Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan pengurangan pajak agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur kompetitif. Ini menanggapi fenomena mahalnya tiket pesawat akibat harga Avtur.
Jonan menginginkan harga Avtur di Indonesia bisa lebih murah daripada Negara lain seperti Singapura. “Harga Avtur harus bisa kompetitif. Kalau mau dikurangi, yang dikurangi adalah kebijakan pajaknya. Komponen lainnya harus bisa kompetitif,” kata dia dikutip dari keterangan resminya, Selasa (15/1).
Menurut mantan Menteri Perhubungan ini, harga Avtur di setiap daerah Indonesia berbeda. Di daerah seperti Merauke dan Tarakan mungkin bisa ditambahkan komponen harga. Namun, di Makassar, Surabaya dan Bali, harganya harus kompetitif.
Ia pun meminta agar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, untuk mengecek kondisi tersebut. "Ini saya minta Pak Wakil Menteri ESDM untuk mengecek karena sudah mulai ribut," ujar Jonan.
PT Pertamina (Persero) sudah buka suara mengenai harga Avtur yang dinilai sebagai salah satu penyebab harga tiket pesawat mahal. Penentuan harga Avtur itu dibedakan menjadi dua jenis: regular, yang artinya sudah termasuk langganan dan nonregular.
External Communication Manager Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan harga Avtur yang dibeli maskapai regular itu sudah disepakati dalam kontrak jangka panjang. Sedangkan, penentuan untuk maskapai nonregular berbeda yakni mengacu pada harga Avtur saat membeli.
Adapun, harga Avtur mengacu Mean of Platts Singapore (MOPS). Jadi, ketika harga minyak dunia turun, Avtur pun menyesuaikan.
Selain harga minyak dunia, Avtur juga mengacu nilai tukar mata uang, biaya distribusi, rantai pasok dan lain-lain. "Sehingga kami harus cermat jika membandingkan harga Avtur di satu bandara dengan bandara yang lain. Karena kondisinya bisa jadi berbeda dan tidak setara untuk diperbandingkan," kata Arya, kepada Katadata.co.id, Senin (14/1).
Mengacu situs Pertamina Aviation, harga Avtur setiap lokasi berbeda. Misalnya, untuk Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, harga Jet A-1 dibandrol Rp 9.800 per liter ke pengiriman pesawat. Sementara di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng harga Jet A-1 yang dijual Pertamina ke pengiriman pesawat sebesar Rp 8.410 per liter.
Adapun harga Jet A-1 di bandara Juanda Surabaya sebesar Rp 9.080 per liter. Sementara di Bandara Frans Kaisiepo Biak Papua mencapai Rp 11.280 per liter. Adapun harga ini belum termasuk PPN 10% dan pajak penghasilan 0,3%, harga tersebut juga tidak berlaku untuk penerbangan internasional.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, masyarakat yang menyoroti kenaikan harga tiket pesawat membuat petisi di situs Change.org yang digagas Iskandar Zulkarnaen. Menurut dia, harga rata-rata tiket pesawat pada Januari 2019 di atas Rp 1 juta. Padahal, masa padat penumpang sudah berlalu. Hingga hari ini, petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo tersebut sudah ditandatangani 168.919 orang. “Dengan kenaikan harga tiket tentu sangat mencekik masyarakat,” ujarnya.
Sumber : katadata.co.id (15 Januari 2019)
Foto : Katadata
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam waktu dekat akan bertemu dengan Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar untuk membahas sturktur harga avtur. Hal itu terkait dengan melonjaknya harga tiket pesawat.selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution turut memberikan komentar terkait polemik tingginya harga avtur di Indonesia yang disinyalir disebabkan adanya pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan pada setiap transaksi avtur di dalam negeri.selengkapnya
Harga avtur yang yang dijual tinggi oleh PT Pertamina (Persero) menjadi ramai dibahas karena memberikan dampak ke beberapa sektor ekonomi. Bahkan, keluhan harga avtur tinggi telah sampai telinga Presiden Joko Widodo (jokowi).selengkapnya
CEO AirAsia Tony Fernandes mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro untuk membicarakan kemungkinan pengurangan pajak untuk industri penerbangan. Menurut Tony, pengurangan pajak menjadi salah satu kunci agar industri aviasi di Indonesia lebih menarik dan dilirik investor.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi mengenai harga avtur yang dinilai kemahalan yang berbuntut terhadap tiket pesawat yang menjadi tinggi. Mantan direktur Bank Dunia itu berencana mengevalusi kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN)selengkapnya
Menteri KeuanganSri MulyaniIndrawati membuka peluang penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi penjualan avtur. Pelaku usaha menyebut komponen pajak sebagai salah satu biang keladi mahalnyaharga avturyang kemudian menyundulharga tiket pesawat.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya