Ken Sanjung Kegigihan Pegawai Pajak Tax Amnesty Lampaui Target

Selasa 4 Okt 2016 12:41Administratordibaca 134 kaliSemua Kategori

istimewa 165

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan kebahagiaannya atas capaian program pengampunan pajak (tax amnesty) yang di luar ekspektasi. Keberhasilan ini dianggapnya sebagai kerja keras dari para pegawai di Ditjen Pajak.

Dia menyebutkan, 68% pegawai di Ditjen Pajak Kemenkeu masih berusia di bawah 40 tahun dan berasal dari generasi reformasi. Tak ayal, semangat mereka dalam bekerja pun tidak diragukan lagi.

"Jumlah pegawai ada 37.559 pegawai. Anda bisa bayangkan, yang umur 40 tahun ke bawah hampir 68%. Kenapa saya ambil umur 40 tahun ke bawah, artinya pada saat reformasi masih SMA dan ikut demo. Ditjen Pajak itu 68% pegawainya generasi reformasi," katanya di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Ken menuturkan, para pegawainya tersebut mayoritas berasal dari generasi Y yang tidak diragukan lagi kemampuan, daya juang, dan karakternya. Di detik-detik akhir periode I tax amnesty, para pegawainya tersebut rela kerja siang malam untuk melayani para peserta amnesti pajak.

"Mereka generasi Y yang pada TK nya enggak pernah diceritain cerita kancil nyolong timun. Bahkan kalau ada hari selain hari minggu mungkin mereka masih mau bekerja," imbuhnya.

Menurutnya, pegawai pajak yang berusia 50 tahun ke atas hanya sekitar 10%. Mereka pun tak pernah merasa lebih senior dan justru memberikan semangat kepada pegawai pajak lainnya.

"Kita menganggap teman-teman Ditjen Pajak kita saling bersahabat, enggak ada anak buah, kita kolektif kolegial. Dengan adanya komposisi pegawai, teman-teman bisa lihat berapa kuat kemampuan mereka," tutur Ken.

Bagi Ken, program pengampunan pajak tidak akan berhasil tanpa kerja keras dari seluruh pegawainya tersebut. "Mereka saling kuat-kuatan, siapa lebih kuat duduk, kuat-kuatan enggak tidur. Mereka adakan lomba itu," tandas dia.

Sumber : sindonews.com (Jaakrta, 3 Oktober 2016)
Foto : istimewa




BERITA TERKAIT
 

Pegawai Pajak Diklaim Tak Ada Lagi yang seperti Gayus TambunanPegawai Pajak Diklaim Tak Ada Lagi yang seperti Gayus Tambunan

Program pengampunan pajak (tax amnesty) saat ini sudah memasuki periode II. Diperkirakan masih banyak wajib pajak (WP) yang belum mengikuti program ini dikarenakan masih ragu terhadap reputasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang identik dengan pegawainya sebagai mafia pajak, seperti yang pernah terungkap lewat Gayus Tambunan.selengkapnya

KATA MEREKA: Keberhasilan Tax Amnesty Masih DiragukanKATA MEREKA: Keberhasilan Tax Amnesty Masih Diragukan

Pemerintah gencar melakukan sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak. Diharapkan dengan sosialisasi ini program tax amnesty dimengerti masyarakat luas.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Hanya Sedikit Pegawai Pajak yang Tidak `Bersih`Sri Mulyani Sebut Hanya Sedikit Pegawai Pajak yang Tidak `Bersih`

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembersihan terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Tertangkapnya salah satu pegawai pajak pun menjadi pembelajaran bagi Sri Mulyani untuk lebih tegas dalam melakukan reformasi.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

KATA MEREKA: Kalau Enggak Nunggak Pajak, Kenapa Harus Takut?KATA MEREKA: Kalau Enggak Nunggak Pajak, Kenapa Harus Takut?

Pemerintah makin serius dalam membenahi tata kelola perpajakan di Indonesia. Pekan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan bantuan Polri telah melaksanakan tindakan penyanderaan (gijzeling) atas 25 penanggung pajak. Adapun nilai tagihan mencapai sebesar Rp106 miliar.selengkapnya

Klarifikasi Ditjen Pajak: Tiga Pegawai Kantor Pajak yang Ditahan KPK Sudah Lama DipecatKlarifikasi Ditjen Pajak: Tiga Pegawai Kantor Pajak yang Ditahan KPK Sudah Lama Dipecat

Ditjen Pajak mengkarifikasi terkait tiga orang yang disebut pegawai Kantor Pajak Kebayoran Baru III yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak pada PT Edmi Indonesia tahun 2012 dan 2013. Menurut Ditjen Pajak, ketiganya saat ini bukanlah pegawai Ditejen Pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :