KECEMASAN INDUSTRI FINANSIAL SINGAPURA : Ratusan Triliun Rupiah Mudik

Rabu 27 Jul 2016 12:07Administratordibaca 246 kaliSemua Kategori

bisnis 108

Gaung program amnesti pajak yang terus dihembuskan pemerintah membuat industri wealth management di Singapura ketar-ketir khawatir kehilangan dana kelolaan.

Beberapa sumber dari kalangan perbankan, konsultan keuangan, dan pengacara di Singapura, seperti dikutip Reuters, Selasa (26/7), memperkirakan dana yang kembali ke Indonesia akibat program amnesti pajak sekitar US miliar atau sekitar Rp390 triliun.


Saat ini, sejumlah kalangan memperkirakan ada dana sekitar US0 miliar dari Indonesia yang tersimpan di Singapura.


Perkiraan tersebut di bawah target pemerintah sebesar US miliar atau proyeksi Bank Indonesia sebesar US miliar. Padahal, Jumlah tersebut hampir separuh dari total dana yang dikelola oleh bank-bank swasta di Singapura yang jumlahnya diperkirakan mencapai US0 miliar.


Managing Director Otoritas Moneter Singapura Ravi Menon, dalam keterangan resminya awal pekan ini berharap tidak akan terjadi perpindahan dana besar-besaran dari negaranya akibat program pengampunan pajak Indonesia.


Meski demikian, dia menegaskan tidak akan memberlakukan program apa pun untuk membendung perpindahan dana menuju Indonesia.


Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sendiri memastikan Singapura tidak akan melakukan langkah-langkah khusus untuk mengganggu implementasi kebijakan ini. Hal itu, katanya, disampaikan Deputi Perdana Menteri Singapura Tarman Shanmugaratnam di sela-sela pertemuan G20 akhir pekan lalu.


“Deputi PM Singapura bicara langsung dengan saya bahwa Singapura tidak punya intensi apapun untuk mengganggu tax amnesty di Indonesia. Jadi beliau menyampaikan itu setelah melihat langsung di lapangan melalui monetery authority di Singapura,” jelasnya.

Kalangan institusi keuangan di Singapura memperkirakan, program pengampunan pajak tahun ini akan lebih sukses dari upaya sebelumnya pada 2008 yang saat itu disebut sebagai sunset policy.


Pada periode tersebut Indonesia hanya berhasil menghimpun dana US0 juta. Hal ini terjadi karena Singapura kini tak lagi men jadi tempat yang ramah untuk menghindari otoritas pajak di berbagai negara di dunia.


Pemerintah Indonesia pun telah mendeklarasikan bahwa pihaknya akan terus menggali data terkait dana yang diparkirkan di negara tersebut.


Seorang bankir swasta yang enggan disebut namanya memperkirakan hanya 15% dari dana yang terparkir di Singapura akan kembali ke Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa aturan dalam tax amnesty dinilai kurang menarik.


Persyaratan yang mewajibkan dana hasil repatriasi harus disimpan di Indonesia minimal tiga tahun, dianggap cukup berat dilaksanakan.


Para pemilik dana harus memutar uangnya di Indonesia, di mana nilai tukar mata uangnya telah anjlok 20% terhadap dolar AS selama tiga tahun terakhir.


Selain itu, kebijakan yang mengatur dana hasil repatriasi hanya dapat diinvestasikan dalam daftar aset yang telah disusun oleh pemerintah, dianggap membatasi kebebasan pemilik dana untuk memutar uangnya.


“Ketika pemilik dana mendapati uangnya terjebak di Indonesia selama tiga tahun dipastikan bakal memberikan keprihatinan besar. Membalikkan dana kembali ke Indonesia mungkin akan memberikan ketenangan pikiran, tapi di sisi lain harus menelan banyak dana,” kata Chris Woo,Kepala Konsultan Pajak di PwC Singapura.


BARU DEKLARASI

Pada perkembangan terakhir, seluruh wajib pajak yang ikut kebijakan pengampunan pajak hingga saat ini baru berupa deklarasi harta, baik dalam maupun luar negeri. Aksi repatriasi harta belum ada.


Luky Alfirman, Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan sekaligus Juru Bicara Kemenkeu menga takan sudah ada deklarasi harta Rp989 miliar dengan uang tebusan Rp23,7 miliar yang masuk ke kas negara.


“Repatriasinya masih belum ada,” katanya di Jakarta, Selasa (26/7).


Dari jumlah harta tersebut, lanjutnya, sekitar Rp253 miliar merupakan harta bersih dari luar negeri. Sisanya, sekitar Rp735 miliar berasal dari deklarasi harta bersih dalam negeri.


Dari angka tersebut, ada sebanyak 82 Surat Pernyataan (SP). Dia pun memaklumi jika masyarakat masih wait and see karena ini masih awal.

Kemenkeu sendiri kian agresif dengan berencana menambah jumlah pintu masuk melalui perbankan, manajer investasi dan sekuritas untuk memudahkan aliran dana repatriasi.


Apa lagi santer ber edar sejumlah peng usaha pada masa Orde Baru bakal segera melakukan deklarasi aset Rp3 triliun.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 27 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

OJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 TriliunOJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 Triliun

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan tiga Bank Singapura yang dipanggil terkait amnesti pajak menunjukkan itikad baik. Bank-bank tersebut yakni OCBC NISP, UOB, DBS, memberi klarikasi tak ada masalah terkait pelaksanaan program pengampunan pajak yang digagas pemerintah Indonesia.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Dana Repatriasi Amnesti Pajak Mayoritas dari SingapuraDana Repatriasi Amnesti Pajak Mayoritas dari Singapura

Dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak yang masuk ke Indonesia mayoritas berasal dari Singapura yang mencapai Rp1,24 triliun, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Singapura menyumbang 79 persen, di mana 13,8 persen diantaranya adalah repatriasi," ucapnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis.selengkapnya

Dirjen Pajak: Dana Repatriasi Paling Banyak dari SingapuraDirjen Pajak: Dana Repatriasi Paling Banyak dari Singapura

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat hingga 5 September 2016 dana repatriasi tax amnesty sudah mencapai Rp13,08 triliun.selengkapnya

Program Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan ApindoProgram Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan Apindo

‎Sejumlah bank di Singapura disebut melakukan 'penjegalan' atas program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah disahkan oleh DPR. Hal ini dilakukan karena likuiditas perbankan Singapura dinilai akan menipis seiring dana yang keluar dari bank-bank tersebut menuju ke Indonesia.selengkapnya

Mayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke IndonesiaMayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke Indonesia

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa warga Indonesia di Singapura yang mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty telah mencapai 42 persen per 20 Agustus 2016. Namun mayoritas dari mereka hanya mendeklarasikan kekayaannya, tak mau membawa pulang dananya ke Tanah Air (repatriasi).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya

Kemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen PajakKemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh pejabat otoritas pajak terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno (HS).selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakSri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan Pajak

Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya



 
TAGS # :