Kalau Tak Ada Tax Amnesty, Belanja K/L Dipotong Rp 250 Triliun

Rabu 8 Jun 2016 09:51Administratordibaca 263 kaliSemua Kategori

liputan6 058

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, anggaran belanja Kementerian/Lembaga terancam dipotong lebih signifikan sebesar Rp 250 triliun apabila pengampunan pajak (tax amnesty) gagal terealisasi tahun ini.

Jumlah tersebut jauh lebih besar dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan penghematan anggaran Rp 50,6 triliun di RAPBN-P 2016.


Menteri Keuangan (Menkeu),BambangBrodjonegoro saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI mengungkapkan, pemerintah menaruh harapan besar terhadap penerapan kebijakan pengampunan pajak untuk menutup kekurangan penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai Rp 150 triliun-Rp 180 triliun.


“Dengan tax amnesty, kita menargetkan penerimaan pajak yang akan masuk di APBN-P 2016 sebesar Rp 165 triliun. Berasal dari uang tebusan 2 persen senilai Rp 20 triliun dengan asumsi ada repatriasi dana dari tax amnesty Rp 1.000 triliun. Kemudian dari deklarasi harta yang diperkirakan Rp 4.000 triliun dan pengenaan tarif 4 persen, sehingga penerimaan pajak yang bisa terkumpul Rp 160 triliun,” ujarnya di Jakarta, Selasa (7/6/2016).


Tanpa implementasi pengampunan pajak, Bambang memastikan, pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dapat mencapai Rp 250 triliun atau lebih besar dibanding target sebelumnya Rp 50,6 triliun.


“Kalau tidak ada tax amnesty, belanja yang dipotong Rp 250 triliun untuk semua Kementerian/Lembaga, termasuk anggaran DPD, DPR, MPR. Tapi tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.


Alasan Bambang, pemerintah akan memangkas belanja-belanja tidak produktif, seperti belanja operasional seperti perjalanan dinas, konsinyering, rapat kerja, seminar, dan belanja-belanja honorarium kebijakan sisa lelang, sisa kontrak sampai ‘menyunat’ belanja jasa, diantaranya belanja iklan, spanduk, promosi.


“Kita juga hemat belanja non operasional tapi bukan yang prioritas, seperti proyek jalan, jembatan, irigasi tidak boleh diganggu. Tapi kita potong anggaran kegiatan lain yang bisa dikurangi supaya tidak mengurangi outcome,” paparnya.


Bukan saja pemerintah pusat, pemerintah daerah pun diajak untuk berhemat. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dipangkas Rp 6 triliun dan non fisik Rp 2 triliun. Kemudian penghematan di dalam lelang, serta penurunan dana bagi hasil bagi daerah penghasil sumber daya alam sebagai konsekuensi dari anjloknya harga minyak dunia.


“Moratorium gedung kantor, termasuk untuk pendidikan dan kesehatan juga ikut dipangkas anggarannya tapi hanya untuk kegiatan yang tidak jadi prioritas atau belanja operasional,” jelas Bambang.


Meski berhemat, pemerinta tetap akan menggenjot penerimaan pajak dari berbagai langkah, selain tax amnesty. Pertama, lanjut Bambang, kegiatan ekstensifikasi dengan menyasar para pedagang formal yang selama ini mangkir menyetor pajak tanpa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


Kedua, penguatan pemeriksaan untuk wajib pajak orang pribadi demi mendorong keadilan.


Alasannya, penerimaan pajak dari orang pribadi hanya berkontribusi Rp 9 triliun dari 900 ribu wajib pajak yang membayar pajak. Serta ketiga, pemeriksaan pajak atas 500 perusahaan asing yang tidak membayar pajak lebih dari 10 tahun.


“Kita harapkan penerimaan pajak dari orang pribadi bisa naik dari Rp 9 triliun menjadi Rp 18 triliun. Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 500 perusahaan yang tidak pernah bayar pajak selama 10 tahun lebih karena ini sudah keterlaluan,” tegas Bambang.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 7 Juni 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Belanja Negara Terancam Dipotong Rp 200-300 TriliunBelanja Negara Terancam Dipotong Rp 200-300 Triliun

Penerimaan dan anggaran negara tahun ini berpotensi bolong lebih besar akibat ketidakpastian penerapan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Ekonom menyarankan pemerintah lebih berani memperlebar defisit anggaran, ketimbang memangkas belanja besar-besaran karena mengancam laju pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

Anggaran Belanja Terpangkas Rp 133 Triliun, Ini Kata Menko DarminAnggaran Belanja Terpangkas Rp 133 Triliun, Ini Kata Menko Darmin

Baru seminggu menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani langsung 'bersih-bersih' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Total belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah dipotong sebesar Rp 133 triliun.selengkapnya

Harga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 TriliunHarga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 Triliun

Pemerintah batal memangkas besar-besaran anggaran belanja tahun ini. Dari rencana awal pemangkasan Rp 47,9 triliun, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan pemotongan belanja negara hanya Rp 12,8 triliun. Penyebabnya, asumsi harga minyak diperkirakan lebih tinggi dari sebelumnya.selengkapnya

BCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian BesarBCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian Besar

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja mengemukakan, dana repatriasi tax amnesty(pengampunan pajak) yang mencapai lebih dari Rp100 triliun merupakan pencapaian besar. Menurutnya, instrumen dan produk untuk mengakomodasi dana hasil repatriasi sudah cukup banyak, di antaranya Surat Berharga Negara (SBN) dan reksadana.selengkapnya

TAX AMNESTY: Uang Tebusan Menuju Rp100 Triliun, Analis: Topang Belanja Kuartal IVTAX AMNESTY: Uang Tebusan Menuju Rp100 Triliun, Analis: Topang Belanja Kuartal IV

Jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak terus melaju di hari terakhir tahap pertama program tax amnesty.selengkapnya

Pemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan PajakPemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan Pajak

Upaya meningkatakan pemasukan negara terus digenjot pemerintah. Satu di antaranya, Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan penerimaan dari pemeriksan dan penagihan terhadap pembayar pajak. Targetnya, tahun ini terkumpul Rp 50 triliun. Hingga Juni, penerimaan dari pemeriksaan pajak mencapai Rp 12 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :