Jumlah Dana Tebusan di Kanwil DJP DIY Capai Rp 351,8 Miliar

Rabu 5 Okt 2016 18:09Administratordibaca 254 kaliSemua Kategori

antara 293

Penerimaan dana tebusan di Kanwil  DJP DIY sampai Rabu (5/10) sebesar Rp 351,8 miliar. Dengan jumlah wajib pajak yang telah menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) sebanyak 4.352 orang.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY Yuli Kristiyono pada wartawan usai menyerahkan Surat Keterangan Pengampunan Harta kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai wajib pajak pribadi, di Gedhong Wilis Kepatihan Yogyakarta, Rabu (5/10).

"Sri Sultan HB X minggu lalu telah menyerahkan SPH dan dalam waktu maksimal 10 hari kami harus menyerahkan Surat Keterangan Pengampunan Harta. Tetapi belum sampai 10 hari suratnya sudah jadi," ujarnya.  

Yuli mengataka pihaknya menyerahkan langsung Surat Keterangan Pengampunan Harta kepada Gubernur DIY, karena dulu Ngarso Dalem yang membantu DJP untuk mendorong adanya sosialiasi. Termasuk yang memberi pengarahan dan mengajak wajib pajak untuk mengikuti amnesti. "Di samping itu kami ingin menyampaikan capaian amnesti kepada beliau sebagai kepala daerah," jelas dia.  

Yuli tak bersedia menyebutkan berapa jumlah dana tebusan dari Sri Sultan. "Saya tidak membaca detail jenis hartanya yang belum terlaporkan apakah dalam bentuk deposito atau tabungan dan lain-lain. Saya hanya melihat nilai akhirnya Ngarso Dalem (Sultan HB X, Red) masih ada beberapa asetnya yang belum terlaporkan atau belum masuk dalam SPT-nya.  Karena itu semua wajib pajak yang belum sepenuhnya men-declear-kan semua asetnya, dengan amnesti pajak ini diberi kesempatan. Undang-Undang Amnesti melindungi kerahasiaan wajib pajak," jelasnya.  

Yuli mengatakan semua kepala daerah di DIY baik bupati/walikota maupun gubernur telah menyerahkan SPH. Jumlah penerimaan dana tebusan di DIY melebihi target. Target Amnesti Pajak tahap pertama (sampai September  2016) mencapai Rp 47 miliar. Sehingga penerimaan dana tebusan di DIY tahap pertama jauh melebihi target. Karena itu untuk target Amnesti Pajak tahap kedua sedang dihitung ulang .

Dia menambahkan harta baru yang merupakan databasedperpajakan dari hasil Amnesti Pajak yang diukur dari potensi di DIY sekitar Rp 16,6 triliun. Hal itu berasal dari semua wajib pajak baik pengusaha, pengusaha, PNS, UMKM, pejabat negara dan lain-lain.

Sumber : republika.co.id (Yogyakarta, 5 Oktober 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Kanwil DJP Jawa Tengah I, Jawa Tengah II, dan Kanwil DIY Gelar Gathering Satukan JiwaKanwil DJP Jawa Tengah I, Jawa Tengah II, dan Kanwil DIY Gelar Gathering Satukan Jiwa

Mendapat limpahan target penerimaan pajak sebesar hampir Rp 50 Triliun, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Gathering di Hotel Sunan Surakarta untuk menyamakan langkah dan persepsiselengkapnya

AMNESTI PAJAK: Kanwil DJP Jatim Raih Nilai Tebusan Rp6,62 MiliarAMNESTI PAJAK: Kanwil DJP Jatim Raih Nilai Tebusan Rp6,62 Miliar

Program amnesti pajak di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim I sudah mendapatkan nilai tebusan sebesar Rp6,62 miliar, atau tepatnya Rp6.620.269.461,00.selengkapnya

TAX AMNESTY: Kanwil DJP Jatim II Raih Dana Tebusan Rp13,69 MiliarTAX AMNESTY: Kanwil DJP Jatim II Raih Dana Tebusan Rp13,69 Miliar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II mencatatkan perolehan dana tebusan dari program tax amnesty mencapai Rp13,69 miliar. Kepala Kanwil DJP Jatim II, Irawan mengatakan angka tersebut merupakan capaian sejak diluncurkan program hingga 21 Agustus 2016.selengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

Jumlah WP Pengguna Tax Amnesty di DIY MeningkatJumlah WP Pengguna Tax Amnesty di DIY Meningkat

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus berusaha mensosialisasi tax amnesty (pengampunan pajak). Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak DIY semalam melakukan sosialisasi di Hotel Alana dengan menghadirkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Bupati/Walikota se-DIY serta ratusan pengusaha.selengkapnya

Tax Amnesty Tahap I, Kanwil DJP Kalbar: Belum Semua Masyarakat TahuTax Amnesty Tahap I, Kanwil DJP Kalbar: Belum Semua Masyarakat Tahu

Direktorat Jenderal Pajak menutup periode pertama tarif tebusan 2% dari Kalimantan Barat sebesar Rp463,01 miliar dari total harta dan aset yang dilaporkan Wajib Pajak pribadi atau badan usaha sebesar Rp23,22 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :