Kementerian LHK jalin kerja sama dengan OECD untuk optimalkan potensi pajak hijau

Kamis 11 Jul 2019 14:19Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

KONTAN 2011



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan Organisation for Economic Co-orperation and Development (OECD) akan mengoptimalisasikan pajak hijau.

OECD menerangkan pajak hijau adalah pendapatan pajak yang menyertakan aspek lingkungan. Menteri KLHK Siti Nurbaya bilang hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyatukan pertimbangan lingkungan ke dalam rencana pembangunan ekonomi.

Direktur OECD Rodolfo Lecy menerangkan pendapatan pajak hijau di Indonesia mencapai 0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2016. Angka ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan mayoritas negara OECD dan G20 seperti Turki, Afrika Selatan, Meksiko, dan Chile yang berada di level lebih dari 1%.

Dalam perpajakan di Indonesia belum ada klasifikasi pajak hijau. Namun pernyataan Rofolfo terkait pajak hijau masih searah dengan pembagian penerimaan pajak berdasarkan sektor, mulai dari pertambangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Karena seluruh sektor tersebut berpotensi merusak lingkungan.

Dalam laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) realisasi pendapatan sumbangan sektor pertambangan periode Januari-Mei 2019 tercatat sebesar Rp 28,9 triliun. Anjlok 12,4% dibanding tahun lalu. Padahal, kontribusi pajak pertambangan di tahun lalu tumbuh fantastis 85,4%.

Sementara, industri pengolahan berkontribusi Rp 132,35 triliun, turun 2,7% dibanding tahun 2018. sementara kontribusi tahun lalu naik 15,7%. Selanjutnya, konstruksi dan real estat menyumbang Rp 30,92 triliun tumbuh 5,6%, tapi tak sebanding dengan pertumbuhan tahun lalu sebesar 16,1%.

Sementara itu realisasi pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp 294,1 triliun setara 35,5% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 828,29 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 7,1%, melambat bila dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 14,3%.

Rodolfo menjelaskan, ketiga sektor itu memiliki dampak terhadap lingkungan misalnya dalam penggunaan energi batubara di mana mampu menghembuskan emisi karbondioksida. Dari sisi industri pengolahan, minyak kelapa sawit yang bertumpu pada perkebunan bisa merusak hutan.

Sementara konstruksi dan real estat besar kaitannya dengan penggunaan kendaraan bermotor. Yang ternyata belum mampu mendorong pengguna untuk membeli kendaraan beremisi rendah.

“Penurunan pendapatan pajak ini perlu dioptimalisasikan agar tercipta pertumbuhan ekonomi hijau,” kata Rodolfo dalam acara Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (10/7).

Direktur Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Pajak Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Yon Arsal mengatakan pendapatan pajak di sektor pertambangan terpukul. Lantaran harga batubara yang sedang dalam tren melemah.

Sementara dari industri olahan khususnya yang berbahan minyak sawit pun melemah karena tren penurunan harga dan terkait restitusi. Ditambah indeks konsumsi makanan dan minuman tidak sebagus tahun lalu.

Yon menegaskan bahwa harus ada spesifikasi yang jelas soal pajak hijau. Sebab, kegiatan perushaan yang dapat merusak lingkungan bisa masuk ke pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Misalnya, usaha perikanan terindikasi merusak lingkungan maka dikenakan PNBP, atau pajak jalan tol berati ke pajak daerah” kata Yon kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Dari sudut pandang penerimaan pajak migas bisa menjadi peluang optimalisasi pajak hijau. Pada lima bulan pertama tahun ini, Pajak Penghasilan (PPh) migas hanya tumbuh 3,73% sedikit lebih tinggi dibanding tahun lalu yang tumbuh 3%.

Meskipun begitu, realisasi PPh migas masih jauh dari target APBN 2019. Tercatat realisasi PPh migas sebesar Rp 26,3 triliun atau sekitar 39,8% dari target.


Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 10 Juli 2019)
Foto : Kontan




BERITA TERKAIT
 

Cukai Plastik Dorong Industri HijauCukai Plastik Dorong Industri Hijau

Deputi I Komisi Pemantau Plastik Ramah Lingkungan Indonesia, Adrie Charviandi mengatakan, ada dua hal yang harus ditegaskan dari penerapan cukai. Pertama, cukai hanya untuk industri kantong plastik, bukan plastik secara keseluruhan. Kedua, industri yang dituju pun hanya mereka yang bersifat konvensional atau tidak ramah lingkungan.selengkapnya

Harga batubara turun, penerimaan pajak dari sektor pertambangan terkontraksi 20,6%Harga batubara turun, penerimaan pajak dari sektor pertambangan terkontraksi 20,6%

Penerimaan pajak sektor pertambangan kembali mencatatkan kontraksi terdalam dibandingkan dengan sektor lain. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan sampai dengan akhir September 2019 sebesar Rp 43,21 triliun.selengkapnya

Ini wajib pajak terbesar di Indonesia tahun 2018 yang terima penghargaan dari KemkeuIni wajib pajak terbesar di Indonesia tahun 2018 yang terima penghargaan dari Kemkeu

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi kepada kepada para wajib pajak (WP) besar yang berkontribusi pada penerimaan negara di tahun 2018.selengkapnya

Pendapatan pajak dari sektor keuangan tumbuh positif, ini kata pengamat pajakPendapatan pajak dari sektor keuangan tumbuh positif, ini kata pengamat pajak

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.selengkapnya

Pembayaran pajak melalui BNI mencapai Rp 380 triliun di tahun laluPembayaran pajak melalui BNI mencapai Rp 380 triliun di tahun lalu

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatatkan transaksi pembayaran pajak yang dibayarkan lewat BNI mencapai Rp 380 triliun sepanjang 2018selengkapnya

Pendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 TriliunPendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 Triliun

Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp 180 triliun. Dana ini nantinya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. "Jadi ada sekitar Rp 180 triliun, tapi yang ditaruh di APBN-P adalah Rp 165 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :