BINCANG BISNIS - Ken Dwijugiasteadi, Dirjen Pajak: Kejar Target Pajak dengan Satu Jiwa

Selasa 26 Apr 2016 22:07Administratordibaca 718 kaliSemua Kategori

detik 017

Direktorat Pajak Kementerian Keuangan terus memacu langkah untuk mencapai target pajak tahun ini. Mes kipun pada tahun lalu pendapatan negara dari sektor pajak tidak mencapai target, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi tetap optimistis. Ia tetap yakin mampu mencapai target Rp 1.360 triliun yang ditetapkan hingga akhir tahun.

Untuk mencapai itu, berbagai strategi pun disiapkan. Dari sisi teknologi, Ditjen Pajak mengem bang kan teknologi geo tagging. Memiliki prinsip kerja mirip dengan Google Street, teknologi ini disebut mampu memperlihatkan setiap jalan dan bangunan di sekitarnya. Termasuk objek pajaknya sehingga akan diketahui berapa pajak yang dike nakan.


Ditjen Pajak juga mengembang kan sistem untuk mencari wajib pa jak sesuai dengan nama dan alamat tempat mereka tinggal. Ini dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam e-KTP. Jadi bisa disesuaikan juga SPT (surat pemberitahuan) yang mereka la porkan atau ketahuan kalau mereka belum daftar SPT-nya.


Ken juga berbicara mengenai tax amnesty yang jika berjalan, bisa mendatangkan objek pajak baru dan pada akhirnya akan mendorong perekonomian bangsa. Berikut hasil wawancara Republika Debbie Su tris no dengan Ken di ruang kerja nya di Jakarta, belum lama ini.


***


Apa yang membuat Anda bersedia menjadi direktur jenderal (dirjen) pajak? 


Saya sendiri tidak tahu. Mungkin karena berbagai pemberitaan di media sosial. Kan suka ada yang bilang, 'Copot plt (pejabat pelaksana tugas) Dirjen Pajak'. Lama-lama Presiden memanggil dan akhirnya mencabut plt-nya. Jadi deh hanya dirjen pajak. 


Bukannya menjadi dirjen pajak ini berat. Bahkan, pejabat sebelum bapak mengundurkan diri. Bagaimana Anda melihatnya? 


Ya memang, seperti DPR bilang, kalau banyak dirjen pajak yang lempar handuk. Kalau saya, saya gak akan lempar handuk, saya lempar yang lain deh yang lebih berat. 


Dengan tugas yang cukup berat, bagaimana Anda mengonsolidasikan semua pegawai? 


Kita bikin kompak semua. Ini kan kerja bareng. Saya gunakan moto Satu Jiwa, dan saya juga bagian dari mereka. Jadi saya cuma salah satu dari bagian di DJP (Direktorat Jenderal Pajak). 


Maksudnya Satu Jiwa? 


Intinya seperti konsep lidi. Kalau lidi satu kan mudah dipatahkan. Tapi, kalau banyak dan bersatu, akan susah dipatahkan. Ini yang dimaksud menjadi satu jiwa. 


Dengan kesolidan ini, DJP ya kin bisa mencapai target awal Rp 1.360 triliun? 


Sampai sekarang, saya masih yakin bisa 100 persen. Saya masih optimistis. Tapi syaratnya satu, gotong royong. Tapi, sekarang persoalannya mau enggak? Kalau dari saya, harus maulah, kan buat negara, bukan buat DJP. 


Belum ada perubahan angka target? 


Kalau itu saya tidak bisa bilang, karena yang menentukan angka bukan DJP. Kita di DJP cuma kerja. Walaupun dalam berbagai pertemuan, pasti kita ada diskusi mengenai usulan angka. 


Meskipun pada kuartal perta ma penerimaan masih turun? 


Masih on the track, kecuali untuk PPh Migas, memang saat ini masih turun. Ada juga penurunan dari PPn rokok karena cukai juga sedang turun. 

Kalau ada perubahan dalam APBN? 


Ya kita lihat dulu. Kalau jumlahnya ma sih sama, kita masih yakin. Tapi, kalau ada peningkatan, ya saya lihat dulu kemampuan saya. Kalau diturun kan, ya alhamdulillah. 


Dengan penurunan pendapatan pada kuartal I, ini artinya harus mengejar pendapatan dari pajak lain. Bagaimana strateginya? 


Ya dengan sistem teknologi (IT), kan sudah banyak. Salah satunya de ngan geo tagging


Apa yang dimak sud dengan geo tagging


Ini hampir sama dengan Google Street. Jadi, kita bisa lihat se tiap jalan itu ada ba ngunan apa saja, milik siapa. Objek pajaknya juga kelihatan sehingga akan ketahuan ini akan kena pajak berapa. 


Ada inovasi lain selain geo tagging


Kita juga ada sistem untuk mencari wajib pajak sesuai dengan nama dan alamat tempat mereka tinggal. Ini dila kukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam e- KTP. Jadi bisa disesuaikan juga SPT (surat pemberitahuan) yang mereka laporkan atau ketahuan kalau mereka belum daftar SPT-nya. 


Ditjen Pajak disebut fokus me ningkatkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)? Seperti apa? 


Kita jalan terus untuk ini. Itu tadi kita gabungkan dengan sistem geo tagging ini. Targetnya kita bisa mengum pulkan WPOP mencapai 20 juta. 


Dengan target yang cukup tinggi, apakah jumlah pegawai telah mencukupi? 


Memang, pegawai Ditjen Pajak masih kurang. Sekarang bandingkan saja dengan Singapura yang memiliki 90 ribu wajib pajak. Sedangkan kita pegawainya hampir 38 ribu dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. 


Dengan pegawai yang ada setiap satu orang bisa melayani bera pa wajib pajak? 


Kalau sekarang dengan IT yang ada, kita bisa 1:1.000. Harusnya ini kalau ingin bekerja maksimal bisa 1:100, jadi bisa lebih fokus. 


Cara mengatasi ketimpangan jumlah pegawai ini? 


Untungnya saat ini kita memiliki 50 persen pegawai yang terbilang masih muda, berkisar umur 25-40 tahun. Generasi ini kebanyakan tidak terlalu suka dengan birokrasi. Tapi, ini justru jadi enak ke saya, karena saya juga terang-terangan ke mereka. Otak mereka jalan walaupun kalau diajak ngobrol sambil pegang handphone terus. Tapi, mereka juga jadinya enjoy dalam bekerja. 


Infonya saat ini Ditjen Pajak punya intelijen sendiri? 


Oh iya kita ada. Kita baru membentuk Direktorat Intelijen dengan PMK 234. Ini baru bulan kemarin dibentuk. Jumlahnya ada 600 orang, semua pegawai dari DJP. Mereka sudah diberikan pendidikan lebih dulu. Ada juga yang memang lulusan SMA jurusan intelijen. 


Kerjanya apa? 


Ya kerja sesuai dengan kerjaannya. Enggak perlu dikasih tahu, kan? Yang pasti mereka ada di mana-mana, tersebar di seluruh daerah. 


Terlepas dengan semua program yang dimiliki Ditjen Pajak, seberapa penting kebijakan tax amnesty untuk penerimaan pajak? 


Tax amnesty ini sudah ada di DPR. Mau jadi atau tidak, kita di Ditjen Pajak tetap akan jalan. Sebenarnya, sebelum tax amnesty juga, kita sudah ada data mengenai siapa-siapa yang menunggak pajak. 


Apa dampak dari tax amnesty


Dengan adanya tax amnesty, bisa ada objek pajak baru. Dengan objek pajak baru, akan timbul investasi baru. Da na dari objek pajak juga nantinya bisa digunakan dalam industri ataupun pembangunan infrastruktur yang me nyerap tenaga kerja. Kemudian ber dampak pada peningkatan daya beli. Ini akhirnya akan berpengaruh kembali ke nilai pajak. 


Berapa pertambahan pemasukan negara dengan adanya tax amnesty? Disebut uang dan aset orang Indonesia di luar lebih dari Rp 11.400 triliun? 


Saya mesti ketemu subjeknya dulu, ini kan subjeknya, terus nanti ada objeknya. Misal dari objek itu ada po tensi dan baru kemudian tarif pajaknya nanti bagaimana. Kita belum bisa menghitung secara perinci. Jadi belum tahu akan bisa masuk berapa banyak. 


Bagaimana kalau tax amnesty tidak disetujui DPR? 


Saya sudah ada rencana. Sudah ada plan A, B, C, bahkan hingga plan Z. 


Selain tax amnesty, persoalan Panama Papers juga sedang ramai diperbincangkan. Apakah data ini bermanfaat untuk Ditjen Pajak? 


Sebenarnya, sebelum ada data ini, kami juga sudah punya data duluan yang tidak jauh beda dari data Panama Papers. 


Sudah diperiksa untuk menya ma kan data ini? 


Ini sedang kita teliti lagi, apakah memang data yang kami punya benar-benar sama. Sejauh ini dari data yang ada, nama orang Indonesianya sekitar 79 persen sama. 


Kemudian, bagaimana kelanjutannya? 


Saya sudah bilang, kalau kita juga sudah punya data lebih dulu, Agustus 2015. Hasilnya kita sudah memanggil 60 orang yang rata-rata namanya ada di Panama Papers. Mereka saya ajak makan dan kemudian bisa meng hasil kan pemasukan negara sampai Rp 50 triliun. Enggak perlu ribut, yang pen ting penerimaannya masuk. 


Mereka itu tidak bayar pajak? 


Mereka tidak salah. Cuma dalam pengisian SPT-nya saja yang belum pas. Saya minta ke mereka untuk bantu negara ini. Saya langung bilang ke mereka, nih bapak bantu Rp 1 triliun, kamu Rp 2,5 triliun, kamu sekian. Sudah itu saja. 


Akan ada pemanggilan lagi? 


Rencananya sudah ada, tapi enggak perlu dipublikasi. Kalau saya panggil terus diberitakan, nanti malah bikin malu. Mereka pengusaha ini tidak ingin malu. Terus nanti kalau ada panggilan begini yang diketahui banyak pihak pasti bisa mengganggu juga iklim usaha. Yang penting jangan dipermalukan, para wajib pajak ini. Yang ada di Panama Papers juga jangan dipermalukan, buat apalah.

Sumber : republika.co.id (25 April 2016)
Foto : detik.com




BERITA TERKAIT
 

Dengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi KetahuanDengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi Ketahuan

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan pemerintah selama satu bulan telah mendapatkan hasil. Hal ini menunjukan dampak positif mengetahui banyaknya pelanggaran dan potensi dana yang masuk dari luar negeri. Dari data Kementerian Keuangan ada 2.216 wajib pajak (WP) yang tidak pernah lapor SPT. Jika dilaporkan, maka WP yang didapatkan dari tarif tebusan sebanyak Rp109,5 miliar.selengkapnya

Sri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax AmnestySri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax Amnesty

Pemerintah menyatakan menjamin kenyamanan semua wajib pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merespons kabar pemerintah Singapura yang mencoba menghambat pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Wapres: Kalau Target Pajak Tidak Terpenuhi, Akan Ada Penghematan AnggaranWapres: Kalau Target Pajak Tidak Terpenuhi, Akan Ada Penghematan Anggaran

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan shortfall atau penurunan penerimaan dari pajak akan melebar hingga sekitar Rp 238,4 triliun dari perkiraan sebelumnya sebesar Rp 219 triliun. Menanggapi kemungkinan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan solusinya adalah dengan kembali melakukan penghematan anggaran.selengkapnya

Ada Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor PajakAda Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menelusuri data dari nama-nama orang Indonesia yang terseret dalam daftar Panama Papers. Hasilnya, ada beberapa dari nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk dalam daftar Panama Papers yang belum pernah melaporkan pajak atas aset maupun harta kekayaannya.selengkapnya

Jokowi Minta Tax Amnesty Berhasil, Awas Kalau Ada yang Main-MainJokowi Minta Tax Amnesty Berhasil, Awas Kalau Ada yang Main-Main

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak mendukung kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Ia menyatakan komitmennya tidak main-main dan UU tax amnesty telah jelas menjadi payung hukum, termasuk saksi yang tegas bagi siapapun yang main-main dengan pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya

Kemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen PajakKemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh pejabat otoritas pajak terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno (HS).selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakSri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan Pajak

Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya



 
TAGS # :