KECEMASAN INDUSTRI FINANSIAL SINGAPURA : Ratusan Triliun Rupiah Mudik

Rabu 27 Jul 2016 12:07Administratordibaca 323 kaliSemua Kategori

bisnis 108

Gaung program amnesti pajak yang terus dihembuskan pemerintah membuat industri wealth management di Singapura ketar-ketir khawatir kehilangan dana kelolaan.

Beberapa sumber dari kalangan perbankan, konsultan keuangan, dan pengacara di Singapura, seperti dikutip Reuters, Selasa (26/7), memperkirakan dana yang kembali ke Indonesia akibat program amnesti pajak sekitar US miliar atau sekitar Rp390 triliun.


Saat ini, sejumlah kalangan memperkirakan ada dana sekitar US0 miliar dari Indonesia yang tersimpan di Singapura.


Perkiraan tersebut di bawah target pemerintah sebesar US miliar atau proyeksi Bank Indonesia sebesar US miliar. Padahal, Jumlah tersebut hampir separuh dari total dana yang dikelola oleh bank-bank swasta di Singapura yang jumlahnya diperkirakan mencapai US0 miliar.


Managing Director Otoritas Moneter Singapura Ravi Menon, dalam keterangan resminya awal pekan ini berharap tidak akan terjadi perpindahan dana besar-besaran dari negaranya akibat program pengampunan pajak Indonesia.


Meski demikian, dia menegaskan tidak akan memberlakukan program apa pun untuk membendung perpindahan dana menuju Indonesia.


Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sendiri memastikan Singapura tidak akan melakukan langkah-langkah khusus untuk mengganggu implementasi kebijakan ini. Hal itu, katanya, disampaikan Deputi Perdana Menteri Singapura Tarman Shanmugaratnam di sela-sela pertemuan G20 akhir pekan lalu.


“Deputi PM Singapura bicara langsung dengan saya bahwa Singapura tidak punya intensi apapun untuk mengganggu tax amnesty di Indonesia. Jadi beliau menyampaikan itu setelah melihat langsung di lapangan melalui monetery authority di Singapura,” jelasnya.

Kalangan institusi keuangan di Singapura memperkirakan, program pengampunan pajak tahun ini akan lebih sukses dari upaya sebelumnya pada 2008 yang saat itu disebut sebagai sunset policy.


Pada periode tersebut Indonesia hanya berhasil menghimpun dana US0 juta. Hal ini terjadi karena Singapura kini tak lagi men jadi tempat yang ramah untuk menghindari otoritas pajak di berbagai negara di dunia.


Pemerintah Indonesia pun telah mendeklarasikan bahwa pihaknya akan terus menggali data terkait dana yang diparkirkan di negara tersebut.


Seorang bankir swasta yang enggan disebut namanya memperkirakan hanya 15% dari dana yang terparkir di Singapura akan kembali ke Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa aturan dalam tax amnesty dinilai kurang menarik.


Persyaratan yang mewajibkan dana hasil repatriasi harus disimpan di Indonesia minimal tiga tahun, dianggap cukup berat dilaksanakan.


Para pemilik dana harus memutar uangnya di Indonesia, di mana nilai tukar mata uangnya telah anjlok 20% terhadap dolar AS selama tiga tahun terakhir.


Selain itu, kebijakan yang mengatur dana hasil repatriasi hanya dapat diinvestasikan dalam daftar aset yang telah disusun oleh pemerintah, dianggap membatasi kebebasan pemilik dana untuk memutar uangnya.


“Ketika pemilik dana mendapati uangnya terjebak di Indonesia selama tiga tahun dipastikan bakal memberikan keprihatinan besar. Membalikkan dana kembali ke Indonesia mungkin akan memberikan ketenangan pikiran, tapi di sisi lain harus menelan banyak dana,” kata Chris Woo,Kepala Konsultan Pajak di PwC Singapura.


BARU DEKLARASI

Pada perkembangan terakhir, seluruh wajib pajak yang ikut kebijakan pengampunan pajak hingga saat ini baru berupa deklarasi harta, baik dalam maupun luar negeri. Aksi repatriasi harta belum ada.


Luky Alfirman, Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan sekaligus Juru Bicara Kemenkeu menga takan sudah ada deklarasi harta Rp989 miliar dengan uang tebusan Rp23,7 miliar yang masuk ke kas negara.


“Repatriasinya masih belum ada,” katanya di Jakarta, Selasa (26/7).


Dari jumlah harta tersebut, lanjutnya, sekitar Rp253 miliar merupakan harta bersih dari luar negeri. Sisanya, sekitar Rp735 miliar berasal dari deklarasi harta bersih dalam negeri.


Dari angka tersebut, ada sebanyak 82 Surat Pernyataan (SP). Dia pun memaklumi jika masyarakat masih wait and see karena ini masih awal.

Kemenkeu sendiri kian agresif dengan berencana menambah jumlah pintu masuk melalui perbankan, manajer investasi dan sekuritas untuk memudahkan aliran dana repatriasi.


Apa lagi santer ber edar sejumlah peng usaha pada masa Orde Baru bakal segera melakukan deklarasi aset Rp3 triliun.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 27 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

OJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 TriliunOJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 Triliun

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan tiga Bank Singapura yang dipanggil terkait amnesti pajak menunjukkan itikad baik. Bank-bank tersebut yakni OCBC NISP, UOB, DBS, memberi klarikasi tak ada masalah terkait pelaksanaan program pengampunan pajak yang digagas pemerintah Indonesia.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Dana Repatriasi Amnesti Pajak Mayoritas dari SingapuraDana Repatriasi Amnesti Pajak Mayoritas dari Singapura

Dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak yang masuk ke Indonesia mayoritas berasal dari Singapura yang mencapai Rp1,24 triliun, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Singapura menyumbang 79 persen, di mana 13,8 persen diantaranya adalah repatriasi," ucapnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis.selengkapnya

Dirjen Pajak: Dana Repatriasi Paling Banyak dari SingapuraDirjen Pajak: Dana Repatriasi Paling Banyak dari Singapura

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat hingga 5 September 2016 dana repatriasi tax amnesty sudah mencapai Rp13,08 triliun.selengkapnya

Program Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan ApindoProgram Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan Apindo

‎Sejumlah bank di Singapura disebut melakukan 'penjegalan' atas program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah disahkan oleh DPR. Hal ini dilakukan karena likuiditas perbankan Singapura dinilai akan menipis seiring dana yang keluar dari bank-bank tersebut menuju ke Indonesia.selengkapnya

Mayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke IndonesiaMayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke Indonesia

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa warga Indonesia di Singapura yang mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty telah mencapai 42 persen per 20 Agustus 2016. Namun mayoritas dari mereka hanya mendeklarasikan kekayaannya, tak mau membawa pulang dananya ke Tanah Air (repatriasi).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :