Saat membuka International Conference on Tax, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan interkonektivitas membuat modus penghindaran pajak semakin beragam. Banyak perusahaan memindahkan labanya ke negara suka pajak atautax havens untuk memaksimalkan keuntungan dengan menghindari pajak. Akibatnya, negera tempat berinvestasi merugi.
Karena itu, ia mendorong peningkatan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Pajak untuk menelisik potensi penerimaan yang dibawa lari ke luar negeri. Namaun Kalla sadar teknologi informasi saja tak cukup. Butuh informasi dan data lebih lengkap untuk mengejar penerimaan pajak hingga Rp 1.360,2 triliun, sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.
Pada tahap inilah Kalla mendukung dibukanya data perbankan untuk mengikuti pertukaran informasi secara otomatis, automatic exchange of information (AEOI). AEOI merupakan pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan antarnegara, terutama yang tergabung dalam kelompok G 20. Secara efektif, barter data ini berlaku mulai pertengahan 2017. Adapun Indonesia baru setahun kemudian menerapkannya.
Langkah ini, kata Kalla, semestinya bisa membantu pemerintah meningkatkan rasio pembayaran pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tax ratio saat ini masih rendah, yakni baru mencapai 11,5 persen. Di beberapa negara Asia Tenggara, tax ratio telah mencapai di atas 20 persen.
Peningkatan penerimaan pajak menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, ekspor komoditas mentah tak lagi bisa diandalkan. Sementara upaya menggenjot perekonomian lainnya, seperti investasi, pun butuh dana besar.
Apalagi investor menginginkan fasilitas yang sesuai unutuk berinvestasi di dalam negeri. Mereka juga berharap kebijakan pajak yang pro-pengusaha dengan tarif yang tidak memberatkan. Kalla, yang pernah memimpin sejumlah grup perusahaan, memahami betul harapan ini. Karena itu, pemerintah menerapkan sistem keseimbangan pajak terkait tax investment.
“Pajak terlewat tinggi akan merusak suasana invetasi. Tetapi Indonesia bukan surga pajak bukan, juga bukan neraka. Tarifnya di tengah-tengah. Untuk investasi butuh infrastruktur, butuh dana, berarti butuh pajak,” kata Kalla di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 23 Mei 2016.
Walau menerapkan tarif sedang, sayangnya minat investasi belum juga meningkat signifikan karena infrastrukturnya tidak lengkap. Karena itu butuh keseimbangan dalam waktu dekat melalui pungutan pajak yang insentif dan pembangunan infrastruktur yang cepat. Harapannya, investasi meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi bisa maksimal dan berkelanjutan.
Perkembangan yang harus dilakukan pemerintah saat ini dalam waktu singkat adalah perbaikan informasi teknologi pajak. Seiring dengan itu dibutuhkan juga asupan infomasi. Tanpa data ini bisa menimbukan pertumbuhan yang tidak adil. “Maka akan ada istilah berburu di kebun binatang,” ujar Kalla.
Karena itu, Bambang mendorong data perbankan dibuka lebih cepat agar tidak ada wajib pajak yang bersembunyi. Saat ini, institusinya kesulitan memperoleh data karena terbentur kerahasiaan data perbankan atau bank secrecy.
Padahal, kata Bambang, ujung tombak pajak dalam sistem self assesment adalah data. “Hanya dengan tax amnesty kami bisa buat pengecualian,” kata Bambang. “Kalau wajib pajak ikut, artinya dia men-disclouse semua hartanya di luar negeri. Ketika dia mendeklarasi, itu akan menambah penerimaan pajak ke depan dan tax based ke depan akan lebih baik.”
Sumber : katadata.co.id (23 Mei 2016)
Foto : katadata.co.id
Ditjen Pajak akan telisik data informasi keuangan WP di luar negeri, ini kata CITADirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menelisik data informasi keuangan wajib pajak (WP) yang berada di luar negeri sebagaimana program Automatic Exchange of Information (AEoI) mulai bulan ini.selengkapnya
PPN Meningkat: Wapres Jusuf Kalla Yakin Pertumbuhan Ekonomi Lebih BaikWakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2018 akan lebih baik karena peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.selengkapnya
Ditjen Pajak sebut lebih 90 negara siap bertukar informasi data keuangan tahun iniIndonesia sudah menjalankan sistem Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara untuk keperluan perpajakan.selengkapnya
Akhir bulan ini AEoI berlaku, ini data wajib pajak yang bisa diintipAkhir bulan September ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai melakukan pertukaran data pajak otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Beberapa data penting akan turut ditukarkan melalui Common Transmission System (CTS).selengkapnya
Data informasi keuangan jadi andalan Pajak mengejar penerimaan 2018Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi di Januari 2018 didorong oleh perbaikan ekonomi.selengkapnya
Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarPeriode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya
Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya
Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya
PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanRelaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya
PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiRelaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya
Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraRencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya
Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenPemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya
Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniPemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisKinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya
