Kalla dan Menteri Keuangan Dorong Data Bank Segera Dibuka

Selasa 24 Mei 2016 12:48Administratordibaca 637 kaliSemua Kategori

katadata 024

Saat membuka International Conference on Tax, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan interkonektivitas membuat modus penghindaran pajak semakin beragam. Banyak perusahaan memindahkan labanya ke negara suka pajak atautax havens untuk memaksimalkan keuntungan dengan menghindari pajak. Akibatnya, negera tempat berinvestasi merugi.

Karena itu, ia mendorong peningkatan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Pajak untuk menelisik potensi penerimaan yang dibawa lari ke luar negeri. Namaun Kalla sadar teknologi informasi saja tak cukup. Butuh informasi dan data lebih lengkap untuk mengejar penerimaan pajak hingga Rp 1.360,2 triliun, sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.


Pada tahap inilah Kalla mendukung dibukanya data perbankan untuk mengikuti pertukaran informasi secara otomatis, automatic exchange of information (AEOI). AEOI merupakan pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan antarnegara, terutama yang tergabung dalam kelompok G 20. Secara efektif, barter data ini berlaku mulai pertengahan 2017. Adapun Indonesia baru setahun kemudian menerapkannya.

Langkah ini, kata Kalla, semestinya bisa membantu pemerintah meningkatkan rasio pembayaran pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tax ratio saat ini masih rendah, yakni baru mencapai 11,5 persen. Di beberapa negara Asia Tenggara, tax ratio telah mencapai di atas 20 persen.

Peningkatan penerimaan pajak menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, ekspor komoditas mentah tak lagi bisa diandalkan. Sementara upaya menggenjot perekonomian lainnya, seperti investasi, pun butuh dana besar.

Apalagi investor menginginkan fasilitas yang sesuai unutuk berinvestasi di dalam negeri. Mereka juga berharap kebijakan pajak yang pro-pengusaha dengan tarif yang tidak memberatkan. Kalla, yang pernah memimpin sejumlah grup perusahaan, memahami betul harapan ini. Karena itu, pemerintah menerapkan sistem keseimbangan pajak terkait tax investment.


“Pajak terlewat tinggi akan merusak suasana invetasi. Tetapi Indonesia bukan surga pajak bukan, juga bukan neraka. Tarifnya di tengah-tengah. Untuk investasi butuh infrastruktur, butuh dana, berarti butuh pajak,” kata Kalla di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 23 Mei 2016.


Walau menerapkan tarif sedang, sayangnya minat investasi belum juga meningkat signifikan karena infrastrukturnya tidak lengkap. Karena itu butuh keseimbangan dalam waktu dekat melalui pungutan pajak yang insentif dan pembangunan infrastruktur yang cepat. Harapannya, investasi meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi bisa maksimal dan berkelanjutan.


Perkembangan yang harus dilakukan pemerintah saat ini dalam waktu singkat adalah perbaikan informasi teknologi pajak. Seiring dengan itu dibutuhkan juga asupan infomasi. Tanpa data ini bisa menimbukan pertumbuhan yang tidak adil. “Maka akan ada istilah berburu di kebun binatang,” ujar Kalla.

Hal senada disampaikan Bambang Brodjonegoro. Menteri Keuangan ini menyatakan peningkatan teknologi informasi perpajakan mesti segera dilaksanakan. Di tengah pergerakan global, data menjadi ujung tombak penerimaan pajak karena sistem yang dianut self assesment yakni wajib pajak melaporkan tanggungan pajaknya sendiri. 


Karena itu, Bambang mendorong data perbankan dibuka lebih cepat agar tidak ada wajib pajak yang bersembunyi. Saat ini, institusinya kesulitan memperoleh data karena terbentur kerahasiaan data perbankan atau bank secrecy.

Padahal, kata Bambang, ujung tombak pajak dalam sistem self assesment adalah data. “Hanya dengan tax amnesty kami bisa buat pengecualian,” kata Bambang. “Kalau wajib pajak ikut, artinya dia men-disclouse semua hartanya di luar negeri. Ketika dia mendeklarasi, itu akan menambah penerimaan pajak ke depan dan tax based ke depan akan lebih baik.”

Sumber : katadata.co.id (23 Mei 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

Soal Hashtag Stop Bayar Pajak, Ini Kata Jusuf KallaSoal Hashtag Stop Bayar Pajak, Ini Kata Jusuf Kalla

Belakangan ini, media sosial melalui akun twitter diramaikan dengan hastag stop bayar pajak. Tak jelas dari mana asal usul dari hastag tersebut. Dengan mengunakan #stopbayarpajak, netizen ramai-ramai mengajak masyarakat untuk tidak patuh terhadap aturan perpajakan di Indonesia.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Jusuf Kalla: Begitu Sayangnya Pemerintah kepada PengusahaJusuf Kalla: Begitu Sayangnya Pemerintah kepada Pengusaha

Pemerintah menyadari peran penting pengusaha terhadap perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, menurut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, pemerintah sangat sayang terhadap pengusaha.selengkapnya

Dirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data NasabahDirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data Nasabah

Selain pegawainya yang dipilih, data nasabah yang bisa dibuka semestinya berdasarkan profil risiko terkait peluang menghindari pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Harga minyak naik, Sri Mulyani kukuh harga BBM tetapHarga minyak naik, Sri Mulyani kukuh harga BBM tetap

Stabilitas sistem keuangan dalam negeri kuartal keempat tahun 2017 dalam keadaan normal. Namun, kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus terjadi, menjadi salah satu hal yang dicermati Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).selengkapnya

CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya



 
TAGS # :