Kemenkeu: Dampak Paket Kebijakan akan Dirasakan di 2016

Selasa 16 Feb 2016 04:40Administratordibaca 583 kaliSemua Kategori

Pemerintah hingga saat ini telah menerbitkan 10 paket kebijakan ekonomi melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Paket kebijakan ini sengaja dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

 

Namun, hingga saat ini dampak dari paket kebijakan tersebut belum dirasakan. Bahkan, hal ini menuai kritik dari kalangan pengamat. Pasalnya, pemerintah tidak pernah membeberkan implantasi dan dampak dari paket kebijakan yang telah dikeluarkan.

 

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menuturkan, paket kebijakan ini akan segera dirasakan oleh masyarakat pada tahun 2016. Paket kebijakan yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah kebijakan dalam paket X yang mengatur mengenai daftar negatif investasi (DNI).

 

"Tahun 2015 pemerintah telah menetapkan serangkaian paket kebijakan dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan daya tarif investasi. Dampak dari paket kebijakan ini akan dapat dilihat pada tahun 2016," jelas Robert dalam acara ANZ Market Insight di Hotel Ritz Charlton, Jakarta, Senin (15/1/2016).

 

Lebih lanjut, Robert mengungkapkan, implementasi paket kebijakan ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2015 yang telah melakukan realokasi belanja anggaran dari sektor produktif ke sektor konsumtif. Sehingga, dalam satu hingga dua tahun mendatang masyarakat secara bertahap akan merasakan dampak dari paket kebijakan pemerintah.

 

"Reformasi anggaran akan dilanjutkan melalui optimalisasi pendapatan, realokasi belanja ke arah yang lebih produktif juga akan dilakukan antara lain untuk membangun infrastruktur dan program-program lainnya. Selain itu juga ada program tax amnesty," tukasnya.

 

Sekadar diketahui, pada 11 Februari lalu pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ke X yang mengatur mengenai keterbukaan berbagai sektor terhadap asing.

 

Berikut adalah inti paket kebijakan sepanjang pemerintahan Joko Widodo:

 

Paket kebijakan I, 9 September 2015: mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi.

Paket kebijakan II, 29 September 2015: proses perizinan investasi yang dipangkas hanya tiga jam untuk kawasan industri.

Paket Kebijakan III, 7 Oktober 2015: memperluas penerima KUR, menurunkan harga solar, dan menyederhanakan izin pertanahan untuk penanaman modal.

Paket Kebijakan IV, 15 Oktober 2015: sistem pengupahan baru berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, tindak lanjut dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit UKM untuk mencegah meluasnya PHK.

Paket Kebijakan V, 22 Oktober 2015: insentif pajak bagi perusahaan yang ingin melakukan revaluasi aset, menghilangkan pajak berganda untuk instrumen keuangan berbentuk kontrak investasi kolektif dari dana investasi di sektor properti, dan melakukan deregulasi di bidang perbankan syariah.

Paket Kebijakan VI, 5 November 2015: pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), kebijakan yang diambil adalah berkaitan dengan air, serta kebijakan yang berkaitan dengan obat dan makanan.

Paket Kebijakan VII, 4 Desember 2015: menaikkan empat jumlah izin tiga jam, dari hanya empat izin menjadi delapan izin serta mengubah PPh 21 untuk karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan.

Paket Kebijakan VIII, 21 Desember 2015: one map policy atau kebijakan pelaksanaan satu peta tingkat nasional skala 1 banding 50.000, keterkaitan pembangunan energi nasional dengan percepatan pembangunan kilang minyak, serta insentif industri penerbangan nasional.

Paket Kebijakan IX, 27 Januari 2015: percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa dan kota.

Paket Kebijakan X,11 Februari: Revisi Daftar Negatif Investasi.

 

 

Sumber : economy.okezone.com / Dedy Afrianto (Jakarta / 16 Februari 2016)




BERITA TERKAIT
 

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XIV: Pengamat Menduga Berisi Tarif Pajak E-CommercePAKET KEBIJAKAN EKONOMI XIV: Pengamat Menduga Berisi Tarif Pajak E-Commerce

Pemerintah diperkirakan akan meluncurkan aturan tarif pajak terkait e-commerce atau perdagangan elektronik.selengkapnya

Insentif Pajak bagi UMKM Siap Masuk Paket KebijakanInsentif Pajak bagi UMKM Siap Masuk Paket Kebijakan

Pemerintah saat ini tengah membidik pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. Berbagai insentif pun telah diberikan seperti keringanan pajak Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini telah dipangkas menjadi 9 persen dari sebelumnya 12 persen. Saat ini, pemerintah kembali berencana akan memberikan insentif kepada UMKM. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, insentif yang akan diberikanselengkapnya

