Kemplang Pajak Rp 40 M, Perempuan Juragan Gula Pasir di Solo Dibui

Jumat 27 Mei 2016 16:07Administratordibaca 887 kaliSemua Kategori

merdeka 019

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jawa Tengah (Kanwil DJP Jateng) II dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo melakukan eksekusi penyanderaan (gijzeling) terhadap seorang wanita Wajib Pajak berinisial SDH. SDH selaku wajib pajak tercatat mempunyai tunggakan utang pajak sebesar Rp 43,04 Miliar.

"SDH merupakan Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Solo yang bergerak di bidang perdagangan besar gula pasir dan tepung terigu di Solo. Dia tidak punya itikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Padahal dia mempunyai kemampuan untuk melunasi utang pajak," ujar Lusiani, Kepala Kanwil DJP Jateng II di Rutan Kelas I A Solo, Jumat (27/5).

Lusiani mengatakan, penyanderaan SDH sudah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Udang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Ketentuan tersebut, kata dia, mengatur antara lain, 'penyanderaaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

"Penyanderaan kami lakukan setelah melalui proses penagihan aktif oleh KPP Pratama Purwokerto, namun tak membuahkan hasil. Penyanderaan kami lakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan," tuturnya.

Lebih lanjut Lusiani mengemukakan, penyanderaan terhadap wajib pajak SDH akan diakhiri apabila wajib pajak telah melakukan pelunasan utang pajak.

"Penyanderaan merupakan bentuk dari tindakan penegakan hukum pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan gizjeling, SDH dilakukan penyanderaan sementara di Rutan Kelas I A Solo, mulai hari ini. Kita titipkan selama 6 bulan, kalau belum melunasi bisa kita perpanjang," jelasnya.

Dalam melakukan gizjeling, pihaknya dan KPP Pratama Solo bekerja sama dengan kepolisian dan Rutan Kelas I A Solo. Kerja sama serupa juga telah dirintis oleh Kanwil DJP Jawa Tengah II di berbagai kota sebagai bentuk koordinasi dan antisipasi terhadap kemungkinan terbitnya izin untuk melakukan penyanderaan terhadap penanggung-penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam melunasi utang pajaknya.

Pada tahun 2016 ini, Lusiani mengaku sudah mengantongi nama-nama penunggak pajak yang telah dimintakan izin penyanderaan ke Menteri keuangan. Dengan penyanderaan tersebut, dia berharap akan menjadi pelajaran bagi para penunggak pajak yang sampai hari ini belum melunasi utang pajaknya. Meski melakukan penyanderaan, pihaknya hanya berkepentingan pada pelunasan utang pajak oleh para penunggak pajak.

"Pada prinsipnya penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan itikad baik, semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya maka penagihan pajak secara aktif dengan penyitaan, pemblokiran rekening, pencegahan maupun penyanderaan akan dihindari," pungkasnya.


Sumber : merdeka.com (27 Mei 2016)
Foto : merdeka.com




BERITA TERKAIT
 

Ditjen Pajak Lakukan Penyanderaan Terhadap 17 Wajib PajakDitjen Pajak Lakukan Penyanderaan Terhadap 17 Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus melakukan upaya penagihan kepada para wajib pajak yang melakukan tunggakan. Salah satunya caranya yaitu melalui tindak penyanderaan (gijzeling) terhadap para penunggak pajak dengan nilai di atas Rp 100 juta. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat perintahselengkapnya

Awas, Setiap Kantor Pajak Ditarget 2 Kali Lakukan PenyanderaanAwas, Setiap Kantor Pajak Ditarget 2 Kali Lakukan Penyanderaan

Direktorat Jenderal Pajak memastikan pelaksanaan tahun penegakan hukum pada tahun ini sudah semakin siap diterapkan, khususnya di Jawa Barat, seiring telah disosialisasikannya addendum, pedoman kerja, dan implementasi kerjasama antara Ditjen Pajak dan Polri kepada kedua belah pihak hingga level bawah.selengkapnya

Pajak Solo, Masih ada 17.000 UMKM di Solo yang Belum Melaporkan PajakPajak Solo, Masih ada 17.000 UMKM di Solo yang Belum Melaporkan Pajak

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan, khususnya dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini karena dari 23.000 UKMKM yang ada di Solo baru sekitar 5.000 pelaku UMKM yang melaporakan pajak final 1%.selengkapnya

Nunggak Pajak Rp 43 Miliar, Pengusaha Disandera di Rutan SoloNunggak Pajak Rp 43 Miliar, Pengusaha Disandera di Rutan Solo

Kanwil Dirjen Pajak DJP Jawa Tengah II bersama dengan KPP Pratama Solo melakukan eksekusi penyanderaan (gijzeling) penunggak pajak, Jumat (27/5). Penunggak pajak berinisial SDH (69), seorang pengusaha, terpaksa disandera lantaran menunggak pajak sebesar Rp 43,03 miliar. “Apabila penunggak pajak ini bisa melunasi dalam jangka waktu 2 bulan, sesuai dengan undang-undang No 19 tahun 1997selengkapnya

Kanwil DJP Jawa Tengah I Peroleh Rp. 334,6 Miliar dari Kegiatan Penagihan PajakKanwil DJP Jawa Tengah I Peroleh Rp. 334,6 Miliar dari Kegiatan Penagihan Pajak

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I selama tahun 2015 telah melakukan kegiatan penagihan pajak kepada para penunggak pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dengan cara memberi teguran, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,selengkapnya

Alasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib PajakAlasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib Pajak

Sebanyak 11 Wajib Pajak (WP) di Sumatera Utara memiliki tunggakan pajak di atas Rp 100 miliar.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :