Kemudahan Bayar Pajak Telah Diberikan, Kesadaran WP Diharapkan Meningkat

Kamis 18 Feb 2016 11:18Administratordibaca 1131 kaliSemua Kategori

Kemudahan cara membayar pajak dengan e-Billing telah diberikan, oleh sebab itu diharapkan tidak ada lagi Wajib Pajak (WP) yang merasa kesulitan bayar pajak, hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mekar Satria Utama di sela membuka Rapat Editor Pengelolaan Situs DJP di Rocky Hotel, Bukit Tinggi, 16 Februari 2016.

 

Mekar menjelaskan dengan e-Billing, WP dapat membayar pajak kapan saja dan dimana saja selama tersambung dengan internet. Selain e-Billing, DJP juga memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas lain bagi WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti e-Filling, Revaluasi Aktiva Tetap, dan PPh Final 1% sesuai PP 46 bagi pengusaha UKM.

 

Mekar memaparkan bahwa berdasarkan survei, Wajib Pajak paling banyak mendapatkan informasi perpajakan melalui sosialisasi langsung oleh kantor pajak, disusul informasi melalui teman, kolega atau kerabat, selanjutnya informasi perpajakan diperoleh melalui buku/booklet/brosur, dan di peringkat keempat, informasi diperoleh melalui situs DJP www.pajak.go.id.

 

Menurut survei tersebut, saat ini 38,89% Wajib Pajak mendapatkan informasi perpajakan melalui situs DJP. Hal ini lebih tinggi daripada perolehan informasi perpajakan oleh masyarakat melalui Talkshow di Televisi (29.37%), Pengumuman dan Iklan di Media Cetak (29.06%), Media Online (25.86%), Radio (13.07%), Talkshow di Media (11,91%), dan LED Luar Ruang atau Videotron (11.58%).

 

Mengingat informasi perpajakan di situs DJP dapat mudah diakses dan secara nasional seragam bahasanya maka Mekar mengharapkan dengan adanya Rapat Editor Situs selama tiga hari ini, ke depan perolehan informasi perpajakan melalui situs DJP dapat menduduki di peringkat pertama sebagai sumber perolehan informasi perpajakan utama bagi WP.

 

Saat ini, menurut penyedia data traffic web Alexa, situs DJP www.pajak.go.id menduduki peringkat pertama situs Lembaga Pemerintah di Indonesia yang paling banyak dikunjungi netizen, disusul oleh situs Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BPS di peringkat kedua, ketiga, dan keempat.

 

Indeks Efektifitas Kehumasan DJP adalah 80,95% yang berarti di atas IKU 70%. Dalam standarisasi grading 0 sampai dengan 4, Indeks Efektifitas sosialisasi perpajakan melalui situs pajak adalah 3.27 atau di atas rata-rata grading Indeks Efektifitas Kehumasan sebesar 3.24.

 

Selama tiga hari, rapat diisi pula dengan peningkatan kapasitas editor pengelolaan situs DJP. Pemberi materi eskternal DJP adalah sastrawan dan Pemimpin Redaksi Harian Singgalang, Khairul Jasmi dan Redaktur/Editor Senior Harian Padang Ekspres dan Ketua Forum Padang Membaca, Yusrizal KW.

 

Pembukaan Rapat dihadiri pula oleh Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kepala Pengelolaan Data Elektronik (KPDE), serta Kepala KPP Pratama Bukit Tinggi. Rapat diikuti oleh Kepala Subdit Humas DJP Kantor Pusat, Kasubdit Kerjasama dan Kemitraan DJP Kantor Pusat, Kepala Bidang P2Humas DJP Sumatera Barat dan Jambi, seluruh Kepala Kerja Sama dan Humas (Keramas) se-Indonesia, serta eselon IV P2Humas DJP Kantor Pusat.

 

Atas nama DJP, Mekar mengucapkan terima kasih kepada media cetak dan elektronik serta media online di Sumatera Barat dan di Indonesia pada umumnya atas kerjasamanya yang baik dengan DJP sehingga program-program DJP tahun 2015 berhasil menambah penerimaan antara lain melalui program e-Filing yang tercapai 2 juta WP, Tahun Pembinaan, Revaluasi Aktiva Tetap, e-Faktur, e-Billing sehingga penerimaan pajak 2015 tumbuh 7,6% dari penerimaan pajak 2014 dengan penerimaan pajak tercapai 81,89%.

 

Mekar berharap ke depan lebih banyak media massa dan masyarakat luas dari pejabat hingga pedagang kecil, dari perguruan tinggi hingga sekolah-sekolah dasar lebih berperan aktif lagi dalam mensosialiasikan program-program DJP antara lain dengan ikut menyebarluaskan pengumuman-pengumuman, berita-berita, dan artikel-artikel terpercaya terkait program-program DJP dan isu-isu perpajakan pada umumnya melalui link situs DJP.

“Kewajiban membayar pajak adalah bagian dari hablu minannas. Dengan pajak kita dapat membangun bangsa, mensejahterahkan rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial. Mari membela negara dan bangsa dengan bayar pajak”, pungkas Mekar.

 

Sumber : pajak.go.id (17 Februari 2016)




BERITA TERKAIT
 

Negara-negara surga pajak ini siap berbagi informasi perpajakan dengan IndonesiaNegara-negara surga pajak ini siap berbagi informasi perpajakan dengan Indonesia

Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak pada telah mengumumkan daftar negara/yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan, serta daftar jenis lembaga keuangan nonpelapor, dan jenis rekening keuangan yang dikecualikan. Hal ini dalam rangka pertukaran informasi keuangan yang akan dilaksanakan pada tahun ini.selengkapnya

Ditjen Pajak minta wajib pajak lapor SPT lewat situs resmiDitjen Pajak minta wajib pajak lapor SPT lewat situs resmi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mendorong wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online baik melalui sistem e-filing maupun e-form. Pelaporan tersebut dapat dilakukan di situs resmi Ditjen Pajak.selengkapnya

PENGUMPULAN DATA & INFORMASI PAJAK: Pemerintah Prioritaskan Komunikasi dengan Wajib PajakPENGUMPULAN DATA & INFORMASI PAJAK: Pemerintah Prioritaskan Komunikasi dengan Wajib Pajak

Pemerintah memastikan berbagai langkah positif dalam reformasi fiskal utamanya sistem perpajakan di Indonesia. Salah satunya adalah melakukan komunikasi dengan pihak pengusaha terkait kebedaran data dan informasi pihak kedua.selengkapnya

Gandeng 60 Negara, Sri Mulyani Tukar Informasi Data PerpajakanGandeng 60 Negara, Sri Mulyani Tukar Informasi Data Perpajakan

Indonesia kini sudah berkomitmen bisa melakukan pertukaran data informasi pajak dengan sejumlah negara. Hal ini dilakukan agar laporan pajak bisa lebih mudah.selengkapnya

Ditjen Pajak masih mengolah data dari 65 negara yang diterima melalui AEoIDitjen Pajak masih mengolah data dari 65 negara yang diterima melalui AEoI

Hingga saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih mengolah data yang diterima melalui sistem Automatic Exchange of Information (AEoI). Karena itu, pemerintah belum bisa membeberkannya ke publik. Sejauh ini pemerintah telah menerima data dari 65 negara.selengkapnya

Dirjen Bea Cukai akan lakukan pertukaran data elektronik melalui internet tahun depanDirjen Bea Cukai akan lakukan pertukaran data elektronik melalui internet tahun depan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mengimplementasikan program pertukaran data elektronik via internet (PDE Internet) secara penuh di seluruh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai mulai 1 Januari 2019.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :