Kekayaan Taipan `Terdongkrak`

Senin 15 Ags 2016 09:36Administratordibaca 375 kaliSemua Kategori

bisnis 138

Kekayaan orang-orang superkaya Indonesia berpotensi terdongkrak bila pengakuan aset program amnesti pajak benar-benar terlaksana.

Ekonom PT Bank Permata Tbk. Joshua Pardede menilai UU Pengampunan Pajak tidak ha nya membuat kekayaan konglomerat In donesia bertambah, tetapi juga bagi semua wajib pajak yang belum mendeklarasikan harta di dalam dan luar negeri.


“Ini momentum yang sangat baik karena pada akhir 2017, Indonesia dapat membuka akses informasi perbankan tanpa perlu persetujuan nasabah,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (14/8/2016).


Sebagai catatan, dalam Pasal 24 dan 25 PMK No. 118/PMK/2016 tentang Pelaksanaan UU No. 11/2016 soal Pengampunan Pajak disebutkan peserta program amnesti pajak dapat memperoleh fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh).


Syaratnya, pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.


Apabila, program amnesti pajak berjalan sesuai rencana, kebijakan balik nama itu mengerek nilai kekayaan para taipan. Dalam 2,5 tahun terakhir, kekayaan 10 konglomerat Tanah Air bertambah 1,47% setara dengan Rp9,75 triliun selama periode Presiden Joko Widodo.


Secara keseluruhan, kekayaan 10 konglomerat menjadi US,6 miliar pada Agustus 2016, dari US,58 miliar pada November 2013. Duo keluarga Hartono, Budi dan Michael, tetap menjadi warga Indonesia paling kaya dengan kekayaan US,4 miliar. Kekayaan keluarga Hartono bertambah 2,67% senilai Rp5,2 triliun. 


Ada keunikan dari daftar 10 konglomerat RI kali ini. Posisi Bachtiar Karim dan Tahir menggeser Sukanto Tanoto dan Putra Sampoerna dalam urutan orang superkaya. Posisi Eka Tjipta Widjaja sebagai pemilik Grup Sinarmas melorot dari terkaya ke-2 menjadi ke-4. Sebaliknya, pemilik Grup Gudang Garam Susilo Wonowidjojo melesat ke urutan kedua dengan penambahan kekayaan Rp2,6 triliun. (lihat ilustrasi).


Dalam data yang dihimpun Bisnis, kinerja emiten milik konglomerat juga rerata meningkat. Peningkatan terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik menjadi 5,18%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya.


Joshua menjelaskan, sebagai anggota G-20, data-data perbankan seluruh dunia bakal dapat diakses dari Tanah Air. Semua wajib pajak diharuskan mendeklarasikan har tanya sebelum mendapatkan sanksi tegas pada 2018.


Tidak hanya konglomerat, sambungnya, korporasi raksasa dan individu juga diharuskan melaporkan kekayaannya. Bila data aset terlacak pada 2018, sanksi yang diperoleh bakal lebih berat, terutama kewajiban pajaknya.

Menurut dia, upa ya pe me rintah untuk melengkapi data wajib pajak dapat menambah pendapatan dari sektor pajak yang selalu shortfall dalam dua tahun terakhir.


MAKIN GENCAR

Realisasi dana repatriasi yang baru mencapai 1% dinilai lantaran korporasi maupun pengusaha masih mempelajari rincian UU tax amnesty. Joshua memerkirakan, pengampunan pajak baru akan gencar pada periode kedua, yakni Oktober-Desember 2016.


Sebaliknya, Direktur PT Investa Saran Mandiri Hans Kwee, justru memperkirakan konglomerat Indonesia tidak akan mengikuti program tax amnesty yang digadang-gadang pemerintah.


Pasalnya, orang-orang superkaya itu memiliki status hukum yang lebih rapi. Hans malah memprediksi program tax amnesty bakal diikuti oleh kalangan kelas menengah maupun generasi kedua para taipan.


“Mereka itu punya uang warisan di luar negeri, kalau konglomerat itu biasanya berbentuk perusahaan di luar negeri.”


Saat krisis ekonomi mendera Indonesia pada 1997-1998, sambungnya, banyak konglomerat menggunakan nama orang lain untuk mengakuisisi perusahaan.


Akhir nya, banyak orang-orang baru menjelma menjadi taipan. Belakangan, setelah diselidiki, orang-orang kaya baru itu ternyata disokong oleh grup konglomerasi.


Perusahaan-perusahaan milik konglomerat, katanya, biasanya menggunakan special purpose vehicle (SPV) di negara-negara tax haven, seperti Panama dan British Virginia Island. Perusahaan-perusahaan itulah yang akan melakukan deklarasi.


“Perkiraan saya kelas menengah yang deklarasi. Kalau aset konglomerat mendadak naik, pasti akan menjadi sorotan,” paparnya. 

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 15 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Tax Amnesty Berpotensi Dongkrak Kekayaan Orang Superkaya RITax Amnesty Berpotensi Dongkrak Kekayaan Orang Superkaya RI

Nilai kekayaan orang-orang superkaya Indonesia berpotensi terdongkrak bila pengakuan aset program amnesti pajak dilakukan. Ekonom PT Bank Permata Tbk. Joshua Pardede menilai UU tax amnesty tidak hanya membuat kekayaan konglomerat Indonesia bertambah, tetapi juga bagi semua wajib pajak yang belum mendeklarasikan harta di dalam dan luar negeri.selengkapnya

Konglomerat Lippo Ajak Semua Pihak Laporkan Aset KekayaanKonglomerat Lippo Ajak Semua Pihak Laporkan Aset Kekayaan

Pengusaha nasional James Riady mengimbau semua kalangan mengikuti langkahnya melaporkan aset kekayaan di kantor pelayanan pajak (KPP). Hal itu sehubungan dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang digagas pemerintah.selengkapnya

Tax Amnesty: Pewaris Konglomerat Bakal Deklarasi KekayaanTax Amnesty: Pewaris Konglomerat Bakal Deklarasi Kekayaan

Pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) diperkirakan akan dimanfaatkan oleh pewaris para konglomerat untuk mendeklarasikan kekayaan baik di dalam maupun luar negeri.selengkapnya

Masih Sedikit Orang Kaya RI Pulangkan Harta dari Luar NegeriMasih Sedikit Orang Kaya RI Pulangkan Harta dari Luar Negeri

Perolehan uang tebusan program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty hingga pukul 10.00 WIB, Rabu 7 September 2016, menembus angka Rp5,30 triliun atau 3,2 persen dari total target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp165 triliun.selengkapnya

Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016

Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali. Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeuselengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Barang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-CommerceBarang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-Commerce

Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mewacanakan pada awal 2018 akan mengenakan bea masuk pada barang tak berwujud atau intangible seperti software, e-book, musik hingga film.selengkapnya

Rossa: Saya Bayar Pajak SemuanyaRossa: Saya Bayar Pajak Semuanya

Para pekerja bebas di industri hiburan seperti artis dan selebriti instagram (selebgram) diwajibkan untuk melaporkan total penghasilannya ke Direktoral Jenderal Pajak.selengkapnya

Punya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar PajakPunya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar Pajak

Kepemilikan barang mewah seperti jam tangan Richard Mille yang digunakan Setya Novanto tak bisa lagi sembarangan. Jam bernilai lebih dari Rp 1 miliar tersebut, bisa jadi incaran petugas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak Riau Hampir Mendekati TargetRealisasi Penerimaan Pajak Riau Hampir Mendekati Target

Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mengklaim realisasi penerimaan sektor pajak Provinsi Riau hingga akhir November 2017 baru mencapai Rp13.194.323.865.916 atau sebesar 80 persen dari target tahunan.selengkapnya

Pajak Mobil Mewah Raffi Ahmad Mencapai Miliaran RupiahPajak Mobil Mewah Raffi Ahmad Mencapai Miliaran Rupiah

Raffi Ahmad termasuk salah satu selebritas yang gemar mengoleksi mobil-mobil mewah. Mobil bernilai miliaran rupiah yang ia miliki di antaranya Lamborghini, Maserati, juga Rolls Royce.selengkapnya

Bekraf tunggu arahan bea masuk barang tak berwujudBekraf tunggu arahan bea masuk barang tak berwujud

Badan Ekonomi Kreatif menunggu arahan selanjutnya dari Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian akan rencana bea masuk barang-barang digital. Rencana ini pun masih tahap pembicaraan dan menunggu hasil dari WTO di Buenos Aires.selengkapnya

Pebisnis bioskop tunggu aturan cukai digitalPebisnis bioskop tunggu aturan cukai digital

Rencana pengenaan bea masuk ke produk digital menjadi pro kontra bagi pelaku usaha kreatif. Khususnya para pengusaha bioskop tanah air. Sebab, salah satu produk industri kreatif yang bakal terkena cukai adalah film impor.selengkapnya

Penyederhanaan cukai bisa dongkrak penerimaanPenyederhanaan cukai bisa dongkrak penerimaan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau dinilai akan meningkatkan penerimaan negara. Selain penerimaan negara yang meningkat, penyederhanaan ini juga berdampak positif pada persaingan industri yang lebih adil.selengkapnya

Pajak hanya dapat data umum e-commerce dari BPSPajak hanya dapat data umum e-commerce dari BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumpulkan data transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) mulai Januari 2017. Data itu dikumpulkan agar memudahkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan bagi sektor e-commerce, termasuk kebijakan perpajakannya.selengkapnya

Januari 2018, BPS mulai sisir data e-commerceJanuari 2018, BPS mulai sisir data e-commerce

Ketiadaan data soal transaksi online kerap menyulitkan pemerintah susun kebijakan ekonomi digital. Padahal di sisi lain, kebutuhan regulasi soal tata kelola ekonomi digital sangat dibutuhkan saat ini.selengkapnya



 
TAGS # :