Jokowi Singgung Masalah Ekonomi di Rapimnas Golkar

Jumat 29 Jul 2016 11:12Administratordibaca 348 kaliSemua Kategori

inilah 090

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Saat tiba di acara sekitar pukul 20.00 WIB, Jokowi didampingi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.


Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto dan Meko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut B Pandjaitan hadir setengah jam lebih awal dari Presiden.


Sebelum menyampaikan pidatonya, Jokowi menerima deklarasi dukungan Partai Golkar kepada dirinya pada Pemilu 2019 mendatang.


Deklarasi ini dibacakan oleh Koordinator Bidang Polhukam Golkar, Yorrys Raweian yang didampingi oleh seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar se-Indonesia.


Di dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa saat ini dunia tengah mengalami kesulitan dalam segi ekonomi global dan geo politik.


"Kalau kita lihat, perang di Timur Tengah yang menyebabkan pengungsi berbondong-bondong, berjuta-juta orang menuju ke Uni Eropa. Terorisme yang kita lihat setiap hari, hampir di semua negara selalu ada kejadian bom bunuh diri, bom dimana-mana. Inilah fakta dan realita yang harus dihadapi dalam sebuah kondisi ekonomi dunia yang sulit juga dibarengi geo politik yang tidak mendukung," tutur Jokowi.


Ia menambahkan, semua negara mengalami kesulitan ekonomi. Tidak ada satu negara pun yang lolos dari kesulitan serta tekanan ekonomi global.

"Ada (ekonomi) yang turun satu persen, dua persen, sampai minus tiga dan mendekati minus tujuh. Ada negara yang presidennya sampai jatuh karena ini. Ada pemerintahan gagal sampai penjarahan. Itulah kesulitan yang ada dan tekanan ekonomi seperti itu juga menekan negara kita, Indonesia," ucapnya.


Jokowi menilai situasi seperti ini merupakan sebuah keadaan yang tidal normal. Sehingga perlu penyelesaian yang tidak biasa.


"Tidak mungkin tekanan ekonomi seperti ini kita lakukan dengan cara biasa, dengan kerja normal. Tidak akan bisa kita keluar dari situasi sulit itu. Sekarang dibutuhkan kecepatan memutuskan, perubahan kebijakan cepat sehingga di lapangan cepat diantisipasi. Oleh sebab itu, kondisi stabilitas keamanan sangat dibutuhkan negara kita. Oleh sebab itu, kondisi stabilitas politik juga dibutuhkan Indonesia," jelasnya.


Ia turut mengungkapkan, bahwa selama ini banyak investor serta pengusaha yang sekarang ini meyakini dan memberikan kepercayaan bahwa stabilitas politik dianggap sangat baik.


"Ini patut kita syukuri. Sehingga setiap kebijakan yg memerlukan kecepatan itu ada dukungan dari partai sehingga perubahan yang ada kita lakukan secra cepat," ucapnya.


Presiden juga menyinggung soal amnesti pajak pada kesempatan ini. Ia mengapresiasi adanya keterlibatan sejumlah pihak yang mendukung percepatan Undang-undang amnesti pajak.


"Kalau lepas dari bulan Juli, momentum kita hilang. Oleh sebab itu, saya berikan apresiasi dukungan parpol. Ada fraksi di DPR cepat menyelesaikan tax amnesty. Kalau momentum lepas, Sulit dikejar karena ekonomi kini sulit diprediksi," pungkasnya.


Sumber : inilah.com (Jakarta, 28 Juli 2016)
Foto : inilah.com




BERITA TERKAIT
 

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Ini Keuntungan yang Didapat oleh Negara Surga PajakIni Keuntungan yang Didapat oleh Negara Surga Pajak

Singapura, Cayman Island, British Virgin Island, Panama, Swiss merupakan beberapa dari puluhan negara surga bebas pajak (tax havens) terbesar di dunia. Negara-negara suaka pajak ini menjadi tujuan utama orang-orang dan perusahaan dari segala penjuru dunia menyimpan uang maupun asetnya untuk menghindari pajak.selengkapnya

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

Jokowi Minta Tax Amnesty Berhasil, Awas Kalau Ada yang Main-MainJokowi Minta Tax Amnesty Berhasil, Awas Kalau Ada yang Main-Main

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak mendukung kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Ia menyatakan komitmennya tidak main-main dan UU tax amnesty telah jelas menjadi payung hukum, termasuk saksi yang tegas bagi siapapun yang main-main dengan pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Ada Gugatan TA, Jokowi: Kita Pastikan Akan Menang di MKAda Gugatan TA, Jokowi: Kita Pastikan Akan Menang di MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan memenangkan judical review atas digugatnya Undang-undang amnesti pajak atau tax amnesty di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Menkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar PajakMenkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar Pajak

Pemerintah terus mendorong adanya penerapan tax amnesty tahun ini, agar memberikan ruang bagi masyarakat yang masih lalai dalam membayar pajak. Pasalnya, tidak semua pengemplang pajak adalah perusahaan atau pribadi yang bermodal besar. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pengemplang pajak yang umum tidaklah selalu besar. Menurutnya masyarakat kelas menengah dan kecil juga ada yangselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Amnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasAmnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih Luas

Rencana pemerintah yang akan kembali membuka pintu amnesti bagi wajib pajak,dinilai sebagai pilihan pemerintah untuk melihat kepentingan yang lebih luas, meskipun Ditjen Pajak terlihat 'kebelet' untuk menggencarkan penegakan hukum pasca amnesti jilid satu.selengkapnya

Kenaikan Harga Komoditas & Amnesti Pajak Diandalkan Amankan PenerimaanKenaikan Harga Komoditas & Amnesti Pajak Diandalkan Amankan Penerimaan

Pemerintah tetap optimistis kinerja anggaran hingga akhir tahun nanti tetap terjaga. Hal itu dikarenakan pergerakan harga komoditas yang terpantau naik serta kebijakan penghapusan denda bagi wajib pajak (WP) yang mengungkapkan hartanya secara sukarela akan turut mengerek kinerja penerimaan.selengkapnya

Alasan pemerintah gelar pengampunan pajak jilid 2Alasan pemerintah gelar pengampunan pajak jilid 2

Kementerian Keuangan telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini salah satunya berisi kelanjutan pengampunan pajak.selengkapnya

Pengusaha harus manfaatkan amnesti jilid IIPengusaha harus manfaatkan amnesti jilid II

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Dalam peraturan ini Wajib Pajak (WP), baik yang mengikuti amnesti pajak ataupun yang tidak, diberikan kesempatan untuk melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

Surat Pemeriksaan pajak tak akan keluar, asal...Surat Pemeriksaan pajak tak akan keluar, asal...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 yang membuka jendela ampunan kedua bagi yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

Pengampunan pajak jilid 2 adalah kesempatan emasPengampunan pajak jilid 2 adalah kesempatan emas

Pengusaha menyambut baik kebijakan pemerintah membuka kembali kesempatan pengampunan bagi Wajib Pajak yang belum sepenuhnya patuh. Langkah ini diharapkan menarik minat pengusaha untuk membawa pulang uangnya yang disimpan di luar negeri.selengkapnya

Dekarindo: Pemerintah telah sepakat turunkan PPNDekarindo: Pemerintah telah sepakat turunkan PPN

Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) telah bertemu pihak Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk membahas penurunan Pajak Penambahan Nilai (PPN) bagi komoditas pertanian akhir Oktober lalu.selengkapnya

Second window sukses, Pajak bisa capai 97% targetSecond window sukses, Pajak bisa capai 97% target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini membuka jendela ampunan bagi yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

Buka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalanBuka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalan

Seperti yang dijanjikan, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Namun, isi dari revisi aturan itu ternyata melampaui harapan dari yang tadinya hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset.selengkapnya

ESDM gandeng Bea Cukai percepat produksi migasESDM gandeng Bea Cukai percepat produksi migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi baru saja melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :