Kementerian PUPR Jadi Kandidat Penerima Uang Tebusan Tax Amnesty

Selasa 4 Okt 2016 09:19Administratordibaca 110 kaliSemua Kategori

katadata 136

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berpotensi menikmati dana tebusan yang didapat pemerintah dari program pengampunan pajak (tax amnesty). Pemerintah sedang mempertimbangkan penambahan anggaran belanja kementerian ini untuk tahun depan.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan ada kemungkinan anggaran kementeriannya akan ditambah dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Sebelumnya dalam usulan pagu indikatif, kementerian infrastruktur tersebut mengajukan anggaran sebesar Rp 105,6 triliun.


"Kami belum tahu persis berapa angkanya tapi dalam rapat terbatas kemarin, Ibu Menteri Keuangan mengatakan kami menjadi salah satu kandidat penambahan belanja," kata Endra usai konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (3/10).

Menurutnya, Kementerian PUPR merupakan satu dari beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) yang memiliki belanja modal besar. Kementerian lain yang membutuhkan dana belanja yang besar adalah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian.


Kementerian PUPR menyambut baik rencana penambahan belanja tersebut. Apalagi kebutuhan belanja infrastruktur tahun depan akan naik hingga 2,5 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sedangkan dalam Rencana Strategis Kementerian PU pada tahun depan idealnya tersedia Rp 209 triliun untuk menggeber proyek-proyek infrastruktur.


"Apalagi belanja modal dianggap motor dari pertumbuhan ekonomi," katanya. 

Endra belum bisa memastikan apakah tambahan belanja ini akan terealisasi atau tidak dalam APBN 2017. Jika tidak, kementeriannya pun akan tetap memfokuskan belanja modalnya untuk memacu konektivitas, seperti jalan dan jembatan. Kemudian sumber daya air (bendungan dan irigasi), kualitas permukiman (sanitasi dan air bersih), serta memperkecil kesenjangan antar wilayah.


Wacana penambahan belanja modal ini muncul seiring keberhasilan program tax amnesty menjaring banyak dana dari tebusan para peserta. Berdasarkan dashboard amnesti pajak yang diakses pukul 17.30 realisasi tebusan yang dibayarkan kepada negara mencapai Rp 89,3 triliun. Wajib pajak badan non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi kontributor terbesar dengan realisasi pembayaran tebusan hingga 86 persen.


Pemerintah menilai capaian tax amnesty sangat baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menjelaskan kepada Komisi XI DPR bahwa uang tebusan yang diperoleh merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Padahal capaian ini baru memperhitungkan periode I program ini. Masih ada dua periode lagi hingga Maret tahun depan.


"Dengan jumlah tebusan Rp 87 triliun (ditambah tunggakan), itu berarti 0,65 persen dari PDB," kata Sri saat rapat dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (29/9).


Menurut Sri realisasi program tax amnesty terdekat diraih negara Cili dengan besaran tebusan 0,62 persen. Sedangkan realisasi yang dicapai oleh India hanya mencapai 0,58 persen. Untuk Afrika Selatan porsi tebusan terhadap PDB mencapai 0,17 persen dan Australia sebesar 0,04 persen.

Sumber : katadata.co.id (3 Oktober 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Kementerian PUPR Siap Kelola Dana Tax Amnesty Untuk Proyek InfrastrukturKementerian PUPR Siap Kelola Dana Tax Amnesty Untuk Proyek Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap untuk mengelola sejumlah dana Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang kembali ke Indonesia (repatriasi) dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) yang diusung Kementerian Keuangan.selengkapnya

Pemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan LembagaPemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan Lembaga

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menganggap wajar adanya pemotongan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga. Dikatakannya, pemangkasan anggaran di Kementerian dan Lembaga harus dilakukan karena pemasukan negara melalui pajak tidak tercapai seperti yang ditargetkan pemerintah. "Jadi memang pemangkasan anggaran ini sudah tentunya harus dilaksanakan.selengkapnya

Ini Alasan Ditjen Pajak harus Bercerai dari Kementerian KeuanganIni Alasan Ditjen Pajak harus Bercerai dari Kementerian Keuangan

Pemerintah dan DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Pembahasan ini bersamaan dengan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang juga masih dalam pembahasan. Dalam RUU KUP, terdapat satu poin mengenai rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi lembaga mandiri, terpisah dari Kementerian Keuangan pada Januari 2018.selengkapnya

Hingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari TargetHingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari Target

Dana tebusan program amnesti pajak pada Rabu (7/9/2016) pukul 16.00 WIB, baru mencapai Rp 6,25 triliun atau 3,8 persen dari target yang ditentukan Rp 165 triliun hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

TAX AMNESTY: Uang Tebusan Menuju Rp100 Triliun, Analis: Topang Belanja Kuartal IVTAX AMNESTY: Uang Tebusan Menuju Rp100 Triliun, Analis: Topang Belanja Kuartal IV

Jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak terus melaju di hari terakhir tahap pertama program tax amnesty.selengkapnya

Kementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek InfrastrukturKementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menentukan jenis proyek infrastruktur untuk menampung dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Ada tiga jenis proyek yang disiapkan untuk menampung dana hasil kebijakan yang mulai berjalan pertengahan Juli lalu itu, yaitu proyek jalan tol, proyek air minum, serta proyek perumahan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :