Dua BUMN Karya yang bergerak di bisnis jalan tol, yakni PT Jasa Marga Tbk. dan PT Waskita Karta Tbk. berancang-ancang untuk memanfaatkan masuknya dana repatriasi pengampunan pajak guna membiayai proyek-proyek mereka.
PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) akan memanfaatkan dana repatriasi pengampunan pajak untuk mengembangkan empat ruas tol yang baru saja digenggamnya, sedangkan PT Waskita Karya Tbk. (WSKT) akan memanfaatkan dana tersebut untuk mengem bangkan proyek tol TransJawa yang dimilikinya.
Keempat ruas tol itu, yakni Batang—Semarang sepanjang 75 kilometer (km), Pandaan— Malang (37,62 km), Balikpapan—Samarinda (99,35 km), dan Manado—Bitung (39,9 km).
Direktur Keuangan JSMR Anggiasari Hindratmo mengatakan, ruas-ruas baru tersebut menjadi prioritas bagi pengembangan usaha perseroan. Selain itu, perseroan memang berniat mencari tambahan pendanaan bagi keempat ruas itu.
“Itu ruas baru dan membutuhkan investasi baru sehingga memang kami dorong ke situ,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (3/8).
Meski demikian, Anggiasari belum bisa mengungkapkan jumlah pasti tambahan pendanaan yang diperlukan untuk mencukupi nilai investasi keempat ruas itu. Hal itu dikarenakan JSMR hingga tengah melakukan penghitungan ulang pasca penandatanganan kontrak.
Sementara itu, WSKT akan menampung dana yang masuk ke dalam negeri hasil program pengampunan pajak. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur ruas jalan tol, terutama di Trans Jawa.
Direktur Utama WSKT M. Choliq mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan penerbitan obligasi untuk menampung dana repatriasi tersebut. Untuk tahap awal, nilai obligasi yang akan diterbitkan perseroan sebesarRp 5 triliun. Namun, jumlahnya bisa saja bertambah.
“Targetnya tahun ini diterbitkan, kami pakai untuk bangun tol,” kata Choliq.
WSKT saat ini memiliki kepemilikan di konsesi sejumlah ruas tol dalam tahap konstruksi dan juga yang sudah beroperasi, baik di Jawa maupun Sumatra.
TOL BALI MANDARA
Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pemerintah telah menyiapkan proyek baik greenfield maupun brownfield yang bisa dimasuki oleh pelaku usaha.
Proyek greenfield merupakan proyek baru yang akan dimulai sehingga masih ada risiko konstruksi tetapi berpeluang men dapatkan tingkat pengembalian yang lebih baik, sedangkan proyek brownfield adalah proyek yang sudah selesai, tidak ada risiko konstruksi sehingga aliran kas lebih pasti.
Salah satu proyek brownfield yang ditawarkan pemerintah adalah jalan tol Bali Mandara yang telah memiliki aliran kas yang jelas sehingga pelaku usaha bisa menghitung tingkat pengembalian investasi (return of investment/ROI).
Ketika menanggapi hal itu, Anggiasari menjelaskan, JSMR akan menerbitkan bond atau surat utang dengan pendapatan berulang yang diproleh dari ruas tol sepanjang 12,7 km tersebut sebagai sekuritisasi.
Perseroan tak akan melepaskan kepemilkan saham di ruas itu dikarenakan masih mempertimbangkan EBITDA (earning before interest, taxes, depreciation & amortization) yang belum stabil supaya tak terjadi terjadi atau undervalue atau nilai saham yang lebih rendah dari yang sewajarnya.
Penerbitan surat utang itu diperkirakan dilakukan pada Maret 2017 dengan nilai yang masih dikaji. Emiten konstruksi pelat merah itu tengah mempersiapkan rights issue senilai Rp1,8 triliun dengan masa perdagangan November 2016.
“Kami harus rights issue dulu untuk memperbaiki buku,” imbuh nya.
Sumber : bisnis,com (Jakarta, 4 Agsutus 2016)
Foto : bisnis.com
DANA REPATRIASI: Jasa Marga Kembangkan 4 Ruas Tol BaruPT Jasamarga Tbk akan memanfaatkan dana yang berhasil ditampung dari pengampunan pajak untuk mengembangkan empat ruas tol yang baru saja digenggam perseroan.selengkapnya
Jokowi Paparkan Proyek-Proyek yang Butuh Dana Tax AmnestyPresiden Joko Widodo (Jokowi) berkomiten mengunakan dana dari hasil kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk pembangunan di Tanah Air. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.selengkapnya
Hutama Karya Manfaatkan Dana Repatriasi untuk Proyek Trans SumateraPT Hutama Karya (Persero) menyatakan siap menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun ini. Dana segar ini akan digunakan Hutama Karya untuk menyelesaikan proyek pembangunan tol.selengkapnya
Ini Proyek Prioritas yang Bakal Tampung Dana Tax AmnestyUndang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak dijadwalkan akan mulai dijalankan minggu depan. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan instrumen untuk menampung dana yang masuk ke Indonesia.selengkapnya
Wijaya Karya Siapkan Tiga Proyek Tol untuk Tampung Dana RepatriasiPT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menyatakan siap menampung dana yang masuk ke dalam negeri (repatriasi) dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat ini perseroan sedang menyiapkan tiga proyek jalan tol untuk menyerap dana tersebut.selengkapnya
PUPR Siapkan Proyek Infrastruktur untuk Tampung Dana RepatriasiSetelah Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak disahkan, Pemerintah terus mencari cara agar dana-dana orang Indonesia yang berada di luar negeri bisa tertarik masuk ke dalam negeri (repatriasi). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur yang bisa dibiayai oleh dana repatriasi ini.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
