JSMR & WSKT Incar Dana Repatriasi

Kamis 4 Ags 2016 12:21Administratordibaca 165 kaliSemua Kategori

bisnis 122

Dua BUMN Karya yang bergerak di bisnis jalan tol, yakni PT Jasa Marga Tbk. dan PT Waskita Karta Tbk. berancang-ancang untuk memanfaatkan masuknya dana repatriasi pengampunan pajak guna membiayai proyek-proyek mereka.

PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) akan memanfaatkan dana repatriasi pengampunan pajak untuk mengembangkan empat ruas tol yang baru saja digenggamnya, sedangkan PT Waskita Karya Tbk. (WSKT) akan memanfaatkan dana tersebut untuk mengem bangkan proyek tol TransJawa yang dimilikinya.


Keempat ruas tol itu, yakni Batang—Semarang sepanjang 75 kilometer (km), Pandaan— Malang (37,62 km), Balikpapan—Samarinda (99,35 km), dan Manado—Bitung (39,9 km).


Direktur Keuangan JSMR Anggiasari Hindratmo mengatakan, ruas-ruas baru tersebut menjadi prioritas bagi pengembangan usaha perseroan. Selain itu, perseroan memang berniat mencari tambahan pendanaan bagi keempat ruas itu.


“Itu ruas baru dan membutuhkan investasi baru sehingga memang kami dorong ke situ,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (3/8).


Meski demikian, Anggiasari belum bisa mengungkapkan jumlah pasti tambahan pendanaan yang diperlukan untuk mencukupi nilai investasi keempat ruas itu. Hal itu dikarenakan JSMR hingga tengah melakukan penghitungan ulang pasca penandatanganan kontrak.


Sementara itu, WSKT akan menampung dana yang masuk ke dalam negeri hasil program pengampunan pajak. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur ruas jalan tol, terutama di Trans Jawa.


Direktur Utama WSKT M. Choliq mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan penerbitan obligasi untuk menampung dana repatriasi tersebut. Untuk tahap awal, nilai obligasi yang akan diterbitkan perseroan sebesarRp 5 triliun. Namun, jumlahnya bisa saja bertambah.


“Targetnya tahun ini diterbitkan, kami pakai untuk bangun tol,” kata Choliq.


WSKT saat ini memiliki kepemilikan di konsesi sejumlah ruas tol dalam tahap konstruksi dan juga yang sudah beroperasi, baik di Jawa maupun Sumatra.

TOL BALI MANDARA


Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pemerintah telah menyiapkan proyek baik greenfield maupun brownfield yang bisa dimasuki oleh pelaku usaha.


Proyek greenfield merupakan proyek baru yang akan dimulai sehingga masih ada risiko konstruksi tetapi berpeluang men dapatkan tingkat pengembalian yang lebih baik, sedangkan proyek brownfield adalah proyek yang sudah selesai, tidak ada risiko konstruksi sehingga aliran kas lebih pasti.


Salah satu proyek brownfield yang ditawarkan pemerintah adalah jalan tol Bali Mandara yang telah memiliki aliran kas yang jelas sehingga pelaku usaha bisa menghitung tingkat pengembalian investasi (return of investment/ROI).


Ketika menanggapi hal itu, Anggiasari menjelaskan, JSMR akan menerbitkan bond atau surat utang dengan pendapatan berulang yang diproleh dari ruas tol sepanjang 12,7 km tersebut sebagai sekuritisasi.


Perseroan tak akan melepaskan kepemilkan saham di ruas itu dikarenakan masih mempertimbangkan EBITDA (earning before interest, taxes, depreciation & amortization) yang belum stabil supaya tak terjadi terjadi atau undervalue atau nilai saham yang lebih rendah dari yang sewajarnya.


Penerbitan surat utang itu diperkirakan dilakukan pada Maret 2017 dengan nilai yang masih dikaji. Emiten konstruksi pelat merah itu tengah mempersiapkan rights issue senilai Rp1,8 triliun dengan masa perdagangan November 2016.


“Kami harus rights issue dulu untuk memperbaiki buku,” imbuh nya.

Sumber : bisnis,com (Jakarta, 4 Agsutus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

DANA REPATRIASI: Jasa Marga Kembangkan 4 Ruas Tol BaruDANA REPATRIASI: Jasa Marga Kembangkan 4 Ruas Tol Baru

PT Jasamarga Tbk akan memanfaatkan dana yang berhasil ditampung dari pengampunan pajak untuk mengembangkan empat ruas tol yang baru saja digenggam perseroan.selengkapnya

Wijaya Karya Siapkan Tiga Proyek Tol untuk Tampung Dana RepatriasiWijaya Karya Siapkan Tiga Proyek Tol untuk Tampung Dana Repatriasi

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menyatakan siap menampung dana yang masuk ke dalam negeri (repatriasi) dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat ini perseroan sedang menyiapkan tiga proyek jalan tol untuk menyerap dana tersebut.selengkapnya

Jokowi Paparkan Proyek-Proyek yang Butuh Dana Tax AmnestyJokowi Paparkan Proyek-Proyek yang Butuh Dana Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomiten mengunakan dana dari hasil kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk pembangunan di Tanah Air. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.selengkapnya

Aher Nilai Dana Amnesti Pajak Bisa untuk Bangun TolAher Nilai Dana Amnesti Pajak Bisa untuk Bangun Tol

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan penyimpanan dana repatriasi hasil pengampunan pajak atau tax amnesty di Bank BJB aman. Menurut Heryawan yang akrab disapa Aher, Ia berharap semua masyarakat kuat nasionalismenya agar uang yang didapatkan di Indonesia digulirkan di Indonesia, dan dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia.selengkapnya

Hutama Karya Manfaatkan Dana Repatriasi untuk Proyek Trans SumateraHutama Karya Manfaatkan Dana Repatriasi untuk Proyek Trans Sumatera

PT Hutama Karya (Persero) menyatakan siap menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun ini. Dana segar ini akan digunakan Hutama Karya untuk menyelesaikan proyek pembangunan tol.selengkapnya

JSMR Akan Jadikan Pendapatan Tol BaliMandara Aman Bagi PebisnisJSMR Akan Jadikan Pendapatan Tol BaliMandara Aman Bagi Pebisnis

Terkait dengan pengampunan pajak, Menteri BUMN RiniSoemarno mengatakan pemerintah telah menyiapkan proyek baik greenfield maupun brownfield yang bisa dimasuki oleh pelaku usaha. Proyek greenfield yakni proyek baru yang akan dimulai sehingga masih ada risiko konstruksi tetapi berpeluang mendapatkan return yang lebih baik, sedangkan proyek brownfield adalah proyek yang sudah selesai,selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya

Kemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen PajakKemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh pejabat otoritas pajak terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno (HS).selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakSri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan Pajak

Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya



 
TAGS # :