Kantor Pajak Lampung Timur Sosialisasikan Pajak Elektronik

Rabu 18 Mei 2016 12:29Administratordibaca 947 kaliSemua Kategori

antara 029

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sukadana, Kabupaten Lampung Timur bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wilayah Metro menyosialisasikan sistem pembayaran pajak elektronik kepada masyarakat di Lampung Timur.

Sosialisasi sistem pembayaran pajak elektronik atau e-Billing Pajak itu disampaikan kepada para pegawai dan pelaku usaha di Kabupaten Lampung Timur yang digelar di aula Pemkab Lampung Timur, di Sukadana, Selasa.

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak menyosialisasikan sistem pembayaran pajak secara elektronik (e-Billing Pajak), setelah sebelumnya juga menerapkan e-Filing, yaitu salah satu cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan secara elektronik yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau melalui website Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider/ASP) penyampaian SPT Elektronik (e-Filing).

Wajib pajak diharuskan memiliki e-FIN sebelum dapat menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara e-Filing. Untuk memperoleh e-FIN, bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat, sedangkan bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT secara e-Filing melalui ASP harus mengajukan permohonan e-FIN ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Hadir pada kegiatan sosialisasi e-Billing Pajak tersebut Arya Mataram, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sukadana, Trianti (Kepala Seksi Bank Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KPPN Metro), Mustakim (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/DP2KAD) Kabupaten Lampung Timur, dan Giri Meiyanta, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai (DP2KAD) Lampung Timur.

Arya Mataram, Kepala KP2KP Sukadana, usai kegiatan sosialisasi menjelaskan sistem e-Billing merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

Menurut dia, e-Billing merupakan wujud peningkatan layanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bagi wajib pajak untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Dia mengatakan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik tersebut, saat ini wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara manual atau mengisi Surat Setoran Pajak atau SSP yang selama ini dilakukan.

"Kalau biasanya wajib pajak harus minta SSP ke kantor pajak dan diisi, kemudian harus mengantarnya ke bank, dan menyetorkan pajaknya dan selesai membayar, masih harus ke kantor Pajak lagi untuk melaporkan tapi melalui sistem e-Billing cukup langsung membayar saja secara elektronik," ujarnya pula.

Sistem pembayaran melalui e-Billing ini memberikan kemudahan wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya, karena pembayaran dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun, dan terhindar dari kesalahan transaksi, katanya lagi.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut diajarkan bagaimana menggunakan sistem e-Billing tersebut oleh staf pajak setempat seperti cara pendaftaran akun, pembuatan kode billing dan cara pembayaran pajak.

Untuk dapat menggunakan sistem e-Billing, wajib pajak perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada alamat http://sse.pajak.go.id, dengan memasukkan nomor NPWP dan alamat email.

Selanjutnya, wajib pajak mengisi data setoran pajak pada alamat: http://sse.pajak.go.id. Apabila data pembayaran pajak sudah benar, klik "Terbitkan Kode Billing". Kode billing ini digunakan untuk melakukan pembayaran di teller bank atau Pos Persepsi, ATM reguler, mini ATM, atau internet banking.

Sumber : antaranews.com (Jakarta, 18 Mei 2016)
Foto : antaranews.com




BERITA TERKAIT
 

Wapres Laporkan SPT Pajak Tahunan Secara ElektronikWapres Laporkan SPT Pajak Tahunan Secara Elektronik

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan secara elektronik dan menerima bukti pelaporan langsung dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Neil Maldrin Noor, di Makassar, Jumat. "Pada tahun 1970-an dan 1980-an, fungsi pajak dalam penerimaan negara itu nomor dua karena yang paling besar adalah minyak.selengkapnya

Ketua BPK Serahkan SPT Pajak Penghasilan Secara ElektronikKetua BPK Serahkan SPT Pajak Penghasilan Secara Elektronik

Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Harry Azhar pada hari ini, Jumat 9 Maret 2017 menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan secara online dengan menggunakan e-filling melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

BI Beri Perpanjangan Waktu Sistem Pembayaran Amnesti PajakBI Beri Perpanjangan Waktu Sistem Pembayaran Amnesti Pajak

Guna mendukung implementasi UU Pengampunan Pajak, Bank Indonesia (BI) melakukan relaksasi aturan yakni perpanjangan window time (operasional) penyelenggaraan sistem pembayaran pada tanggal 29 dan 30 September 2016.selengkapnya

KPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta KhususKPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DKI Khusus Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Haniv, Jumat (10/3/2017).selengkapnya

Pemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakPemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran Pajak

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

Menkeu janjikan pembenahan sistem dan SDM perpajakanMenkeu janjikan pembenahan sistem dan SDM perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan pembenahan dalam sistem maupun sumber daya manusia terkait sektor perpajakan, seperti pajak dan bea cukai, agar perilaku korupsi makin berkurang.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmu

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split Transparan

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Tak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan PajakTak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan Pajak

Sebanyak 5 Nomor Objek Pajak (NOP) dari 4 Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Cilincing belum melunasi kewajiban melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).selengkapnya

Pungutan pajak alat berat di daerah bakal distopPungutan pajak alat berat di daerah bakal distop

Perhimpunan Agen tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) menegaskan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017, maka diharapkan tidak ada lagi pungutan retribusi kepada alat berat sebagaimana kendaraan bermotor pada umumnya.selengkapnya

Amnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnyaAmnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnya

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK tidak hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset, melainkan juga membuka kesempatan mendapatkan pengampunan pajak, bak amnesti pajak jilid II.selengkapnya

Analis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasarAnalis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasar

Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid dua yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani diperkirakan tidak berdampak signifikan bagi pasar.selengkapnya

RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya



 
TAGS # :