Kenali `Shortfall` Pajak dan Ancaman Bahayanya Bagi Indonesia

Rabu 22 Jun 2016 20:21Administratordibaca 2489 kaliSemua Kategori

kompas 009

Rio De Janeiro di Brasil terancam tak bisa maksimal menggelar event Olimpiade Dunia akibat krisis keuangan yang melanda negara bagian di Brazil itu.

Pemerintah menuding shortfall pajak akibat kelesuan di industri minyak sebagai akar permasalahan krisis finansial di Rio De Janeiro.


Secara umum, Brazil memang tengah mengalami resesi parah. Melihat pengalaman Brazil – sebagai sesama emerging market – Indonesia perlu mengantisipasi kejadian serupa, shortfall pajak.


Namun sebelum itu, perlu dipahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan shortfall pajak.


Shortfall adalah kondisi ketika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan.


Dalam konteks penerimaan pajak, shortfall sering terjadi ketika realisasi penerimaan pajak dalam satu tahun kurang dari target penerimaan pajak.


“Misalnya saja, pada APBN Perubahan 2015 target penerimaan pajak sebesar Rp 1.294 triliun, sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.060 triliun. Maka shortfall yang terjadi adalah Rp 234 triliun (selisih target dan realisasi),” ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo kepada Kompas.com, Rabu (22/6/2016).

Menurut Yustinus, shortfall pajak tidak akan menyebabkan Indonesia bangkrut. Alasannya, Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur batasan defisit anggaran sebesar tiga persen.

Akan tetapi, jika shortfall pajak terus berlanjut akan menjadi bahaya besar, karena ketahanan fiskal menjadi buruk.


Pertanyaan kemudian, kalaupun tidak membuat negara bangkrut karena ada batasan defisit tiga persen, apakah shortfall pajak mempengaruhi kepercayaan debitur bahwa Indonesia mampu mengembalikan utang?


“Secara umum iya. Bahkan sekarang market pun khawatir karena shortfall akan mengurangi kepercayaan pada kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan perekonomian,” imbuh Yustinus.


Shortfall Pajak 2016?


Setelah memahami ringkas apa yang dimaksud dengan shortfall pajak, sekarang mari kita lihat perkiraan shortfall pajak di 2016.


Dalam Rancangan APBN Perubahan 2016, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 1.343 triliun.

Angka ini sedikit lebih rendah dari target APBN 2016 yang sebesar Rp 1.360 triliun, namun lebih tinggi dari APBN Perubahan 2015 yang sebesar Rp 1.294 triliun.


Kebijakan pengampunan pajak yang saat ini tengah digodok oleh Panja Tax Amnesty diharapkan menambah penerimaan pajak sebesar Rp 165 triliun.


Itu pun masih belum pasti tercapai Rp 165 triliun. Kekhawatiran terjadinya shortfall pajak 2016 semakin menguat jika melihat kinerja penerimaan pajak hingga saat ini.


Data menunjukkan, hingga Mei 2016 realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 359 triliun atau 26,7 persen dari target yang ditetapkan pada Rancangan APBN Perubahan 2016.


Menurut Yustinus, nominal realisasi tersebut hanya 95 persen dibandingkan realisasi periode sama 2015.


Apabila diasumsikan hingga Desember 2016 realisasi penerimaan pajaknya tetap 95 persen dari realisasi 2015, maka penerimaan pajak yang dikumpulkan hanya mencapai Rp 1.007 triliun (75 persen dari target Rancangan APBN Perubahan 2016).


“Dengan demikian, meskipun hasil penerapan Tax Amnesty sesuai target (Rp 165 triliun), shortfall penerimaan pajak masih cukup besar," kata Yustinus.

"Penerimaan pajak dari Tax Amnesty hanya menambah perkiraan realisasi menjadi Rp 1.172 triliun atau 87 persen dari target Rancangan APBN Perubahan 2016,” lanjut Yustinus.


Dampaknya


Jika Rio De Janeiro nyata-nyata mengalami kecemasan tidak bisa menyelenggarakan Olimpiade secara optimal dalam dua bulan mendatang.

Apa dampak shortfall pajak yang mungkin akan dialami Indonesia?


Secara prinsip, shortfall pajak dapat berimplikasi pada defisit anggaran atau pengeluaran negara yang melebihi penerimaan.


Yustinus mengungkapkan, dengan asumsi target penerimaan 100 persen tercapai, defisit anggaran pada Rancangan APBN Perubahan 2016 ditargetkan Rp 313,3 triliun atau 2,48 persen dari perkiraan Produk Domestik Bruto (PDB) 2016 yang sebesar Rp 12.500 triliun.


“Perlu diketahui bahwa UU Keuangan Negara No.17 tahun 2003 membatasi defisit anggaran maksimal tiga persen dari PDB atau Rp 375 triliun untuk Rancangan APBN Perubahan 2016,” katanya.

Selain itu, perlu ditekankan pula bahwa defisit anggaran dibiayai oleh utang negara.


Dengan demikian, semakin besar defisit anggaran, semakin besar pula beban anggaran untuk membayar cicilan utang serta bunganya.


Yustinus menambahkan, dengan atau tanpa mengasumsikan adanya penerimaan Tax Amnesty yang sesuai target, defisit anggaran 2016 diperkirakan tetap mengkhawatirkan.


Tanpa Tax Amnesty, defisit anggaran dapat mencapai Rp 649.3 triliun atau 5,19 persen dari PDB.


“Penambahan dari Tax Amnesty sebesar Rp 165T hanya sedikit mengubah perkiraan defisit anggaran menjadi 3,9 persen dari PDB. Itupun dengan asumsi bahwa seluruh target penerimaan selain pajak dapat mencapai targetnya,” kata Yustinus.

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 22 Juni 2016)
Foto :kompas




BERITA TERKAIT
 

Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016

Menteri Keuangan (Menkeu) memutuskan untuk mengubah target defisit anggaran pada tahun ini menjadi 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp17 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang telah disepakati DPR sebelumnya, target defisit anggaran sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35% dari PDB.selengkapnya

Hingga November 2019, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 72 Persen dari Target APBNHingga November 2019, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 72 Persen dari Target APBN

Beban pengelolaan fiskal tahun 2019 kian berat setelah penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2019 masih pada kisaran 72% dari target APBN 2019.selengkapnya

Hingga November 2019, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 72 Persen dari Target APBNHingga November 2019, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 72 Persen dari Target APBN

Beban pengelolaan fiskal tahun 2019 kian berat setelah penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2019 masih pada kisaran 72% dari target APBN 2019.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak akhir tahun diproyeksi shortfall Rp 73 triliunRealisasi penerimaan pajak akhir tahun diproyeksi shortfall Rp 73 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun ini hanya akan mencapai Rp 1.350,94 triliun. Jumlah itu mencapai 94,86% dari target dalam APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall hingga akhir tahun sedikit meleset dari proyeksi awal di angka Rp219 triliun, Meski begitu, defisit anggaran dijamin tetap di kisaran 2,7 persen.selengkapnya

Penerimaan Pajak Masih 64 Persen dari Target APBN 2019Penerimaan Pajak Masih 64 Persen dari Target APBN 2019

Penerimaan pajak sepanjang Januari sampai Oktober mencapai Rp 1.018,47 triliun atau masih 64,56 persen terhadap target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, Rp 1.577,56 triliun. Capaian penerimaan pajak ini tumbuh 0,23 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunPenerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya

Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifRasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM Mobil

Pelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi Lanjutan

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiPPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur Strategi

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenKenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan Konsumen

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniSri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun Ini

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisDibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analis

Kinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya



 
TAGS # :