Ekonom Ini Prediksi Paket Ekonomi XIV Berisi Tarif Pajak E-CommerceEkonom Ini Prediksi Paket Ekonomi XIV Berisi Tarif Pajak E-Commerce

Pengamat ekonomi Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Thomas Ola Langoday mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang segera diterbitkan pemerintahan Jokowi-JK kemungkinan berisi tarif pajak yang akan diterapkan terhadap e-commerce atau perdagangan elektronik.selengkapnya

Kemenkeu dan OECD Kerjasama Tingkatkan Investasi hingga Perbaikan Kebijakan PajakKemenkeu dan OECD Kerjasama Tingkatkan Investasi hingga Perbaikan Kebijakan Pajak

Setelah melakukan pertemuan tingkat tinggi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan melanjutkan pertemuan dengan Organization for Economic and Cooperation Development (OECD). Dalam pertemuan ini terdapat beberapa kesepakatan yang dihasilkan.selengkapnya

Ini Dampak Gagalnya Kebijakan Pengampunan PajakIni Dampak Gagalnya Kebijakan Pengampunan Pajak

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memproyeksikan kebijakan pengampunan pajak yang gagal dilaksanakan bisa membuat pemerintah harus melakukan penghematan belanja kementerian lembaga hingga mencapai kurang lebih Rp250 triliun. "Kalau tidak ada tax amnesty, pemotongan belanja bisa Rp250 triliun dan bisa berpengaruh ke ke pertumbuhan ekonomi secara langsung," kata Bambang saat melakukan rapatselengkapnya

Selusin Paket Ekonomi Bikin Jokowi Kecewa BeratSelusin Paket Ekonomi Bikin Jokowi Kecewa Berat

Presiden Joko Widodo ternyata belum puas dengan selusin paket ekonomi yang diluncurkan sejak Sepetember 2015. Termasuk soal investasi. "Dalam rapat terbatas (ratas), Bapak Presiden Jokowi, meminta jajaranya untuk mengevaluasi paket kebijakan ekonomi 1-12. Presiden memberi arahan untuk membentuk gugus tugas Tim Pemantauan Paket Deregulasi. Yang salah satu tugasnya mengawal pelaksanaan 12 paket derselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Pejabat Kanwil Ditjen Pajak JakartaKasus Suap Pajak, KPK Periksa Pejabat Kanwil Ditjen Pajak Jakarta

Nama Harun Al Rasyid masuk dalam agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Dia diperiksa terkait dugaan suap pengamanan wajib pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.selengkapnya

Dana Repatriasi Kerek Surplus Neraca Pembayaran 14 Kali LipatDana Repatriasi Kerek Surplus Neraca Pembayaran 14 Kali Lipat

Bank Indonesia (BI) optimistis dana repatriasi dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) bakal mendongkrak surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal IV ini. Nilai surplusnya mencapai US$ 15 miliar sepanjang tahun ini atau melonjak 14 kali lipat dibanding tahun lalu yang defisit US$ 1,1 miliar.selengkapnya

Jokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di BalikpapanJokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di Balikpapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jadwalkan akan kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II di Balikpapan hari ini.‎ Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo sudah bertolak ke Balikpapan pada ‎Minggu petang kemarin.selengkapnya

Pemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKPemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPK

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

BPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar ModalBPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar Modal

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali belum melirik sumber pembiayaan dari pasar modal karena bank tersebut belum bersifat terbuka untuk pemegang saham lain.selengkapnya

Tebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 TriliunTebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 Triliun

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), ‎B Bawono Kristiaji memperkirakan, uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) akan mencapai hingga Rp 140 triliun hingga akhir Maret 2017. Jumlah ini masih di bawah target yang dipatok pemerintah Rp 165 triliun.selengkapnya

Shortfall Pajak Menganga, Anggaran BerisikoShortfall Pajak Menganga, Anggaran Berisiko

Realisasi perpajakan tahun depan diproyeksikan masih belum mencapai target sehingga potensi pemotongan anggaran masih membayangi.selengkapnya

Berkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus BesarBerkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus Besar

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan, dana repatriasi menggenjot surplus NPI di tahun ini. Padahal, tahun lalu, NPI defisit hingga US,1 miliar.selengkapnya

Jokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendahJokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal pekan ini akan mensosialisasikan Program Amnesti Pajak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya, sosialisasi ini akan dihadiri 3.000 peserta.selengkapnya

Aplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi PajakAplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi Pajak

Kegiatan mudzakarah zakat sebagai pengurang pajak yang digelar oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama mengusulkan kepada pemerintah agar memasukkan klausul zakat sebagai pengurang pajak dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Pajak Penghasilan.Hal tersebut mengemuka pada Mudzakarah Zakat Sebagai Pengurang Pajak yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-3 Desember lalu.selengkapnya



 
TAGS # :