KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK : Menjaring Dana Hingga ke Daerah

Senin 25 Jul 2016 16:01Administratordibaca 465 kaliSemua Kategori

bisnis 102

Suasana Ballroom Santika Premiere Dwiyandra Hotel & Convention, Medan, Sumatera Utara, mendadak lebih riuh saat Presiden Joko Widodo memasuki ruangan. Di tengah acara sosialisasi amnesti pajak itu, Jokowi—sapaan akrab Joko Widodo—menyalami sejumlah tamu yang hadir, dari baris terdepan hingga hampir di ujung barisan.

Sontak para tamu langsung bertepuk tangan. Tak sedikit pula yang memperkenalkan dirinya kepada presiden, bergurau walau hanya sesaat, atau sekadar berfoto selfie dengan orang nomor satu di Indonesia itu.


Ramainya suasana di Hotel Santika sore itu, Kamis (21/7), membawa hawa positif bagi para tamu. Selain senang bertemu dengan pemimpin negeri ini, mereka yang mayoritas merupakan pengusaha asal Sumatera Utara mendapat pemaparan tentang kebijakan pengampunan pajak  yang disebut bermanfaat bagi para pengusaha, masyarakat, dan negara sekaligus.


Dalam arahannya, Jokowi mengatakan kebijakan amnesti pajak dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional, baik di sektor infrastruktur, agribisnis, properti, hingga pariwisata. Menurutnya, Indonesia masih kekurangan biaya yang sangat besar untuk mendukung berbagai rencana pembangunan tersebut.


Dia mencontohkan, untuk infrastruktur, paling tidak dana yang dibutuhkan sebesar Rp4.900 triliun dalam 5 tahun ke depan. Adapun sumber dana dari APBN hanya dapat menyediakan Rp1.500 triliun.


Sementara itu, secara sosial, datangnya dana yang lebih besar juga dapat dimanfaatkan langsung untuk rakyat melalui dana desa, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, melalui penerimaan pajaknya.


Dengan demikian, Jokowi mengajak para pengusaha untuk berpartisipasi dalam kebijakan pengampunan pajak, melalui deklarasi atau repatriasi atas aset yang dimilikinya di dalam maupun luar negeri.


Menurutnya, pengampunan pajak ini meliputi penghapusan pajak yang seharusnya dikenakan, pembebasan sanksi administrasi perpajakan, pembebasan sanksi pidana perpajakan, serta penghentian proses pemeriksaan dan penyidikan.  


“Kita hidup dan berkembang di Indonesia, tetapi kok ada uang yang ditaruh di luar negeri. Sebenarnya tidak apa-apa, tetapi saat ini negara membutuhkan, negara membutuhkan partisipasi dari bapak dan ibu sekalian,” ujarnya di hadapan 3.500 pengusaha se-Sumatera Utara. 


Selain mendukung rencana pembangunan, Jokowi menyampaikan kebijakan amnesti ini juga akan memberi manfaat lebih luas pada perekonomian Indonesia, seperti penguatan nilai tukar, cadangan devisa, peningkatan likuiditas perbankan, hingga peningkatan penerimaan negara jangka pendek dan panjang.


“Ini adalah kesempatan terakhir, tidak mungkin ada tax amnesty lagi. Dan saya ingin amnesti pajak sekarang ini berhasil. Pelaksanaannya akan saya awasi sendiri, saya bentuk task forces endiri. Menteri Keuangan punya, tidak apa-apa, tetapi saya juga mau ikut awasi sendiri,” kata Jokowi.


Dari kacamata pengusaha, kebijakan tax amnesty dinilai sangat baik untuk mendorong investasi atau secara lebih luas meningkatkan laju perekonomian Indonesia. Mereka berkomitmen mendukung kebijakan tersebut dengan mendeklarasikan asetnya.


Misalnya Andalas Jaya Perkasa. Pengusaha industri gas asal Medan itu berencana mendeklarasikan aset-aset yang selama ini belum dilaporkan. Menurutnya, kesempatan ini perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki administrasi perusahaan yang selama ini belum sesuai dengan realita.


“Mungkin ada yang belum terikut selama ini. Jadi ini merupakan kesempatan. Kalau bukan sekarang kapan lagi. Ini bisa memperbaiki administrasi kami," ujarnya saat ditemui Bisnis.


Di tempat yang sama, Pin Pin, Wakil Ketua APINDO wilayah Sumatera Utara, mengatakan kebijakan pengampunan pajak sangat baik untuk perkembangan ekonomi nasional. Dengan adanya kebijakan ini, dia mengharapkan pembangunan daerah akan semakin diperhatikan.


“Yang penting ke depannya itu bagaimana di daerah itu mendukung ini. Karena banyak sekali hal-hal yang belum terjangkau di daerah,” katanya.


Pin Pin berharap banyak pengusaha asal Sumatera Utara akan memanfaatkan kebijakan ini. Dia menilai pengusaha selama ini tidak berniat untuk menyembunyikan asetnya dari pelaporan pajak.


“Sebenarnya pengusaha itu tidak takut biaya sih, asal biayanya yang wajar dan bisa dibukukan. Yang paling parah biaya yang tidak bisa dibukukan," ujarnya.


Respon positif dari pengusaha didukung dengan pernyataan perbankan dalam melihat reaksi masyarakat terhadap kebijakan pengampunan pajak ini. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Asmawi Syam mengatakan dari sejumlah sosialisasi yang telah dilakukan, sudah banyak yang menanyakan langsung terkait tata cara pengampunan pajak tersebut.


Menurutnya, sudah ada sekitar 1.300-1.400 pengusaha yang sudah aktif bertanya kepada BRI. “Orang itu mungkin hanya ingin tahu dulu. Minggu depan kita lihat lagi apa action mereka,” katanya.


Meski demikian, tidak menutup fakta masih ada keraguan di kalangan pengusaha untuk memanfaatkan amnesti pajak. “Masih ada yang ragu apakah benar nanti harta dan aset yang dilaporkan tidak akan diungkit,” ujar Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Kamar dagang dan Industri (Kadin).


Menurut Shinta, para pengusaha menunggu untuk melihat apakah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

 

Personal Bankers


“Kalau punya salah ke orang ya minta maaf, salah ke Tuhan ya minta ampun, kalau salah ke negara ya dihukum, tetapi ini karena negaranya lagi baik, ya dimaafkan juga, asalkan…”


Kutipan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut diucapkan Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk., untuk menggambarkan bagaimana penerapan program pengampunan pajak (tax amnesty) saat ini.


Sebagai salah satu dari belasan institusi gateway dari program amnesti pajak, Bank Mandiri memiliki banyak tantangan pekerjaan yang tak mudah dalam menjaga kepentingan internal, negara maupun kebutuhan nasabah.


Dari sisi nasabah, pembicaraan mengenai pajak adalah hal yang sangat sensitif. Bagi mereka, kekhawatiran akan ketahuan seberapa besar keuntungan yang disisihkan berpuluh-puluh tahun adalah keluhan tersendiri.


Persoalan lain, banyak pula orang yang alergi dengan perpajakan karena takut dikerjai. Oleh karena itu, orang biasa saja takut dengan pajak, apalagi nasabah bank. Hal-hal demikian yang menjadi tantangan tersendiri bagi para bankir dalam program partisipasi amnesti pajak.


Bagi Tardi, Direktur Micro and Business Banking Bank Mandiri, upaya utama yang bisa  dilakukan adalah meyakinkan nasabah. “Kami memberikan advice, menyediakan produknya yang sustainable buat bapak seperti apa? Ujungnya ya opsi-opsi saja,” tuturnya.


Bank Mandiri mengandalkan tujuh lokasi kunci strategis offshore yaitu Singapore, Hong Kong, Shanghai, Cayman Islands, Kuala Lumpur, London dan Dili yang diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi dana pajak.


Selain itu, bank terbesar nasional ini juga menyiapkan 2.460 kantor cabang di Indonesia dan 1.460 cabang yang siap untuk uang tebusan. Ada pula 58 cabang prioritas untuk repatriasi dan didukung 20 cabang di 20 kota-kota utama untuk layanan repatriasi.

Bagi bank, calon wajib pajak peserta program pengampunan pajak berasal dari hampir semua kalangan nasabah.


Dari dalam negeri, pebisnis usaha mikro, kecil dan menengah layak menjadi sasaran target dari program amnesty pajak. Salah satu keuntungan yang diberikan adalah UMKM berpeluang naik kelas  seiring dengan tertatanya manajemen arus kas yang dibantu oleh perbankan.


Bagi negara, dengan partisipasi pebisnis UMKM, basis wajib pajak diharapkan bertambah banyak dan luas, meskipun nominal secara perseorangan memang tak begitu besar.


Adapun dari luar negeri, dana repatriasi milik pengusaha yang potensinya miliaran dolar AS adalah ‘big fish’ yang tetap memerlukan penanganan yang hati-hati. Dua faktor utama diandalkan bankir adalah kepercayaan dan kenyamanan.


“Kami lakukan one-on-one. Kalau saya ngomongnya, bapak ibu kan sudah bertahun-tahun sama kami kreditnya triliunan, kalau uang pribadinya masuk pajak, masa gak ada yang ke bank saya sih?” kata Kartika.


Bagi dia, produk yang ditawarkan bank-bank hampir sama jenisnya seperti simpanan deposito, yang sekaligus menjadi liabilitas. Oleh karena itu, Kartika menampik isu ada perang bunga simpanan antarbank. “Kalau banyak uang masuk, bunga tentu turun dong.”


Satu produk yang masih mengganjal mungkin adalah kejelasan layanan trustee atau wali amanat. Dalam beberapa tahun terakhir, baik di masa Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, aturan bank soal trustee dinilai belum lengkap dan meyakinkan masyarakat.


Sejauh ini, wali amanat yang ada di bank baru jasa layanan ‘waterfall’ untuk menangani pembayaran kepada pihak ketiga dalam skema pembiayaan proyek korporasi. Layanan trusteekepada nasabah perseorangan untuk wealth management belumlah dikenal publik.


Kaum berada di luar negeri biasanya menggunakan jasa wali amanat untuk mengurus warisan dari kekayaan mereka yang disisihkan berpuluh tahun, kepada anak-cucunya. Selain butuh payung hukum komprehensif, bank juga harus menyiapkan privat/personal bankir yang mumpuni. Kartika mengakui “Tantangan kami mencetak personal banker”.


Menurut dia, bisnis trustee itu memiliki potensi nilai yang mencapai miliaran dolar AS tetapi belum digarap maksimal.


“Jadi 3 tahun ini masa belajar bagi kami. Artinya begini, yang dibalikan itu uang yang pasti-pasti  dulu, taruh di SBN, terus yang dolar di obligasi pemerintah, sisanya mereka mikir dulu selama 3 tahun, jika kami berhasil membangun kepercayaan dan kenyamanan, mungkin setelah 3 tahun mereka mau taruh di Bank Mandiri,” paparnya.


Strategi pemerintah memang sebaiknya di awal diarahkan membangun kepercayaan dan kenyamanan pebisnis untuk menanamkan uangnya di produk jangka pendek yang risikonya terkendali.


Pada tahap awal nasabah akan menempatkan pada produk deposito dan MTN sebelum mereka mengkaji mengenai opsi-opsi investasi pada produk lainnya seperti structured product.


Harapannya, masyarakat pemilik dana secara perlahan mulai tergugah untuk tak lagi menyembunyikan dana mereka dan ikut berpartisipasi membangun negeri. Komitmen pemerintah soal ampunan tentu ada dan jelas, asalkan Ungkap, Tebus dan Lega.

Sumber : bisnis.com (25 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Ini Negara yang Paling Banyak Repatriasi AsetIni Negara yang Paling Banyak Repatriasi Aset

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyatakan tekadnya untuk mensukseskan tax amnesty. Dan hingga 5 September kemarin, data wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya di luar negeri mencapai Rp30,4 triliun.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara AdilPemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara Adil

Pemerintah berjanji akan menerapkan aturan pajak berkeadilan bagi pelaku industri e-commerce demi menciptakan level playing field yang sama dengan kegiatan ekonomi konvensional. Aturan tersebut masih difinalkan di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal.selengkapnya

Gubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak PengusahaGubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak Pengusaha

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, Indonesia butuh banyak pengusaha. Karena saat ini, dari Rp2.200 triliun APBN (2018), sebanyak Rp1.600 triliun adalah sumbangan pajak yang yang berasal dari para pengusaha. Sehingga era lama yang sebelumnya mengandalkan hasil bumi dan minyak bumi, sekarang telah berbalik.selengkapnya

Revisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanRevisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait Perpajakan

Selain memperkuat mekanisme pemidanaan, rencana perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mencakup memperluas ketentuan permintaan informasi terkait perpajakan.selengkapnya

Ditjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineDitjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi Online

Selain melalui skema yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dagang elektronik atau e-commerce, Ditjen Pajak mengaku memiliki sistem yang bisa mengidentifikasi dinamika industri digital.selengkapnya

Pemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarifPemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarif

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi jika tujuannya untuk perang tarif. Salah satu negara yang berencana memangkas tarif pajak korporasi adalah Amerika Serikat.selengkapnya

idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan Asing

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangKonsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa Sekarang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerce

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

Bea masuk barang tak berwujud bidik pebisnisBea masuk barang tak berwujud bidik pebisnis

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya



 
TAGS # :