KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang Pajak

Senin 20 Feb 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 166 kaliSemua Kategori

OKEZONE 1010

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.

Namun Pemerintah melalui Ditjen Pajak akan terus lakukan optimalisasi hingga berakhirnya program pada Maret nanti. Salah satunya dengan mempermudah akses terhadap data nasabah dengan sistem online perbankan dengan Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia).

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu permohonan akses data nasabah adalah 239 hari. Namun, dengan hadirnya aplikasi Akasia, maka akan mempercepat pengajuan usulan kepada Menteri Keuangan.

“Tapi sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Akasia nanti link sama OJK. Dan pembukaan rekening kalau dulu enam bulan, sekarang seminggu sudah bisa buka. Cuma mekanismenya harus izin , tapi sekarang pakai aplikasi sehingga lebih cepat," ujar dia kepada media di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, dia mengatakan OJK juga akan meluncurkan aplikasi online, yaitu Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab). Aplikasi ini juga ditujukan untuk mempercepat proses pemberian izin atas surat permintaan Menteri Keuangan.

Dengan hadirnya Akasia dan Akrab Ditjen pajak akan mudah mengakses data nasabah wajib pajak. Sehingga tidak ada celah wajib untuk lakukan manipulasi data.

Lalu bagaimana masyarakat menilai kebijakan Ditjen Pajak tersebut? Apakah masyarakat menilai langkah Ditjen Pajak adalah sebuah pelanggaran privasi? Berikut Kata Mereka

1. Rosyid Ibnu (23) Karyawan BUMN

Saya mengetahui bahwa ada pihak yang dapat mengakses rekening bank saya, karena semua data setiap transaksi nasabah tercatat di sistem bank. Meskipun dapat diakses, menurut saya apabila Ditjen Pajak melakukan akses ke data nasabah itu adalah sebuah pelanggaran privasi.

Saya khawatir nantinya data ini akan digunakan untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Menurut saya hendaknya Pemerintah cukup memanfaatkan pelaporan wajib pajak secara optimal. Pendapatan yang dilaporkan dijadikan dasar perhitungan pajak wajib yang harus dibayarkan. Data ini juga harus di-update secara berkala.

2. Phulia (24) Pengusaha

Saya mengetahui bahwa data rekening saya dapat diakses oleh Bank. Untuk keperluan tax amnesty yang merupakan kewajiban masyarakat bagi Negara, saya rasa sah – sah saja apabila Ditjen Pajak membuka data rekening nasabah. Namun demikian saya tetap khawatir apabila ada akses terhadap data rekening saya.

Pemerintah hendaknya bersikap transparan dalam melakukan akses terhadap data nasabah. Baiknya nasabah yang bersangkutan diinformasikan sebelumnya. Serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Apabila masyarakat tidak punya pemahaman secara mendalam terhadap hal ini ditakutkan akan jadi sasaran oknum yang tidak bertanggung jawab.

3. Richard Joe Nicholas (27) Freelance

Saya mengetahui bahwa data nasabah dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Apabila Ditjen Pajak akan mengakses data nasabah untuk kepentingan tax amnesty itu bukan sebuah bentuk pelanggaran privasi, karena untuk kepentingan perpajakan yang juga kepentingan negara. Saya tidak mengkhawatirkan hal tersebut.

Meskipun demikian Pemerintah juga harus merahasiakan data nasabah tersebut. Jangan sampai disalahgunakan pihak tertentu. Dengan dibukanya data nasabah ini juga bermanfaat untuk menempeleng pengemplang pajak.

4. Putri Virga (26) Karyawan Swasta

Saya pernah mendengar kalau ada pihak yang dapat mengakses data nasabah, tapi saya tidak tahu siapa saja yang dapat mengakses. Data nasabah ini nanti kaitannya dengan besaran tax amnesty. Ada beberapa wajib pajak yang tidak melaporkan kekayaan secara terbuka atau sengaja mengurangi nilai kekayaannya agar nilai pajak yang harus dibayarkan lebih kecil. Saya rasa Ditjen Pajak perlu akses untuk membuka data nasabah tersebut, bahkan data nasabah yang berada di bank luar negeri.

Saya juga tidak mengkhawatirkan apabila ada pembukaan rekening nasabah. Asal dengan pemberitahuan sebelumnya. Saran saya bagi Pemerintah, hendaknya mengawasi dengan seksama proses ini, agar tidak disalahgunakan.

5. Fromelia (23) Akuntan Publik

Ketika kita melakukan transaksi perbankan, pasti akan ada input data ke dalam sistem komputer yang ada di bank. Gunanya untuk melacak segala aktifitas yang dilakukan nasabah, termasuk apabila ada aktifitas mencurigakan dalam jumlah yang tidak realistis. Data nasabah tentunya juga harus dimanfaatkan untuk kepentingan tax amnesty, sehingga tidak ada wajib pajak yang memanipulasi kekayaannya yang harus diberi beban pajak.

Namun saya tetap merasa khawatir dengan adanya pembukaan data nasabah. Tapi saya yakin Pemerintah punya langkah antisipatif untuk pembukaan data nasabah ini. Artinya tidak sembarang orang bisa melihat data nasabah serta melalui izin dari pihak bank dan pihak nasabah sendiri.


Sumber : okezone.com (Jakarta, 20 Febuari 2017)

Foto : okezone




BERITA TERKAIT
 

Dirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data NasabahDirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data Nasabah

Selain pegawainya yang dipilih, data nasabah yang bisa dibuka semestinya berdasarkan profil risiko terkait peluang menghindari pajak.selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Pajak bakal lebih mudah buka data nasabah bankPajak bakal lebih mudah buka data nasabah bank

Pemerintah terus berupaya agar otoritas pajak bisa mengakses data nasabah di bank, yang selama ini memiliki sifat kerahasiaan sesuai Undang-udang (UU) Perbankan. Meskipun, saat ini data perbankan belum bisa diakses bebas oleh Direktorat jenderal pajak (DJP), dari sisi mekanisme permohonannya akan dipermudah.selengkapnya

OJK: Data Nasabah Perbankan Dibuka Agar Tak Ada Pengemplang PajakOJK: Data Nasabah Perbankan Dibuka Agar Tak Ada Pengemplang Pajak

Negara-negara anggota G20 sepakat untuk menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). Dengan adanya aturan AEoI antar negara bisa saling tukar informasi data nasabah terkait pajak.selengkapnya

Data Simpanan Nasabah Bank Disarankan Bisa DiaksesData Simpanan Nasabah Bank Disarankan Bisa Diakses

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menyarankan pemerintah untuk mengeluarkan instrumen kebijakan lain setelah Undang-Undang 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak resmi diberlakukan.selengkapnya

Tiga Bank Serahkan Data Kartu Kredit Nasabah ke Ditjen PajakTiga Bank Serahkan Data Kartu Kredit Nasabah ke Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan, dari 23 bank yang dimintai kerja sama untuk menyerahkan data kartu kredit nasabah, tercatat baru tiga bank sudah rampung memberikan data yang mereka miliki. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Kementerian Keuangan, Harry Gumelar, menyampaikan, sisanya saat ini masih menunggu kelengkapan data-data mereka untuk diserahkan ke Ditjenselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :