Kemudahan Bayar Pajak Telah Diberikan, Kesadaran WP Diharapkan Meningkat

Kamis 18 Feb 2016 11:18Administratordibaca 544 kaliSemua Kategori

Kemudahan cara membayar pajak dengan e-Billing telah diberikan, oleh sebab itu diharapkan tidak ada lagi Wajib Pajak (WP) yang merasa kesulitan bayar pajak, hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mekar Satria Utama di sela membuka Rapat Editor Pengelolaan Situs DJP di Rocky Hotel, Bukit Tinggi, 16 Februari 2016.

 

Mekar menjelaskan dengan e-Billing, WP dapat membayar pajak kapan saja dan dimana saja selama tersambung dengan internet. Selain e-Billing, DJP juga memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas lain bagi WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti e-Filling, Revaluasi Aktiva Tetap, dan PPh Final 1% sesuai PP 46 bagi pengusaha UKM.

 

Mekar memaparkan bahwa berdasarkan survei, Wajib Pajak paling banyak mendapatkan informasi perpajakan melalui sosialisasi langsung oleh kantor pajak, disusul informasi melalui teman, kolega atau kerabat, selanjutnya informasi perpajakan diperoleh melalui buku/booklet/brosur, dan di peringkat keempat, informasi diperoleh melalui situs DJP www.pajak.go.id.

 

Menurut survei tersebut, saat ini 38,89% Wajib Pajak mendapatkan informasi perpajakan melalui situs DJP. Hal ini lebih tinggi daripada perolehan informasi perpajakan oleh masyarakat melalui Talkshow di Televisi (29.37%), Pengumuman dan Iklan di Media Cetak (29.06%), Media Online (25.86%), Radio (13.07%), Talkshow di Media (11,91%), dan LED Luar Ruang atau Videotron (11.58%).

 

Mengingat informasi perpajakan di situs DJP dapat mudah diakses dan secara nasional seragam bahasanya maka Mekar mengharapkan dengan adanya Rapat Editor Situs selama tiga hari ini, ke depan perolehan informasi perpajakan melalui situs DJP dapat menduduki di peringkat pertama sebagai sumber perolehan informasi perpajakan utama bagi WP.

 

Saat ini, menurut penyedia data traffic web Alexa, situs DJP www.pajak.go.id menduduki peringkat pertama situs Lembaga Pemerintah di Indonesia yang paling banyak dikunjungi netizen, disusul oleh situs Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BPS di peringkat kedua, ketiga, dan keempat.

 

Indeks Efektifitas Kehumasan DJP adalah 80,95% yang berarti di atas IKU 70%. Dalam standarisasi grading 0 sampai dengan 4, Indeks Efektifitas sosialisasi perpajakan melalui situs pajak adalah 3.27 atau di atas rata-rata grading Indeks Efektifitas Kehumasan sebesar 3.24.

 

Selama tiga hari, rapat diisi pula dengan peningkatan kapasitas editor pengelolaan situs DJP. Pemberi materi eskternal DJP adalah sastrawan dan Pemimpin Redaksi Harian Singgalang, Khairul Jasmi dan Redaktur/Editor Senior Harian Padang Ekspres dan Ketua Forum Padang Membaca, Yusrizal KW.

 

Pembukaan Rapat dihadiri pula oleh Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kepala Pengelolaan Data Elektronik (KPDE), serta Kepala KPP Pratama Bukit Tinggi. Rapat diikuti oleh Kepala Subdit Humas DJP Kantor Pusat, Kasubdit Kerjasama dan Kemitraan DJP Kantor Pusat, Kepala Bidang P2Humas DJP Sumatera Barat dan Jambi, seluruh Kepala Kerja Sama dan Humas (Keramas) se-Indonesia, serta eselon IV P2Humas DJP Kantor Pusat.

 

Atas nama DJP, Mekar mengucapkan terima kasih kepada media cetak dan elektronik serta media online di Sumatera Barat dan di Indonesia pada umumnya atas kerjasamanya yang baik dengan DJP sehingga program-program DJP tahun 2015 berhasil menambah penerimaan antara lain melalui program e-Filing yang tercapai 2 juta WP, Tahun Pembinaan, Revaluasi Aktiva Tetap, e-Faktur, e-Billing sehingga penerimaan pajak 2015 tumbuh 7,6% dari penerimaan pajak 2014 dengan penerimaan pajak tercapai 81,89%.

 

Mekar berharap ke depan lebih banyak media massa dan masyarakat luas dari pejabat hingga pedagang kecil, dari perguruan tinggi hingga sekolah-sekolah dasar lebih berperan aktif lagi dalam mensosialiasikan program-program DJP antara lain dengan ikut menyebarluaskan pengumuman-pengumuman, berita-berita, dan artikel-artikel terpercaya terkait program-program DJP dan isu-isu perpajakan pada umumnya melalui link situs DJP.

“Kewajiban membayar pajak adalah bagian dari hablu minannas. Dengan pajak kita dapat membangun bangsa, mensejahterahkan rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial. Mari membela negara dan bangsa dengan bayar pajak”, pungkas Mekar.

 

Sumber : pajak.go.id (17 Februari 2016)




BERITA TERKAIT
 

Kanwil DJP Jabar I Beri Penghargaan Kepada KPP dan MediaKanwil DJP Jabar I Beri Penghargaan Kepada KPP dan Media

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I memberikan penghargaan kepada enam Kantor Pelayanan Pajak dan lima media massa, salah satunya Bisnis Indonesia, serta penghargaan khusus bagi tenaga pengamanan (satpam) dan tenaga pramusaji.selengkapnya

DJP Bantah Bayar Pajak Sulit dan RumitDJP Bantah Bayar Pajak Sulit dan Rumit

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus melakukan sosialisasi untuk memudahkan masyarakat membayar pajak. Hal tersebut untuk menepis anggapan membayar pajak itu sulit.selengkapnya

Pejabat dan Pensiunan DJP ikut Tax AmnestyPejabat dan Pensiunan DJP ikut Tax Amnesty

Ternyata, program tax amnesty atau pengampunan pajak tidak hanya diikuti oleh masyarakat biasa. Para pejabat juga tidak terkecuali, termasuk pejabat di lingkungan Direktorat jenderal pajak (DJP). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Wajib pajak Khusus Muhammad Hanif. Menurutnya, para pegawai dan pensiunan turut serta karena ingin memastikan bahwa mereka tidak lagi memiliki masalah pajakselengkapnya

Himbara dan DJP Gelar Sosialisasi Amnesti Pajak di BatamHimbara dan DJP Gelar Sosialisasi Amnesti Pajak di Batam

Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BTN menggelar sebuah acara bertajuk “Sosialisasi Amnesti Pajak” di Batam. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi amnesti pajak oleh Himbara dan DJP.selengkapnya

Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea SelatanTax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea Selatan

Kanwil DJP Jakarta Khusus menggelar Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan terkait tunggakan Pajak dengan mengundang Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura dan Korea Selatan pada Rabu, 27 Juli 2016. Hal ini menarik Wajib Pajak (WP) asal kedua negara tersebut untuk hadir di Mini Hall Gedung B, Kantor Pusat BPPK, tempat berlangsungnya Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakanselengkapnya

Ketika DJP dan Pengusaha Saling PujiKetika DJP dan Pengusaha Saling Puji

Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jendral Pajak Ken Dwijugiastaedi."Kami mengucapkan selamat kepada pak Ken, ibarat berperang bapak sebagai jenderal lapangannya, yang merancang skenarionya sedikit itu ibu menteri (Sri Mulyani Indrawati) karena ibu menteri masuk pas lagi transisi," kata Bahlil di Kantornyaselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode III

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan Pajak

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak Perorangan

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tiga

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya



 
TAGS # :