KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang Pajak

Senin 20 Feb 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 182 kaliSemua Kategori

OKEZONE 1010

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.

Namun Pemerintah melalui Ditjen Pajak akan terus lakukan optimalisasi hingga berakhirnya program pada Maret nanti. Salah satunya dengan mempermudah akses terhadap data nasabah dengan sistem online perbankan dengan Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia).

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu permohonan akses data nasabah adalah 239 hari. Namun, dengan hadirnya aplikasi Akasia, maka akan mempercepat pengajuan usulan kepada Menteri Keuangan.

“Tapi sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Akasia nanti link sama OJK. Dan pembukaan rekening kalau dulu enam bulan, sekarang seminggu sudah bisa buka. Cuma mekanismenya harus izin , tapi sekarang pakai aplikasi sehingga lebih cepat," ujar dia kepada media di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, dia mengatakan OJK juga akan meluncurkan aplikasi online, yaitu Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab). Aplikasi ini juga ditujukan untuk mempercepat proses pemberian izin atas surat permintaan Menteri Keuangan.

Dengan hadirnya Akasia dan Akrab Ditjen pajak akan mudah mengakses data nasabah wajib pajak. Sehingga tidak ada celah wajib untuk lakukan manipulasi data.

Lalu bagaimana masyarakat menilai kebijakan Ditjen Pajak tersebut? Apakah masyarakat menilai langkah Ditjen Pajak adalah sebuah pelanggaran privasi? Berikut Kata Mereka

1. Rosyid Ibnu (23) Karyawan BUMN

Saya mengetahui bahwa ada pihak yang dapat mengakses rekening bank saya, karena semua data setiap transaksi nasabah tercatat di sistem bank. Meskipun dapat diakses, menurut saya apabila Ditjen Pajak melakukan akses ke data nasabah itu adalah sebuah pelanggaran privasi.

Saya khawatir nantinya data ini akan digunakan untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Menurut saya hendaknya Pemerintah cukup memanfaatkan pelaporan wajib pajak secara optimal. Pendapatan yang dilaporkan dijadikan dasar perhitungan pajak wajib yang harus dibayarkan. Data ini juga harus di-update secara berkala.

2. Phulia (24) Pengusaha

Saya mengetahui bahwa data rekening saya dapat diakses oleh Bank. Untuk keperluan tax amnesty yang merupakan kewajiban masyarakat bagi Negara, saya rasa sah – sah saja apabila Ditjen Pajak membuka data rekening nasabah. Namun demikian saya tetap khawatir apabila ada akses terhadap data rekening saya.

Pemerintah hendaknya bersikap transparan dalam melakukan akses terhadap data nasabah. Baiknya nasabah yang bersangkutan diinformasikan sebelumnya. Serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Apabila masyarakat tidak punya pemahaman secara mendalam terhadap hal ini ditakutkan akan jadi sasaran oknum yang tidak bertanggung jawab.

3. Richard Joe Nicholas (27) Freelance

Saya mengetahui bahwa data nasabah dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Apabila Ditjen Pajak akan mengakses data nasabah untuk kepentingan tax amnesty itu bukan sebuah bentuk pelanggaran privasi, karena untuk kepentingan perpajakan yang juga kepentingan negara. Saya tidak mengkhawatirkan hal tersebut.

Meskipun demikian Pemerintah juga harus merahasiakan data nasabah tersebut. Jangan sampai disalahgunakan pihak tertentu. Dengan dibukanya data nasabah ini juga bermanfaat untuk menempeleng pengemplang pajak.

4. Putri Virga (26) Karyawan Swasta

Saya pernah mendengar kalau ada pihak yang dapat mengakses data nasabah, tapi saya tidak tahu siapa saja yang dapat mengakses. Data nasabah ini nanti kaitannya dengan besaran tax amnesty. Ada beberapa wajib pajak yang tidak melaporkan kekayaan secara terbuka atau sengaja mengurangi nilai kekayaannya agar nilai pajak yang harus dibayarkan lebih kecil. Saya rasa Ditjen Pajak perlu akses untuk membuka data nasabah tersebut, bahkan data nasabah yang berada di bank luar negeri.

Saya juga tidak mengkhawatirkan apabila ada pembukaan rekening nasabah. Asal dengan pemberitahuan sebelumnya. Saran saya bagi Pemerintah, hendaknya mengawasi dengan seksama proses ini, agar tidak disalahgunakan.

5. Fromelia (23) Akuntan Publik

Ketika kita melakukan transaksi perbankan, pasti akan ada input data ke dalam sistem komputer yang ada di bank. Gunanya untuk melacak segala aktifitas yang dilakukan nasabah, termasuk apabila ada aktifitas mencurigakan dalam jumlah yang tidak realistis. Data nasabah tentunya juga harus dimanfaatkan untuk kepentingan tax amnesty, sehingga tidak ada wajib pajak yang memanipulasi kekayaannya yang harus diberi beban pajak.

Namun saya tetap merasa khawatir dengan adanya pembukaan data nasabah. Tapi saya yakin Pemerintah punya langkah antisipatif untuk pembukaan data nasabah ini. Artinya tidak sembarang orang bisa melihat data nasabah serta melalui izin dari pihak bank dan pihak nasabah sendiri.


