Kemudahan Bayar Pajak Telah Diberikan, Kesadaran WP Diharapkan Meningkat

Kamis 18 Feb 2016 11:18Administratordibaca 685 kaliSemua Kategori

Kemudahan cara membayar pajak dengan e-Billing telah diberikan, oleh sebab itu diharapkan tidak ada lagi Wajib Pajak (WP) yang merasa kesulitan bayar pajak, hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mekar Satria Utama di sela membuka Rapat Editor Pengelolaan Situs DJP di Rocky Hotel, Bukit Tinggi, 16 Februari 2016.

 

Mekar menjelaskan dengan e-Billing, WP dapat membayar pajak kapan saja dan dimana saja selama tersambung dengan internet. Selain e-Billing, DJP juga memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas lain bagi WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti e-Filling, Revaluasi Aktiva Tetap, dan PPh Final 1% sesuai PP 46 bagi pengusaha UKM.

 

Mekar memaparkan bahwa berdasarkan survei, Wajib Pajak paling banyak mendapatkan informasi perpajakan melalui sosialisasi langsung oleh kantor pajak, disusul informasi melalui teman, kolega atau kerabat, selanjutnya informasi perpajakan diperoleh melalui buku/booklet/brosur, dan di peringkat keempat, informasi diperoleh melalui situs DJP www.pajak.go.id.

 

Menurut survei tersebut, saat ini 38,89% Wajib Pajak mendapatkan informasi perpajakan melalui situs DJP. Hal ini lebih tinggi daripada perolehan informasi perpajakan oleh masyarakat melalui Talkshow di Televisi (29.37%), Pengumuman dan Iklan di Media Cetak (29.06%), Media Online (25.86%), Radio (13.07%), Talkshow di Media (11,91%), dan LED Luar Ruang atau Videotron (11.58%).

 

Mengingat informasi perpajakan di situs DJP dapat mudah diakses dan secara nasional seragam bahasanya maka Mekar mengharapkan dengan adanya Rapat Editor Situs selama tiga hari ini, ke depan perolehan informasi perpajakan melalui situs DJP dapat menduduki di peringkat pertama sebagai sumber perolehan informasi perpajakan utama bagi WP.

 

Saat ini, menurut penyedia data traffic web Alexa, situs DJP www.pajak.go.id menduduki peringkat pertama situs Lembaga Pemerintah di Indonesia yang paling banyak dikunjungi netizen, disusul oleh situs Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BPS di peringkat kedua, ketiga, dan keempat.

 

Indeks Efektifitas Kehumasan DJP adalah 80,95% yang berarti di atas IKU 70%. Dalam standarisasi grading 0 sampai dengan 4, Indeks Efektifitas sosialisasi perpajakan melalui situs pajak adalah 3.27 atau di atas rata-rata grading Indeks Efektifitas Kehumasan sebesar 3.24.

 

Selama tiga hari, rapat diisi pula dengan peningkatan kapasitas editor pengelolaan situs DJP. Pemberi materi eskternal DJP adalah sastrawan dan Pemimpin Redaksi Harian Singgalang, Khairul Jasmi dan Redaktur/Editor Senior Harian Padang Ekspres dan Ketua Forum Padang Membaca, Yusrizal KW.

 

Pembukaan Rapat dihadiri pula oleh Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kepala Pengelolaan Data Elektronik (KPDE), serta Kepala KPP Pratama Bukit Tinggi. Rapat diikuti oleh Kepala Subdit Humas DJP Kantor Pusat, Kasubdit Kerjasama dan Kemitraan DJP Kantor Pusat, Kepala Bidang P2Humas DJP Sumatera Barat dan Jambi, seluruh Kepala Kerja Sama dan Humas (Keramas) se-Indonesia, serta eselon IV P2Humas DJP Kantor Pusat.

 

Atas nama DJP, Mekar mengucapkan terima kasih kepada media cetak dan elektronik serta media online di Sumatera Barat dan di Indonesia pada umumnya atas kerjasamanya yang baik dengan DJP sehingga program-program DJP tahun 2015 berhasil menambah penerimaan antara lain melalui program e-Filing yang tercapai 2 juta WP, Tahun Pembinaan, Revaluasi Aktiva Tetap, e-Faktur, e-Billing sehingga penerimaan pajak 2015 tumbuh 7,6% dari penerimaan pajak 2014 dengan penerimaan pajak tercapai 81,89%.

 

Mekar berharap ke depan lebih banyak media massa dan masyarakat luas dari pejabat hingga pedagang kecil, dari perguruan tinggi hingga sekolah-sekolah dasar lebih berperan aktif lagi dalam mensosialiasikan program-program DJP antara lain dengan ikut menyebarluaskan pengumuman-pengumuman, berita-berita, dan artikel-artikel terpercaya terkait program-program DJP dan isu-isu perpajakan pada umumnya melalui link situs DJP.

“Kewajiban membayar pajak adalah bagian dari hablu minannas. Dengan pajak kita dapat membangun bangsa, mensejahterahkan rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial. Mari membela negara dan bangsa dengan bayar pajak”, pungkas Mekar.

 

Sumber : pajak.go.id (17 Februari 2016)




BERITA TERKAIT
 

Kanwil DJP Jabar I Beri Penghargaan Kepada KPP dan MediaKanwil DJP Jabar I Beri Penghargaan Kepada KPP dan Media

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I memberikan penghargaan kepada enam Kantor Pelayanan Pajak dan lima media massa, salah satunya Bisnis Indonesia, serta penghargaan khusus bagi tenaga pengamanan (satpam) dan tenaga pramusaji.selengkapnya

DJP Bantah Bayar Pajak Sulit dan RumitDJP Bantah Bayar Pajak Sulit dan Rumit

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus melakukan sosialisasi untuk memudahkan masyarakat membayar pajak. Hal tersebut untuk menepis anggapan membayar pajak itu sulit.selengkapnya

Pejabat dan Pensiunan DJP ikut Tax AmnestyPejabat dan Pensiunan DJP ikut Tax Amnesty

Ternyata, program tax amnesty atau pengampunan pajak tidak hanya diikuti oleh masyarakat biasa. Para pejabat juga tidak terkecuali, termasuk pejabat di lingkungan Direktorat jenderal pajak (DJP). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Wajib pajak Khusus Muhammad Hanif. Menurutnya, para pegawai dan pensiunan turut serta karena ingin memastikan bahwa mereka tidak lagi memiliki masalah pajakselengkapnya

Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea SelatanTax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea Selatan

Kanwil DJP Jakarta Khusus menggelar Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan terkait tunggakan Pajak dengan mengundang Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura dan Korea Selatan pada Rabu, 27 Juli 2016. Hal ini menarik Wajib Pajak (WP) asal kedua negara tersebut untuk hadir di Mini Hall Gedung B, Kantor Pusat BPPK, tempat berlangsungnya Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakanselengkapnya

Himbara dan DJP Gelar Sosialisasi Amnesti Pajak di BatamHimbara dan DJP Gelar Sosialisasi Amnesti Pajak di Batam

Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BTN menggelar sebuah acara bertajuk “Sosialisasi Amnesti Pajak” di Batam. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi amnesti pajak oleh Himbara dan DJP.selengkapnya

Ketika DJP dan Pengusaha Saling PujiKetika DJP dan Pengusaha Saling Puji

Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jendral Pajak Ken Dwijugiastaedi."Kami mengucapkan selamat kepada pak Ken, ibarat berperang bapak sebagai jenderal lapangannya, yang merancang skenarionya sedikit itu ibu menteri (Sri Mulyani Indrawati) karena ibu menteri masuk pas lagi transisi," kata Bahlil di Kantornyaselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :