Kekayaan Taipan `Terdongkrak`

Senin 15 Ags 2016 09:36Administratordibaca 273 kaliSemua Kategori

bisnis 138

Kekayaan orang-orang superkaya Indonesia berpotensi terdongkrak bila pengakuan aset program amnesti pajak benar-benar terlaksana.

Ekonom PT Bank Permata Tbk. Joshua Pardede menilai UU Pengampunan Pajak tidak ha nya membuat kekayaan konglomerat In donesia bertambah, tetapi juga bagi semua wajib pajak yang belum mendeklarasikan harta di dalam dan luar negeri.


“Ini momentum yang sangat baik karena pada akhir 2017, Indonesia dapat membuka akses informasi perbankan tanpa perlu persetujuan nasabah,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (14/8/2016).


Sebagai catatan, dalam Pasal 24 dan 25 PMK No. 118/PMK/2016 tentang Pelaksanaan UU No. 11/2016 soal Pengampunan Pajak disebutkan peserta program amnesti pajak dapat memperoleh fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh).


Syaratnya, pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.


Apabila, program amnesti pajak berjalan sesuai rencana, kebijakan balik nama itu mengerek nilai kekayaan para taipan. Dalam 2,5 tahun terakhir, kekayaan 10 konglomerat Tanah Air bertambah 1,47% setara dengan Rp9,75 triliun selama periode Presiden Joko Widodo.


Secara keseluruhan, kekayaan 10 konglomerat menjadi US,6 miliar pada Agustus 2016, dari US,58 miliar pada November 2013. Duo keluarga Hartono, Budi dan Michael, tetap menjadi warga Indonesia paling kaya dengan kekayaan US,4 miliar. Kekayaan keluarga Hartono bertambah 2,67% senilai Rp5,2 triliun. 


Ada keunikan dari daftar 10 konglomerat RI kali ini. Posisi Bachtiar Karim dan Tahir menggeser Sukanto Tanoto dan Putra Sampoerna dalam urutan orang superkaya. Posisi Eka Tjipta Widjaja sebagai pemilik Grup Sinarmas melorot dari terkaya ke-2 menjadi ke-4. Sebaliknya, pemilik Grup Gudang Garam Susilo Wonowidjojo melesat ke urutan kedua dengan penambahan kekayaan Rp2,6 triliun. (lihat ilustrasi).


Dalam data yang dihimpun Bisnis, kinerja emiten milik konglomerat juga rerata meningkat. Peningkatan terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik menjadi 5,18%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya.


Joshua menjelaskan, sebagai anggota G-20, data-data perbankan seluruh dunia bakal dapat diakses dari Tanah Air. Semua wajib pajak diharuskan mendeklarasikan har tanya sebelum mendapatkan sanksi tegas pada 2018.


Tidak hanya konglomerat, sambungnya, korporasi raksasa dan individu juga diharuskan melaporkan kekayaannya. Bila data aset terlacak pada 2018, sanksi yang diperoleh bakal lebih berat, terutama kewajiban pajaknya.

Menurut dia, upa ya pe me rintah untuk melengkapi data wajib pajak dapat menambah pendapatan dari sektor pajak yang selalu shortfall dalam dua tahun terakhir.


MAKIN GENCAR

Realisasi dana repatriasi yang baru mencapai 1% dinilai lantaran korporasi maupun pengusaha masih mempelajari rincian UU tax amnesty. Joshua memerkirakan, pengampunan pajak baru akan gencar pada periode kedua, yakni Oktober-Desember 2016.


Sebaliknya, Direktur PT Investa Saran Mandiri Hans Kwee, justru memperkirakan konglomerat Indonesia tidak akan mengikuti program tax amnesty yang digadang-gadang pemerintah.


Pasalnya, orang-orang superkaya itu memiliki status hukum yang lebih rapi. Hans malah memprediksi program tax amnesty bakal diikuti oleh kalangan kelas menengah maupun generasi kedua para taipan.


“Mereka itu punya uang warisan di luar negeri, kalau konglomerat itu biasanya berbentuk perusahaan di luar negeri.”


Saat krisis ekonomi mendera Indonesia pada 1997-1998, sambungnya, banyak konglomerat menggunakan nama orang lain untuk mengakuisisi perusahaan.


Akhir nya, banyak orang-orang baru menjelma menjadi taipan. Belakangan, setelah diselidiki, orang-orang kaya baru itu ternyata disokong oleh grup konglomerasi.


Perusahaan-perusahaan milik konglomerat, katanya, biasanya menggunakan special purpose vehicle (SPV) di negara-negara tax haven, seperti Panama dan British Virginia Island. Perusahaan-perusahaan itulah yang akan melakukan deklarasi.


“Perkiraan saya kelas menengah yang deklarasi. Kalau aset konglomerat mendadak naik, pasti akan menjadi sorotan,” paparnya. 

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 15 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Tax Amnesty Berpotensi Dongkrak Kekayaan Orang Superkaya RITax Amnesty Berpotensi Dongkrak Kekayaan Orang Superkaya RI

Nilai kekayaan orang-orang superkaya Indonesia berpotensi terdongkrak bila pengakuan aset program amnesti pajak dilakukan. Ekonom PT Bank Permata Tbk. Joshua Pardede menilai UU tax amnesty tidak hanya membuat kekayaan konglomerat Indonesia bertambah, tetapi juga bagi semua wajib pajak yang belum mendeklarasikan harta di dalam dan luar negeri.selengkapnya

Konglomerat Lippo Ajak Semua Pihak Laporkan Aset KekayaanKonglomerat Lippo Ajak Semua Pihak Laporkan Aset Kekayaan

Pengusaha nasional James Riady mengimbau semua kalangan mengikuti langkahnya melaporkan aset kekayaan di kantor pelayanan pajak (KPP). Hal itu sehubungan dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang digagas pemerintah.selengkapnya

Tax Amnesty: Pewaris Konglomerat Bakal Deklarasi KekayaanTax Amnesty: Pewaris Konglomerat Bakal Deklarasi Kekayaan

Pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) diperkirakan akan dimanfaatkan oleh pewaris para konglomerat untuk mendeklarasikan kekayaan baik di dalam maupun luar negeri.selengkapnya

Masih Sedikit Orang Kaya RI Pulangkan Harta dari Luar NegeriMasih Sedikit Orang Kaya RI Pulangkan Harta dari Luar Negeri

Perolehan uang tebusan program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty hingga pukul 10.00 WIB, Rabu 7 September 2016, menembus angka Rp5,30 triliun atau 3,2 persen dari total target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp165 triliun.selengkapnya

Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016

Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali. Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeuselengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :