Kemkeu masukkan kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan

Senin 12 Nov 2018 09:52Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

KONTAN 1727



Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memasukkan pengetahuan dan kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Ini sebagai upaya Kemkeu khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

"Kami akan masukkan mengenai pajak dalam pembelajaran, jadi tidak berdiri sendiri," ungkap Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, Jumat (9/11).

Muatan kesadaran pembayaran pajak ini akan disampaikan melalui empat mata pelajaran umum yaitu Pancasila, Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Bahasa Indonesia. Hal ini akan diterapkan mulai dari bangku dasar hingga perguruan tinggi.

Dalam hal tersebut, Kemkeu bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pusat Data dan Informasi Ilmiah LIPI, serta Universitas Terbuka.

Selain itu, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya bekerjasama dengan Kementerian Agama yang memiliki garis vertikal madrasah di Indonesia untuk menerapkan kesadaran perpajakan.

Dalam acara tersebut Sri Mulyani juga mengusulkan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada freshgraduate mahasiswa.

"Mahasiswa saat lulus langsung dapat NPWP, tapi saya lebih senang Pak Nasir yang bilang supaya tidak dianggap desperate apa-apa diberi pajak," ungkap Sri Mulyani sembari tertawa.

Dia menjelaskan mahasiswa tak langsung kena kewajiban pajak. Pemberian NPWP tersebut hanya sebagai kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak nantinya.

Pasalnya, Sri Mulyani optimistis apabila pemerintah bisa meningkatkan tax ratio hingga 15%, penerimaan perpajakan bisa capai sekitar Rp. 750 triliun melebihi target penerimaan perpajakan APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun.

"GDP kita mendekati Rp 16,70 triliun tapi (target) penerimaan pajak sekitar Rp 15 triliun. Kalau tax ratio bisa naikkan 15% atau 16% dari GDP maka kita punya potensi lebih dari Rp 750 triliun yang bisa dikumpulkan," jelasnya.

Usulan pemberian NPWP ini juga sebagai kesadaran pemerintah yang kesulitan meningkatkan kesadaran pembayaran pajak. Sebabnya, pemerintah melakukan upaya kesadaran taat pajak mulai sejak dini hingga pendidikan tinggi. Selain usulan NPWP, beberapa kementerian menandatangani nota kesepahaman untuk memasukkan muatan kesadaran pajak dalam kurikulum.

Dia juga menjelaskan manfaat dari penandatanganan nota kesepahaman ini akan dirasakan di generasi mendatang. "Kalau tidak menanam benih, kita tidak akan lihat pohonnya dan benihnya," ujar Sri Mulyani.

Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama (Menag), lantas mengiyakan pernyataan Sri Mulyani. Dia akan memberikan pemahaman "Beragama itu ber-Indonesia" yang diwujudkan dorongan membayar pajak tak hanya kewajiban sebagai warga negara namun juga kewajiban umat beragama.

Sejalan dengan Menag, Bambang Subiyanto, Kepala LIPI, juga akan menerapkan tagline Orang Cerdas Taat Pajak. "Sesuai dengan logo taat pajak," ungkapnya.

Acara penandatanganan nota kesepahaman juga dihadiri Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak, Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri, Direktoral Jenderal Pengembangan Ristek, Kemenristekdikti, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Acara tersebut sebagai penutup rangkaian inklusi Kesadaran Pajak yang dilaksanakan 5-9 September 2018.


Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 09 November 2018)
Foto : Kontan




BERITA TERKAIT
 

Kemkeu masukkan kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan, ini kata pengamatKemkeu masukkan kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan, ini kata pengamat

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memasukkan pengetahuan dan kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Ini sebagai upaya Kemkeu khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan.selengkapnya

Pelajaran Kesadaran Pajak Masuk Kurikulum SD Hingga UniversitasPelajaran Kesadaran Pajak Masuk Kurikulum SD Hingga Universitas

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. Salah satu strateginya dengan menyisipkan pelajaran kesadaran pajak di sekolah dan perguruan tinggi.selengkapnya

Kementerian Keuangan ajak kesadaran pajak instansi pemerintahKementerian Keuangan ajak kesadaran pajak instansi pemerintah

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk menumbuhkan kesadaran pajak di instansi baik pemerintah pusat maupun daerah.selengkapnya

Edukasi Perpajakan Didorong Masuk Kurikulum PendidikanEdukasi Perpajakan Didorong Masuk Kurikulum Pendidikan

Dalam rangka mensosialisasikan kesadaran membayar pajak dari sisi hulu, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan edukasi melalui sistem pendidikan nasional. Langkah ini, diharapkan bisa menggugah kesadaran para wajib pajak sejak usia muda.selengkapnya

Kemenkeu akan pungut pajak jasa pendidikan, ini kriteria sekolah yang kena PPN 7%Kemenkeu akan pungut pajak jasa pendidikan, ini kriteria sekolah yang kena PPN 7%

Pemerintah tengah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Dengan demikian, maka jasa pendidikan tak lagi dikecualikan dalam lingkup non Jasa Kena Pajak (JKP).selengkapnya

Tingkatkan Kesadaran, Ditjen Pajak Bidik Siswa SD hingga Perguruan TinggiTingkatkan Kesadaran, Ditjen Pajak Bidik Siswa SD hingga Perguruan Tinggi

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Direktorat Jenderal (Dijten) Pajak Kementerian Keuangan. Sebagai langkah nyata Dijen Pajak pun membuat program yang disebut Edukasi Kesadaran Pajak dalam Sistem Pendidikan Nasional.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :