Diperkirakan saat ini uang sebanyak 8 triliun yen tidak masuk ke kas negara Jepang.
Dari jumlah tersebut 5 triliun yen dari pajak (8 persen) uang perusahaan Jepang yang kabur ke luar negeri (65 triliun yen) dan 3 triliun yen dari transaksi saham yang tak melapor pajak.
"Kas negara di Jepang seharusnya memperoleh sekitar 8 triliun yen dari pajak masyarakatnya," kata Osan Murakami, profesor Universitas Negeri Yokohama, Minggu (22/5/2016) dalam acara diTV Asahi.
Jumlah uang tersebut berasal dari lima triliun yen uang pajak yang seharusnya masuk ke kas negara.
Tetapi perusahaan dan individual Jepang menyembunyikan uang sebesar 65 triliun yen di lepas pantai (Panama Papers) sehingga pajak 8 persen tidak disetorkan ke kas negara Jepang.
Lalu 3 triliun yen dari pajak yang tersembunyi akibat transaksi jual beli saham di pasar modal.
"Sehingga pemerintah Jepang kas negaranya seharusnya bisa menerima tambahan total 8 triliun yen dari pajak-pajak tersebut," tambahnya.
Sedangkan Hiroshi Goda, peneliti dari Institut Politik dan Ekonomi Jepang mengungkapkan uang yang tak masuk kas negara diperkirakan sekitar 3 triliun yen.
"Dari penelitian kami selama ini sekitar 3 triliun yen seharusnya pemerintah masih bisa dapat uang pajak dari masyarakat Jepang. Namun karena disembunyikan di luar Jepang dan berbagai upaya menghindari pajak lain, kas negara Jepang tidak mempereoleh tambahan 3 triliun yen tersebut," katanya.
Apabila 8 triliun yen diperoleh tambahan ke kas negara, maka uang gaji para penjaga tempat penitipan anak di Jepang yang saat ini sekitar 3,3 juta yen per tahun bisa bertambah sekitar 50.000 yen per bulan.
Demikian pula gaji para perawat dan penopang lansia Jepang bisa bertambah 60.000 yen per bulan. Juga beasiswa pemerintah Jepang bisa bertambah sedikitnya satu triliun yen bagi para pelajar.
Sementara pendapatan orang yang memperoleh uang pensiunnya selama ini dari asuransi masa tua, pendapatan bisa bertambah 15.000 yen per bulan.
Kekurangan kas negara Jepang itu sebenarnya masih bisa ditambah lagi dari penghasilan para organisasi mafia Jepang(yakuza) yang penghasilannya bisa mencapai 8 triliun yen per tahun.
Apabila dikenakan PPN (pajak pertambahan nilai) 8 persen berarti kas negara Jepang sebenarnya bisa bertambah uangnya sebesar 640 juta yen.
Total dengan 8 triliun yen tersebut berarti setiap tahun kas negara Jepang seharusnya bisa bertambah sekitar 8,6 triliun yen dari pajak warga Jepang.
Sumber : tribunnews.com (Tokyo, 21 Mei 2016)
Foto : tribunnews.com
Kini, turis yang mau liburan ke Jepang akan dikenai Sayonara Tax. Turis dari Indonesia, diperkirakan akan menyumbang angka yang tak sedikit.selengkapnya
Majelis Parlemen Jepang menyetujui kesepakatan perdagangan terbatas Perdana Menteri Shinzo Abe dengan Amerika Serikat. Persetujuan ini membuka jalan bagi pemotongan tarif untuk barang-barang di tahun depan, termasuk barang pertanian dari AS dan peralatan mesin buatan Jepang.selengkapnya
Jepang mulai menarik retribusi senilai 1.000 yen (Rp135 ribu) bagi setiap pengunjung yang meninggalkan negara tersebut pada Senin, 7 Januari 2019.selengkapnya
Komite Ekonomi dan Industri Nasional memprediksi besaran penerimaan negara pada kebijakan pengampunan pajak pada 2017 bisa mencapai Rp1.495,9 triliun.selengkapnya
Lembaga Pajak Nasional Jepang memberlakukan pajak dengan besaran yang mengejutkan bagi investor mata uang virtual. Selama periode 16 Februari-15 Maret 2018, investor harus mendeklarasikan keuntungan dan laporan pajak tahuban mereka.selengkapnya
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan, bahwa ia tidak mempertimbangkan untuk menaikkan pajak penjualan (PPn) lebih dari 10% di bawah pemerintahannya. Ia juga melihat tidak ada kebutuhan untuk menaikkan tarif pajak penjualan setidaknya selama satu dekade.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tarif cukai pada 2022. HMSP menilai semenjak pandemi, kinerja industri hasil tembakau (IHT) dilaporkan merosot hampir 10% selama 2020.selengkapnya
Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon caranya dengan menerapkan pajak. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.selengkapnya
Pemerintah berencana mau menarik pajak karbon pada 2022. Sebelum menerapkan itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi.selengkapnya