Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprediksi dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) akan menguatkan nilai tukar Rupiah. Akan tetapi, Jokowi khawatir hal tersebut merupakan salah satu dampak negatif. Pasalnya, jika Rupiah terlalu menguat, maka akan menurunkan daya saing produk ekspor nasional.
Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati mengatakan hal yang dikhawatirkan Jokowi sebenarnya adalah jika skema dana repatriasi hasil kebijakan tax amnesty tersebut diberikan kemudahan sedemikian rupa.
Misalnya dengan jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni dana repatriasi harus ditahan minimal tiga tahun, tetapi justru malah dimanfaatkan dengan tujuan memainkan portofolio dana tersebut baik itu di sektor keuangan maupun riil. Langkah tersebut akan menyebabkan terjadinya spekulasi yang akan membuat nilai tukar Rupiah terus berfluktuasi.
"Khawatirnya Pak Jokowi itu kalau besar dana repatriasinya, maka yang terjadi kan hanya pindah dari kertas yang satu ke kertas lainnya. Itu sangat berpotensi terjadi berbagai macam spekulasi. Justru itu berpotensi menyebabkan peluang fluktuasi nilai tukar Rupiah semakin berisiko," ujarnya kepada Okezone, di Jakarta.
Akan tetapi, hal tersebut seharusnya bisa disiasati oleh para pihak yang akan berperan mengelola dana repatriasi tersebut. Ketika dana-dana tersebut masuk, maka manajer investasi diharapkan bisa mengikat secara jangka panjang. Misalnya saja, mengalokasikannya dalam bentuk portofolio kepada sektor dengan jangka waktu panjang yakni sektor riil.
"Misalnya manufaktur, industri. Kalau manajer investasinya bisa manage (kelola), ya bakal stay (dananya), terus semakin relatif panjang (jangka waktunya)," kata dia.
Maka dari itu, pihak-pihak tadi harus berupaya agar dana repatriasi bisa bertahan dalam jangka panjang. Tak lain tujuannya agar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.
Meski demikian, semua hal tersebut tergantung kepada pemerintah apakah bisa memberikan iklim investasi yang kondusif dan segala bentuk kemudahan berinvestasi di dalam negeri.
"Kalau enggak, ya tentu tidak banyak manajer investasi yang mampu mengembangkan portofolio modal tadi. Mereka dengan gampang berputar-putar di instrumen keuangan yang sudah ada saja," pungkas Enny.
Sumber : okezone.com (Jakarta, 16 Juli 2016)
Foto : okezone.com
9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax AmnestySembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya
Menkeu: Manajer Investasi bisa Bantu Kelola Dana RepatriasiMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah siap menunjuk manajer investasi yang bisa membantu mengelola dana repatriasi dari wajib pajak yang ikut program pengampunan pajak. "Manajer investasi itu akan menjadi front gate dari repatriasi, daripada (wajib pajak) mencari-cari sendiri, langsung saja manajer investasi yang mengatur," kata Bambang di Jakarta, Jumat.selengkapnya
Sri Mulyani: Penguatan Rupiah Bisa Tarik Banyak Dana RepatriasiSejak berjalannya program pengampunan pajak (tax amnesty), mata uang rupiah telah menguat dari posisi 13.600 ke level 13.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis, tren penguatan rupiah itu akan lebih memotivasi para wajib pajak untuk membawa pulang hartanya ke Tanah Air (repatriasi).selengkapnya
Tiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax AmnestyPemerintah optimistis Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Bila terlaksana, pasar domestik diperkirakan banjir dana seratusan triliun rupiah dari luar negeri yang berasal dari kebijakan tax amnesty itu melalui program repatriasi.selengkapnya
Jokowi: Dana Repatriasi Tax Amnesty untuk Pembangunan NasionalPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, repatriasi dana masyarakat Indonesia yang selama ini terparkir di luar negeri dan akan dibawa ke dalam negeri melalui UU pengampunan pajak, akan digunakan untuk sebagai modal pembangunan nasional.selengkapnya
Rupiah Menguat Tajam bila Dana Repatriasi Rp 130 TriliunDana repatriasi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) digadang-gadang mampu membantu penguatan kurs rupiah. Tapi, jumlahnya yang masih minim membuat dampaknya terhadap mata uang Indonesia belum signifikan.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
