Kelompok Wajib Pajak Ini Terbebas dari Sanksi Pajak

Rabu 31 Ags 2016 15:53Administratordibaca 504 kaliSemua Kategori

katadata 103

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjelaskan ada beberapa kelompok masyarakat atau wajib pajak yang bisa terbebas dari sanksi dan denda perpajakan. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 20116 ini diharapkan bisa menjawab keresahan masyarakat terkait pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan kelompok ini diantaranya wajib pajak yang penghasilannya di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). “Terdapat beberapa kelompok, termasuk masyarakat di bawah PTKP, yang besarnya Rp 54 juta per tahun atau setara Rp 4,5 juta per bulan," ujarnya.

Ada beberapa wajib pajak yang termasuk kelompok ini, yakni masyarakat berpenghasilan rendah, seperti petani, nelayan, buruh, dan asisten rumah tangga. Kemudian pensiunan, subyek pajak warisan belum terbagi, dan penerima warisan yang penghasilannya tidak melebihi PTKP.


Kelompok lainnya, “WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia,” kata Ken saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (30/8).


Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan sebenarnya masyarakat yang penghasilannya di bawah PTKP bisa dianggap bukan wajib pajak. Mereka tidak punya kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilannya dan tidak perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


Meski memiliki harta, tapi tidak wajib melaporkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Makanya tidak perlu melakukan pembetulan SPT jika masih ada harta yang tidak dilaporkan. “Tidak perlu ikut tax amnesty atau menerima sanksi apapun,” ujarnya kepada Katadata, Selasa (30/8).


Sebenarnya Perdirjen Pajak 11/2016 hanya menyebutkan kelompok wajib pajak ini terbebas dari ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Pasal ini mengatur perlakuan atas harta yang tidak pernah dilaporkan dalam SPT dan tidak ikut tax amnesty.


Ketika Ditjen Pajak menemukan harta ini, maka akan dianggap sebagai tambahan penghasilan. Karena penghasilan ini tidak pernah dibayarkan pajaknya, ada sanksi yang harus ditangguang. Dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sanksinya berupa denda 2 persen per bulan selama dua tahun.


Namun, kata Yoga, semua ketentuan dan sanksi ini tidak berlaku bagi kelompok wajib pajak yang telah disebutkan sebelumnya. Tidak hanya terbebas dari ketentuan UU Tax Amnnesty dan UU KUP. Bahkan dia juga menjamin bahwa kelompok ini dibebaskan dari pemeriksaan Ditjen Pajak.


Ditjen Pajak berharap penjelasan menganai kelompok masyarakat yang kebal sanksi pajak ini bisa menjawab keresahan masyarakat terkait program tax amnesty. Seperti diketahui, tujuan awal dari program ini untuk menarik dana wajib pajak besar yang selama ini disimpan di lluar negeri kembali ke dalam negeri (repatriasi).

Pemerintah pun mengaku telah memiliki daftar nama dan jumlah harta wajib pajak tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat merasa program ini malah menyasar semua wajib pajak hingga yang kecil. Semua wajib pajak seolah dipaksa ikut tax amnesty dan membayar uang tebusan atas hartanya yang tidak pernah dilaporkan.


Sanksi dan denda yang memberatkan menjadi ancaman jika wajib pajak tidak ikut tax amnesty. Padahal program ini sebenarnya bersifat sukarela. Memang ada opsi lain untuk mengungkap harta yang tidak pernah dilaporkan, dengan pembetulan SPT. Namun, tidak ada jaminan opsi ini lebih baik, lantaran ada potensi menimbulkan kurang bayar dan harus dilunasi beserta denda dan sanksinya.


Banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi Katadata mengeluhkan hal ini. Ada yang menganggap pemerintah memang memaksa semua wajib pajak ikut tax amnesty, karena tidak bisa mengejar targetan awalnya, repatriasi.

Sumber : katadata.co.id (31 Agustus 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

Wajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta KekayaannyaWajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta Kekayaannya

Dalam UU Pengampunan Pajak, bagi Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tax amnesty tidak akan diusut total aset kekayaannya. Tujuan utamanya agar aturan yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah menarik dan banyak peminatnya.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

9.588 Orang yang Tidak Pernah Lapor SPT Ikut Tax Amnesty9.588 Orang yang Tidak Pernah Lapor SPT Ikut Tax Amnesty

Sejumlah Wajib pajak (WP) yang selama ini tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya



 
TAGS # :