Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan usulan insentif fiskal berupa potongan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar lima persen untuk industri daur ulang. Tarif PPN yang selama ini mencapai 10 persen dianggap memberatkan industri. Dengan pemotongan, diharapkan industri daur ulang nasional dapat terpacu berkembang.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, penetapan tarif 10 persen yang selama ini dibebankan kepada pelaku industri daur ulang terbilang kurang adil. Sebab, tarif diaplikasikan ke seluruh proses, termasuk dari pengepulan yang dilakukan pemulung dan pihak pengumpul.
Tapi, Sigit mengatakan, pemulung dan pengumpul tidak bisa ditarik PPN karena tidak masuk dalam badan usaha. Pada akhirnya, pajak dibebankan kepada industri daur ulang. "Begitu masuk industri recycle, mereka disuruh bayar 10 persen. Itu kita minta potong jadi lima persen agar beban industri tidak besar," ujarnya ketika dihubungi Republika, Selasa (25/12).
Sigit menuturkan, Kemenperin sudah mengajukan usulan ini kepada Kementerian Keuangan dan sekarang memasuki tahap pembahasan. Sebelumnya, Kemenperin meminta PPN yang dibebankan kepada industri daur ulang hanya satu persen. Tapi, karena pemotongan terlalu signifikan dan tidak dibahas-bahas, Kemenperin menaikkan besaran yang diusulkan menjadi lima persen.
Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hilir Ditjen IKTA Kemenperin Taufik Bawazier menuturkan, pengajuan sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2018. Usulan keringanan diberlakukan untuk seluruh proses industri, yakni dari pengepulan, penggilingan, pengkonversian sampai distribusi ke pelaku usaha ataupun konsumen langsung.
Usulan Kemenperin bukan tanpa sebab. Menurut Sigit, industri daur ulang merupakan industri yang ramah lingkungan dan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Saat ini, sudah ada sekitar 1.580 industri daur ulang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Utamanya, di Batam dan Jawa Tengah. "Total tenaga pekerja di ribuan industri itu mencapai 177 ribu orang," tuturnya.
Dengan berbagai pertimbangan yang ada, Sigit berharap Kemenkeu dapat mengakaji usulan Kemenperin secara komprehensif dan menerima usulan. Tujuannya, meringankan industri daur ulang sekaligus meningkatkan kontribusi industri dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi sampah plastik.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mendukung usulan tersebut. Insentif berupa penurunan PPN akan lebih efektif dibanding dengan penerapan cukai plastik untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia. "Industri daur ulang jangan dibebani, nanti siklus yang selama ini sudah baik justru terganggu," katanya.
Fajar menambahkan, pemerintah juga sebaiknya fokus mengelola pemilahan sampah dari hulu atau rumah tangga. Sebab, permasalahan utama industri daur ulang saat ini adalah pemilahan sampah yang membutuhkan waktu lama akibat jumlahnya mencapai jutaan ton. Apabila permasalahan hulu ini telah ditangani, ia optimistis, kinerja industri daur ulang bisa lebih maksimal.
Justru, Fajar menilai, rencana penerapan cukai plastik terhadap kantong plastik belanja berpotensi menurunkan tingkat produksi dan investasi pada industri plastik itu tersendiri. "Dampak langsungnya juga, impor plastik untuk substitusi produksi dalam negeri dapat meningkat," ucapnya.
Penerapan cukai plastik juga akan memberikan efek buruk pada pemerintah. Fajar mengatakan, salah satu dampaknya adalah kemungkinan berkurangnya penerimaan negara dari PPN dan Pajak Penghasilan dari industri plastik. Selain itu, pengawasan kebijakan juga membutuhkan tenaga dan biaya yang besar mengingat 60 persen kantong plastik belanja beredar di pasar basah atau tradisional.
Sumber : republika.co.id (Jakarta, 25 Desember 2018)
Foto : Republika
Termasuk E-Commerce, Pajak Airbnb Dibahas Secara KomprehensifKementerian Keuangan menyatakan akan mengatur pajak bisnis penyewaan kamar nonhotel berbasis aplikasi seperti Airbnb dalam aturan pajak e-commerce. Peraturan tersebut tengah dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya
Inaplas: Cukai plastik bukan cara efektif tangani sampahWacana cukai plastik tampaknya tidak akan berlalu begitu saja. Pemerintah tampak serius sedang menggodok dan membahas hal teknis mengenai pengenaan cukai plastik dan kemungkinan sudah dapat diimplementasikan dalam beberapa bulan lagi.selengkapnya
Kemungkinan besar penerimaan negara bukan pajak di tahun ini akan lebih rendahKementerian Keuangan (Kemkeu) memperkirakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kemungkinan lebih rendah dari outlook alias target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. "Semua berkaitan dengan harga dari sumber daya alam (SDA)," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wirasakti saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (21/3). Setelah dua bulan APBNselengkapnya
Kanwil DJP Jawa Tengah I, Jawa Tengah II, dan Kanwil DIY Gelar Gathering Satukan JiwaMendapat limpahan target penerimaan pajak sebesar hampir Rp 50 Triliun, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Gathering di Hotel Sunan Surakarta untuk menyamakan langkah dan persepsiselengkapnya
Pengembangan Kendaraan Ramah Lingkungan, Pilih PPnBM atau Cukai Karbon?Pada 11 Maret 2019, Kementerian Perindustrian mengusulkan kepada legislator terkait aturan pengecualian Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM untuk kendaraan bermotor. Usulan itu disampaikan dengan tujuan melecut kehadiran kendaraan ramah lingkungan.selengkapnya
Kepatuhan WP, Tanpa TI, Proses Pemilahan Tetap OptimalPemerintah tak perlu menunggu pembenahan sistem teknologi dan informasi sampai rampung untuk memetakan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
