Jurus Jokowi Redam Kisruh Amnesti Pajak

Kamis 1 Sep 2016 16:07Administratordibaca 263 kaliSemua Kategori

Biro Pers Setpres 004

Sejak mulai diberlakukan pada 18 Juli lalu, kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty terus menjadi sorotan masyarakat. Saat ini, kantor pajak, setiap hari ramai di datangi masyarakat yang notabennya wajib pajak (WP), baik yang ingin ikut program tersebut, atau hanya sekedar mencari tahu. 

Dikutip VIVA.co.id dari data monitoring pengampunan pajak di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (pajak.go.id), satu bulan lebih aturan ini di terapkan, atau tepatnya hingga Rabu 31 Agustus 2016, jumlah harta WP peserta program tersebut yang sudah dideklarasikan mencapai Rp149 triliun. 


Surat pernyataan harta yang tercatat sudah mencapai Rp22,2 miliar, dengan uang tebusan yang dibayarkan WP tercatat sebesar Rp3,12 triliun. Jumlah tersebut, baru 1,9 persen dari target yang ditetapkan pemerintah senilai Rp165 triliun. 


Komposisi harta yang dideklarasikan WP dalam negeri paling besar, mencapai Rp118 triliun. Sedangkan WP yang mendeklarasikan harta yang dimilikinya di luar negeri tanpa repatriasi mencapai Rp21 triliun. Sementara itu, WP yang deklarasi harta dan melakukan repatriasi hanya Rp10 triliun.


Data tersebut juga menjabarkan, WP orang pribadi (OP) non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) paling besar menyumbang uang tebusan sebesar Rp2,49 triliun. Diikuti WP badan non UMKM sebesar Rp438 miliar, WP OP UMKM sebesar Rp185 miliar, dan WP badan UMKM senilai Rp8,14 miliar. 


Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas, penerapan program ini masih jauh dari tujuan awal yang digadang-gadang pemerintah, yaitu menyasar harta WP yang menyimpan hartanya di luar negeri. Pulang kampungnya rupiah ke Indonesia, melalui repatriasi pun terlihat masih jauh dari yang diharapkan. 

Data tersebut juga menunjukan bahwa komposisi WP OP non UMKM yang kebanyakan adalah masyarakat kelas menegah, karyawan termasuk pensiunan, mendominasi uang tebusan yang masuk ke kas negara. Komposisi harta yang dideklarasikan pun mayoritas WP yang memiliki harta di dalam negeri. 


Hal tersebutlah yang menjadi pertanyaan, sebenarnya program ini ditujukan kepada siapa? Gelombang protest pun semakin keras disuarakan. Bahkan, beberapa hari lalu hal ini menjadi trending topic di media sosial melalui #StopBayarPajak. 


Presiden turun tangan

Pada 29 Agustus 2016, Istana angkat bicara mengenai kegaduhan ini. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius terhadap kisruh di implementasi program ini di masyarakat. 


Dia pun mengatakan, selain menyasar aset-aset wajib pajak yang berada di luar negeri, semangat tax amnesty adalah untuk warga negara yang selama ini tidak membayar pajak.


"Bukan yang sudah tertib membayar pajak, lalu kemudian dikejar-kejar. Atau, juga yang katakanlah ininya kecil, taetpi karena kekhilafan dan kelupaan," ujarnya. 


Jokowi pun, menurut Pramono, langsung menginstruksikan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk meluruskan kegaduhan yang terjadi di masyarakat terkait program tersebut. 


Di hari yang sama, tidak lebih dari 24 jam, Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Peraturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteady. 


Dalam aturan petunjuk pelaksanaan program tersebut, ditegaskan WP bisa tidak menggunakan haknya untuk mengikuti program tax amnesty, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Di antaranya, memiliki harta warisan yang belum dideklarasikan dan penghasilannya di bawah ketentuan aturan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). 


Presiden Jokowi dalam sambutannya di acara Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFI) 2016 di BSD Tangerang, Banten, Selasa 30 Agustus 2016, mengatakan, aturan pelaksana yang dikeluarkan Ditjen Pajak tersebut menunjukkan komitmen pemerintah bahwa sejatinya program tax amnesty tidak menyasar rakyat kecil. 


Dia pun meminta, semua pihak tidak lagi berspekulasi mengenai hal ini. "Kita ini, harusnya konsentrasi ke hal yang besar. Kamu-kamu tanyakan, hal-hal yang menurut saya enggak perlu diramein," tegasnya. 


Pemerintah tegaskan bidik WP kakap


Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, membantah stigma yang menyebutkan bahwa program tax amnesty, justru menargetkan masyarakat yang memiliki pendapatan yang relatif rendah. Dikeluarkannya aturan Dirjen Pajak tersebut, mempertegas komitmen tersebut.


Ia mengaku telah menginstruksikan kepada otoritas pajak, untuk mengejar WP besar, sesuai dengan data yang saat ini dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.


"Saya sudah meminta Ditjen Pajak untuk fokus kepada WP besar," ujar Menkeu di Jakarta, Selasa 30 Agustus 2016.


Pemerintah, kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, akan melakukan berbagai cara untuk menarik para WP besar itu untuk mengikuti program tax amnesty. Berbagai fasilitas yang sudah diberikan pemerintah, dan payung hukum tax amnesty dianggap telah memberikan kepastian bagi peserta.


"Jadi, dari sisi hukum, laporan keuangan, dan pembuktian, hingga kami bisa memfasilitasi mereka untuk melakukan haknya dari sisi pengampunan pajak, sesuai dengan undang-undang yang berlaku," katanya.


Dia pun menegaskan, tax amnesty murni merupakan upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian. Khususnya, melalui partisipasi WP besar yang memiliki aset di luar negeri, agar menaruh uangnnya di dalam negeri, sehingga likuiditas modal untuk pembangunan dapat terpenuhi. 


"UU ini, memang kita bikin untuk tidak menimbulkan keresahan. Bahwa dari sisi pelaksanaan ini, masyarakat kebanyakan mereka merasa menjadi target. Kalau dari Kemenkeu dan Ditjen pajak, instruksi saya melihat dan memprioritaskan WP-WP besar," tegasnya. 


Kegelisahan pengusaha terobati


Dunia usaha menyambut baik upaya permerintah, khususnya Jokowi meluruskan kisruh ini. Sebab, jika dibiarkan, bisa membuat para pengusaha yang ingin mengikuti program ini menjadi resah dan membatalkan niatnya.


Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berpendapat, kisruh tax amnesty yang tengah ramai dibicarakan belakangan ini ramai, lantaran ada pihak yang melakukan manuver politik.


"Saya sedih ini dipolitisasi. Saya cuma ingin meluruskan miss understanding (salah pengertian), yang bilang pengusaha besar ini tidak kooperatif. September ini, akan masuk dana tax amnesty dari pengusaha besar," tuturnya di Jakarta, Rabu 31 Agustus 2016.


Sofjan mengakui, kisruh ini sempat memengaruhi para pengusaha untuk ikut tax amnesty. Para pengusaha menjadi takut dan pesimistis akan kebijakan tersebut.


"Semua campur aduk, mana yang betul. Kita pengusaha malah jadi takut, mau bantu malah itu dipolitisasi," ujarnya


Namun, Sofjan menegaskan, para pengusaha besar sebenarnya memiliki minat yang kuat untuk mengikuti program amnesti pajak dalam mendukung program pemerintah. Sebab, tujuan inti dari program itu untuk menggerakkan roda perekonomian melalui dana repatriasi.


"Kalau ini uang masuk, setelah itu ekonomi tumbuh, kita juga diuntungkan. Bisnis kita juga pasti besar, jadi pasti mau. Ngapain taruh dana di luar negeri, kalau tidak ada hasil, tapi di dalam negeri menghasilkan,"  kata dia.

Sumber : viva.co.id (Jakarta, 1 September 2016)
Foto : bro pers setpres




BERITA TERKAIT
 

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyIni Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax Amnesty

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :