak yang diakui tim kurator mencapai Rp49 miliar. Adapun, aset yang digunakan untuk pembagian tahap keempat adalah Gedung Juanda.


Dia berpendapat pelelangan aset tersebut berpotensi menghasilkan Rp40 miliar. Jika dikurangi dengan pajak penjualan masih tersisa dana sekitar Rp36 miliar.


Nantinya, pembagian dana tersebut akan dilakukan secara pro rata untuk pajak bersama dengan tagihan mantan karyawan debitur maupun kreditur separatis.


"Kami masih tunggu kalau pajak ajukan keberatan melalui pengadilan niaga, tetapi kalau bisa damai dan mereka tidak mengajukan gugatan akan lebih baik," ujar Turman.


Pada tahap ketiga, kurator pengelola maskapai Batavia Air tersebut membagikan hasil lelang sejumlah Rp17,61 miliar.


Kreditur preferen yakni kantor pajak dan mantan karyawan mendapatkan masing-masing sebesar Rp1 miliar dan Rp4 miliar. Adapun, kreditur separatis terdiri dari PT Bank Muamalat Indonesia mendapatkan Rp9 miliar dan PT Bank Capital Indonesia memperoleh Rp1 miliar.


Sebelumnya, tim kurator telah melaksanakan pembagian hasil eksekusi tahap kedua sebesar Rp4 miliar. Kurator memerinci Rp3 miliar untuk mantan karyawan, Rp600 juta untuk Bank Muamalat, Rp150 juta untuk Bank Capital Indonesia, sisanya dibagi rata kepada kreditur lain.


PERKARA PAILIT

Dalam perkembangan perkara lain, Raiffeisen Bank International AG cabang Singapura berniat mengajukan kasasi setelah permohonan pailit atas Direktur PT Trimega Utama Corporindo, Soebali Sudji ditolak pengadilan.


Raiffeisen Bank yang diwakili kuasa hukum dari Assegaf, Hamzah & Partners menyatakan akan terus menagih utang ke Soebali Sudji.


Permohonan bank asal Singapura itu ditolak lantaran klaim utang yang diajukan pemohon tidak bisa dibuktikan secara sederhana.


Perkara No. 7/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut terkait pemberian fasilitas pinjaman dari RBI cabang Labuan kepada PT Trimega Utama Corporindo (TUC) sebesar US juta. Berdasarkan akta jaminan perorangan, Soebali Sudjie bersedia menjadi penjamin apabila terjadi peristiwa cidera janji (wanprestasi).


RBI Singapura telah mendapatkan cessie dari cabang Labuan untuk menagih piutangnya. Mereka memilih untuk memohonkan pailit penjamin melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 25 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

AMNESTI PAJAK: Awal Tahap Kedua, Aliran Tebusan Masih LesuAMNESTI PAJAK: Awal Tahap Kedua, Aliran Tebusan Masih Lesu

Sepanjang bulan lalu, awal tahap kedua program amnesti pajak, aliran dana tebusan ke Kantor Wilayah Direktoran Jenderal Pajak Sumatra Utara I melesu.selengkapnya

Amnesti Pajak Tahap II: Oktober, Dana Repatriasi Rp400 MiliarAmnesti Pajak Tahap II: Oktober, Dana Repatriasi Rp400 Miliar

Dana repatriasi dari Program Amnesti Pajak selama Oktober 2016 atau bulan pertama periode kedua baru mencapai Rp400 miliar, padahal selama tiga bulan Periode I Amnesti Pajak (Juli-September) dana repatriasi mencapai Rp137 triliun dari target pemerintah Rp1.000 triliun.selengkapnya

Amnesti Pajak Tahap I di Bali Capai Rp 690 MiliarAmnesti Pajak Tahap I di Bali Capai Rp 690 Miliar

Tebusan dari wajib pajak di Bali dalam program amnesti pajak tahap pertama mencapai Rp 690 miliar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali, Nader Sitorus mengatakan pemerintah pusat segera menggelar sosialisasi untuk tahap kedua November ini.selengkapnya

Ketua MPR Yakin Program Tax Amnesty Tahap Dua Akan Berjalan Lebih Baik LagiKetua MPR Yakin Program Tax Amnesty Tahap Dua Akan Berjalan Lebih Baik Lagi

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyambut positif hasil pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama yang selesai pada 30 September 2016 lalu.selengkapnya

BI Apresiasi Hasil Tax Amnesty Tahap PertamaBI Apresiasi Hasil Tax Amnesty Tahap Pertama

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengapresiasi hasil amnesti pajak tahap pertama, dan dianggap sangat baik untuk mendorong peningkatan ekonomi nasional.selengkapnya

Begini Tahap Pendaftaran Tax Amnesty di Kantor PajakBegini Tahap Pendaftaran Tax Amnesty di Kantor Pajak

Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah resmi dilaksanakan. Terhitung hari ini, program pengampunan pajak telah mulai dilakukan selama tiga hari.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Arcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan IniArcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan Ini

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan adanya penambahan klausul baru terkait pajak tidak langsung pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2017 tentang skema kontrak bagi hasil gross split. Tujuannya untuk memberikan kepastian investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

Laporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek TolLaporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek Tol

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melihat pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), kemarin. Peninjauan ini lantaran sebagian konstruksi tol bagian Trans Sumatera ini dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Pajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual onlinePajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual online

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Periode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen PajakPeriode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen Pajak

Periode pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan semakin dekat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau agar Wajib Pajak (WP) melapor dengan benar dan tepat waktu.selengkapnya

PMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKMPMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKM

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Efektifkah CbCR tangkal manipulasi transfer pricing?Efektifkah CbCR tangkal manipulasi transfer pricing?

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan soal kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi. Penegasan dari implementasi BEPS action plan 13 ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 29/PJ/2017selengkapnya

Cegah manipulasi transfer pricing, CbCR dipertukarkan Juni 2018Cegah manipulasi transfer pricing, CbCR dipertukarkan Juni 2018

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.selengkapnya

Ditjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWPDitjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWP

Beredar isu bahwa pembelian tiket pesawat mulai April tahun ini perlu menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dibantah oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

Petugas pajak tahun ini tidak boleh galak-galakPetugas pajak tahun ini tidak boleh galak-galak

Target penerimaan pajak di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu gagal tercapai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan jajaran di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun ini menempuh strategi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya agar tak mengulang kegagalan pencapaian target. Tahun ini, petugas pajak diminta bekerja soft, tidak galak seperti tahun 2017.selengkapnya

Ditjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun iniDitjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun ini

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia mendapatkan arahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai rencana penerimaan di tahun 2018. Pengarahan ini dilakukan agar seluruh wilayah memiliki persepsi yang sama.selengkapnya



 
TAGS # :