Sumber : okezone.com (Jakarta, 20 Febuari 2017)

Foto : okezone




BERITA TERKAIT
 

Dirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data NasabahDirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data Nasabah

Selain pegawainya yang dipilih, data nasabah yang bisa dibuka semestinya berdasarkan profil risiko terkait peluang menghindari pajak.selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Pajak bakal lebih mudah buka data nasabah bankPajak bakal lebih mudah buka data nasabah bank

Pemerintah terus berupaya agar otoritas pajak bisa mengakses data nasabah di bank, yang selama ini memiliki sifat kerahasiaan sesuai Undang-udang (UU) Perbankan. Meskipun, saat ini data perbankan belum bisa diakses bebas oleh Direktorat jenderal pajak (DJP), dari sisi mekanisme permohonannya akan dipermudah.selengkapnya

OJK: Data Nasabah Perbankan Dibuka Agar Tak Ada Pengemplang PajakOJK: Data Nasabah Perbankan Dibuka Agar Tak Ada Pengemplang Pajak

Negara-negara anggota G20 sepakat untuk menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). Dengan adanya aturan AEoI antar negara bisa saling tukar informasi data nasabah terkait pajak.selengkapnya

Data Simpanan Nasabah Bank Disarankan Bisa DiaksesData Simpanan Nasabah Bank Disarankan Bisa Diakses

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menyarankan pemerintah untuk mengeluarkan instrumen kebijakan lain setelah Undang-Undang 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak resmi diberlakukan.selengkapnya

Tiga Bank Serahkan Data Kartu Kredit Nasabah ke Ditjen PajakTiga Bank Serahkan Data Kartu Kredit Nasabah ke Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan, dari 23 bank yang dimintai kerja sama untuk menyerahkan data kartu kredit nasabah, tercatat baru tiga bank sudah rampung memberikan data yang mereka miliki. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Kementerian Keuangan, Harry Gumelar, menyampaikan, sisanya saat ini masih menunggu kelengkapan data-data mereka untuk diserahkan ke Ditjenselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cari Celah, Natuna Kaji Pajak Perusahaan Lepas PantaiCari Celah, Natuna Kaji Pajak Perusahaan Lepas Pantai

Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), mulai mengkaji pungutan pajak atau retribusi dari perusahaan minyak dan gas (migas) lepas pantai demi menambah pendapatan asli daerah (PAD).selengkapnya

Pemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan BermotorPemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan denda pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk mereka yang mempunyai tunggakan. Wajib pajak cukup membayar tunggakannya saja.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Rusak Kredibilitas Sri Mulyani?Pengampunan Pajak Jilid II Rusak Kredibilitas Sri Mulyani?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memberi kesempatan kepada peserta pengampunan pajak (tax amnesty) untuk mendeklarasikan harta yang belum sepenuhnya dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Mereka tinggal mengungkapkan harta tersebut di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Komisi XI segera membahas RUU Konsultan PajakKomisi XI segera membahas RUU Konsultan Pajak

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

Pajak kendaraan memukul bisnis alat beratPajak kendaraan memukul bisnis alat berat

Bulan madu singkat. Baru saja industri alat berat merasakan manisnya bisnis lantaran kenaikan harga komoditas, eh muncul kabar buruk. Kabar tersebut adalah sepucuk surat keputusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XV/2017.selengkapnya

Pemeriksaan intai Amnesti Pajak jilid IIPemeriksaan intai Amnesti Pajak jilid II

Kesempatan emas dapat pengampunan pajak dibuka lagi! Pemerintah, lewat revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk ikut program amnesti pajak jilid II.selengkapnya

`Tax Amnesty` Jilid 2, Adu Cepat antara Wajib Pajak dengan Petugas`Tax Amnesty` Jilid 2, Adu Cepat antara Wajib Pajak dengan Petugas

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah mengantongi daftar harta para wajib pajak yang belum dilaporkan ke dalam Surat Penyertaan Harta (SPH) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).selengkapnya

Ditjen Pajak: Tidak Ada Tax Amnesty Jilid 2, tetapi...Ditjen Pajak: Tidak Ada Tax Amnesty Jilid 2, tetapi...

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)menjelaskan bahwa mereka tidak mengadakan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid dua seperti yang beredar beberapa waktu lalu.selengkapnya

Amnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasAmnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih Luas

Rencana pemerintah yang akan kembali membuka pintu amnesti bagi wajib pajak,dinilai sebagai pilihan pemerintah untuk melihat kepentingan yang lebih luas, meskipun Ditjen Pajak terlihat 'kebelet' untuk menggencarkan penegakan hukum pasca amnesti jilid satu.selengkapnya

Kenaikan Harga Komoditas & Amnesti Pajak Diandalkan Amankan PenerimaanKenaikan Harga Komoditas & Amnesti Pajak Diandalkan Amankan Penerimaan

Pemerintah tetap optimistis kinerja anggaran hingga akhir tahun nanti tetap terjaga. Hal itu dikarenakan pergerakan harga komoditas yang terpantau naik serta kebijakan penghapusan denda bagi wajib pajak (WP) yang mengungkapkan hartanya secara sukarela akan turut mengerek kinerja penerimaan.selengkapnya



 
TAGS # :