Kantor Pajak Jakarta Selatan I Raup Uang Tebusan Rp 5,4 Miliar

Rabu 10 Ags 2016 07:38Administratordibaca 377 kaliSemua Kategori

liputan6 148

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil Ditjen Pajak) Jakarta Selatan I baru meraup uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) Rp 5,4 miliar hingga saat ini. Sedangkan secara nasional, total uang tebusan telah mencapai Rp 231 miliar.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan I, Sakli Anggoro mengungkapkan, jumlah uang tebusan yang diterimanya sudah mencapai Rp 5,4 miliar dari 44 Wajib Pajak (WP) baik Badan Usaha maupun Perorangan.


"Jumlah uang tebusan memang belum besar baru Rp 5,4 miliar dari 44 WP yang mendeklarasikan hartanya di dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan repatriasi belum ada," ujar dia usai Sosialisasi Tax Amnesty di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (9/8/2016).


Sayangnya ketika ditanyakan mengenai rincian komposisi harta yang diungkap, Sakli enggan membocorkannya. Dia beralasan, rendahnya uang tebusan ini karena WP masih berkonsultasi. Di samping itu, Kanwil Ditjen Pajak Jaksel I baru menggelar sosialisasi sekarang ini.

"Memang karena kita start agak terlambat, baru ada sosialisasi. Makanya kita mau gerak cepat memberikan kepercayaan buat masyarakat untuk ikut tax amnesty," jelasnya.


Dia menegaskan, program tax amnesty kali ini harus berhasil. Tujuannya untuk memperluas dan meningkatkan basis data ke depan. "Jadi ini adalah pertaruhan buat kita. Harus sukses karena tax amnesty adalah obat cepat untuk meningkatkan basis data pajak," terang Sakli.


Dari datanya, basis WP Kanwil Ditjen Pajak Jaksel I didominasi WP Perorangan sebesar 70 persen, sedangkan WP Badan Usaha 30 persen di sektor manufaktur dan pertambangan. Wilayah kerja Kanwil ini sekitar Tebet, Setiabudi, Pancoran, dan wilayah Mampang.


Dirinci lebih dalam, WP Orang Pribadi terdiri dari 40 persen adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), 30 persen pengusaha dan 30 persen lainnya non PNS dan pengusaha.


"Banyak perusahaan besar-besar, tapi kan harga batu bara, dan komoditas tambang lainnya lagi terjun bebas sehingga mempengaruhi penerimaan pajak. Banyak artis juga cuma rumahnya di sana," jelas Sakli.


Dia mengakui, dari target penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak Jaksel I sekitar Rp 51 triliun di 2016, baru terkumpul 40 persen. "Dengan tax amnesty ini, diharapkan target sampai akhir tahun bisa tercapai," papar Sakli.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 9 Agustus 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Hingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari TargetHingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari Target

Dana tebusan program amnesti pajak pada Rabu (7/9/2016) pukul 16.00 WIB, baru mencapai Rp 6,25 triliun atau 3,8 persen dari target yang ditentukan Rp 165 triliun hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

Uang Tebusan Tax Amnesty Baru Rp192,96 MiliarUang Tebusan Tax Amnesty Baru Rp192,96 Miliar

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat uang tebusan yang telah dibayarkan dalam program tax amnesty baru mencapai Rp192,96 miliar per pagi ini atau 0,1 persen dari target yaitu Rp165 triliun.selengkapnya

Uang Tebusan Tax Amnesty Tembus Rp 231 Miliar Usai 3 PekanUang Tebusan Tax Amnesty Tembus Rp 231 Miliar Usai 3 Pekan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan perolehan uang tebusan maupun harta kekayaan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah dilaporkan lewat Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) selama tiga pekan. Data tersebut secara lengkap dapat diakses masyarakat luas di laman resmi DJP.selengkapnya

Kanwil Pajak Ini Kumpulkan Dana Tebusan Tax Amnesty Rp 847 MiliarKanwil Pajak Ini Kumpulkan Dana Tebusan Tax Amnesty Rp 847 Miliar

Antusiasme wajib pajak (WP) mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) masih terlihat, usai 2 bulan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) disahkan.selengkapnya

Sore Ini, Uang Tebusan Amnesti Pajak Sebesar Rp 540 MiliarSore Ini, Uang Tebusan Amnesti Pajak Sebesar Rp 540 Miliar

Pencapaian dana tebusan dari program amnesti pajak pada saat ini masih jauh dari target yang ditentukan pemerintah Rp 165 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Senin (15/8/2016), sekitar pukul 17.14 WIB, uang tebusan sebesar Rp 540 miliar atau 0,3 persen dari target.selengkapnya

Kejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas NegaraKejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas Negara

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyetorkan Rp 10 miliar kepada kas negara dari kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Dua kasus tersebut yakni tindak pidana pelanggaran SOP kasus perbankan oleh Ricky Donal dan tindak pidana korupsi pencucian uang yang dilakukan Ditjen Pajak Dhana Widyatmika.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :